Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) memberikan peringatan terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.
Jika dalam tujuh hari kerja ke depan tidak juga mematuhi aturan, layanan Wikimedia termasuk Wikipedia Indonesia akan diblokir.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib.
“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Dirjen Alex di Jakarta Pusat, Rabu (15/04/2026).
Ultimatum ini bukan langkah tiba-tiba. Kemkomdigi telah mengirimkan notifikasi awal kepada Wikimedia Foundation sejak 14 November 2025. Platform nirlaba itu kemudian beberapa kali meminta perpanjangan waktu, yang semuanya dipenuhi oleh pemerintah. Batas waktu final yang disepakati pada 20 Januari 2026 pun diingkari oleh Wikimedia.
Alexander Sabar menyatakan kesabaran pemerintah sudah mencapai batas. “Dalam perpanjangan waktu terakhir, yaitu 7 hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan yang berlaku, jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” tegasnya.
Pendaftaran PSE adalah kewajiban hukum bagi semua platform digital yang beroperasi di Indonesia, baik yang bersifat laba maupun nirlaba. Aturan ini tertuang dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.
Tujuannya untuk memastikan legalitas, perlindungan data pengguna, dan tata kelola ruang digital yang baik. Dirjen Alex menekankan bahwa pendaftaran ini tidak dipungut biaya.
“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutup Alexander Sabar.
Langkah penegakan aturan ini konsisten dengan upaya Kemkomdigi dalam mengawasi platform digital. Sebelumnya, pemerintah juga telah memanggil Meta terkait isu keamanan di Instagram.
Baca Juga:
Timeline yang dirilis Kemkomdigi menunjukkan proses panjang yang telah dilalui. Setelah notifikasi 14 November 2025, Wikimedia meminta perpanjangan pada 21 November dan 1 Desember 2025.
Permintaan ketiga diajukan pada 6 Januari 2026 dengan kesepakatan batas akhir 20 Januari. Karena kesepakatan itu dilanggar, Kemkomdigi mengirim surat pemberitahuan rencana blokir pada 28 Januari 2026.
Wikimedia tidak menanggapi surat tersebut hingga 25 Februari 2026, yang berujung pada pemblokiran terbatas terhadap tautan auth.wikimedia.org. Kemkomdigi kemudian mengundang Wikimedia untuk rapat pada 7 April 2026.
Dua hari setelahnya, Wikimedia menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Hingga 15 April 2026, pendaftaran PSE tetap belum dilakukan, memicu ultimatum tujuh hari terakhir ini.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar Kemkomdigi dalam membangun ekosistem digital yang aman dan tertib. Upaya serupa juga terlihat dalam inisiatif seperti seleksi frekuensi untuk internet cepat dan persiapan posko digital mudik.
Implikasi dari ultimatum ini sangat signifikan. Jika pemblokiran terjadi, jutaan pengguna di Indonesia akan kehilangan akses ke Wikipedia dan proyek Wikimedia lainnya.
Langkah ini menegaskan bahwa tidak ada pengecualian bagi platform global, sekalipun nirlaba, untuk mematuhi hukum Indonesia. Keputusan akhir kini sepenuhnya berada di tangan Wikimedia Foundation dalam tujuh hari ke depan. (Icha)
