telko.id

Kategori: REGULATION

  • ATSI Tegaskan Masa Aktif Kuota Internet Sesuai Regulasi

    ATSI Tegaskan Masa Aktif Kuota Internet Sesuai Regulasi

    Telko.id – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menegaskan bahwa kebijakan masa aktif dan pemakaian kuota internet prabayar telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Pernyataan ini disampaikan menanggapi temuan potensi kerugian negara mencapai Rp63 triliun akibat kuota yang hangus.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan bahwa penetapan harga, kuota, dan masa aktif layanan prabayar mengacu pada Pasal 74 Ayat 2 Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021.

    “Deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan, dan ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

    Marwan menambahkan, pulsa bukan alat pembayaran sah atau uang elektronik, sehingga dikenakan PPN seperti barang konsumsi lainnya.

    Kebijakan masa aktif juga disebut sebagai praktik wajar di industri telekomunikasi global, termasuk oleh operator seperti Kogan Mobile (Australia) dan CelcomDigi (Malaysia).

    Kuota Bergantung pada Lisensi Spektrum

    ATSI menjelaskan, kuota internet ditentukan berdasarkan lisensi spektrum frekuensi yang diberikan pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Model ini berbeda dengan listrik atau kartu tol yang berbasis volume pemakaian.

    “Penerapan masa aktif serupa juga berlaku di sektor lain, seperti tiket transportasi dan voucher,” kata Marwan.

    Content image for article: ATSI Tegaskan Masa Aktif Kuota Internet Sesuai Regulasi

    Transparansi menjadi prinsip utama dalam pelayanan pelanggan. Setiap operator anggota ATSI menyampaikan informasi masa aktif, kuota, dan hak pelanggan secara terbuka melalui situs resmi dan saat pembelian paket. Pelanggan juga diberikan kebebasan memilih paket sesuai kebutuhan.

    Baca Juga:

    Dialog untuk Literasi Digital

    ATSI menyatakan kesediaannya berdialog dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

    “Kebijakan yang adil bagi pelanggan dan industri harus berbasis pemahaman menyeluruh atas model bisnis telekomunikasi,” tegas Marwan.

    Isu ini mencuat setelah Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi menyoroti temuan Indonesian Audit Watch (IAW) tentang kerugian negara akibat kuota hangus.

    Okta menilai hal ini menyangkut prinsip keadilan dan transparansi. “Kuota internet yang dibeli masyarakat adalah hak yang tidak boleh hilang tanpa jejak,” ujarnya. (Icha)

  • Bahagianya, Masyarakat Jailolo Nikmati Layanan Internet BAKTI Komdigi

    Bahagianya, Masyarakat Jailolo Nikmati Layanan Internet BAKTI Komdigi

    Telko.id – Masyarakat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kini merasakan manfaat layanan internet berkat kehadiran BTS USO BAKTI Komdigi. Fasilitas ini memberikan akses internet di wilayah yang sebelumnya sulit terjangkau, termasuk daerah pegunungan Idamdehe.

    Dari Ternate ke Jailolo dapat dicapai dalam 1-2 jam menggunakan speed boat, tergantung kondisi ombak Laut Halmahera. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan.

    Lokasi BTS USO di SD Inpres 9 Jailolo berjarak 4 km yang bisa ditempuh sekitar 20 menit dari pelabuhan Jailolo. Sedangkan Idamdehe berjarak 7-8 km dari pelabuhan Jailolo yang bisa ditempuh sekitar 30 menit.

    Untung, sepanjang perjalanan menuju dua lokasi tersebut, sudah mulus beraspal hingga cukup cepat untuk mencapainya.

    Walaupun terasa dekat, kedua daerah itu termasuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Lalu, sebelum kehadiran BTS USO, sama sekali tidak memiliki koneksi internet. Kehadiran BAKTI Komdigi menjadi tentu menjadi solusi bagi masyarakat setempat.

    Dampak Positif bagi Masyarakat

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang melakukan video call dalam kegiatan Monitoring Konektivitas Digital yang digelar BAKTI Komdigi, Rabu (11/6/2025) dengan penerima manfaat BTS USO BAKTI Komdigi di 14 titik Koneksi mendengarkan masukan dari masyarakat penerima manfaat.

    Perwakilan masyarakat dari berbagai daerah juga memberikan testimoni positif. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, mengungkapkan kehadiran BAKTI Aksi sangat membantu kegiatan belajar mengajar. “Para guru kini dapat mengikuti webinar secara online dengan lancar,” ujarnya.

    Untuk urusan administrasi guru dalam pelaporan ke pusat juga dapat dilakukan mudah. “Dulu, kami kesulitan, tetapi dengan fasilitas layanan internet dari BAKTI ini, jadi lebih mudah”.

    Content image for article: Masyarakat Jailolo Nikmati Layanan Internet BAKTI Komdigi

    Baca Juga:

    Hal senada juga diungkap kan oleh Ruslan Habsy, Komite Sekolah SD Inpres 9 Jailolo. “Dengan adanya layanan akses internet BAKTI ini, Anak-anak di daerah Marimabati, Jailolo ini sekarang menjadi lebih mudah. mudah untuk belajar mandiri maupun untuk  mendapatkan informasi lainnya”.

    Walaupun, Ruslan juga tidak memungkiri bahwa ada juga dampak negatif dari hadirnya internet ini. Namun, menurut nya, peran orang tua juga menjadi penting, agar para anak-anak tidak terpapar hal negatif.

    Untuk Provinsi Maluku Utara, BAKTI Komdigi telah menggelar 497 titik BTS 4G dan USO dan 687 titik layanan akses internet gratis.

    Di Halmahera Barat, saat ini sudah ada 84 titik sekolah yang terpasang layanan internet BAKTI Komdigi. Sebanyak 27 titik di antaranya sudah beroperasi sejak 2024, dan 58 titik tambahan akan dipasang pada 2025.

    Content image for article: Masyarakat Jailolo Nikmati Layanan Internet BAKTI Komdigi

    Untuk layanan akses internet di sekolah-sekolah, memang Bakti tidak memberikan kapasitas yang besar. Hanya 4 Mbps saja. Nurul merasa bahwa kecepatan tersebut, sudah sangat membantu, walaupun, ia pun tetap berharap, kapasitas dapat ditingkatkan.

    Keinginan Nurul, sebenar nya bisa saja dilakukan BAKTI, hanya saja, memang untuk waktu tertentu, misalnya, harus melakukan ujian berbasis komputer. Nah, pihak sekolah bisa mengajukan pada BAKTI, dan kepasitas akan ditingkatkan.

    Ketika dilakukan uji jaringan, di wilayah SD Inpres 9 Jailolo ini, mampu melakukan kegiatan download 2.80 Mbps. Sedangkan untuk upload berkecepatan 2.07 Mbps. (Icha)

  • Migrasi 1219 BTS USO BAKTI Komdigi, Kini Ditangani Telkomsat

    Migrasi 1219 BTS USO BAKTI Komdigi, Kini Ditangani Telkomsat

    Telko.id – Proses migrasi Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) BAKTI Komdigi yang ditangani oleh Telkomsat sudah selesai. Sebanyak 1.219 lokasi BTS di seluruh Indonesia telah dipindahkan dari satelit lama ke satelit baru sejak pertengahan Januari hingga akhir Januari 2024.

    Plt. Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano, menjelaskan migrasi dilakukan karena adanya perubahan kontrak dan lelang ulang. “Telkomsat berdasarkan hasil lelang, menjadi pelaksana migrasi. Proses ini mencakup perpindahan arah antena dari satelit lama ke satelit baru,” ujarnya.

    Migrasi BTS USO ini tidak semua nya mulus, ada yang menghadapi beberapa kendala di lapangan, termasuk masalah material yang rusak dan pengiriman yang lambat.

    Selain itu, persoalan lahan juga menjadi tantangan, terutama di beberapa lokasi seperti Konawi (Sulawesi Tenggara), Landak (Kalimantan Barat), Maluku, dan Nusa Tenggara.

    Kendala Lahan dan Material

    Darien menyebutkan, empat lokasi masih tertunda migrasinya. “Satu lokasi terkait masalah lahan hibah, di mana penghibah meminta ganti rugi. Sedangkan lokasi lain mengalami masalah daya listrik drop sehingga perlu penggantian baterai,” jelasnya. Target penyelesaian seluruh migrasi diharapkan selesai pada Juni 2024, kecuali untuk lokasi yang masih terkendala lahan.

    Content image for article: Migrasi BTS USO Kini Ditangani Telkomsat, 1219 Lokasi di Seluruh Indonesia

    Setelah migrasi selesai, BAKTI akan melakukan uji layanan untuk memastikan kualitas jaringan. “Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk memastikan proses ini berjalan optimal,” tambah Darien.

    Baca Juga:

    Perubahan Satelit dan Kapasitas Jaringan

    Migrasi ini melibatkan perpindahan dari satelit lama ke satelit baru seperti MP2, MP3, dan Upstar 5. Untuk BTS USO, kapasitas jaringan ditingkatkan menjadi 8 Mbps guna mendukung kebutuhan akses internet masyarakat di daerah terpencil.

    “Kalau yang sekolah dan perkantoran, akses internetnya gratis melalui kuota. Tapi untuk masyarakat umum, layanan ini berbayar,” jelas Darien. Ia menambahkan, meski kapasitas ditingkatkan, permintaan pengguna terus bertambah seiring dengan peningkatan penggunaan data.

    Proyek migrasi BTS USO ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas jaringan 4G LTE di daerah tertinggal, seperti yang juga dilakukan melalui proyek Palapa Ring dan inisiatif lainnya.

    Dengan rampungnya migrasi ini, diharapkan konektivitas digital di daerah-daerah terpencil semakin merata, mendukung program pemerataan infrastruktur digital nasional. (Icha)

  • Menkomdigi: Pembanguan Infrastruktur dan Edukasi Digital di NTT dan Malut Harus Sejalan

    Menkomdigi: Pembanguan Infrastruktur dan Edukasi Digital di NTT dan Malut Harus Sejalan

    Telko.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menekankan pentingnya edukasi digital yang berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Monitoring Konektivitas Digital secara daring yang digelar BAKTI Komdigi, Rabu (11/6/2025).

    Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Menkomdigi melalui platform Zoom Meeting ini melibatkan warga, perangkat desa, tenaga pendidik, serta petugas kesehatan dari 14 titik layanan publik di tiga provinsi prioritas pembangunan: Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Dalam sambutannya, Meutya menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pemantauan pemanfaatan infrastruktur konektivitas digital yang telah dibangun pemerintah melalui Badan Layanan Umum BAKTI Kominfo.

    Menurut Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Komidigi, sebanyak 27.858 lokasi publik kini telah terhubung dengan akses internet melalui kapasitas satelit SATRIA-1 dan 6.747 lokasi telah menerima sinyal seluler 4G.

    Peningkatan Kualitas Layanan Digital

    Sejak 2025, peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed Information Rate (CIR) sebesar 8 Mbps per lokasi melalui kerja sama dengan Telkomsat.

    Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan performansi yang bisa lihat dari parameter radio seperti latency dan penurunan packet loss

    Inisiatif ini diharapkan mampu menunjang produktivitas masyarakat setempat di bidang pendidikan, kesehatan, serta kewirausahaan digital.

    Content image for article: Menkominfo Tekankan Pentingnya Edukasi Digital Bersamaan Pembangunan Infrastruktur di NTT dan Malut

    “Kegiatan monitoring ini dilakukan secara reguler oleh BAKTI., sebelumnya telah dilakukan di Papua dan Aceh. Yang berbeda saat ini adalah lokasi-lokasi yang terhubung pada pertemuan kita ini adalah lokasi penyediaan sinyal seluler 4G yang sejak Februari 2025 kapasitasnya telah kita migrasikan menjadi 8 Mbps,” papar Fadhilah.

    Salah satu capaian penting lain yang juga dibahas dalam kegiatan ini adalah pemanfaatan satelit SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps, yang kini telah melayani ribuan titik layanan publik. Pemerataan akses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi digital yang merata di seluruh Indonesia.

    Baca Juga:

    Dampak Positif bagi Masyarakat

    Gubernur Provinsi NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan digitalisasi sangat penting dalam mendukung program One Village One Product (OVOP).

    “Dengan digitalisasi, akses ke pasar dan e-commerce menjadi lebih mudah, sehingga produk-produk unggulan dari NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas,” tuturnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan konektivitas telah meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.

    “Kami menghadapi kesulitan mencari tenaga pendidik di wilayah kami, namun kini anak-anak bisa belajar secara daring. Dalam bidang kesehatan, konektivitas memungkinkan kami melakukan telekonsultasi jarak jauh,” jelasnya.

    Perwakilan masyarakat dari berbagai daerah juga memberikan testimoni positif. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, mengungkapkan kehadiran BAKTI Aksi sangat membantu kegiatan belajar mengajar. “Para guru kini dapat mengikuti webinar secara online dengan lancar,” ujarnya.

    Kapten Arhanud Kasman Effendi dari pos perbatasan RI-Timor Leste menambahkan, “Masyarakat juga mendatangi pos untuk menikmati fasilitas layanan akses internet ini.”

    Menkomdigi Meutya Hafid menutup pertemuan dengan pesan penting. “Pembangunan infrastruktur harus turut berbarengan dengan edukasi. Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik.”

    “Ini memang menantang karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dengan lebih dari 13.000 kepulauan juga penduduk salah satu terbesar di dunia. Jadi kita tetap membutuhkan waktu untuk membangun serta melakukan edukasi. Pembangunan infrastruktur harus turun berbarengan dengan edukasi,” tutup Menkomdigi.

    Untuk Provinsi NTT, BAKTI Komdigi telah menggelar 584 titik BTS 4G dan USO serta 2.691 titik layanan akses internet gratis. Sementara di Maluku Utara, terdapat 497 titik BTS 4G dan USO serta 687 titik layanan akses internet gratis. (Icha)

  • Tengok, Layanan Akses Internet BAKTI Komdigi di SD Inpres 9, Jailolo, Halmahera Barat

    Tengok, Layanan Akses Internet BAKTI Komdigi di SD Inpres 9, Jailolo, Halmahera Barat

    Maluku Utara, Telko.id – Layanan akses internet BAKTI Komdigi kini hadir di SD Inpres 9, Jailolo Halmahera Barat, Maluku Utara yang diberikan secara gratis. Fasilitas ini telah beroperasi sejak Januari 2025 setelah sekolah mengajukan permohonan pada Juli 2024.

    Inspektur Jendral Kementerian Komunikasi dan Digital, Arief Tri Hardiyanto, mengunjungi lokasi SD Inpres 9 ini untuk melakukan Uji Pemanfaatan Layanan Infrastruktur BTS USO. Di sekolah ini, akses internet nya menggunakan Satelit Satria-1 milik BAKTI Komdigi.

    “Adanya layanan akses internet BAKTI di SD Inpres ini tidak hanya bermanfaat bagi sekolah maupun para guru-guru, tapi juga untuk masyarakat sekitar,” ujar Arief menjelaskan.

    Layanan Internet BAKTI Komdigi

    “Karena ada dua akses poin, yang satu berada di dalam sekolag dan satu lagi berada di luar. Jadi setelah jam sekolah, layanan akses internet itu bisa dipakai oleh masyarakat,” ujar Arief menambahkan.

    Content image for article: Layanan Internet BAKTI Komdigi di Jailolo Bantu SD Inpres 9 Halmahera Barat

    Nurul A. Umasangaji, Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat

    Manfaat Layanan BAKTI untuk Pendidikan

    Layanan BAKTI memberikan beberapa manfaat konkret bagi sekolah:

    Content image for article: Layanan Internet BAKTI Komdigi di Jailolo Bantu SD Inpres 9 Halmahera Barat
    • Administrasi Online: Sekolah kini bisa menyelesaikan Pengelolaan Kinerja Guru (PMM) tanpa harus mengerjakan di rumah.
    • Pelatihan Guru: Akses internet memungkinkan guru mengikuti workshop dan webinar untuk meningkatkan kompetensi.
    • Dukungan Masyarakat: Titik akses internet juga dibuka untuk masyarakat setelah jam sekolah.

    Nurul A. Umasangaji, Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, mengungkapkan bahwa layanan ini sangat membantu proses administrasi sekolah. “Kami bisa melaporkan dokumen ke pusat dengan lebih mudah,” ujarnya.

    “Selain itu, guru-guru juga memanfaatkan internet untuk mengikuti pelatihan online,” sahut Nurul menambahkan.

    Baca Juga:

    Harapan dan Tantangan ke Depan

    Meski sudah memberikan manfaat, masih ada tantangan yang dihadapi. Di Halmahera Barat, jumlah titik akses internet masih kurang dan dengan berjalannya waktu akan terus ditambah.

    Saat ini di Halmahera Barat sudah ada 84 titik sekolah terpasang akses layanan internet BAKTI Komdigi ini. sebanyak 27 titik sudah ada sejak 2024 lalu, dan pada 2025 ini bertambah 58 titik.

    Bagi daerah-daerah lain yang ingin mendapatkan akses internet itu, pemerintah daerah dapat telah mengajukan permohonan tambahan melalui aplikasi PASTI (Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi) milik BAKTI Komdigi.

    Content image for article: Layanan Internet BAKTI Komdigi di Jailolo Bantu SD Inpres 9 Halmahera Barat

    Bagi BAKTI Sendiri, layanan akses internet di Halmahera Barat ini terlayani dengan menggunakan BTS USO dan ada juga yang menggunakan satelit yang bekerjasama dengan Telkomsat.

    BTS BAKTI yang melayani di wilayah Halmahera Barat ini sebanyak 61 BTS dengan rincian 41 BTS 4G yang notabene adalah BMN dan BTS USO sebanyak 20.

    Progam MBG di SD Inpres 9 Jailolo

    Bersamaan dengan kunjungan ini, Inspektur Jendral Kementerian Komunikasi dan Digital, Arief Tri Hardiyanto, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang sekolah Inpres 9 ini juga sebagai penerima dari program pemerintah.

    Ini merupakan salah bentuk dari BAKTI Komdigi mendukung program Makan Bergizi Gratis, dimana lewat program ini, pemerintah berharap angka stunting dan gizi buruk di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.

    Lebih jauh, program ini diharapkan menjadi fondasi dalam menyiapkan generasi unggul menyambut Indonesia Emas 2045. (Icha)

  • Kasus Korupsi PDNS: Kemkomdigi Berbenah, PDN Siap Beroperasi Juni 2025

    Kasus Korupsi PDNS: Kemkomdigi Berbenah, PDN Siap Beroperasi Juni 2025

    Telko.id – Masih ingat dengan kejadian ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware pada 2024. Kini, kasus ini berkembang menjadi skandal korupsi besar dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini berada di pusat badai. Lima tersangka, termasuk mantan pejabat tinggi Kominfo, telah ditetapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan PDNS.

    Sementara itu, proyek Pusat Data Nasional (PDN) yang seharusnya menjadi solusi permanen, tertunda hampir setahun akibat insiden keamanan siber tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan komitmen kementeriannya untuk mendukung penuh proses hukum dan melakukan reformasi internal.

    “Ini menjadi pengingat penting bahwa kelembagaan digital harus dibangun di atas integritas,” tegas Meutya dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

    Content image for article: Kasus Korupsi PDNS: Kemkomdigi Berbenah, PDN Siap Beroperasi Juni 2025

    Daftar Tersangka dan Dugaan Korupsi PDNS

    Kejaksaan telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk Semuel Abrizani Pangerapan (SAP), mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo periode 2016-2024.

    Selain itu, terdapat Bambang Dwi Anggono (BDA) sebagai mantan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, serta tiga pihak dari perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek tersebut.

    “Kerugian negara masih dalam proses penghitungan, tetapi diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah,” ungkap Kajari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra.

    Penyidik menemukan indikasi pengondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta.

    Kemkomdigi telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan dua pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Meutya Hafid.

    Baca Juga:

    Operasional PDN Mulai Juni 2025

    Di tengah kasus korupsi PDNS, pemerintah memastikan Pusat Data Nasional (PDN) akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2025. Fasilitas yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat ini seharusnya sudah berfungsi sejak Agustus 2024, namun tertunda akibat serangan ransomware terhadap PDNS 2 pada Juli 2024.

    “PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan,” jelas Meutya setelah pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    PDN 1 telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap asesmen keamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Pembangunan PDN merupakan bagian dari program prioritas nasional, dengan salah satu tujuan utama memastikan penyaluran bantuan sosial lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital.

    Latar Belakang Kasus dan Serangan Ransomware

    PDNS dibangun sebagai solusi sementara menunggu penyelesaian PDN. Fasilitas ini menyimpan data penting pemerintah dan masyarakat, termasuk KTP, nomor rekening, dan data pribadi lainnya.

    Pada Juni 2024, PDNS 2 diserang ransomware varian baru Lockbit 3.0 yang melumpuhkan berbagai layanan publik.

    Analisis forensik menemukan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender di PDNS 2. Insiden ini memicu pengunduran diri Semuel Abrijani Pangerapan sebagai Dirjen Aptika Kominfo pada Juli 2024.

    Kemkomdigi kini berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola proyek digital. “Kami jadikan ini sebagai momen untuk memperkuat sistem pengawasan internal,” tegas Meutya Hafid. Reformasi ini sejalan dengan upaya Kemkomdigi dalam perlindungan data warga yang menjadi prioritas utama.

    Kasus PDNS menjadi ujian berat bagi transformasi digital Indonesia. Di satu sisi, pemerintah harus menuntaskan proses hukum terhadap dugaan korupsi. Di sisi lain, percepatan operasional PDN menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem data nasional. (Icha)

  • Wamenkomdigi Minta Meta Tutup Grup Penyimpangan, Ini Langkah Tegas Pemerintah

    Wamenkomdigi Minta Meta Tutup Grup Penyimpangan, Ini Langkah Tegas Pemerintah

    Telko.id – Ruang digital Indonesia kembali diuji dengan maraknya konten negatif yang meresahkan. Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dengan meminta Meta—perusahaan induk Facebook—untuk menutup enam grup bermuatan pornografi menyimpang.

    Langkah ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bagian dari komitmen besar menjaga moralitas generasi muda di dunia maya.

    Fenomena grup penyimpangan ini bukan kasus isolasi. Sejak 2019, Kominfo telah menerima lebih dari 430 ribu aduan konten negatif, mulai dari hoaks hingga eksploitasi seksual.

    Yang mengkhawatirkan, modus operandi pelaku semakin canggih—seperti kasus peretasan situs pemerintah untuk menyebarkan konten ilegal, termasuk judi online di PeduliLindungi.id.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan, perlindungan ruang digital adalah prioritas. “Ini kejahatan serius yang merusak moral dan membahayakan anak-anak kita,” tegasnya dalam siaran pers resmi, Kamis (22/05/2025).

    Pernyataan ini bukan retorika belaka. Dalam seminggu saja, Kominfo pernah menghapus 11.333 konten perjudian online—sebuah rekor yang menunjukkan intensitas ancaman digital.

    Meta Diminta Bertanggung Jawab, Bukan Hanya Tutup Grup

    Langkah Kominfo kali ini berbeda. Tidak sekadar memblokir, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo mendesak Meta untuk:

    • Memperbarui sistem monitoring secara real-time
    • Mengungkap identitas pengelola grup penyimpangan
    • Berkolaborasi dengan kepolisian untuk proses hukum

    “Kami mohon masyarakat juga memantau dan melaporkan melalui aduancontent.id,” tambah Angga.

    Platform pelaporan ini menjadi senjata utama masyarakat melawan konten negatif—sebuah upaya kolektif yang pernah sukses menangkal hoaks pandemi COVID-19 di masa lalu.

    Baca Juga:

    Ancaman di Balik Layar: Dari Penyimpangan Sampai Eksploitasi

    Kasus ini membuka mata kita pada pola baru kejahatan digital. Pelaku tidak hanya memanfaatkan celah teknis, tetapi juga kerentanan psikologis korban.

    Grup-grup tertutup di Facebook menjadi “ruang aman” bagi pelaku untuk berbagi konten ilegal—sebuah tren yang juga terjadi di platform lain. Ironisnya, beberapa di antaranya menyamar sebagai forum diskusi umum atau komunitas hobi.

    Pemerintah kini berhadapan dengan dilema klasik: bagaimana menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan publik.

    Langkah tegas terhadap Meta bisa menjadi preseden bagi platform lain—khususnya yang kerap menjadi sarana penyebaran konten berbahaya, seperti judi online dan radikalisme.

    Pertanyaannya kini: akankah tekanan hukum dan kolaborasi multipihak mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat?

    Jawabannya mungkin terletak pada konsistensi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat untuk aktif melapor. Seperti kata Angga Raka Prabowo, “Ini pertarungan kita bersama.” (Icha)

  • Komdigi Blokir Situs PeduliLindungi.id Karena Disusupi Konten Judi Online

    Komdigi Blokir Situs PeduliLindungi.id Karena Disusupi Konten Judi Online

    Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital  Republik Indonesia (Komdigi) baru-baru ini memblokir akses ke situs tersebut setelah menerima laporan masyarakat tentang munculnya konten ilegal.

    Insiden ini bukan sekadar kasus peretasan biasa. PeduliLindungi.id adalah bagian dari sejarah digital Indonesia, sebuah platform yang membantu jutaan warga selama masa krisis kesehatan.

    Kini, situs tersebut menjadi korban defacement (penyusupan) dengan tampilan yang dialihkan ke situs perjudian online.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, menegaskan bahwa hal ini jelas melanggar prinsip keamanan informasi di ruang digital nasional.

    Lantas, bagaimana bisa situs bekas layanan vital pemerintah justru menjadi sasaran empuk peretas? Dan yang lebih penting, apa implikasi keamanan data pengguna yang pernah terdaftar di platform ini?

    Kronologi Peretasan dan Respons Cepat Komdigi

    Menurut keterangan resmi Komdigi, aksi blokir ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang dilengkapi bukti berupa URL dan tangkapan layar. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa situs PeduliLindungi.id memang telah mengalami defacement dan menampilkan konten yang mengarah ke situs perjudian online.

    “Ini jelas melanggar ketentuan keamanan informasi di ruang digital nasional,” tegas Alexander di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.

    Komdigi tidak main-main dalam menangani kasus ini. Dalam waktu singkat, mereka menetapkan bahwa situs tersebut telah melanggar prinsip keamanan informasi dan segera memutus aksesnya.

    Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data dan paparan konten ilegal.

    Baca Juga:

    Status Terkini PeduliLindungi.id

    Bagi yang belum tahu, Peduli Lindungi sebenarnya sudah tidak lagi aktif sejak tahun 2023. Sistem ini telah terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan digital dan sepenuhnya dialihkan ke platform SatuSehat dengan alamat domain resmi satusehat.kemkes.go.id.

    Saat ini, layanan juga dapat diakses melalui aplikasi SatuSehat Mobile yang tersedia di App Store dan Play Store.

    “Setelah integrasi, situs PeduliLindungi.id sendiri sudah tidak lagi digunakan dan tidak berada dalam kendali operasional Kemenkes,” jelas Alexander.

    Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data mereka. Karena situs tersebut sudah tidak aktif, risiko kebocoran data dari insiden ini dinilai minimal.

    Imbauan untuk Masyarakat

    Kementerian Komdigi tidak hanya berhenti pada tindakan blokir. Mereka juga aktif mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan aktivitas digital yang mencurigakan melalui kanal resmi pengaduan aduankonten.id.

    “Kami terus berkomitmen untuk menjaga ruang digital nasional yang aman, sehat, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Alexander.

    Kasus ini menjadi pengingat bahwa ancaman di dunia digital terus berkembang. Seperti yang terjadi pada 15 PSE game online yang diblokir Kominfo karena memuat unsur perjudian, pelaku kejahatan siber terus mencari celah untuk menyebarkan konten ilegal.

    Pertanyaan besarnya: seberapa siap kita menghadapi ancaman digital semacam ini? Apakah mekanisme keamanan kita sudah cukup tangguh untuk melindungi aset digital negara dan masyarakat?

    Kasus PeduliLindungi.id ini mungkin hanya puncak gunung es dari tantangan keamanan siber yang lebih besar.

    Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa perang melawan mata rantai judi online membutuhkan kerjasama semua pihak.

    Dari pemerintah yang harus tegas dalam penegakan hukum, hingga masyarakat yang perlu waspada dan aktif melaporkan konten mencurigakan. (Icha)

  • Trump Perketat Blokir Chip ke China, NVIDIA Makin Terhimpit

    Trump Perketat Blokir Chip ke China, NVIDIA Makin Terhimpit

    Telko.id – Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah keputusan politik bisa mengguncang industri teknologi global? Itulah yang terjadi ketika pemerintahan Donald Trump secara resmi mencabut kebijakan era Biden dan memperketat pembatasan ekspor chip AI ke China.

    Langkah ini bukan hanya memicu ketegangan geopolitik, tetapi juga menggoyang pundi-pundi raksasa semikonduktor seperti Nvidia.

    China bukan sekadar pasar bagi Nvidia—negara ini menyumbang 13% dari total pendapatan perusahaan pada tahun fiskal 2025, setara dengan US$17 miliar.

    Namun, dengan pelarangan penjualan chip H20—produk yang sengaja didesain “tidak terlalu canggih” untuk memenuhi regulasi sebelumnya—Nvidia kini terancam kehilangan pijakan di pasar terbesar kedua dunia. Lalu, bagaimana respons sang CEO, Jensen Huang?

    Keputusan Trump yang Mengguncang Pasar

    Kebijakan baru Trump tidak main-main. Chip H20, yang sebelumnya lolos dari pembatasan karena spesifikasinya yang “dibawahi”, kini sepenuhnya dilarang diekspor ke China.

    Padahal, seperti dilaporkan dalam artikel terkait, Nvidia telah memodifikasi arsitektur chip ini agar sesuai dengan aturan AS sebelumnya.

    Langkah Trump ini dinilai sebagai upaya untuk sepenuhnya memutus akses China terhadap teknologi AI mutakhir buatan Amerika.

    Huang sendiri tak tinggal diam. Dalam kunjungan mendadak ke China pasca-pengumuman, ia menegaskan komitmen Nvidia untuk tetap melayani pasar tersebut.

    “China adalah pasar yang tidak bisa kami abaikan,” ujarnya seperti dikutip Reuters. Namun, pertanyaannya adalah: bagaimana caranya?

    Baca Juga:

    Solusi Nvidia: Chip Baru, Bukan Modifikasi Lama

    Beredar kabar bahwa Nvidia akan merilis versi “downgrade” dari Hopper H20 untuk memenuhi aturan baru.

    Namun, Huang membantahnya dengan tegas. “Chip berikutnya untuk China bukan Hopper. Tidak mungkin lagi memodifikasinya lebih lanjut,” tegasnya.

    Ini mengindikasikan bahwa Nvidia sedang mengembangkan arsitektur baru yang secara fundamental berbeda—sebuah langkah mahal dan berisiko, tetapi mungkin satu-satunya jalan.

    Analis memprediksi, jika Nvidia gagal mempertahankan pasar China, perusahaan seperti Huawei dengan Ascend 920 atau startup lokal seperti pengembang DeepSeek akan dengan senang hati mengisi kekosongan tersebut.

    China sendiri telah mempersiapkan skenario terburuk dengan mempercepat pengembangan chip domestik.

    Kritik Huang terhadap Kebijakan AS

    Di balik upaya beradaptasi, Huang tak segan mengkritik kebijakan pemerintah AS. Menurutnya, pembatasan ekspor justru kontraproduktif.

    “Alih-alih membatasi, AS seharusnya fokus memaksimalkan keunggulan teknologinya di panggung global,” ucapnya.

    Pandangan ini diamini banyak pelaku industri yang khawatir langkah Trump akan memicu perang teknologi berlarut-larut.

    Pertaruhan Nvidia di China bukan hanya tentang pendapatan. Seperti terlihat dari fenomena Huawei, kehilangan akses ke teknologi AS bisa memicu inovasi mandiri China yang justru mengancam dominasi perusahaan Amerika di masa depan.

    Lalu, apakah chip baru Nvidia akan cukup untuk mempertahankan posisinya? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan persaingan teknologi AS-China. (Icha)

  • Kominfo Buka Konsultasi Publik RPM 2,6 GHz untuk Percepat Internet 5G

    Kominfo Buka Konsultasi Publik RPM 2,6 GHz untuk Percepat Internet 5G

    Telko.id – Fakta mengejutkan dari Ookla (Maret 2025) menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 kecepatan broadband ASEAN—hanya 40,37 Mbps, kalah dari Vietnam (75,12 Mbps) dan Thailand (93,45 Mbps).

    Kondisi ini memaksa pemerintah mengambil langkah strategis: membuka konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang alokasi frekuensi 2,6 GHz untuk 4G/5G.

    Spektrum 2,6 GHz bukan sekadar angka. Pita mid-band ini menyimpan 190 MHz bandwidth—setara jalan tol 10 lajur untuk data—dan mendukung ekosistem perangkat 4G/5G terbanyak kedua global.

    Dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah menargetkan kecepatan mobile broadband 100 Mbps pada 2029. Tanpa tambahan frekuensi, target itu bisa jadi mimpi di siang bolong.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini mengajak publik menyempurnakan RPM yang akan menjadi game changer konektivitas digital Indonesia.

    Konsultasi terbuka hingga 26 Mei 2025, memberi Anda kesempatan langsung memengaruhi masa lalu internet nasional.

    Mengapa Frekuensi 2,6 GHz Penting untuk 5G Indonesia?

    Frekuensi 2,6 GHz (2500-2690 MHz) adalah “real estate premium” di dunia telekomunikasi. Dengan moda Time Division Duplex (TDD), pita ini menawarkan tiga keunggulan krusial:

    • Kapasitas besar: 190 MHz bandwidth mampu menampung lalu lintas data massal di perkotaan padat.
    • Kompatibilitas global: 82% perangkat 5G dunia sudah mendukung band ini, termasuk iPhone 15 series dan Samsung Galaxy S24.
    • Efisiensi biaya: Operator bisa meng-upgrade jaringan 4G existing ke 5G tanpa investasi infrastruktur baru.

    Analisis Telko.id menunjukkan, alokasi 2,6 GHz bisa meningkatkan kecepatan unduh hingga 2,5x di Jakarta dan Surabaya. “Ini oksigen bagi industri 5G Indonesia,” tegas ahli spektrum frekuensi dari ICT Institute.

    Baca Juga:

    5 Poin Kunci dalam Rancangan RPM 2,6 GHz

    Dokumen setebal 23 halaman ini memuat regulasi teknis dan komersial yang akan menentukan nasib internet cepat Indonesia:

    1. Alokasi spektrum: 2500-2690 MHz eksklusif untuk mobile broadband dengan teknologi 4G/5G.
    2. Mekanisme lisensi: Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) berlaku nasional, bukan per wilayah.
    3. Fleksibilitas teknologi: Operator bebas memilih standar IMT (International Mobile Telecommunications) sesuai kebutuhan.
    4. Kewajiban operator: Bayar BHP IPFR, gunakan perangkat bersertifikat, dan mitigasi interferensi.
    5. Penegakan hukum: Sanksi administratif bagi pelanggar, termasuk pencabutan izin.

    Poin ketiga menjadi perdebatan sengit. “Dengan membiarkan operator memilih teknologi, kita berisiko membuat fragmentasi spektrum seperti kasus 3G dulu,” kritik pengamat kebijakan telekomunikasi dalam konsultasi publik sebelumnya tentang tarif operator.

    Dampak Ekonomi dan Tantangan Implementasi

    Studi GSMA memperkirakan, setiap 10 MHz frekuensi 2,6 GHz yang dialokasikan bisa menyuntikkan Rp4,2 triliun ke PDB digital Indonesia. Namun, setidaknya ada tiga tantangan besar:

    • Harmonisasi frekuensi: Perlu koordinasi ketat dengan pengguna adjacent band seperti satelit.
    • Kesiapan perangkat: 18% smartphone entry-level di Indonesia belum mendukung 2,6 GHz TDD.
    • Investasi operator: Biaya refarming frekuensi existing bisa mencapai Rp800 miliar per operator.

    Kominfo menjawab kekhawatiran ini dengan mekanisme harmful interference mitigation dan insentif fiskal.

    “Kami belajar dari pengalaman konsultasi IoT tahun lalu untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan,” jelas Dirjen SDPPI Kominfo beberapa waktu lalu.

    Partisipasi publik dalam konsultasi ini menjadi kunci. Seperti terbukti dalam konsultasi FTP Telekomunikasi Nasional, masukan masyarakat sering kali melahirkan regulasi yang lebih inklusif.

    Anda bisa mengirimkan tanggapan resmi melalui email direktorat.sdppi@kominfo.go.id sebelum tenggat waktu.

    Ketika negara-negara ASEAN lain sudah berlari dengan 5G, Indonesia tak boleh lagi terjebak dalam persaingan kecepatan internet. Frekuensi 2,6 GHz bisa menjadi peluru emas—asal ditembakkan dengan tepat. (Icha)