telko.id

Kategori: REGULATION

  • TKDN Memberatkan OnePlus, Benarkah?

    TKDN Memberatkan OnePlus, Benarkah?

    Telko.id – Peraturan TKDN Indonesia yang memiliki lima skema ini ternyata cukup memberatkan OnePlus sebagai produsen smartphone. Hal ini tergambar dari pernyataan Shinta Hawa Thandari, Community Manager OnePlus Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan ini cukup membuat OnePlus kesulitan.

    Baca Juga : Soal TKDN, Ini Harapan Lenovo

    Bertempat di Conclave, Jakarta, Shinta mengungkapkan, “Sebenarnya TKDN itu maksud tujuannya baik untuk lebih ada sumber kerja bareng di Indonesia dengan pabrikan lokal, cuma masalahnya untuk OnePlus yang masih terhitung sebagai startup company apalagi di global kami baru berjalan 2 tahunan, itu pasti akan agak memberatkan, apalagi di Indonesia yang marketnya masih belum banyak dan berbeda dengan merek-merek flagship yang lain yang modalnya sudah banyak,” ujarnya pada saat peluncuran resmi OnePlus X (28/3).

    Namun, Shinta menyebutkan bahwa meski memberatkan mereka tetap berusaha menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

    Sekedar informasi, sampai dengan saat ini formula perhitungan TKDN di Indonesia juga masih terbilang simpang siur. Formula disini bukanlah ketentuan mengenai 20% di tahun ini dan 30% di tahu depan, melainkan skema dari kandungan 20 dan 30 persen tadi, apakah full software atau hardware.

    Sementara itu, Lima Skema perhitungan TKDN yang digulirkan oleh Kemenperin seperti, skema 100 persen hardware, skema 100 persen software, kemudian komposisi 75 persen hardware dan 25 persen software, skema rasio rata dimana baik software maupun hardware memiliki masing-masing 50 persen, dan yang terakhir adalah hardware 25 persen serta software 75 persen.

    Disinggung mengenai Skema 100 persen software, yang mana model ini tidak mengharuskan perusahaan berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar seperti halnya membangun pabrik. Shinta menyebutkan, “Untuk software sepertinya masih belum final sih ya, cuma jika nanti 100 persen software dimasukan kedalam penghitungan TKDN ya ‘why not’ kita bisa bikin OS Oxygen versi Indonesia,”sebutnya.

    Dalam sesi doorstop dengan tim Telko.id, Shinta juga menyebut jika pondasi peraturan di Indonesia masih ab-abu dan belum jelas. “Seperti yang tadi dibilang, bahwa regulasi tuh terus berubah kan, misalkan untuk postel aja kita apply bulan November itu reguasinya sudah berubah lagi, jadi sebenarnya pondasi peraturan di Indonesia masih kaya abu-abu dan masih belum ‘harus kaya gini-gini’,”tambahnya.

    Namun, Shinta mengungkapkan jikalau OnePlus selalu berusaha dalam mengikuti semua ketentuan di regulasi Indonesia. “Kita gak pernah menutup diri dan kita selalu membuka atas ide-ide yang baru dan kit selalu mengikuti segala ketentuan regulasi yang ada di Indonesia juga,”

    Terkait dengan smartphone terbaru OnePlus x yang hadir di Indonesia dengan jaringan 3G namun mampu berjalan di 4G, Shinta mengklaim bahwa mereka tidak ‘mengakali’ TKDN karena memang mereka menghadirkan smartphone 3G di Indonesia, hanya saja jika para pengguna mereka bisa ‘menyulap’ smartphone tersebut menjadi 4G dan bukan menjadi persoalan untuk OnePlus karena meski di root sekalipun, garansi dari OnePlus tidak akan hangus.

  • Network Sharing di Meksiko Ditunda. Mengapa?

    Network Sharing di Meksiko Ditunda. Mengapa?

    Telko.id – Proses penawaran untuk network sharing di Meksiko ternyata  ditunda oleh kementerian komunikasi mereka. Alasan penundaan ini adalah mereka perlu lebih banyak waktu untuk berurusan dengan jumlah dan kompleksitas pertanyaan dan permintaan klarifikasi yang akan disampaikan oleh para peserta shared network ini, seperti dilaporkan Mobile World Live (28/3).

    Sekedar informasi, sejatinya untuk persyaratan penawaran network sharing tersebut, telah dirilis pada tanggal 29 Januari silam.

    Sementara itu, Sekretariat Komunikasi dan Transportasi Mexico ingin melakukan pertemuan untuk merumuskan tanggapan terhadap pertanyaan pada tanggal 22 Maret, namun hal ini diundur spai tanggal 6 April karena mereka merasa perlu lebih banyak waktu.

    Hal ini menyebabkan batas waktu untuk proposal permintaan network sharing harus diubah, dari yang awalnya adalah 8 Agustus hingga 8 September, dan keputusan pemenang untuk segi vendor infrastruktur akan diumumkan pada 28 September bukan 24 Agustus.

    Sementara itu, vendor yang tertarik pada proyek ini termasuk Cisco / Ericsson, Huawei, Nokia, China Telecom, Motorola Solutions dan Alestra.

    Sementara persyaratan untuk mengambil bagian dalam proses ini adalah dengan memiliki aset senilai $ 890.000.000 dan model yang diproyeksikan untuk 10 tahun ke depan.

    Sekedar informasi, network sharing merupakan hasil dari penyelesaian dari konversi digital Meksiko pada bulan Desember silam, Meksiko juga membebaskan band 700MHz untuk digunakan sebagai jaringan 4G bersama.

  • Soal Loon, Indonesia Selangkah Lebih Maju dari India

    Soal Loon, Indonesia Selangkah Lebih Maju dari India

    Telko.id – Balon internet Google saat ini masih dalam tahap uji coba di Indonesia. Namun implementasi dari program bernama Project Loon itu sudah mendapat ‘lampu hijau’ dari Menkopolhukam Luhut Panjaitan.

    Realisasi dari Project Loon di Indonesia juga diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2016 ini. Hal ini dimaksudkan agar balon Google dapat langsung dimanfaatkan operator untuk memancarkan internet ke seluruh masyarakat di daerah rural di Indonesia.

    Ketika disinggung mengenai perkembangannya Project Loon sejauh ini, Alexander Rusli selaku CEO dari Indosat mengungkapkan saat ini belum selesai masa uji coba. Sebab ada beberapa tes yang harus dilakukan sebelum benar-benar dikomersialkan.

    “Belum selesai. Belum semua variabel dites, masih jalan sekarang,” ujarnya kepada Tim Telko.id beberapa waktu lalu.

    Baca Juga : Tahun Ini Balon Google Resmi Beroperasi di Langit Indonesia ?

    Google ‘Pede’ Komersialisasi Loon Segera Terlaksana

    Meski belum di komersialisasikan, nyatanya perkembangan Project Loon di Indonesia bisa dibilang satu langkah dibandingkan dengan di India. Mengapa? Pasalnya Pemerintah India baru-baru ini menolak permintaan Google terkait frekuensi yang digunakan untuk balon internet mereka tersebut.

    Dilansir dari TelecomLead (17/5), Pemerintah telah meminta Google India untuk memberikan revisi proposal untuk Proyek Loon mereka, yang bertujuan untuk menyediakan konektivitas internet di pedesaan India, ucap parlemen India pada Rabu, (16/3).

    “Masalah itu dibahas dengan semua pemangku kepentingan dan disimpulkan bahwa pita frekuensi 700 hingga 900 Mhz yang akan digunakan dalam uji coba Proyek Loon sedang digunakan oleh operator seluler. Jika dilakukan ujicoba tersebut, hal itu akan menyebabkan gangguan seluler transmisi, “kata Menteri Komunikasi Ravi Shankar Prasad Lok Sabha.

    Ia menambahkan, “Revisi usulan dari Google India dengan perubahan pita frekuensi sampai dengan saat ini belum diterima,”

    Jika memang benar seperti itu, maka India belum bisa melakukan pengujian Project Loon pada bulan ini. Bukan hanya itu, kecil kemungkinan dari mereka untuk bisa mengkomersialisasikan Project Loon di tahun ini.

  • Kominfo Belum Blokir Aplikasi Grab dan Uber

    Kominfo Belum Blokir Aplikasi Grab dan Uber

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara melihat bahwa aplikasi pemesanan transportasi pada aplikasi online adalah elemen yang netral dan tidak bisa disalahkan. Untuk itu, ia menyatakan belum akan memblokir aplikasi transportasi berbasis online seperti Uber dan Grab Car sebagaimana rekomendasi dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

    Rudiantara menuturkan, pihaknya akan selalu mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat Indonesia dalam hal apapun tanpa terkecuali pembuatan aplikasi dan semacamnya. Namun, Ia menegaskan dalam kurun waktu dekat ini, Ia akan membuat semacam aturan ringan yang mengatur mengenai ekonomi digital.

    “Begini, justru kita mendorong yang namanya inovasi dan kreativitas. Jadi, regulasi itu yang dibutuhkan, apalagi untuk konteks digital ekonomi adalah light touch regulation. Kita tidak heavy regulated, light touch regulation sebetulnya dalam bentuk kebijakan-kebijakan, dan saya lebih senang kepada safe regulated dari industri,” kata Rudiantara di Menara Kadin Jakarta, Selasa 15 Maret 2016.

    Ia juga mengungkapkan, ketika membuat sebuah peraturan, Pemerintah sejatinya tidak akan mengeluarkan aturan yang memberatkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, aturan itu akan dibuat secara tidak kaku, sehingga tidak mematikan kreativitas anak bangsa.

    “Contohnya untuk start up tidak perlu minta izin kepada Kominfo, tetapi nanti kalau mau menjalankan start up untuk melayani publik harus ada akreditasi, karena yang paling mengetahui bisnis proses di lapangan adalah yang membuat aplikasi, atau industri yang lebih mengetahui,” Tambahnya.

    Kemudian, Ia juga mengungkapkan perlu adanya perlindungan konsumen. “Yang kedua harus ada perlindungan konsumen, dicek penagihannya harus ada, dan di situ pemerintah lebih sebagai enabler, atau harus sebagai fasilitator dan memberikan kebijakan, dan isitilahnya yang kita siapkan adalah light touch regulation,”

    Pria yang disapa Chief RA ini juga mengharapkan pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi (Ridesharing) dan konvensional dapat berusaha dan bekerja secara berdampingan tanpa ada kisruh di lapangan.

    “Kami ingin keduanya untuk hidup berdampingan (co-exist). Kita sedang urai masalah transportasi ini. Jadi, jangan ngomong blokir atau tidak dulu,” ucap pria yang kerap disapa Chief RA ini.

    Sementara itu, Hari ini (16/3), Rudiantara akan bertemu dengan Menteri Koperasi Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga membahas permasalahan Koperasi Grab Car. Sekedar informasi, Grab Car saat ini sedang mengurus bentuk koperasi dan Kemenkominfo akan fasilitasi teman-teman aplikasi ini untuk perizinannya.

    Sekedar informmasi, Chief RA menyarankan agar Taksi Online segera membentuk koperasi. Hal ini dimaskudkan agar mereka dapat sesuai dengan regulasi transportasi.

  • 3 UK Harapkan Konsolidasi dengan O2 UK

    3 UK Harapkan Konsolidasi dengan O2 UK

    Telko.id – Hutchison pusat berharap agar mendapatkan dukungan dari European Commision untuk penggabungan 3 UK dan O2 UK dengan penawaran pemberian sepertiga dari kapasitas jaringan entitas yang diusulkan untuk persaingan, dengan mengharapkan permintaan pelanggan yang lebih besar, seperti dilaporkan oleh MobileWorldLive (16/3).

    Sementara itu, Komisi menginginkan penciptaan jaringan lagi untuk mengimbangi kombinasi antara 3 dan O2, namun terkait hal tersebut Hutchison  menolak untuk melakukan ini.

    Sekedar informasi, penggabungan 3 UK dan Telefonica O2 akan menciptakan sebuah operator terbesar di Inggris, serta mengurangi jumlah operator dari empat menjadi tiga (tidak termasuk MVNOs). Hal ini tentunya dapat semakin meningkatkan skala ekonomi pada industri Telko di Inggris.

    Posisi Hutchison sendiri berada di bawah dua operator besar. Sementara dengan tiga operator, tentunya akan lebih menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan memberikan nilai lebih baik bagi konsumen.

    Namun, Komisi Eropa tampaknya tidak mungkin untuk menerima proposisi seperti itu, dengan alasan bahwa operator lebih sedikit sama dengan harga yang lebih tinggi.

    Batas waktu untuk keputusan akhir tentang kesepakatan tersebut adalah 22 April mendatang. Dikarenakan waktu yang semakin mendekat, sehingga diperkirakan akan memunculkan ketegangan antara kedua belah pihak ketika mereka mencoba untuk mencapai kesepakatan.

    Hutch berpendapat bahwa penawarannya lebih realistis daripada penciptaan jaringan yang terpisah secara full-blown, yang akan membutuhkan investasi yang cukup besar. menurut berbagai sumber.

    Sementara itu, dengan menawarkan sekitar 30 persen dari total kapasitas jaringan entitas yang diusulkan tampaknya akan menjadi senjata utama Hutchison untuk regulator. Kapasitas bisa diberikan kepada salah satu rival atau dibagi menjadi sama rata melalui  kepemilikan bersama.

    Penawaran tersebut juga dianggap secara permanen untuk melawan kritik dari pengaturan grosir jangka pendek atau perjanjian MVNO.

    Berbicara mengenai konsolidasi, di Indonesia sendiri justru Pemerintah dalam hal ini Kominfo, menargetkan akan tercipta konsolidasi dari para Operator di Indonesia. Dengan hanya 4 operator seluler setelah konsolidasi, diharapkan akan tercipta skala ekonomi serta efisiensi dari tiap-tiap operator.

    Dengan 4 Operator, juga diharapkan akan menambah pemasukan dari tiap operator terkait dengan layanan yang mereka berikan. Diharapkan, proses konsolidasi ini akan tercipta pada tahun 2019 mendatang.

  • Inilah Pandangan Regulator Tentang MVNO

    Inilah Pandangan Regulator Tentang MVNO

    Telko.id – MVNO atau Mobile Virtual Network Operation adalah salah satu model dari network sharing yang digadang-gadang dapat memberikan keuntungan serta efisiensi yang cukup tinggi. Selain MORAN dan MOCN, MVNO juga menjadi salah satu model yang tepat utuk diimplementasikan di Indonesia.

    [Baca Juga : Mengenal MVNO dan Apa Manfaatnya Bagi Industri Telko]

    Seperti diketahui, dalam MVNO Perusahaan penyedia layanan telekomunikasi atau Operator Mobile memberikan layanan komunikasi bergerak kepada pelanggannya tanpa harus memiliki infrastruktur jaringan sendiri, melainkan melakukan kerja sama dengan operator telekomunikasi yang ada  melalui pola MOU atau Minutes of Use, yang berarti membayar menit atau lamanya komunikasi yang digunakan oleh pelanggan.

    Sekedar informasi, network sharing telah diimplementasikan oleh dua Operator besar di Indonesia yakni XL Axiata dan juga Indosat Ooredoo dengan menggunakan skema MORAN. Namun, Menurut Bos XL, Dian Siswarini, kalau bicara network sharing itu kan efisiensi, bukan siapa untung atau rugi.

    “Skema MORAN kurang Joss, efisiensi yang ditawarkan hanya menghemat 20% sampai 30% belanja modal,” ungkapnya beberapa waktu lalu pada acara gathering XL.

    Lantas, Bagaimana dengan pihak Regulasi?

    Dalam Hal ini, Kominfo selaku regulator mengungkapkan, “perihal kebijakan MVNO akan sejalan dengan kebijakan efisiensi industri (Active Sharing) sampai pada konsolidasi industri,” ucap Rudiantara selaku Menkominfo kepada Tim Telko.id ketika di wawancarai melalui pesan singkat (10/3).

    Sekedar informasi, salah satu sistem kerjasama MVNO adalah lewat MOU (minute of use) dengan pembayaran berdasarkan pada lamanya penggunaan jaringan. Dalam skema MVNO terdapat pemisahan tanggung jawab antara penyedia jaringan (network provider) dan penyedia layanan (service provider).

    Pria yang sering disapa Chief RA ini juga mengungkapkan, bahwasanya prinsip kebijakan MVNO adalah meningkatkan pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi industri. Namun Ia mengungkapkan bahwa saat ini belum ada skema MVNO yang diterapkan oleh operator di Indonesia yang mengelar network sharing.

    Sementara itu, hadirnya MVNO membawa potensi bisnis yang cukup luas. Penyedia jaringan dipastikan dapat menarik segmen pasar baru, sehingga bisa mengoptimalkan kapasitas jaringan yang ada. Dengan menggunakan kapasitas jaringan yang tersisa dapat diberdayakan lewat pola MVNO. Bahkan bukan tidak mungkin MVNO juga mengembangkan sistem jaringan tersendiri. Lepas dari potensi positif, MVNO juga bisa berdampak negatif jika tidak diatur dengan baik.

    Sementara itu, disinggung mengenai pola lisensi regional untuk operator seluler, seperti halnya frekuensi 2.3 Ghz yang digunakan oleh Bolt!, Chief RA menyebutkan bahwa rencana alokasi spektrum frekuensi ini untuk cakupan nasional dengan alasan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi melalui skala ekonomi.

  • Manuver ZTE bikin China Kelabakan

    Manuver ZTE bikin China Kelabakan

    Telko.id – Pemerintah China mengungkapkan ketidakpuasan mereka setelah departemen perdagangan Amerika Serikat ‘menampar’ ZTE dengan sanksi karena telah diduga menjual penggerak telekomunikasi untuk Iran.

    Kementerian perdagangan Cina mengeluarkan pernyataan keras pada situs resmi mereka menyusul keputusan Amerika Serikat awal pekan ini yang meminta pemasok produk ZTE di seluruh dunia untuk mengajukan izin ekspor sebelum pengiriman setiap peralatan buatan Amerika Serikat atau bagian untuk perusahaan Cina.

    “China mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat dan secara tegas berada pada pihak oposisi tegas, langkah berbahaya Amerika Serikat ini akan mempengaruhi operasi normal perusahaan China,” ucap Kementrian Perdagangan China seperti dilaporkan dari MobileWorldLive (10/3).

    Selain itu, China juga akan terus melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait masalah ini.

    Dan Wang Yi, menteri luar negeri China juga mengangkat masalah ini sebagai masalah yang cukup serius dan dapat meningkatkan kecemasan pemerintah. Tanpa menyebutkan nama ZTE, Sang Menteri luar Negeri mengungkapkan bahwa hal ini merupakan pendekatan yang salah.

    Sekedar informasi, sanksi internasional terhadap Iran telah mereda, mengikuti kesepakatan nuklir pada 2015 lalu. Namun, Amerika Serikat telah mempertahankan sanksi sendiri. Dengan sejumlah perusahaan Cina yang telah tertangkap, namun di sektor lain. Sementara kasus ZTE ini berubah menjadi kasus yang sangat high-profile.

    Mengapa demikian? Tentu saja, pasalnya sekitar 10 hingga 15 persen dari komponen yang digunakan dalam peralatan jaringan dan smartphone ZTE datang dari vendor yang berbasis di Amerika Serikat, termasuk Qualcomm dan Altera.

  • Ingin Jadi Smart Nation, Sabah Gandeng Huawei

    Ingin Jadi Smart Nation, Sabah Gandeng Huawei

    Telko.id – Pemerintah negara bagian Sabah, Malaysia baru-baru ini menandatangani perjanjian dengan Huawei untuk mencapai target menjadi pusat ICT daerah dan juga Smart Nation.

    Sebuah laporan di situs Huawei mengatakan kelompok kerja bersama akan dibentuk untuk mengawasi perjanjian kerjasama mereka dengan Negeri Jiran ini.

    “Sangat penting bahwa Sabah mampu menyediakan konektivitas dan teknologi kelas dunia untuk memberdayakan Malaysia dan ini dapat dicapai melalui kolaborasi ini,” ucap Datuk Siringan Gubat, menteri pengembangan sumber daya dan teknologi informasi untuk Sabah.

    Berdasarkan perjanjian tersebut, Huawei juga akan menyediakan keahlian pada perencanaan negara yang cerdas, termasuk Smart Tourism, solusi safe city dan pengembangan bakat untuk memperkuat keamanan perbatasan Sabah dan mengembangkan industri kunci seperti pariwisata.

    Sabah juga nantinya akan berkonsultasi dan memberikan rekomendasi untuk mengembangkan sektor utama mereka dan infrastruktur ICT masa depan yang terbaik dengan dukungan broadband berkecepatan tinggi. Bukan hanya itu, nantinya Sabah juga akan memiliki cakuoan nirkabel yang luas, link kapal selam baru serta pusat data kelas dunia.

    “Dalam 10 tahun ke depan, industri ICT akan mengalami pertumbuhan eksponensial, yang akan membawa peluang luar biasa dan perubahan setiap industri,” ucap Abraham Liu, CEO Huawei Malaysia.

    Dilansir dari TelecomAsia (10/3), Huawei berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah negara bagian Sabah untuk memungkinkan negara ini menjadi hub ICT dan smart nation regional.

  • Kominfo Janjikan TKDN di Palapa Ring Paket Timur

    Kominfo Janjikan TKDN di Palapa Ring Paket Timur

    Telko.id –  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan janjikan adanya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penyelesaian Proyek Palapa Ring, khususnya untuk Paket Timur yang saat ini masih dalam tahap prakualifikasi.

    Hal tersebut berdasarkan pernyataan pria yang kerap disapa Chief RA ini pada acara penandatanganan Palapa ring paket tengah beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Ia menyebutkan aturannya akan segera disusun agar bisa diterapkan saat tender di Paket Timur sekitar kuartal ketiga atau awal kuartal keempat 2016 ini.

    “Saat ini belum ada aturannya. Nanti akan diatur berapa persentasenya. Kita maunya semaksimal mungkin TKDN. Ini aturannya sedang disusun,” ungkapnya usai penandatangan proyek Palapa Ring Paket Tengah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

    Namun karena perjanjian kerjasama untuk paket Barat dan Tengah sudah ditandatangani, kemungkinan aturan TKDN tersebut akan berlaku untuk Proyek Palapa Ring Paket Timur yang ditargetkan penandatanganan perjanjian kerjasamanya dilakukan pada September 2016.

    “Yang pasti aturan TKDN ini dimasukkan untuk paket Timur. Paket Barat dan Tengah kan sudah ditandatangani, tapi nanti akan saya minta juga,” tambahnya.

    Rudiantara juga telah berbicara pada Menteri Perindustrian (Menperin) saleh Saleh Husin terkait hal ini. “Saya sudah bicara dengan Pak Saleh Husein (Menteri Perindustrian) tentang bagaimana memanfaatkan produksi dalam negeri dalam konteks Palapa Ring. Nanti akan dibuat aturannya,”

    Menanggapi permintan tersebut, Saleh Husin langsung bertindak cepat dengan meminta PT. Len Telekomunikasi Indonesia yang akan menggarap Paket Tengah agar dapat memanfaatkan komponen yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

    “Banyak juga produk yang sudah bisa dibuat di dalam negeri dalam rangka mendukung Palapa Ring, misalnya kabel optik untuk di darat maupun di laut. Kira-kira sudah ada 10 perusahaan yang bisa memproduksinya dan bisa dimanfaatkan,” lanjut Saleh Husein.

    Seperti diketahui, kawat baja merupakan komponen dominan dari serat optik, sementara harga kawat baja lokal dari Krakatau Steel saja seharga USD 1.200 per metric ton. Bandingkan dengan harga kawat baja dari China yang hanya USD 700 per metric ton. Apakah TKDN akan benar-benar dimasukan dalam paket timur Palapa Ring? Kita tunggu saja.

  • Inilah Pemenang Palapa Ring di Setiap Paketnya

    Inilah Pemenang Palapa Ring di Setiap Paketnya

    Telko.id – Seperti diketahui sebelumnya, Proyek Palapa Ring untuk paket barat dan tengah telah diumumkan pemenangnya. Bukan hanya pengumuman, Para vendor terpilih pun juga telah menandatangani kontrak untuk proyek tersebut.

    Sekedar informasi, untuk ruang lingkup proyek Palapa Ring ialah, Melayani daerah non-financially feasible (tidak layak secara bisnis/keuangan), Pemerintah berperan menyediakan penjaminan, Distruktur sebagai PPP/Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dan Merupakan proyek PPP pertama di sektor telekomunikasi. Seperti diketahui sebelumnya, Proyek Palapa Ring akan melayani 57 kabupaten/kota di Indonesia dan terbagi menjadi tiga paket wilayah yakni, Wilayah Barat, Tengah dan Timur.

    Untuk paket Barat, dimenangkan oleh konsorsium Moratel – Triasmitra dengan komposisi Moratel memegang 90% dan 10% untuk Trasmitra. Proyek paket barat ini diperkirakan akan menghaiskan biaya sekiar US$ 40,39 Juta. Untuk target penyelesaian proyek ini, pemerintah menargetkan pada akhir ahun 2018 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2019.

    Sementara Untuk Paket Tengah, tender ini dimenangkan oleh Konsorsium Pandawa Lima. Dengan Presentase sebagai berikut : PT LEN (51 %), PT. Teknologi Riset Global Investama (34 %), PT. Sufia Technologies (5%), PT. Bina Nusantara Perkasa (5%) dan PT Multi Kontro Nusantara (5%). Paket Tengah akan meliputi 17 kabupaten atau kota di Indonesia bagian Barat yang akan terhubung dengan serat optik di darat dan laut sepanjang 1.676 KM. Paket Tengah sendiri nantinya akan menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km. Estimasi biaya untuk pembangunan Paket Tengah ini akan mencapai US$47,08 juta.

    Baik paket barat dan tengah, para pemenang paket ini telah melakukan penandatangan MoU dan hanya membutuhkan waktu satu minggu saja. Menkominfo, Rudiantara mengungkapkan, “Ini pekan sejarah. Dalam waktu seminggu kita tanda tangan 2 kontrak. Saya berharap financial closing-nya cepat,” ucap Rudiantara.

    Beda halnya dengan paket timur. Untuk wilayah ini, Pemerintah haruss melakukan prakualifikasi ulang. Pasalnya, wilayah geografis dari paket Timur lebih kompleks. Selain itu, peserta tender yang terdahulu digugurkan karena belum memenuhi persyaratan.

    Untuk kebutuhan proses tender ulang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomifo) melalui Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana membuka kembali prakualifikasi Tender Palapa Ring untuk Paket Indonesia Timur.

    Proses pengadaan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

    Paket Timur ini menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua hingga pedalaman Papua. Sebagai informasi, peserta terdahulu yang mengikuti tender Palapa Ring paket timur ini adalah PT iForte Solusi Infotek, Konsorsium PT Matra Mandiri Prima-PT Hitachi High Technologies Indonesia-PT Partibandar Utama, Konsorsium Super Sistem Ultima-Huawei, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Indosat Ooredoo Tbk yang membentuk konsorsium bersama PT XL Axiata Tbk.

    Ketika ditemi oleh tim telko.id beberapa waktu lalu, Menkominfo, Rudiantara mengatakan, saat ini ada 7 perusahaan yang sudah ikut pra-kualifikasi proyek Palapa Ring untuk paket Timur.

    “Dari ketujuh perusahaan itu, ada yang dari operator besar, ada juga dari pemenang tender barat dan tengah, dan ada juga yang baru,” ujar menteri disela acara peresmian proyek Palapa Ring paket Tengah, di Jakarta, Jumat (4/3/2016).

    Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekira 6.300 kilometer.

    Kominfo juga menargetkan, bahwa penandatanganan paket timur akan rampung pada bulan pertama di kuartal keempat tahun ini. Selain itu, Ia juga berjanji akan memasukan unsur TKDn pada proyek Palapa Ring paket ini, namun Ia belum mau mengungkapkan berapa kadar dari TKDN tersebut.

    Menkominfo juga berharap proyek Palapa Ring paket barat dan tengah sudah mulai berjalan sebelum paket timur digulirkan dan diketahui pemenangnya.