Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi membuka proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.
Pengambilan dokumen seleksi telah dimulai hari ini, menandai langkah awal untuk mendorong percepatan jaringan 5G di Indonesia.
Dirjen Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, mengonfirmasi bahwa proses lelang sudah memasuki tahap awal.
“Hari ini pengambilan akun dan juga sudah boleh bisa mengambil dokumen seleksi,” ujar Wayan saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Ia menegaskan bahwa kedua frekuensi akan dilelang secara bersamaan sesuai jadwal yang telah diumumkan.
Proses seleksi menggunakan mekanisme beauty contest, sama seperti lelang frekuensi sebelumnya. Skema ini menilai operator berdasarkan kriteria tertentu, bukan semata-mata pada harga penawaran.
Wayan menjelaskan bahwa operator seluler yang diundang adalah seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler, terutama tiga operator besar. Meski demikian, ia belum bisa memastikan apakah ketiganya pasti akan berpartisipasi.
“Enggak tahu juga, kan kita undang semua,” kata Wayan ketika ditanya tentang minat operator. Ia menambahkan bahwa proses seleksi akan mencari peringkat terbaik, bukan pembagian rata.
Masing-masing spektrum akan memiliki satu pemenang, namun operator bisa memilih untuk mengajukan pada kedua blok sekaligus.
Lelang frekuensi ini memiliki peran strategis dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Spektrum 700 MHz dikenal sebagai frekuensi coverage yang sangat efektif untuk menjangkau area luas, termasuk daerah terpencil.
Sementara itu, spektrum 2,6 GHz berfungsi untuk menambah kapasitas jaringan 5G di wilayah perkotaan. Keduanya sama-sama bisa mendukung teknologi 5G.
Baca Juga:
Wayan juga menyinggung soal tantangan industri telekomunikasi yang saat ini sedang berjuang. Ketika ditanya apakah pemerintah akan memberikan keringanan pembayaran, ia hanya menjawab bahwa detailnya bisa dilihat di dokumen seleksi.
“Nanti lihat di dokumen aja ya. Tapi setau saya sih pembayaran seperti aturan yang berlaku aja,” ujarnya.
Soal target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lelang ini, Wayan belum bisa memberikan angka pasti.
Pasalnya, proses lelang baru dimulai hari ini dengan pembukaan dokumen. “Target PNBP kita belum tahu, karena belum tahu lelangnya. Makanya belum bisa saja,” jelasnya.
Harga dasar lelang sudah tercantum di dokumen seleksi. Wayan mengaku lupa angka pastinya, namun memastikan bahwa harga tersebut sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pendidikan keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal (BBKF). “Biasalah kalau misalnya pengadilan barang jasa itu APS-nya gitu,” tambahnya.
Kapan pemenang lelang akan diumumkan? Wayan memperkirakan hasilnya bisa diketahui pada akhir Juli 2024. Namun, ia menekankan bahwa jadwal tersebut masih bersifat perkiraan dan bisa berubah. “Kemungkinan di akhir Juli ya. Kalau ada jadwal,” katanya.
Selain lelang frekuensi, Wayan juga membahas rencana pengembangan data center di Indonesia. Ia mengakui bahwa saat ini sebagian besar data center masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia.
Pemerintah sedang menyusun master plan untuk mendorong pembangunan data center di wilayah timur.
“Kita akan mencoba mengupayakan bagaimana supaya bisa ada data center tidak hanya di barat tapi juga ada di timur. Ini yang belum, nanti kan disusun. Disusun bentuk road map data center itu,” jelas Wayan.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sangat diperlukan.
Soal perizinan data center, Wayan mengakui masih ada tantangan yang perlu diselesaikan. “Kita sampai hari ini bahas, pak Denny sampaikan itu bahwa perizinannya,” ujarnya.
Data center membutuhkan infrastruktur pendukung seperti listrik dari PLN dan air dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, izin mendirikan bangunan (IMB) juga diperlukan.
Wayan menekankan bahwa lokasi data center idealnya berada di daerah yang memiliki jaringan fiber optik yang baik.
“Pasti, yang bagus lagi yang ada cable lining system-nya. Kan dia mendekat kepada pusat-pusat kabel yang terbangun ya,” kata Wayan.
Lelang Frekuensi 700 Mhz dan 2,6 GHz ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional. Dengan spektrum yang memadai, operator seluler diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan 5G di seluruh Indonesia.
Namun, ada kekhawatiran dari kalangan industri bahwa Harga Lelang Frekuensi yang terlalu tinggi bisa membebani operator. Wayan menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan industri dan siap memberikan dukungan yang diperlukan.
“Kita sebelum sampai sana, intinya kita melakukan seleksi dulu. Kemudian nanti diumumkan, di proses. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya,” pungkasnya.
Pemerintah Ingin Lelang frekuensi ini secepatnya untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Dengan selesainya proses lelang, operator diharapkan bisa segera menggelar jaringan 5G yang lebih luas dan merata. (Icha)
