telko.id

Kategori: REGULATION

  • Kemkomdigi Jaga Konektivitas Perbatasan Saat Restorasi Palapa Ring

    Kemkomdigi Jaga Konektivitas Perbatasan Saat Restorasi Palapa Ring

    Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga layanan komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

    Langkah tersebut dilakukan agar layanan publik dan aktivitas masyarakat di kawasan terdampak tetap berjalan selama proses restorasi partial cut jaringan Palapa Ring Tengah segmen Tahuna-Melonguane yang berlangsung mulai 28 Mei hingga 2 Juni 2026.

    Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Ditjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Indra Maulana menegaskan konektivitas digital di wilayah terluar menjadi infrastruktur vital yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

    “Kami tidak ingin masyarakat di wilayah kepulauan mengalami gangguan komunikasi berkepanjangan. Karena itu seluruh tahapan restorasi dipantau secara intensif dan layanan prioritas disiapkan tetap berjalan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Indra Maulana di Jakarta Pusat, Selasa (26/05/2026).

    Menurutnya, konektivitas di wilayah perbatasan menopang berbagai layanan penting, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan digital, transaksi ekonomi masyarakat, hingga komunikasi kebencanaan.

    “Wilayah kepulauan memiliki tantangan geografis yang tinggi. Karena itu pemulihan konektivitas harus dilakukan cepat, terukur, dan melibatkan koordinasi penuh dengan seluruh pihak terkait,” jelasnya.

    Sementara itu, Plt. Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Darien Aldiano menjelaskan proses restorasi kembali dilanjutkan setelah kesiapan teknis kapal penggelaran kabel fiber optik Pacific Guardian selesai dilakukan dan dinyatakan siap melaksanakan operasi pemulihan jaringan.

    “Tim teknis bekerja dalam skema percepatan agar pemulihan layanan dapat selesai sesuai target. Seluruh progres restorasi juga terus diperbarui secara berkala untuk memastikan proses berjalan aman dan sesuai rencana,” kata Darien Aldiano.

    Segmen Tahuna-Melonguane merupakan salah satu jalur strategis Palapa Ring Tengah yang menopang konektivitas internet dan komunikasi di kawasan kepulauan Sulawesi Utara. Jalur tersebut menjadi penghubung utama trafik komunikasi dan layanan digital masyarakat di wilayah terluar Indonesia.

    Tahapan restorasi meliputi pencarian titik gangguan, pengangkatan kabel, penyambungan akhir, hingga pengujian jaringan sebelum layanan diaktifkan kembali secara penuh pada 2 Juni 2026.

    Kementerian Komdigi menegaskan bahwa pemulihan konektivitas di wilayah 3T menjadi bagian penting dari upaya menjaga pemerataan transformasi digital nasional dan memastikan masyarakat di wilayah perbatasan tetap memperoleh akses layanan komunikasi yang andal.

    Pentingnya Restorasi Segmen Strategis

    Restorasi perlu dilakukan karena segmen kabel laut Tahuna-Melonguane merupakan jalur utama penghubung jaringan tulang punggung internet di kawasan kepulauan Sulawesi Utara.

    Tanpa pemulihan segera, kualitas layanan komunikasi berisiko terganggu dan dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat serta layanan publik yang bergantung pada konektivitas digital di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

    Langkah mitigasi yang disiapkan Kemkomdigi mencakup pengaturan prioritas bandwidth untuk layanan vital seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, dan lembaga pendidikan. Selain itu, tim teknis juga disiagakan untuk merespons cepat jika terjadi kendala tambahan selama proses restorasi berlangsung.

    Baca Juga:

    Kemkomdigi juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan informasi mengenai jadwal restorasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Langkah ini diambil agar warga dapat mengantisipasi potensi gangguan dan menyesuaikan aktivitas digital mereka.

    Proyek Palapa Ring sendiri merupakan tulang punggung konektivitas nasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, termasuk daerah terluar dan perbatasan. Keberadaannya menjadi krusial dalam mendukung transformasi digital dan pemerataan akses informasi di seluruh Nusantara.

    Dengan selesainya restorasi pada 2 Juni 2026, diharapkan konektivitas di wilayah Sitaro dan Sangihe dapat kembali normal dan masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang andal seperti sedia kala.

    Kemkomdigi berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana. (Icha)

  • Satelit Nusantara Lima, Bukti Kedaulatan Digital RI

    Satelit Nusantara Lima, Bukti Kedaulatan Digital RI

    Telko.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara resmi mengumumkan pengoperasian Satelit Nusantara Lima, yang disebut sebagai langkah nyata dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia di ruang antariksa.

    Satelit dengan kapasitas terbesar di Asia, mencapai 160 Gbps, ini diharapkan menjadi game changer bagi konektivitas nasional.

    Peresmian operasi satelit tersebut digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Senin (11/05/2026). Dalam sambutannya, Meutya Hafid menegaskan bahwa proyek ini merupakan karya anak bangsa yang patut dibanggakan.

    “Kita bangga dan mengapresiasi PT Pasifik Satelit Nusantara serta PT Satelit Nusantara Lima. Ini adalah catatan sejarah bagi Indonesia,” ujarnya.

    Meutya menambahkan, kehadiran Satelit Nusantara Lima tidak hanya menunjukkan presensi Indonesia di kawasan, tetapi juga membuktikan komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan digital. “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia harus hadir di panggung internasional, termasuk ruang antariksa,” tegasnya.

    Saat ini, lebih dari 230 juta penduduk Indonesia atau sekitar 80 persen populasi telah terkoneksi internet. Namun, Meutya menyoroti bahwa pemerataan akses masih menjadi tantangan utama.

    “Kita ingin setiap warga, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas, merasakan manfaat digital yang setara. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” katanya.

    Visi pemerintahan Presiden Prabowo, menurut Meutya, menekankan bahwa konektivitas bukan sekadar sinyal. “Tidak ada gunanya membangun konektivitas kalau ujungnya tidak meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Lebih dari itu, konektivitas harus menjaga masyarakat kita. Kita tegas melindungi anak-anak dari kekerasan siber, judi online, radikalisasi, dan berbagai ancaman digital lainnya,” tegasnya.

    Satelit Nusantara Lima akan menjadi infrastruktur strategis yang mendukung sekaligus mengamankan agenda transformasi digital nasional. Meutya mengapresiasi keberanian PT Pasifik Satelit Nusantara dalam merealisasikan proyek ini.

    “Indonesia butuh orang-orang pintar dan orang-orang berani. PSN telah membuktikan keberanian itu. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan industri untuk membangun ekosistem digital yang maju, aman, berdaulat, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Baca Juga:

    Menkomdigi Meutya Hafid juga menekankan pentingnya literasi digital di tengah maraknya konten negatif. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan digital tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perlindungan warga negara dari ancaman siber.

    Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang terus mengidentifikasi dan menangkal hoaks hari ini yang beredar di masyarakat.

    Dengan kapasitas besar yang dimiliki, Satelit Nusantara Lima diproyeksikan mampu menjangkau wilayah terpencil yang selama ini sulit terakses internet. Ini menjadi solusi bagi kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai daerah.

    Pemerintah optimistis, kolaborasi dengan sektor swasta seperti PSN akan terus mendorong percepatan transformasi digital.

    Ke depan, Kementerian Komunikasi dan Digital berencana mengintegrasikan satelit ini dengan program-program prioritas nasional. Mulai dari pendidikan jarak jauh, telemedicine, hingga layanan pemerintahan digital. Semua itu diharapkan dapat berjalan optimal dengan dukungan infrastruktur yang andal.

    Meutya juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran informasi palsu yang kerap mengganggu stabilitas. Ia mencontohkan bagaimana hoaks Papua sempat marak di media sosial.

    Dengan konektivitas yang lebih baik, pemerintah berharap masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi yang valid dan terpercaya.

    Langkah strategis ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Pengamat teknologi menilai bahwa investasi di sektor satelit merupakan langkah tepat mengingat geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. Satelit Nusantara Lima diyakini akan menjadi tulang punggung konektivitas nasional di masa depan.

    Dengan diresmikannya Satelit Nusantara Lima, Indonesia resmi memiliki salah satu satelit terkuat di Asia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur digital demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat di era digital. (Icha)

  • Tiga Operator Besar Ikuti Lelang Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz 2026

    Tiga Operator Besar Ikuti Lelang Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz 2026

    Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan hasil tahapan pengambilan akun e-Auction untuk seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz.

    Tiga operator seluler terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XLSmart, telah resmi mengambil akun dan dipastikan berpartisipasi dalam proses lelang yang digelar tahun 2026 ini.

    Proses pengambilan akun e-Auction telah berlangsung pada Rabu-Kamis, 29-30 April 2025 pukul 09.00-15.00 WIB. Berdasarkan waktu pengambilan akun, urutan peserta adalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Selular.

    Langkah ini menandai dimulainya babak baru dalam upaya pemerintah mempercepat transformasi digital nasional.

    “Penyelenggara Telekomunikasi yang telah melakukan pengambilan akun e-Auction diurut berdasarkan waktu pengambilan akun,” demikian bunyi pengumuman resmi Kemkomdigi yang dikutip Telko.id.

    Ketiga operator kini resmi menyandang status sebagai calon peserta seleksi setelah mengunduh Dokumen Seleksi.

    Proses pengunduhan Dokumen Seleksi telah dimulai sejak Rabu, 29 April 2026 pukul 09.00 WIB dan akan berlangsung hingga Kamis, 7 Mei 2026 pukul 15.00 WIB. Dokumen ini menjadi panduan utama bagi para operator untuk mempelajari seluruh persyaratan, ketentuan teknis, dan skema lelang yang akan dijalankan.

    Setelah mengunduh dokumen, para calon peserta seleksi diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tertulis. Pertanyaan harus disampaikan melalui surat resmi dalam format file .pdf yang ditandatangani oleh Direktur Utama/CEO/Presiden Direktur atau Direktur yang berwenang. Batas akhir pengajuan pertanyaan adalah Jumat, 8 Mei 2026 pukul 15.00 WIB melalui sistem e-Auction.

    Lelang ini menjadi momen krusial bagi industri telekomunikasi Indonesia. Pita frekuensi 700 MHz, yang dikenal sebagai dividen digital, memiliki karakteristik propagasi yang sangat baik.

    Frekuensi ini mampu menjangkau area yang luas dengan efisien dan menembus hambatan gedung, sehingga sangat ideal untuk memperluas jangkauan sinyal 5G hingga ke pelosok negeri.

    Sementara itu, pita frekuensi 2,6 GHz difokuskan untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Spektrum ini sangat penting untuk menyediakan kapasitas data besar di area padat penduduk seperti pusat kota, stasiun, dan pusat perbelanjaan.

    Kombinasi kedua pita frekuensi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem 5G yang kuat dan merata.

    Baca Juga:

    Partisipasi Telkomsel, Indosat, dan XLSmart dalam lelang ini menunjukkan keseriusan para operator untuk memperkuat portofolio spektrum mereka. Dengan spektrum yang lebih luas, operator dapat menawarkan layanan 5G dengan kualitas lebih baik, kecepatan lebih tinggi, dan latensi lebih rendah.

    Pemerintah melalui Kemkomdigi menargetkan lelang ini dapat mempercepat transformasi digital dan peningkatan kualitas internet nasional.

    Akses internet berkecepatan tinggi yang merata menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, pendidikan jarak jauh, telemedicine, dan berbagai sektor lainnya.

    Proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz ini dipandang sebagai langkah strategis dalam peta jalan 5G Indonesia. Sebelumnya, wacana mengenai harga lelang yang terlalu tinggi sempat menjadi perhatian. Namun, pemerintah dan operator terus berdiskusi untuk mencapai skema yang ideal.

    Tahapan selanjutnya setelah pengunduhan dokumen adalah masa tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan proses penawaran. Seluruh rangkaian seleksi dilakukan secara transparan melalui sistem e-Auction yang telah disiapkan Kemkomdigi. Sistem ini memastikan proses lelang berjalan adil dan akuntabel.

    Kehadiran tiga operator besar dalam lelang ini menandakan optimisme industri terhadap masa depan 5G di Indonesia. Dengan spektrum yang memadai, operator dapat melakukan ekspansi jaringan secara lebih agresif.

    Hal ini pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung bagi konsumen berupa layanan data yang lebih stabil dan cepat.

    Pemerintah juga berharap lelang ini dapat mendorong persaingan yang sehat di industri telekomunikasi. Dengan alokasi spektrum yang merata, tidak ada satu pun operator yang mendominasi secara berlebihan. Persaingan yang sehat akan mendorong inovasi dan penurunan harga layanan bagi masyarakat.

    Secara teknis, frekuensi 700 MHz yang dilelang mencakup rentang 703-738 MHz untuk uplink dan 758-793 MHz untuk downlink. Sementara itu, detail teknis frekuensi 2,6 GHz akan diatur lebih lanjut dalam dokumen seleksi. Operator diharapkan dapat memanfaatkan spektrum ini secara optimal.

    Proses lelang ini juga menjadi perhatian para pengamat industri. Banyak yang menilai bahwa keberhasilan lelang ini akan menjadi tolok ukur kesiapan Indonesia dalam mengadopsi teknologi 5G secara masif. Infrastruktur dan regulasi yang matang menjadi prasyarat utama.

    Kemkomdigi terus membuka saluran komunikasi dengan para operator untuk memastikan kelancaran proses. Setiap pertanyaan dan masukan dari calon peserta akan ditampung dan dijawab secara resmi. Transparansi menjadi prinsip utama dalam seluruh tahapan seleksi.

    Dengan dimulainya tahapan ini, publik dapat menantikan perkembangan selanjutnya. Hasil akhir lelang akan menentukan peta persaingan operator di era 5G. Masyarakat pun berharap layanan internet yang lebih baik dapat segera dinikmati. (Icha)

  • Lelang Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz Resmi Dibuka untuk 5G

    Lelang Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz Resmi Dibuka untuk 5G

    Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi membuka proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

    Pengambilan dokumen seleksi telah dimulai hari ini, menandai langkah awal untuk mendorong percepatan jaringan 5G di Indonesia.

    Dirjen Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, mengonfirmasi bahwa proses lelang sudah memasuki tahap awal.

    “Hari ini pengambilan akun dan juga sudah boleh bisa mengambil dokumen seleksi,” ujar Wayan saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

    Ia menegaskan bahwa kedua frekuensi akan dilelang secara bersamaan sesuai jadwal yang telah diumumkan.

    Proses seleksi menggunakan mekanisme beauty contest, sama seperti lelang frekuensi sebelumnya. Skema ini menilai operator berdasarkan kriteria tertentu, bukan semata-mata pada harga penawaran.

    Wayan menjelaskan bahwa operator seluler yang diundang adalah seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler, terutama tiga operator besar. Meski demikian, ia belum bisa memastikan apakah ketiganya pasti akan berpartisipasi.

    “Enggak tahu juga, kan kita undang semua,” kata Wayan ketika ditanya tentang minat operator. Ia menambahkan bahwa proses seleksi akan mencari peringkat terbaik, bukan pembagian rata.

    Masing-masing spektrum akan memiliki satu pemenang, namun operator bisa memilih untuk mengajukan pada kedua blok sekaligus.

    Lelang frekuensi ini memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Spektrum 700 MHz dikenal sebagai frekuensi coverage yang sangat efektif untuk menjangkau area luas, termasuk daerah terpencil.

    Sementara itu, spektrum 2,6 GHz berfungsi untuk menambah kapasitas jaringan 5G di wilayah perkotaan. Keduanya sama-sama bisa mendukung teknologi 5G.

    Baca Juga:

    Wayan juga menyinggung soal tantangan industri telekomunikasi yang saat ini sedang berjuang. Ketika ditanya apakah pemerintah akan memberikan keringanan pembayaran, ia hanya menjawab bahwa detailnya bisa dilihat di dokumen seleksi.

    “Nanti lihat di dokumen aja ya. Tapi setau saya sih pembayaran seperti aturan yang berlaku aja,” ujarnya.

    Soal target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lelang ini, Wayan belum bisa memberikan angka pasti.

    Pasalnya, proses lelang baru dimulai hari ini dengan pembukaan dokumen. “Target PNBP kita belum tahu, karena belum tahu lelangnya. Makanya belum bisa saja,” jelasnya.

    Harga dasar lelang sudah tercantum di dokumen seleksi. Wayan mengaku lupa angka pastinya, namun memastikan bahwa harga tersebut sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pendidikan keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal (BBKF). “Biasalah kalau misalnya pengadilan barang jasa itu APS-nya gitu,” tambahnya.

    Kapan pemenang lelang akan diumumkan? Wayan memperkirakan hasilnya bisa diketahui pada akhir Juli 2024. Namun, ia menekankan bahwa jadwal tersebut masih bersifat perkiraan dan bisa berubah. “Kemungkinan di akhir Juli ya. Kalau ada jadwal,” katanya.

    Selain lelang frekuensi, Wayan juga membahas rencana pengembangan data center di Indonesia. Ia mengakui bahwa saat ini sebagian besar data center masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia.

    Pemerintah sedang menyusun master plan untuk mendorong pembangunan data center di wilayah timur.

    “Kita akan mencoba mengupayakan bagaimana supaya bisa ada data center tidak hanya di barat tapi juga ada di timur. Ini yang belum, nanti kan disusun. Disusun bentuk road map data center itu,” jelas Wayan.

    Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sangat diperlukan.

    Soal perizinan data center, Wayan mengakui masih ada tantangan yang perlu diselesaikan. “Kita sampai hari ini bahas, pak Denny sampaikan itu bahwa perizinannya,” ujarnya.

    Data center membutuhkan infrastruktur pendukung seperti listrik dari PLN dan air dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, izin mendirikan bangunan (IMB) juga diperlukan.

    Wayan menekankan bahwa lokasi data center idealnya berada di daerah yang memiliki jaringan fiber optik yang baik.

    “Pasti, yang bagus lagi yang ada cable lining system-nya. Kan dia mendekat kepada pusat-pusat kabel yang terbangun ya,” kata Wayan.

    Lelang Frekuensi 700 Mhz dan 2,6 GHz ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional. Dengan spektrum yang memadai, operator seluler diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan 5G di seluruh Indonesia.

    Namun, ada kekhawatiran dari kalangan industri bahwa Harga Lelang Frekuensi yang terlalu tinggi bisa membebani operator. Wayan menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan industri dan siap memberikan dukungan yang diperlukan.

    “Kita sebelum sampai sana, intinya kita melakukan seleksi dulu. Kemudian nanti diumumkan, di proses. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya,” pungkasnya.

    Pemerintah Ingin Lelang frekuensi ini secepatnya untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Dengan selesainya proses lelang, operator diharapkan bisa segera menggelar jaringan 5G yang lebih luas dan merata. (Icha)

  • Kemkomdigi Beri Peringatan Terakhir 7 Hari ke Wikimedia Foundation

    Kemkomdigi Beri Peringatan Terakhir 7 Hari ke Wikimedia Foundation

    Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) memberikan peringatan terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.

    Jika dalam tujuh hari kerja ke depan tidak juga mematuhi aturan, layanan Wikimedia termasuk Wikipedia Indonesia akan diblokir.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib.

    “Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Dirjen Alex di Jakarta Pusat, Rabu (15/04/2026).

    Ultimatum ini bukan langkah tiba-tiba. Kemkomdigi telah mengirimkan notifikasi awal kepada Wikimedia Foundation sejak 14 November 2025. Platform nirlaba itu kemudian beberapa kali meminta perpanjangan waktu, yang semuanya dipenuhi oleh pemerintah. Batas waktu final yang disepakati pada 20 Januari 2026 pun diingkari oleh Wikimedia.

    Alexander Sabar menyatakan kesabaran pemerintah sudah mencapai batas. “Dalam perpanjangan waktu terakhir, yaitu 7 hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan yang berlaku, jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” tegasnya.

    Pendaftaran PSE adalah kewajiban hukum bagi semua platform digital yang beroperasi di Indonesia, baik yang bersifat laba maupun nirlaba. Aturan ini tertuang dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

    Tujuannya untuk memastikan legalitas, perlindungan data pengguna, dan tata kelola ruang digital yang baik. Dirjen Alex menekankan bahwa pendaftaran ini tidak dipungut biaya.

    “Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutup Alexander Sabar.

    Langkah penegakan aturan ini konsisten dengan upaya Kemkomdigi dalam mengawasi platform digital. Sebelumnya, pemerintah juga telah memanggil Meta terkait isu keamanan di Instagram.

    Baca Juga:

    Timeline yang dirilis Kemkomdigi menunjukkan proses panjang yang telah dilalui. Setelah notifikasi 14 November 2025, Wikimedia meminta perpanjangan pada 21 November dan 1 Desember 2025.

    Permintaan ketiga diajukan pada 6 Januari 2026 dengan kesepakatan batas akhir 20 Januari. Karena kesepakatan itu dilanggar, Kemkomdigi mengirim surat pemberitahuan rencana blokir pada 28 Januari 2026.

    Wikimedia tidak menanggapi surat tersebut hingga 25 Februari 2026, yang berujung pada pemblokiran terbatas terhadap tautan auth.wikimedia.org. Kemkomdigi kemudian mengundang Wikimedia untuk rapat pada 7 April 2026.

    Dua hari setelahnya, Wikimedia menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Hingga 15 April 2026, pendaftaran PSE tetap belum dilakukan, memicu ultimatum tujuh hari terakhir ini.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar Kemkomdigi dalam membangun ekosistem digital yang aman dan tertib. Upaya serupa juga terlihat dalam inisiatif seperti seleksi frekuensi untuk internet cepat dan persiapan posko digital mudik.

    Implikasi dari ultimatum ini sangat signifikan. Jika pemblokiran terjadi, jutaan pengguna di Indonesia akan kehilangan akses ke Wikipedia dan proyek Wikimedia lainnya.

    Langkah ini menegaskan bahwa tidak ada pengecualian bagi platform global, sekalipun nirlaba, untuk mematuhi hukum Indonesia. Keputusan akhir kini sepenuhnya berada di tangan Wikimedia Foundation dalam tujuh hari ke depan. (Icha)

  • Kemkomdigi dan Polri Satukan Sistem Laporan Kejahatan Digital

    Kemkomdigi dan Polri Satukan Sistem Laporan Kejahatan Digital

    Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi menyatukan sistem pelaporan kejahatan digital.

    Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan kasus yang terus meningkat, seperti penipuan online, judi online, dan pemerasan berbasis seksual (sextortion).

    Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (13/04/2026).

    Kesepakatan ini bertujuan memangkas birokrasi dan menyederhanakan alur koordinasi agar respons terhadap laporan masyarakat bisa lebih cepat.

    Meutya Hafid mengungkapkan tren kejahatan digital menunjukkan peningkatan signifikan. Ia menekankan pentingnya penanganan yang terintegrasi dan cepat untuk menekan angka korban.

    “Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual (sextortion) hingga judi online, yang masih menjadi PR. Mudah-mudahan dengan MoU ini, kami bisa menekan kasus-kasus tersebut dalam satu tahun ke depan,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi.

    Perubahan utama, menurut Meutya, terletak pada alur kerja. Proses yang sebelumnya memerlukan surat-menyurat antar lembaga akan disederhanakan menjadi sistem yang lebih terintegrasi. Selain itu, kedua lembaga akan menyatukan layanan pengaduan.

    Content image for article: Kemkomdigi dan Polri Satukan Sistem Laporan Kejahatan Digital

    Saat ini masyarakat mengenal beberapa kanal aduan, termasuk nomor telepon 110 dan 112. Ke depan, sistem command center akan diintegrasikan agar laporan bisa masuk melalui satu pintu dan segera ditindaklanjuti.

    “Kami ingin 110 dan 112 digabungkan karena pada prinsipnya command center harus lebih efisien dan masyarakat yang ingin melakukan pelaporan bisa diterima lebih cepat,” ucap Meutya.

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesepakatan ini memberi ruang bagi penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi di lapangan. Ia menegaskan komitmen untuk mencegah munculnya korban baru.

    “Maraknya penipuan online, judi online, dan berbagai bentuk scam harus direspons dengan langkah yang lebih optimal. Kami ingin mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan bisa ditindak lebih cepat,” jelas Listyo Sigit.

    Ia menambahkan bahwa kerja sama juga mencakup aspek pencegahan dan penguatan sistem. Ruang lingkupnya meliputi edukasi publik, pengamanan Pusat Data Nasional (PDN), serta penyusunan mekanisme bersama untuk penanganan tindak pidana di ruang siber. Tujuannya agar proses penanganan bisa langsung berjalan tanpa hambatan teknis.

    Kesepakatan Kemkomdigi dan Polri ini secara khusus diarahkan untuk memangkas waktu penanganan laporan. Dengan menyatukan alur kerja, diharapkan setiap laporan kejahatan digital bisa direspons lebih cepat sehingga risiko korban dapat ditekan secara signifikan.

    Upaya integrasi sistem pelaporan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam merespons kompleksitas ancaman digital.

    Sebelumnya, berbagai upaya pencegahan juga telah dilakukan oleh pelaku industri, seperti upaya cegah penipuan dengan teknologi AI oleh operator telekomunikasi.

    Ancaman kejahatan siber telah menimbulkan kerugian material yang besar. Data sebelumnya menunjukkan bahwa kejahatan siber rugikan negara hingga ratusan miliar rupiah, mendorong diperkuatnya berbagai teknologi pertahanan termasuk kecerdasan buatan.

    Di sektor perbankan, langkah integrasi layanan juga ditempuh untuk meningkatkan keamanan nasabah. Seperti dilaporkan Telko.id, layanan digital dan fisik yang terintegrasi terbukti efektif dalam mencegah aksi penipuan.

    Baca Juga:

    Selain penanganan reaktif melalui sistem pelaporan terpadu, upaya preventif seperti edukasi dan literasi digital terus digencarkan.

    Kementerian Komunikasi dan Digital telah menjalankan program untuk perkuat literasi digital, termasuk perlindungan anak dari ancaman konten berbahaya seperti deepfake.

    Kolaborasi antara Kemkomdigi dan Polri ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital Indonesia yang lebih aman.

    Penyatuan sistem pelaporan menjadi fondasi penting untuk respons yang lebih gesit terhadap dinamika kejahatan siber yang terus berkembang. (Icha)

  • TikTok Tutup 780 Ribu Akun Anak, Pemerintah Desak Platform Lain

    TikTok Tutup 780 Ribu Akun Anak, Pemerintah Desak Platform Lain

    Telko.id – Platform media sosial TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

    Langkah ini dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengungkapkan data tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/04/2026).

    “Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia,” ujar Meutya.

    Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen TikTok yang telah bergabung dalam gerakan bersama melindungi anak-anak.

    Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik.

    Ia berharap langkah TikTok menjadi awal positif dan kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia.

    Menurut penjelasan Meutya, TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Platform itu juga mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center dan berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya.

    “Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown,” tambahnya.

    Baca Juga:

    Sementara itu, pemerintah menilai perkembangan lain dari platform Roblox belum sepenuhnya memenuhi ketentuan. Meski Roblox telah melakukan penyesuaian pengaturan dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, Kemkomdigi menemukan celah.

    “Masih ada loophole (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal,” jelas Meutya.

    Karena itu, hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS. “Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS,” tegas Meutya. Evaluasi terhadap platform-game tersebut masih terus berlangsung.

    Sebelumnya, sejumlah platform lain telah menyatakan kepatuhan penuh. Platform X, Bigo Live, dan Meta (yang mencakup Instagram, Threads, dan Facebook) telah menyatakan kesiapan mereka mematuhi seluruh ketentuan dalam PP TUNAS.

    Langkah-langkah perlindungan anak di ruang digital ini sejalan dengan upaya lebih luas untuk menciptakan ruang aman digital bagi kelompok rentan.

    Kemkomdigi menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Lembaga itu juga akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

    Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah dalam mengawal transformasi digital yang bertanggung jawab, termasuk dalam menghadapi peluang besar AI di Indonesia.

    Implementasi PP TUNAS dan laporan penonaktifan akun anak oleh TikTok menunjukkan peningkatan pengawasan proaktif pemerintah di ruang digital.

    Langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko dan eksploitasi terhadap pengguna anak, menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan terlindungi bagi generasi muda Indonesia. (Icha)

  • Kemkomdigi Siapkan Seleksi Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Internet Cepat

    Kemkomdigi Siapkan Seleksi Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Internet Cepat

    Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi mengumumkan rencana seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun 2026. Langkah strategis ini ditujukan untuk memperluas akses internet cepat dan meningkatkan kualitas layanan seluler secara merata di seluruh Indonesia, termasuk hingga ke wilayah pelosok.

    Pelaksanaan seleksi yang dijadwalkan tahun depan ini bertujuan memberikan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh para penyelenggara jaringan bergerak seluler. Kehadiran kedua pita frekuensi ini diharapkan menjadi pendorong utama akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan, sekaligus mendukung pencapaian target kecepatan rata-rata mobile broadband nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital telah menetapkan Keputusan Menteri Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026. Keputusan ini menjadi landasan hukum bagi proses seleksi yang akan berlangsung.

    Selanjutnya, persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi akan ditangani oleh Tim Seleksi khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 176 Tahun 2026. Kemkomdigi menegaskan komitmennya untuk mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas di setiap tahapan proses.

    Fungsi dan Keunggulan Dua Pita Frekuensi

    Alokasi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki fungsi yang saling melengkapi bagi industri telekomunikasi nasional. Pita frekuensi 700 MHz merupakan pita low-band yang dikenal sebagai “digital dividend”, hasil dari migrasi siaran televisi analog ke digital (Analog Switch Off/ASO).

    Frekuensi ini memiliki keunggulan pada cakupan sinyal yang sangat luas dan kemampuan menembus hambatan fisik seperti bangunan. Karakteristik ini menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan sinyal, baik di area outdoor maupun indoor.

    Sementara itu, pita frekuensi 2,6 GHz adalah pita mid-band yang ideal untuk menopang kapasitas saluran dan kecepatan transmisi data skala besar, seperti yang diperlukan untuk teknologi 5G. Fokus pemanfaatan frekuensi ini adalah mengakomodasi kepadatan lalu lintas data tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan pengalaman internet seluler berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

    Baca Juga:

    Dampak bagi Perluasan Jangkauan dan Kualitas Layanan

    Proses seleksi ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah menyediakan layanan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) minimal dengan teknologi 4G yang lebih merata. Sasaran utamanya adalah desa dan kelurahan yang masih memiliki keterbatasan akses layanan telekomunikasi.

    Selain perluasan jangkauan, penyedia jaringan seluler juga didorong untuk melakukan peningkatan kualitas internet berkecepatan tinggi melalui penyediaan dan penguatan layanan 5G di berbagai wilayah. Langkah ini sejalan dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kemkomdigi 2025–2029.

    Upaya optimalisasi spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas terus menjadi prioritas. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan berbagai seleksi frekuensi untuk mendukung ekosistem digital. Seperti pada seleksi frekuensi 1,4 GHz yang diikuti oleh sejumlah operator. Proses lelang frekuensi serupa, termasuk di mana Surge lolos seleksi administrasi, menunjukkan dinamika industri dalam memperebutkan spektrum pendukung jaringan.

    Hasil dari berbagai lelang frekuensi sebelumnya, seperti lelang 1,4 GHz 2025, turut membentuk peta persaingan dan kolaborasi di industri telekomunikasi tanah air.

    Kemkomdigi secara resmi mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, dan masyarakat luas untuk mendukung langkah strategis pemerintah ini. Optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia ke depan.

  • Mudik Lebaran 2026: Kemkomdigi Siapkan 386 Posko Digital dan Portal Terpadu

    Mudik Lebaran 2026: Kemkomdigi Siapkan 386 Posko Digital dan Portal Terpadu

    Telko.id – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara resmi mengumumkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi guna menyambut arus mudik Ramadan dan Idulfitri 2026.

    Dalam upaya memastikan kelancaran komunikasi dan keselamatan publik, Kemkomdigi menyiagakan sebanyak 386 posko digital serta sistem monitoring terpadu yang akan beroperasi penuh selama periode krusial tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi merupakan tulang punggung utama mobilitas masyarakat selama musim mudik.

    Kesiapan ini tidak hanya berfokus pada kualitas sinyal untuk komunikasi personal, tetapi juga terintegrasi dengan sistem keselamatan transportasi dan layanan publik lainnya.

    “Setiap Ramadan dan Idul Fitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan, terutama di jalur mudik, pusat transportasi, kawasan wisata, tempat ibadah, dan area residensial. Karena itu kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik secara keseluruhan,” jelas Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/02/2026).

    Sebaran Posko dan Periode Siaga

    Untuk mendukung kelancaran arus mudik tahun ini, Kemkomdigi menetapkan periode siaga mulai tanggal 15 hingga 29 Maret 2026. Sebanyak 386 posko siaga telah disiapkan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Infrastruktur ini mencakup 5 posko utama, dukungan dari berbagai operator seluler dan gerai layanan, serta melibatkan 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 35 provinsi.

    Seluruh UPT tersebut akan bersiaga selama 24 jam penuh untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi dan mendeteksi potensi gangguan jaringan sedini mungkin.

    Langkah ini sejalan dengan komitmen operator dalam memberikan layanan terbaik, seperti program TelkomGroup Mudik yang kerap dilakukan untuk mendukung perjalanan masyarakat.

    Selain posko fisik, Kemkomdigi juga mengoperasikan dashboard monitoring terpadu. Sistem canggih ini memungkinkan pemantauan kepadatan arus mudik secara fisik dan kualitas sinyal seluler secara real time.

    Data yang dihasilkan akan dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga untuk mendeteksi potensi bottleneck atau kemacetan, baik di jalur transportasi darat maupun pada trafik komunikasi digital.

    Baca Juga:

    Peningkatan Kecepatan Internet dan Kualitas Jaringan

    Kualitas pengalaman digital masyarakat menjadi prioritas utama. Menkomdigi memaparkan data komparasi yang menunjukkan tren positif dalam kecepatan internet di Indonesia.

    Pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 lalu, kecepatan internet berhasil dipertahankan pada rata-rata 80 Mbps untuk unduh (download) dan 35–36 Mbps untuk unggah (upload).

    Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode libur Lebaran tahun 2025, di mana kecepatan rata-rata berada di angka 44,75 Mbps untuk unduh dan 24,43 Mbps untuk unggah.

    Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ingin tetap produktif atau sekadar menikmati hiburan menggunakan perangkat seperti Aspire Lite selama perjalanan.

    “Target kami, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan lancar, melakukan video call, mengakses peta digital, hingga transaksi daring tanpa hambatan berarti,” tambah Meutya.

    Selain menjaga pengalaman pengguna seluler, pengawasan spektrum frekuensi juga diperketat demi keselamatan transportasi vital. Kemkomdigi memastikan frekuensi penerbangan dan perkeretaapian, termasuk operasional kereta cepat Whoosh, bebas dari gangguan.

    Berkaca pada insiden interferensi frekuensi saat libur Nataru lalu, tim di lapangan kini lebih siap menangani gangguan dalam hitungan menit melalui koordinasi cepat.

    Waspada Modus Penipuan Fake BTS

    Salah satu sorotan penting dalam persiapan mudik tahun 2026 adalah antisipasi terhadap kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi Fake BTS.

    Meutya Hafid memperingatkan masyarakat mengenai modus penipuan yang menggunakan perangkat pemancar ilegal untuk mengirimkan pesan palsu ke ponsel pengguna yang berada di jangkauannya.

    Pelaku kejahatan ini biasanya beroperasi secara mobile menggunakan kendaraan boks yang dilengkapi perangkat pemancar dan baterai berkapasitas besar.

    Mereka kerap menyasar wilayah padat seperti titik kemacetan di jalur mudik. Bagi pemudik yang menggunakan Hape Sejutaan hingga perangkat flagship, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan saat menerima pesan mencurigakan.

    “Fake BTS biasanya beroperasi secara mobile, menggunakan kendaraan box dengan perangkat pemancar dan baterai besar. Mereka menyasar wilayah padat seperti titik kemacetan. Masyarakat perlu waspada terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi,” tegas Meutya.

    Sebagai langkah mitigasi risiko lainnya, Kemkomdigi memastikan layanan darurat 112 tetap aktif sebagai akses cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

    Optimalisasi kapasitas jaringan dan rekayasa trafik juga dilakukan di wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami lonjakan penggunaan data tertinggi. (Icha)

  • Data Pelamar Bocor, Komdigi Nonaktifkan Tiga Pejabat DJID

    Data Pelamar Bocor, Komdigi Nonaktifkan Tiga Pejabat DJID

    Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan tiga pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID).

    Keputusan ini diambil menyusul hasil investigasi internal terkait kebocoran data pelamar dalam proses seleksi Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang dinilai tidak sesuai prosedur resmi.

    Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa insiden ini bermula dari proses rekrutmen untuk sembilan posisi tenaga administrasi di Sekretariat DJID yang dilaksanakan pada 12 hingga 15 Januari 2026.

    Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa panitia seleksi tidak menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan kementerian, melainkan menjalankannya secara mandiri.

    Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, menegaskan bahwa mekanisme manual tersebut berpotensi merugikan pelamar dan menguntungkan pihak tertentu.

    Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menegakkan aturan, mirip dengan ketegasan regulasi terkait Ancaman Blokir bagi entitas yang tidak patuh.

    Baca Juga:

    Sanksi Disiplin Menanti

    Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital telah menonaktifkan tiga orang yang bertanggung jawab atas kegiatan ini.

    Mereka adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Eselon II), Ketua Tim SDM dan Organisasi (Eselon III), serta seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat DJID. Penonaktifan ini dilakukan guna mempermudah pemeriksaan lanjutan.

    Arief menambahkan bahwa pemeriksaan lebih mendalam sedang dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai. Sanksi tersebut dapat berupa penurunan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Ketegasan ini penting untuk menjaga integritas lembaga, sama halnya dengan komitmen kementerian dalam menangani Konten Negatif di ranah digital.

    Akibat pelanggaran prosedur ini, proses pengadaan jasa untuk sembilan posisi tenaga administrasi tersebut telah dihentikan total. Inspektorat Jenderal Komdigi memastikan tidak ada toleransi bagi praktik pengadaan yang tidak adil.

    Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras agar seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian senantiasa berorientasi pada kepentingan publik dan tata kelola yang bersih, serta menghindari misinformasi atau Penyebaran Hoaks terkait transparansi rekrutmen. (Icha)