Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan peta jalan pemerataan pusat data atau data center hingga wilayah Indonesia Timur.
Langkah ini diambil untuk memperluas pembangunan infrastruktur digital yang selama ini masih terpusat di kawasan barat Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) nasional.
Rencana tersebut dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas nasional dan membuka peluang investasi baru di kawasan timur. Namun, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan investasi dan ketersediaan lahan.
Pasokan listrik, konektivitas internet, kesiapan pasar, hingga ekosistem pendukung menjadi syarat agar proyek pusat data AI Indonesia Timur benar-benar beroperasi secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan, pemerataan pusat data membutuhkan perencanaan terpadu yang mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik.
Dalam keterangannya pada 20 Oktober 2026, Wayan menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait pusat data dan kabel bawah laut. Rancangan Peraturan Presiden mengenai kedua aspek tersebut disebut telah memasuki tahap konsultasi publik.
Komdigi juga menyiapkan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Tujuannya jelas: memastikan pusat data di luar Jawa dan Batam tidak terisolasi. Langkah ini melengkapi langkah sebelumnya ketika Pemerintah Susun Peta Jalan sebagai kerangka awal pemerataan infrastruktur digital.
Pusat Data AI Butuh Lebih dari Investasi
Pusat data AI memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda dari fasilitas digital biasa. Pengoperasiannya membutuhkan perangkat komputasi berkemampuan tinggi, termasuk GPU, jaringan berkapasitas besar, sistem pendinginan, serta pasokan listrik yang stabil. Karena itu, rencana memperluas pusat data hingga Indonesia Timur perlu didukung kajian kelayakan yang menyeluruh.
Salah satu tantangan utamanya adalah ketersediaan energi. Pusat data AI membutuhkan daya dalam jumlah besar dan harus beroperasi sepanjang waktu. Gangguan listrik dapat memengaruhi layanan, meningkatkan biaya operasional, bahkan mengganggu aktivitas pelanggan. Komdigi pun menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan infrastruktur AI dengan perencanaan energi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor agar pembangunan pusat data dan AI Factory tidak berjalan terpisah dari kesiapan energi nasional. Koordinasi tersebut juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Menurut pemerintah, kepastian pasokan energi menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan pengembangan AI di Indonesia.
Selain listrik, ketersediaan air, kesesuaian lahan, risiko bencana, serta akses terhadap tenaga teknis juga perlu diperhitungkan sejak awal. Potensi sumber energi di suatu daerah tidak otomatis berarti listrik dalam kapasitas yang dibutuhkan sudah tersedia. Pemerintah harus memastikan kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, gardu, dan jadwal sambungan sebelum proyek pusat data dijalankan.
Baca Juga:
Konektivitas Jadi Penentu Keberhasilan
Tantangan berikutnya adalah konektivitas. Pusat data berkapasitas besar tidak akan optimal jika tidak terhubung dengan jaringan nasional dan internasional yang andal. Karena itu, pengembangan pusat data di Indonesia Timur perlu berjalan beriringan dengan penguatan jaringan serat optik, kabel bawah laut, serta jalur konektivitas alternatif.
Komdigi juga mendorong konsep multi-gateway atau beberapa gerbang konektivitas internasional. Pendekatan ini diharapkan membuka alternatif rute lalu lintas internet sehingga wilayah timur tidak terlalu bergantung pada jalur yang melewati Singapura. Pengembangan titik pendaratan kabel bawah laut dan jalur cadangan juga penting untuk mengurangi risiko gangguan apabila salah satu jalur mengalami kerusakan.
Meski demikian, keberadaan kabel belum otomatis menjamin konektivitas yang memadai. Pemerintah dan operator perlu memastikan kapasitas jaringan, latensi, redundansi, serta waktu pemulihan layanan jika terjadi gangguan. Dengan begitu, pusat data di Indonesia Timur dapat menjadi bagian dari ekosistem digital nasional, bukan fasilitas yang berdiri sendiri.
Pengalaman operator dalam memperluas jaringan bisa menjadi rujukan. Sebagai contoh, langkah XLSMART Perkuat 5G di sejumlah kota menunjukkan bahwa kesiapan jaringan dan kapasitas menjadi kunci pemerataan layanan digital di daerah.
Selain infrastruktur, kepastian permintaan pasar menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Pembangunan pusat data membutuhkan investasi besar, sementara biaya operasionalnya terus berjalan. Tanpa pelanggan yang jelas, kapasitas komputasi berisiko tidak terpakai secara optimal.
Pemerintah perlu memetakan calon pengguna, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perbankan, industri, sektor kesehatan, perguruan tinggi, hingga instansi pemerintah. Kebutuhan masing-masing sektor pun berbeda. Sebagian membutuhkan penyimpanan dan pemrosesan data, sementara yang lain memerlukan komputasi AI berkapasitas tinggi untuk menjalankan model atau mengembangkan aplikasi.
Karena itu, tidak semua wilayah harus langsung memiliki pusat data AI berskala besar. Pemerintah dapat memprioritaskan kawasan yang memiliki kombinasi terbaik antara pasokan energi, konektivitas, kesiapan lahan, kebutuhan pengguna, dan kelayakan investasi. Calon pelanggan juga perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Komitmen penggunaan layanan dan kontrak komersial akan memberikan gambaran yang lebih kuat mengenai kelayakan proyek dibandingkan sekadar pengumuman nilai investasi.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Indikator Keberhasilan
Peta jalan pusat data AI tidak dapat dijalankan oleh Komdigi sendiri. Realisasinya membutuhkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perusahaan telekomunikasi, penyedia energi, investor, dan dunia pendidikan.
Kementerian terkait bidang energi bersama PLN perlu memastikan ketersediaan listrik dan jaringan pendukung. Operator telekomunikasi harus menyiapkan konektivitas yang andal, sedangkan investor dan operator pusat data bertanggung jawab membuktikan kelayakan bisnis serta kesiapan teknologi. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam memastikan kepastian tata ruang, perizinan, ketersediaan lahan, dan dukungan terhadap ekosistem usaha lokal.
Di sisi lain, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan perlu dilibatkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang jaringan, kelistrikan, keamanan siber, pengelolaan pusat data, dan komputasi AI. Keterlibatan pengusaha nasional dan daerah juga penting agar investasi tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi turut menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.
Salah satu risiko dalam pembangunan infrastruktur digital adalah menjadikan besarnya nilai investasi sebagai indikator utama keberhasilan. Padahal, investasi yang diumumkan belum tentu seluruhnya terealisasi. Pusat data yang selesai dibangun pun belum tentu langsung beroperasi optimal atau memiliki pelanggan yang cukup.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Indikator tersebut antara lain realisasi investasi, kapasitas listrik yang benar-benar tersedia, kesiapan konektivitas, tingkat utilisasi pusat data, keandalan layanan, serta dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pemerintah juga perlu mengukur apakah pembangunan tersebut mampu memperluas akses komputasi AI bagi perusahaan lokal, mendorong pertumbuhan bisnis digital, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia Timur.
Aspek lingkungan tidak kalah penting. Penggunaan energi dan air harus dikelola secara bertanggung jawab agar kebutuhan fasilitas komersial tidak mengorbankan kepentingan masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Dengan indikator yang jelas, pemerintah dapat mengevaluasi proyek yang berjalan, memperbaiki hambatan, dan menentukan apakah pembangunan perlu diperluas atau ditunda. Pendekatan bertahap menjadi lebih realistis dibandingkan membangun pusat data AI dalam skala besar di banyak wilayah sekaligus tanpa kepastian infrastruktur pendukung.
Tahap awal dapat difokuskan pada pemetaan lokasi, audit pasokan energi, pengujian konektivitas, dan identifikasi calon pelanggan. Setelah itu, pemerintah bersama investor dapat memilih kawasan percontohan yang paling siap untuk dikembangkan. Pembangunan berikutnya dilakukan setelah fasilitas tersebut menunjukkan kinerja operasional, permintaan pasar, dan manfaat ekonomi yang memadai.
Pada akhirnya, keberhasilan peta jalan Komdigi tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak pusat data yang dibangun atau seberapa besar investasi yang masuk. Yang lebih penting adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar beroperasi, mampu menyediakan layanan komputasi yang kompetitif, memperkuat ekosistem AI nasional, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia Timur.
Ambisi pemerataan infrastruktur digital memang layak didukung. Namun, agar tidak berhenti sebagai wacana, pemerintah perlu menerjemahkannya menjadi proyek dengan lokasi yang jelas, pendanaan yang terukur, pelanggan yang nyata, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang bisa dipantau publik.
