Telko.id, Jakarta – XL Axiata buka suara terkait aturan IMEI yang akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Operator tersebut meminta agar pemerintah memberikan insentif atas investasi mesin EIR (Equipment Identity Register) yang dikeluarkan untuk implementasi regulasi IMEI.
Mesin EIR sendiri merupakan alat untuk mengidentifikasi perangkat melalui IMEI atau nomor unik yang diterbitkan pabrikan.
Akan tetapi, menurut Presiden Direktur dan CEO XL Axiata, Dian Siswarini, nominal investasinya cukup mahal. Ia mengatakan, pihaknya mesti mengeluarkan dana hingga USD 40 juta alias Rp 569,3 Miliar.
“Investasinya lumayan besar, mungkin USD 40 juta untuk jaringan kita,” katanya di XL Axiata Tower, di Jakarta, Rabu (21/08/2019).
Oleh karenanya, Dian mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada operator agar investasi bisa dilakukan. Misalnya, dengan memberikan insentif terkait pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio kepada XL Axiata.
Meski begitu, Dian menyatakan bahwa XL Axiata tetap mendukung aturan IMEI yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Sebab, aturan ini dilakukan untuk mencegah peredaran ponsel BM yang beredar di Indonesia.
“Kalau soal IMEI kan tujuannya supaya aman, dan penggelapan juga tidak terjadi lagi. Jadi secara tujuan memang baik jadi ya kita support. Kalau memang sudah ditetapkan pemerintah, kita akan mematuhi aturannya,” tutup Dian.
Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) juga meminta kepada pemerintah agar operator bisa mengeluarkan investasi minimum untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Menurut Wakil Ketua ATSI, Merza Fachys operator meminta agar mereka tidak mengeluarkan investasi yang besar demi kebijakan yang tujuannya untuk memberantas peredaran ponsel BM. (NM/FHP)
