Telko.id – Pemerintah Indonesia saat ini belum memiliki High Throughput satelit sendiri yang mampu menghubungkan seluruh penjuru. Padahal, target pemerintah di era digital sangat tinggi. Ditambah lagi, ternyata tahun 2020 mendatang ada beberapa slot orbit yang sudah akan habis masa kontraknya. Di sisi lain, slot itu dapat tetap dipakai oleh Indonesia, asal, dua tahun sebelumnya, sudah ada kontrak satelit baru sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi operator satelit.
Indonesia sendiri memiliki tujuh titik orbit satelit. Namun, beberapa pada tahun 2020 sudah akan habis masa operasinya. Kedua slot tersebut adalah 113 derajat Bujur Timur (BT) dan 146 derajat. Saat ini kedua slot masih dihuni oleh satelit Palapa D milik Indosat dan Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
“Kami dari pemerintah tengah mencari cara agar slot orbit satelit tersebut tetap dimiliki oleh Indonesia agar tidak akan menganggu komunikasi serta jaringan internet di Indonesia,” kata Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) usai melakukan rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Rabu (3/1).
Sejalan dengan rencana pemerintah tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencari jasa konsultan teknis pendampingan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU Satelit Multifungsi.
Proses pengadaan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nilai dari pengadaan jasa konsultan ini adalah Rp.10 miliar seperti yang tertera di situs LPSE Kominfo.
Pengadaan jasa konsultan ini ditunjukkan kepada Badan Hukum Nasional dan Asing untuk mengikuti prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultan Teknis Pendampingan Jasa Konsultan KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah (Jasa Konsultan).
Saat ini lelang memasuki tahapan Prakualifikasi, dengan jadwal pemasukan dokumen prakulifikasi adalah dari tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2018.
Selain itu, pemerintah juga sedang mencari Jasa Konsultansi Forecast Landscape Industri Telekomunikasi Indonesia 2020-2025. Targetnya adalah memperoleh dokumen forecast landscape industri telekomunikasi tahun 2020-2025 sebagai salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di bidang telekomunikasi. Nilai dari pengadaan jasa konsultan ini sebesar Rp 494, 4 miliar.
Indonesia saat ini masih kekurangan transponder satelit untuk kebutuhan komunikasi dan penyiaran. “Diperkirakan masih terdapat kekurangan lebih dari 100 transponder untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan penyiaran nasional. Akibatnya Indonesia harus menggunakan satelit asing untuk mencukupi kebutuhan transponder, dimana terdapat 34 satelit asing yang beroperasi di Indonesia,” kata Ismail, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika beberapa waktu yang lalu.
Diungkapkannya, saat ini Indonesia hanya memiliki 7 slot orbit yang dapat digunakan untuk kebutuhan komunikasi dan penyiaran. “Jumlah slot orbit ini tidak bertambah dalam beberapa tahun ini, sementara kebutuhan trasponder semakin meningkat sehingga akibatnya kebutuhan kapasitas trasponder masih belum terpenuhi semuanya oleh satelit nasional,” tambahnya.
Untuk pembiayaan, pemerintah akan menerapkan seperti yang dilakukan proyek Palapa Ring yakni KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. (Icha)