Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) menerima audiensi virtual dari perwakilan Cloudflare untuk membahas pemenuhan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing.
Pertemuan yang digelar pada Selasa (25/11/2025) ini menandai langkah awal dialog konstruktif antara pemerintah Indonesia dengan salah satu penyedia infrastruktur internet global terbesar.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan dialog dalam memastikan kepatuhan regulasi.
“Pertemuan ini menunjukkan bahwa dialog tetap kami kedepankan untuk memastikan kepatuhan berjalan baik,” ujar Alexander Sabar dalam audiensi tersebut.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah yang tetap terbuka untuk komunikasi dengan pelaku industri teknologi.
Cloudflare diwakili oleh Carly Ramsey selaku Head of Public Policy APAC dan Smrithi Ramesh sebagai Lead for Government Outreach APAC.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas dua agenda utama yaitu pemenuhan kewajiban pendaftaran PSE sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 serta penguatan kerja sama dalam moderasi konten digital, khususnya yang berkaitan dengan konten negatif atau melanggar hukum.
Perusahaan asal Amerika Serikat ini menunjukkan sikap kooperatif selama audiensi berlangsung. Cloudflare menyampaikan itikad baik untuk mempelajari lebih lanjut ketentuan pendaftaran dan menyatakan kesiapan menyediakan kanal pelaporan khusus bagi Komdigi guna mendukung proses moderasi konten.
Langkah ini membuka ruang kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan global yang menjadi bagian dari infrastruktur penting internet dunia.
Baca Juga:
Dalam penjelasannya, Cloudflare juga mengklarifikasi batasan peran mereka sebagai penyedia infrastruktur yang tidak melakukan kurasi konten secara langsung.
Komdigi menghargai penjelasan tersebut dan memandang penyediaan kanal pelaporan sebagai bentuk dukungan konkrit terhadap prioritas pemerintah dalam menjaga ruang digital tetap aman dan nyaman bagi seluruh pengguna.
Meski mengedepankan pendekatan dialogis, Komdigi menegaskan bahwa proses ini tidak mengubah kewajiban administratif yang berlaku bagi seluruh PSE lingkup privat, termasuk Cloudflare.
Proses pendaftaran tetap harus dipenuhi sesuai mekanisme yang diatur dalam PM Kominfo No. 5/2020 tanpa pengecualian.
“Kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan digital dan memastikan seluruh layanan yang beroperasi di Indonesia tunduk pada aturan yang sama,” tegas Dirjen Sabar.
Pernyataan ini menegaskan konsistensi pemerintah dalam menerapkan regulasi secara merata kepada semua pelaku bisnis digital.
Komdigi memastikan seluruh proses pengawasan dilakukan secara transparan, profesional, dan proporsional. Pemerintah memandang kerja sama yang saling menghormati sebagai fondasi untuk menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia, sekaligus memastikan bahwa perusahaan global pun memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan nasional yang berlaku.
Cloudflare merupakan salah satu dari 25 PSE Lingkup Privat yang telah menerima pemberitahuan resmi mengenai kewajiban pendaftaran PSE sesuai peraturan perundang-undangan.
Perusahaan teknologi ini bergerak di bidang keamanan siber, performa internet, dan layanan infrastruktur web yang melayani jutaan pengguna global, termasuk di Indonesia.
Pemerintah melalui Komdigi akan terus memantau ketercapaian kepatuhan Cloudflare dan PSE Lingkup Privat lainnya.
“Kementerian Komdigi akan terus memantau ketercapaian kepatuhan Cloudflare dan PSE Lingkup Privat lainnya, serta menindaklanjuti setiap PSE Lingkup Privat yang belum memenuhi ketentuan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Dirjen Alexander Sabar menutup pertemuan.
Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi seperti Cloudflare dalam moderasi konten menjadi semakin penting mengingat tingginya volume aduan konten negatif yang diterima pemerintah.
Seperti yang tercatat dalam data sebelumnya, Kominfo menerima lebih dari 430 ribu aduan konten negatif sepanjang 2019.
Upaya penguatan moderasi konten juga sejalan dengan tindakan tegas pemerintah terhadap platform digital yang terindikasi mengandung konten ilegal.
Sebelumnya, Komdigi memblokir situs PeduliLindungi.id karena disusupi konten judi online, menunjukkan komitmen konsisten dalam membersihkan ruang digital dari konten berbahaya.
Komitmen terhadap keamanan digital ini juga tercermin dalam perkembangan teknologi terkini. Perusahaan seperti Samsung menghadirkan perangkat yang memadukan keamanan, AI, dan hiburan untuk pengalaman pengguna yang lebih aman dan menyenangkan.
Sementara itu, operator telekomunikasi seperti XL Axiata mengintegrasikan pusat operasi jaringan terpadu untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan.
Pertemuan antara Komdigi dan Cloudflare ini menjadi indikator positif bagi perkembangan ekosistem digital Indonesia.
Dialog konstruktif antara regulator dan pelaku industri teknologi global menunjukkan kematangan dalam pendekatan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, tertib, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital nasional. (Icha)
