Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi menyatukan sistem pelaporan kejahatan digital.
Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan kasus yang terus meningkat, seperti penipuan online, judi online, dan pemerasan berbasis seksual (sextortion).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (13/04/2026).
Kesepakatan ini bertujuan memangkas birokrasi dan menyederhanakan alur koordinasi agar respons terhadap laporan masyarakat bisa lebih cepat.
Meutya Hafid mengungkapkan tren kejahatan digital menunjukkan peningkatan signifikan. Ia menekankan pentingnya penanganan yang terintegrasi dan cepat untuk menekan angka korban.
“Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual (sextortion) hingga judi online, yang masih menjadi PR. Mudah-mudahan dengan MoU ini, kami bisa menekan kasus-kasus tersebut dalam satu tahun ke depan,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi.
Perubahan utama, menurut Meutya, terletak pada alur kerja. Proses yang sebelumnya memerlukan surat-menyurat antar lembaga akan disederhanakan menjadi sistem yang lebih terintegrasi. Selain itu, kedua lembaga akan menyatukan layanan pengaduan.
Saat ini masyarakat mengenal beberapa kanal aduan, termasuk nomor telepon 110 dan 112. Ke depan, sistem command center akan diintegrasikan agar laporan bisa masuk melalui satu pintu dan segera ditindaklanjuti.
“Kami ingin 110 dan 112 digabungkan karena pada prinsipnya command center harus lebih efisien dan masyarakat yang ingin melakukan pelaporan bisa diterima lebih cepat,” ucap Meutya.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesepakatan ini memberi ruang bagi penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi di lapangan. Ia menegaskan komitmen untuk mencegah munculnya korban baru.
“Maraknya penipuan online, judi online, dan berbagai bentuk scam harus direspons dengan langkah yang lebih optimal. Kami ingin mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan bisa ditindak lebih cepat,” jelas Listyo Sigit.
Ia menambahkan bahwa kerja sama juga mencakup aspek pencegahan dan penguatan sistem. Ruang lingkupnya meliputi edukasi publik, pengamanan Pusat Data Nasional (PDN), serta penyusunan mekanisme bersama untuk penanganan tindak pidana di ruang siber. Tujuannya agar proses penanganan bisa langsung berjalan tanpa hambatan teknis.
Kesepakatan Kemkomdigi dan Polri ini secara khusus diarahkan untuk memangkas waktu penanganan laporan. Dengan menyatukan alur kerja, diharapkan setiap laporan kejahatan digital bisa direspons lebih cepat sehingga risiko korban dapat ditekan secara signifikan.
Upaya integrasi sistem pelaporan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam merespons kompleksitas ancaman digital.
Sebelumnya, berbagai upaya pencegahan juga telah dilakukan oleh pelaku industri, seperti upaya cegah penipuan dengan teknologi AI oleh operator telekomunikasi.
Ancaman kejahatan siber telah menimbulkan kerugian material yang besar. Data sebelumnya menunjukkan bahwa kejahatan siber rugikan negara hingga ratusan miliar rupiah, mendorong diperkuatnya berbagai teknologi pertahanan termasuk kecerdasan buatan.
Di sektor perbankan, langkah integrasi layanan juga ditempuh untuk meningkatkan keamanan nasabah. Seperti dilaporkan Telko.id, layanan digital dan fisik yang terintegrasi terbukti efektif dalam mencegah aksi penipuan.
Baca Juga:
Selain penanganan reaktif melalui sistem pelaporan terpadu, upaya preventif seperti edukasi dan literasi digital terus digencarkan.
Kementerian Komunikasi dan Digital telah menjalankan program untuk perkuat literasi digital, termasuk perlindungan anak dari ancaman konten berbahaya seperti deepfake.
Kolaborasi antara Kemkomdigi dan Polri ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital Indonesia yang lebih aman.
Penyatuan sistem pelaporan menjadi fondasi penting untuk respons yang lebih gesit terhadap dinamika kejahatan siber yang terus berkembang. (Icha)
