Telko.id – Pemerintah menyiapkan peta jalan pemerataan pembangunan pusat data swasta ke Indonesia bagian timur.
Langkah ini ditempuh melalui perencanaan lokasi, kepastian pasokan energi, konektivitas cadangan, dan penyederhanaan perizinan agar investasi infrastruktur digital tidak lagi menumpuk di wilayah barat.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Wayan Toni Supriyanto menegaskan pemerataan pusat data membutuhkan perencanaan terpadu.
Menurutnya, kesiapan pasar, ketersediaan sumber daya, pasokan energi, hingga dukungan konektivitas nasional dan internasional harus dihitung sejak awal.
“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,” ujar Wayan dalam diskusi panel pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026).
Wayan menilai pengembangan pusat data tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan pembangunan fisik. Setiap lokasi mesti memiliki ekosistem pendukung yang memadai agar fasilitas dapat beroperasi andal dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Regulasi Kabel Bawah Laut dan Pusat Data Masih Digodok
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penyusunan regulasi terkait kabel bawah laut dan pusat data. Wayan menyampaikan rancangan Peraturan Presiden mengenai kedua aspek tersebut telah disiapkan dan sedang memasuki tahap konsultasi publik.
Pemerintah membuka ruang masukan dari industri, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta untuk menyempurnakan kebijakan itu. Tujuannya agar aturan yang lahir nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Untuk mendorong pembangunan di Indonesia bagian timur, pemerintah juga menyediakan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Dengan begitu, pusat data di luar Jawa dan Batam tidak menjadi fasilitas yang terisolasi.
Ketersediaan jalur alternatif menjadi bagian penting dalam membangun jaringan pusat data yang tangguh. Layanan digital di berbagai wilayah diharapkan tetap memiliki konektivitas andal dan tidak bergantung pada satu jalur jaringan saja. Kesiapan jaringan semacam ini sejalan dengan pembahasan soal jaringan AI campus yang menuntut kapasitas tinggi.
Baca Juga:
Selain konektivitas, pemerintah perlu mengoordinasikan kesiapan pasokan listrik, gardu induk, ketersediaan air untuk sistem pendinginan, serta mitigasi risiko bencana. Penyederhanaan perizinan turut menjadi perhatian agar proses pembangunan infrastruktur digital berjalan lebih efektif.
Wayan menegaskan pemerataan investasi pusat data perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan pasar dan kesiapan ekosistem di setiap wilayah. Sejumlah kawasan di luar Jawa, termasuk Sulawesi dan Kupang, masuk dalam pertimbangan sesuai potensi dan kebutuhan pasarnya.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya,” ungkap Wayan.
Beban Kerja AI Menuntut Listrik dan Konektivitas Besar
Wayan menekankan pengembangan pusat data untuk mendukung kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) membutuhkan kesiapan infrastruktur menyeluruh. Pasokan listrik andal, kapasitas daya memadai, ketersediaan air, serta konektivitas berkapasitas tinggi menjadi prasyarat untuk menopang beban kerja AI yang boros energi.
Kebutuhan itu juga harus ditopang perencanaan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri, dan dunia pendidikan. Kemampuan kontraktor dalam negeri serta asesmen terhadap kesiapan jaringan dan pasokan listrik ikut menjadi aspek yang diperhatikan untuk mendukung pengembangan AI Factory dan infrastruktur digital nasional.
“Kita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses,” tegas Wayan.
Persoalan kapasitas jaringan ini bukan hal baru di Tanah Air. Peta persaingan penyedia jaringan, seperti terlihat dalam peta pasar broadband, menjadi salah satu indikator kesiapan infrastruktur pendukung.
Di sisi lain, tren komputasi turut bergeser ke perangkat yang lebih dekat ke pengguna. Langkah seperti yang dilakukan Microsoft dan Nvidia menunjukkan beban kerja AI mulai tersebar, meski tetap membutuhkan tulang punggung jaringan dan pusat data yang kuat.
Melalui perencanaan lokasi yang tepat, penguatan konektivitas, kepastian pasokan energi, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memperluas pengembangan pusat data ke berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan membuka peluang investasi infrastruktur digital yang lebih merata sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia memenuhi kebutuhan ekonomi digital dan pengembangan AI hingga 2030.
Bagi pelaku industri, peta jalan ini menjadi sinyal bahwa lokasi di luar Jawa dan Batam mulai dipertimbangkan serius. Kepastian lahan, biaya, dan pasokan listrik akan menjadi faktor penentu apakah rencana pemerataan itu berjalan sesuai target atau masih tertahan di tahap perencanaan.
