Telko.id – Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Fadhilah Mathar menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memenuhi target pembangunan 630 Base Transceiver Station (BTS) 4G di Papua.
Menurutnya, BAKTI Kementerian Kominfo mengutamakan keamanan karyawan mitra penyedia pembangunan BTS 4G.
“Kami berupaya memastikan para karyawan dan mitra penyedia BAKTI yang sedang berkegiatan di wilayah tersebut selamat dan terhindar dari risiko. Sumberdaya manusia merupakan aset yang paling berharga bagi kami sehingga setiap kali ada ancaman dan gangguan, karyawan dan mitra selalu menjadi perhatian kami detik demi detik,” jelasnya di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
BAKTI Kementerian Kominfo membangun hampir 5.000 BTS 4G di daerah 3T. Perangkat penyedia sinyal telekomunikasi itu terletak di 4.991 desa dalam 134 kabupaten dan 26 provinsi.
Baca juga : Kominfo Bentuk Satgas untuk Tuntaskan Program BTS 4G BAKTI
“Paling banyak dii Provinsi Papua yakni sebanyak 630 BTS 4G, selanjutnya Papua Barat Daya sebanyak 596 BTS 4G dan Kalimantan Barat sebanyak 553 BTS 4G,” tutur Fadhilah.
Menurutnya, Papua menjadi salah wilayah fokus sasaran Program Pembangunan BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, Dirut Fadhilah Mathar berrap situasi Papua segera kembali aman dan damai dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
“Dari pengalaman kami bekerja sama dengan masyarakat Papua kami yakin bahwa situasi yang memanas segera reda dan semua orang mendapat perlindungan penuh rasa kemanusiaan dari mereka,” jelasnya.
Ketua Satuan Tugas BAKTI Kementerian Kominfo Sarwoto Atmosutarno menjelaskan pembangunan BTS 4G di daerah 3T, termasuk Papua dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Lahan itu 20 x 20 meter disediakan pemda makanya ada kerjasama Kominfo dengan Kemendagri. Jadi begitu kita bicara yang lahan itu, maka kita berbicara relokasinya dengan Kemendagri,” jelasnya.
Menurut Sarwoto, Satgas BAKTI Kominfo juga telah menyarankan agar usulan pembangunan BTS 4G di daerah 3T bisa dilakukan secara bottom up.
“Dengan begitu, para bupati di daerah 3T dapat mengajukan usulan pembangunan BTS 4G di wilayah kerjanya masing-masing,” ungkapnya.
Ketua Satgas BAKTI Kominfo mengakui Pembangunan BTS 4G di wilayah Papua menghadapi kendala geografis. Menurutnya, pengiriman bahan untuk membangun BTS 4G menemui kendala transportasi untuk pengangkutan.
“Memang ada kesulitan transportasi, nah ini mau diatasi bagaimana tim yang bekerja ini mau mengakses dan mengirimkan logistik ke sana,” ujarnya.
Penyebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri pembangunan BTS 4G di wilayah Papua.
“Dalam membangun BTS 4G dipertimbangkan jumlah populasi. Pembangunan bisa dilakukan kalau jumlah penduduk di suatu wilayah di atas 500 orang. Kemudian, kemampuan populasi. Apakah punya handphone? Kalau nggak ya untuk apa,” jelas Sarwoto.
Ketua Satgas BAKTI Kominfo pun menegaskan, 630 BTS 4G yang belum selesai akan dirampungkan tahun 2024. Lantas, pada tahun 2025 seluruh BTS 4G sudah beroperasi penuh.
“Termasuk juga proyek 30 ribu titik akses internet untuk sekolah, puskesmas, keamanan di daerah perbatasan. Kita punya polisi dan TNI yang bertugas di perbatasan yang memerlukan pendataan informasi,” tuturnya. (Icha)