Telko.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai eskalasi ancaman penipuan digital di tanah air.
Berdasarkan data terbaru, angka kerugian akibat praktik scam di Indonesia telah menembus angka Rp7,5 triliun. Temuan ini memicu langkah tegas dari pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen digital melalui kolaborasi lintas sektor.
Kenaikan angka kerugian yang signifikan ini menjadi perhatian serius Kementerian Komunikasi dan Digital. Nezar Patria menjelaskan bahwa tren kejahatan siber berupa spam dan scam terus menunjukkan grafik peningkatan.
Data kerugian sebesar Rp7,5 triliun tersebut merujuk pada laporan resmi yang dirilis oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA), sebuah organisasi global yang fokus pada penanganan penipuan digital.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wamen Nezar saat menerima audiensi dari perusahaan keamanan siber global, Kaspersky, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (30/06/2026) tersebut, pemerintah membahas berbagai langkah strategis untuk menekan angka kriminalitas di ruang digital yang kian meresahkan masyarakat luas.
Kekhawatiran utama pemerintah tertuju pada kelompok masyarakat rentan, khususnya para lansia. Nezar menilai kelompok ini sering kali menjadi target utama para pelaku kejahatan karena keterbatasan literasi digital.
Kondisi ini diperparah dengan teknik penipuan yang kini semakin canggih, terutama dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) untuk mengelabui korban secara emosional.
Ancaman Deepfake dan Kloning Suara Berbasis AI
Modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku scam saat ini telah berevolusi jauh melampaui sekadar pesan teks palsu. Nezar Patria menyoroti penggunaan teknologi AI yang mampu meniru identitas orang lain dengan sangat akurat. Salah satu metode yang paling berbahaya adalah penipuan melalui sambungan telepon yang menggunakan fitur kloning suara.
Pelaku kejahatan kini dapat memanipulasi suara agar terdengar identik dengan orang-orang terdekat korban atau bahkan figur publik dan pejabat tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara memasukkan teks tertentu ke dalam perangkat lunak AI, yang kemudian secara otomatis mengubahnya menjadi suara yang diinginkan. Rekaman suara hasil rekayasa ini kemudian diputar ulang saat menelepon korban untuk menciptakan kesan urgensi atau kredibilitas palsu.
Kecanggihan teknologi ini membuat masyarakat, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan perkembangan teknologi terbaru, sangat mudah terjebak. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya tindakan preventif yang lebih teknis dari sisi penyedia layanan telekomunikasi untuk menyaring atau memblokir upaya penipuan semacam ini sebelum sampai ke perangkat pengguna.
Selain melalui telepon, konten negatif yang bermuatan scam juga tersebar luas melalui berbagai kanal digital lainnya. Pemerintah terus memantau pergerakan konten ilegal ini pada situs web, URL tertentu, akun media sosial, aplikasi mobile, hingga perangkat lunak. Semua platform ini berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Mandat Implementasi Fitur Anti-Scam bagi Telco
Menanggapi situasi yang kian mendesak, Kementerian Komunikasi dan Digital secara resmi mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk segera mengimplementasikan Fitur Anti-Scam. Langkah ini diharapkan menjadi benteng pertahanan pertama dalam melindungi para pelanggan dari serangan siber yang merugikan secara finansial maupun psikologis.
Implementasi fitur keamanan ini tidak terbatas pada satu format saja. Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada para operator untuk mengembangkan solusi yang paling efektif, baik dalam bentuk aplikasi tambahan maupun integrasi langsung ke dalam sistem jaringan telekomunikasi mereka. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem Layanan Digital yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Pemerintah juga memberikan ruang bagi perusahaan telekomunikasi untuk melakukan asesmen mandiri. Proses asesmen ini bertujuan agar setiap perusahaan dapat memilih langkah implementasi yang paling sesuai dengan model bisnis dan infrastruktur teknis yang mereka miliki. Dengan demikian, penguatan keamanan tidak akan menghambat inovasi layanan, melainkan justru meningkatkan nilai kepercayaan konsumen terhadap brand tersebut.
Upaya Perlindungan Konsumen digital ini juga melibatkan fasilitas pengaduan konten negatif yang telah disediakan pemerintah. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan setiap temuan konten bermuatan scam melalui kanal resmi yang tersedia. Pengaduan tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari situs web hingga akun media sosial yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal sesuai dengan kriteria informasi elektronik bermuatan negatif.
Kerja sama dengan pihak eksternal seperti Kaspersky juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan siber nasional. Melalui pertukaran data dan teknologi, diharapkan Indonesia memiliki sistem deteksi dini yang lebih responsif terhadap tren scam global yang masuk ke pasar domestik. Teknologi AI yang selama ini digunakan pelaku untuk kejahatan, diharapkan juga bisa dimanfaatkan oleh penyedia layanan untuk mendeteksi anomali komunikasi yang mencurigakan.
Pemerintah menegaskan bahwa angka kerugian Rp7,5 triliun adalah alarm bagi semua pemangku kepentingan di industri digital. Tanpa adanya tindakan nyata dan kolaboratif dari perusahaan telekomunikasi, angka ini diprediksi akan terus membengkak seiring dengan semakin masifnya penggunaan layanan digital di tengah masyarakat. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menjadi celah yang merugikan rakyat, melainkan memberikan manfaat yang aman dan berkelanjutan.
