Telko.id – Pembangunan data center AI milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, resmi dihentikan sementara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penghentian ini menyusul persoalan perizinan dan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang muncul dari proyek berskala besar tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat bicara pada 12 Oktober 2026.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pusat data di Indonesia harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital untuk mendukung kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Pembangunan data center tetap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun, investasi tersebut tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas AHY dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari sumber pemerintah.
Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan setiap proyek data center sesuai aturan tata ruang, standar lingkungan, serta ketersediaan energi dan air. Pendekatan ini dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi infrastruktur digital, tetapi juga mampu mengembangkan industri teknologi secara berkelanjutan. Isu serupa juga sempat mencuat dalam kasus Data Center AI Ditolak yang menyoroti tata kelola proyek serupa di dalam negeri.
Mengapa Pembangunan Data Center BDx Dihentikan?
Penghentian sementara proyek BDx berawal dari inspeksi mendadak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 28 September 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, pembangunan diketahui telah berjalan meskipun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum diterbitkan.
Padahal, kedua dokumen tersebut menjadi bagian penting dari persyaratan pembangunan. AMDAL digunakan untuk menilai potensi dampak kegiatan terhadap lingkungan. Sementara PBG merupakan persetujuan terkait pemenuhan standar teknis bangunan gedung.
Pemerintah daerah meminta pengembang menyelesaikan seluruh persyaratan sebelum aktivitas pembangunan dapat dilanjutkan. Artinya, proyek ini bukan dinyatakan batal secara permanen, melainkan dihentikan sementara sampai persyaratan yang berlaku dipenuhi.
Baca Juga:
Kebutuhan Air Data Center Jadi Sorotan
Selain masalah izin, kebutuhan air untuk operasional pusat data juga menjadi perhatian. Berdasarkan data teknis yang diberitakan ANTARA, fasilitas tersebut memiliki rencana kapasitas daya hingga 640 megawatt (MW).
Saat beroperasi pada kapasitas penuh, kebutuhan airnya diproyeksikan mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari. Angka tersebut merupakan proyeksi kebutuhan, bukan konsumsi air aktual saat ini.
Mengapa data center membutuhkan banyak air? Pusat data menggunakan ribuan perangkat komputasi yang menghasilkan panas ketika bekerja. Karena itu, diperlukan sistem pendinginan agar server dapat beroperasi dengan stabil. Sebagian teknologi pendingin menggunakan air untuk membantu membuang panas dari perangkat.
Namun, kebutuhan air yang besar berpotensi menimbulkan persoalan jika tidak direncanakan dengan baik, terutama ketika fasilitas berada di dekat kawasan pertanian dan permukiman. Di Jatiluhur, kekhawatiran masyarakat berkaitan dengan kemungkinan terganggunya pasokan air serta munculnya kebisingan.
Isu konsumsi air ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah pihak menilai Krisis Air di Inggris turut diperparah oleh operasional data center AI yang masif, menunjukkan bahwa persoalan serupa dialami banyak negara.
AHY: Investasi Digital Harus Ramah Lingkungan
AHY menilai pembangunan data center tetap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kebutuhan layanan cloud, AI, e-commerce, dan berbagai aplikasi digital membuat kapasitas pusat data harus terus berkembang.
Namun, investasi tersebut tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan pembangunan data center sesuai aturan tata ruang, standar lingkungan, serta ketersediaan energi dan air.
Pendekatan ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi infrastruktur digital, tetapi juga mampu mengembangkan industri teknologi secara berkelanjutan. Di sisi lain, sejumlah inovasi mulai bermunculan, termasuk upaya Bangun Data Center AI di tengah laut sebagai alternatif solusi pendinginan dan lahan.
Apa Solusi Agar Proyek Bisa Dilanjutkan?
Kasus BDx menunjukkan pentingnya perencanaan sejak awal sebelum pembangunan pusat data dilakukan. Langkah pertama adalah memastikan seluruh dokumen perizinan diselesaikan dan disetujui sesuai ketentuan.
Kedua, pengembang perlu membuka informasi mengenai kebutuhan air dan energi secara transparan. Kajian tersebut sebaiknya menjelaskan dari mana sumber air diperoleh, berapa banyak yang dibutuhkan, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan pertanian.
Ketiga, penggunaan teknologi pendinginan yang lebih hemat air dapat dipertimbangkan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya lokal. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pengawasan selama pembangunan hingga operasional.
Untuk proyek Jatiluhur, koordinasi dengan Perum Jasa Tirta II dan PDAM Purwakarta menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terlindungi. Sementara itu, sejumlah operator nasional mulai mengembangkan infrastruktur serupa, seperti langkah Telkom di Batam yang menjadikan kawasan tersebut pusat hyperscale data center AI.
Masa Depan Data Center AI Indonesia
Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri data center di Asia Tenggara. Namun, kasus BDx menjadi pengingat bahwa investasi besar tidak otomatis dapat berjalan tanpa memperhatikan aspek hukum dan lingkungan.
Keberhasilan pembangunan pusat data tidak cukup diukur dari kapasitas server atau besarnya investasi. Ketersediaan listrik, efisiensi penggunaan air, kepatuhan perizinan, serta penerimaan masyarakat juga menjadi faktor penting.
Penolakan warga terhadap proyek data center AI juga terjadi di sejumlah negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, Warga AS Menolak pembangunan fasilitas serupa karena kekhawatiran yang mirip: konsumsi energi dan air yang tinggi serta dampaknya bagi komunitas lokal.
Dengan perencanaan yang tepat, Indonesia tetap dapat mengembangkan infrastruktur AI tanpa harus mengorbankan kebutuhan lingkungan dan masyarakat sekitar. Pemerintah dan pengembang kini dituntut untuk menyeimbangkan percepatan transformasi digital dengan tanggung jawab sosial dan ekologis. Proyek BDx di Jatiluhur akan menjadi ujian awal apakah komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam praktik di lapangan.
