Telko.id – EdgePoint Infrastructure (“EdgePoint”) – perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen yang berbasis di ASEAN, dalam whitepaper yang baru dirilis menyebutkan untuk kurangi kesenjangan konektivitas dibutuhkan reformasi kebijakan.

Whitepaper tersebut berjudul “Pendekatan Berbasis Infrastruktur untuk Memajukan Pemerataan Digital di Asia Tenggara”.

Didalamnya  whitepaper, mengidentifikasi tantangan konektivitas dari sudut pandang penyedia infrastruktur di tiga negara utama, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

Whitepaper ini juga mendorong perubahan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Baca juga : Starlink Layani Konektivitas Digital di Papua Pegunungan via Telkomsat

Chief Executive Officer dan Founder EdgePoint Infrastrcture, Suresh Sidhu menyebutkan bahwa temuan dalam whitepaper tersebut dapat digunakan untuk mendorong diskusi seputar kesetaraan digital agar lebih banyak dibicarakan.

Infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan dapat digunakan bersama merupakan fondasi untuk memperluas konektivitas ke daerah-daerah yang belum terlayani dan memastikan konektivitas yang lancar di daerah-daerah yang sangat padat.

“Sebagai bagian dari komunitas yang sama, kita perlu bersama-sama mendorong inklusi digital dan memperluas konektivitas agar dapat diakses oleh semua orang di kawasan ASEAN, memastikan semua orang mendapatkan manfaat dari dunia digital, baik secara teknologi, ekonomi, maupun sosial,” sahut Suresh menambahkan.

“Sebagai mitra terpercaya bagi operator jaringan seluler (MNO), organisasi telekomunikasi, dan regulator, EdgePoint berharap whitepaper ini dapat menginspirasi para pemangku kepentingan industri dan pembuat kebijakan untuk melakukan pembicaraan penting ini demi mencapai konektivitas universal,” ujar Suresh.

Di Balik Kesenjangan Digital

Meskipun konektivitas telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih ada beberapa bagian di wilayah ini yang belum mendapatkan manfaat dari akses konektivitas.

Di Malaysia, 76% penduduknya adalah pengguna ponsel, tetapi hanya 66% yang memiliki akses ke internet seluler.

Di sisi lain, 56% penduduk Indonesia memiliki perangkat seluler, tetapi hanya 47% yang terhubung ke internet.

Demikian pula di Filipina, 54% adalah pengguna perangkat seluler, dengan hanya 42% yang memiliki akses ke internet seluler.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan cakupan yang signifikan dan kebutuhan yang mendesak untuk menjangkau bagian-bagian dari negara-negara ini yang tidak memiliki konektivitas.

Temuan dari whitepaper tersebut mengungkapkan kesenjangan dalam persentase populasi yang tidak memiliki jangkauan 4G di beberapa negara, termasuk Filipina (5%), Indonesia (5%), dan Malaysia (3%).

Selain itu, negara-negara ini memiliki rasio populasi per menara yang sangat tinggi, jauh di atas standar pasar negara maju, yang mengindikasikan bahwa ada juga kemungkinan populasi yang belum terlayani.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap konektivitas yang buruk umumnya adalah cakupan 4G yang rendah di luar kota-kota besar, dan tidak adanya infrastruktur yang mendukung secara menyeluruh, seperti backhaul. Hal-hal ini lah yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat adopsi internet seluler, sehingga menghambat pertumbuhan PDB.

Reformasi Kebijakan untuk Mendorong Inklusi Digital

Melalui temuan-temuan tersebut, whitepaper ini juga menguraikan enam tema kebijakan utama untuk menjembatani kesenjangan digital di Malaysia, Indonesia, dan Filipina,

Reformasi kebijakan terkait pencairan dana untuk inisiatif akses universal untuk memastikan dana digunakan secara lebih efisien dan dapat dengan cepat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Mempertimbangkan untuk mengubah model pencairan dana dari pencairan belanja modal (capex) menjadi model belanja operasional (opex) bulanan, sehingga menciptakan pendekatan yang berkelanjutan dan berjangka panjang dalam mendanai proyek-proyek.

Melakukan pemetaan infrastruktur dan meningkatkan akses ke informasi untuk membantu penyedia layanan dalam membuat keputusan penyebaran strategis; sebagai contoh – daerah dengan kasus ekonomi rendah mungkin memerlukan pendanaan penuh dari pemerintah karena tidak menguntungkan bagi sektor swasta.

Meningkatkan pendanaan untuk infrastruktur backhaul dengan akses bersama di daerah pedesaan, karena hal ini merupakan kontributor utama terhadap kesenjangan cakupan di seluruh pasar.

Analisis harus dilakukan kasus per kasus untuk menentukan pengangkutan kembali pendekatan yang paling optimal, tetapi dapat mencakup gelombang mikro, satelit, dan bahkan kabel bawah laut domestik.

Membuat program yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan di fasilitas-fasilitas penting di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani seperti rumah sakit, pusat transportasi, sekolah, dan pasar – semua area publik yang penting dengan jumlah pengunjung yang lebih tinggi untuk memberi manfaat bagi pengguna yang kurang beruntung dengan akses internet yang terbatas/tidak ada di rumah mereka.

Mengamanatkan akses untuk fasilitas TIK dalam ruangan untuk memungkinkan cakupan dalam gedung yang kuat melalui undang-undang yang mengizinkan pemegang lisensi telekomunikasi untuk memasang peralatan yang diperlukan.

Dengan jangkauan dalam gedung yang lebih baik, pengguna dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas digital seperti bekerja, transaksi keuangan, dan perawatan Kesehatan.

Membangun standar kualitas untuk cakupan seluler sebagai komitmen bagi MNO untuk menyebarkan infrastruktur untuk memenuhi target mereka, sehingga mendorong peluncuran infrastruktur di daerah yang belum terlayani.

Whitepaper ini lebih lanjut menguraikan tiga rekomendasi kebijakan tambahan yang membahas tantangan masing-masing di setiap pasar.

Termasuk mempermudah akses ke hak penggunaan jalan di Malaysia untuk mempercepat proses pembangunan dan penggelaran infrastruktur komunikasi.

Lalu untuk di Indonesia adalah reformasi kebijakan terkait biaya spektrum di Indonesia yang dianggap perlu untuk dirasionalisasi agar terjadi peningkatan investasi di daerah pedesaan.

Serta mengatasi kurangnya dana layanan universal di Filipina yang menciptakan kesenjangan bagi perusahaan telekomunikasi dan pemain lain untuk berinvestasi di wilayah marjinal.

Suresh melanjutkan, “Memperkenalkan pendekatan baru adalah kunci untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal di dunia yang berubah dengan cepat ini. Mengadopsi cara berpikir baru dan menciptakan kemitraan publik-swasta yang kuat akan membantu mempercepat perubahan”.

“Di EdgePoint, kami akan terus fokus membangun infrastruktur digital berkualitas di kawasan ini agar pemerataan digital di Asia Tenggara dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Suresh.

Sebagai informasi, EdgePoint Infrastructure saat ini memiliki 14.500 menara di Malaysia, Indonesia dan Filipina. (Icha)