Telko.id –  Penyedia konten film Netflix dilaporkan menurunkan kualitas video konten miliknya. Terkait hal itu, Federal Communication Commission Amerika Serikat FCC rupanya tak akan menginvestigasi Netflix terkait pengurangan kualitas video yang dialirkan ke jaringan mobile operator seperti AT&T dan Verizon.

Penyedia video mengatakan pekan lalu, ia telah “Throttling” atau mencekik pengiriman streaming video ke sebagian besar operator nirkabel di seluruh dunia, termasuk AT&T dan Verizon selama lebih dari lima tahun. Hal itu dikarenakanoleh  data caps. Namun menurut Chairman FCC Tom Wheeler, tindakan Netflix itu di luar aturan net neutrality FCC, yang diadopsi sejak tahun lalu.

Ia juga menambahkan, FCC tidak mengatur “Egde Providers” atau websites. Pasalnya, fokus mereka lebih kearah jaringan atas layanan yang dikirimkan. Di sisi lain, kasus ini membuat senior executive vice president AT&T Jim Cocconi merasa geram atas tindakan yang dilakukan Netflix tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari mereka.

Sementara respon berbeda ditunjukkan oleh Verizon, yang mengatakan itu bukan throttle atau memanipulasi konten video itu sendiri. “Kami memberikan konten video pada resolusi yang disediakan layanan host, apakah itu Netflix atau penyedia lainnya,” kata juru bicara kepada Wall Street Journal yang dilansir mobileworldlive, Senin (4/4).

Netflix, yang blak-blakan mendukung net neutrality menambahkan, tak membatasi kualitas video untuk dua operator Amerika Serikat lainnya, T-Mobile US dan Sprint, karena secara historis, kedua perusahaan memiliki lebih banyak kebijakan yang bersahabat. Meski begitu, kualitas video berkurang di jaringan T-Mobile US ketika konsumen mengaktifkan layanan video streaming Binge On, yakni sebuah layanan streaming milik T- Mobile.

Kritik terhadap Netflix juga menyebutkan bahwa perusahaan streaming ini seharusnya lebih transparan dalam intervensi ke debat net neutrality FCC, mengingat pendekatan campuran sendiri ke traffic management. Dilaporkan oleh Reuters, executive director dari Advocacy Group Consumer Action, Ken McEldowney mengklaim bahwa Netflix telah melakukan hal yang kurang transparan dengan konsumen, tetapi laporan ini juga membingungkan karena pengaturan Netflix juga memungkinkan pengguna memilih preference mereka sendiri, apakah itu kualitas gambar atau data usage.

“Kebanyakan konsumen yang mengalami masalah video playback cenderung tak menyalahkan penyedia broadband mereka,” tambah McEldowney.

Telko.id – Federal Communications Commission (FCC) selakilu pihak regulator di Amerika Serikat mengumumkan sebuah proposal yang melarang ISP untuk mengumpulkan data pengguna tanpa persetujuan. Hal ini ditujukan untuk memastikan privasi pengguna internet broadband.

Proposal FCC jelas menyatakan bahwa ISP dapat mengumpulkan dan berbagi data pengguna setelah mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari pengguna broadband tersebut.

Jika proposal tersebut dijadikan  peraturan, itu akan menjadi pukulan besar pada operator jaringan telekomunikasi seperti AT & T, Verizon, Comcast, antara lain. Namun, peraturan tersebut tidak akan mempengaruhi perusahaan media sosial seperti Google, Facebook, Twitter, dan lainnya.

Proposal telekomunikasi ini diusulkan oleh Ketua FCC Tom Wheeler, yang memenangkan persetujuan awal dengan  meminta penyedia broadband untuk mendapatkan persetujuan konsumen, mengungkapkan pengumpulan data, melindungi informasi pribadi dan melaporkan pelanggaran tetapi tidak akan melarang praktik pengumpulan data, seperti dilaporkan oleh TelecomLead (4/4).

“Proposal ini akan memberikan semua konsumen sebuah alat yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tentang bagaimana ISP menggunakan dan berbagi data mereka, dan keyakinan bahwa ISP menjaga data pelanggan mereka aman,” kata Wheeler dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis.

Bertentangan dengan kepentingan beberapa pelanggan, penyedia layanan broadband saat ini mengumpulkan data konsumen tanpa persetujuan dan beberapa menggunakan data tersebut untuk iklan bertarget.

Namun, FCC tidak akan memberlakukan aturan privasi tersebut ke ke situs jejaring sosial seperti Twitter, Google atau Facebook.

Berdasarkan aturan tersebut, nantinya penyedia perlu untuk memberitahu konsumen informasi apa yang sedang dikumpulkan, digunakan untuk apa dan kapan akan diberikan ke pengguna. Mereka juga perlu untuk melindungi data di bawah standar keamanan data. Konsumen juga perlu diberitahu mengenai pelanggaran data mereka paling lambat 10 hari setelah ditemukan.

Lembaga pemeringkat Moody Investors Services mengatakan, bahwa  sebelumnya usulan untuk memberlakukan pembatasan privasi di penyedia broadband seperti Verizon Communications, AT & T, Comcast adalah hal yang negatif.

Hal senada juga dilontarkan oleh kelompok advokasi Free Press yang menyambut usulan FCC dan mengatakan komisi harus mempertimbangkan isu-isu lain dalam menetapkan aturan termasuk pay-for-privacy, inspeksi ‘deep-packet’, layanan upselling, kompetisi dan keamanan data.

Sementara itu, The National Cable and Telecommunications Association mendesak FCC untuk mengadopsi pendekatan teknologi netral dengan memberikan perusahaan akses ke informasi yang sama ke pengguna yang sama.

Lain halnya dengan Consumer Watchdog, yang memuji usaha FCC untuk mulai membuat aturan yang akan melindungi privasi pelanggan broadband. Consumer Watchdog mengatakan aturan harus membatasi ISP dari ‘recharge’ data untuk rencana perlindungan data pelanggan.

Mungkin apa yang dilakukan oleh FCC perlu dicontoh oleh Pemerintah Indonesia. Pasalnya, data pribadi konsumen merupakan sebuah hal yang sensitif dan terkesan rahasia.