Kategori: Operator

  • IOH dan Inligo Networks Bangun Sistem Kabel Bawah Laut Sepanjang 18.000 Km

    IOH dan Inligo Networks Bangun Sistem Kabel Bawah Laut Sepanjang 18.000 Km

    Telko.id – IOH atau Indosat Ooredoo Hutchison dan Inligo Networks mengumumkan bahwa kedua pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding –MoU) yang tidak mengikat, untuk membangun sistem kabel telekomunikasi serat optik bawah laut berkapasitas tinggi, Inligo Networks Asia Connect Cable System atau ACC-1.

    Berdasarkan MoU tersebut, Indosat Ooredoo Hutchison dan Inligo Networks sepakat untuk membahas perjanjian kerja sama lebih lanjut untuk membangun ACC-1.

    Kemitraan ini akan mendukung visi Indosat Ooredoo Hutchison untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia dengan mengembangkan jaringan data baru berlatensi rendah dan berkapasitas tinggi melalui kabel serat optik, yang menghubungkan Kota-kota di Indonesia ke Australia, Guam, Singapura, dan Amerika Serikat melalui perairan Indonesia sepanjang lebih dari 18.000 km.

    Kemitraan ini hadir seiring Indonesia berupaya mempercepat transformasi digitalnya, termasuk dalam mencapai ‘Indonesia Merdeka Sinyal 4G’ pada akhir tahun 2022, di mana layanan 4G akan tersedia di seluruh Indonesia termasuk wilayah 3T, sembari memperluas jaringan 5G sebagai landasan untuk solusi masa depan.

    Pembangunan ACC-1 akan menghadirkan kekuatan jaringan hingga 128 Tbps di seluruh sistem, memungkinkan Indosat Ooredoo Hutchison untuk menyediakan jaringan yang lebih luas mencakup Indonesia bagian timur, dan meningkatkan kapasitas jaringan untuk layanan Business-to-Consumer (B2C) dan Business-to-Business (B2B) yang lebih baik di seluruh Indonesia.

    “Kemitraan ini memungkinkan Indosat Ooredoo Hutchison menjadi mitra eksklusif untuk jaringan Inligo Submarine, menghadirkan konektivitas berkapasitas tinggi di Indonesia dan kawasan Pasifik lainnya, termasuk potensi mengurangi biaya untuk mengembangkan konektivitas canggih yang menjangkau Kawasan Timur Indonesia dan memperluas portfolio produk kami di layanan telekomunikasi wholesale. Kemitraan ini juga sejalan dengan komitmen jangka panjang kami dalam mempercepat agenda transformasi digital Indonesia yang kami yakini harus didukung oleh sistem kabel bawah laut yang canggih seperti ACC-1,” ungkap Desmond Cheung, Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison menjelaskan.

    Chief Executive Officer Inligo Networks, Brian Evans, mengatakan, “Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan digital di Asia Tenggara. Kolaborasi kami dengan Indosat Ooredoo Hutchison akan mendorong konektivitas dan fungsionalitas yang lebih baik di Indonesia, Asia Tenggara, dan kawasan Pasifik”.

    Seiring dengan peranan penting jaringan kabel bawah laut dalam menghubungkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kemitraan ini nantinya akan meningkatkan lalu lintas data, memfasilitasi transfer data, akses internet, dan penyimpanan cloud yang kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan bangsa yang semakin digital.

    Kemitraan Indosat Ooredoo Hutchison dan Inligo Networks tersebut sejalan dengan PP 46 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran pasal 20 dan 21, PM Kominfo No.5 BAB VI, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut.

    Peraturan tersebut mengatur bagaimana perusahaan asing harus bermitra dengan perusahaan telekomunikasi berlisensi di Indonesia dalam membangun jaringan bawah laut internasional melalui wilayah Indonesia.

    Mega proyek ACC-1 Inligo Networks akan mulai dikembangkan pada akhir tahun 2022, dengan rute pertama menghubungkan Singapura, Batam, dan Jakarta. Pada pertengahan tahun 2023, pembangunan kabel telekomunikasi bawah laut akan dilanjutkan dari Medan, Makassar, Kupang, Dili (Timor Leste), menuju Darwin (Australia), kemudian dilanjutkan dengan pembangunan dari Manado, Palau, menuju Guam pada akhir tahun 2023.

    Proyek ini diharapkan akan selesai pada awal 2024, menghubungkan Guam ke Los Angeles (Amerika Serikat), serta sepenuhnya menghubungkan Asia Tenggara, Australia, Pasifik, dan Amerika Serikat.

    “Indosat Ooredoo Hutchison memiliki keunggulan kompetitif untuk menarik lebih banyak mitra strategis lintas industri dalam mendorong kolaborasi yang menciptakan lebih banyak peluang bisnis dan mempercepat transformasi digital di Indonesia. Kami percaya bahwa kerja sama ini selaras dengan misi kami untuk menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” tutup Desmond. (Icha)

  • Kondisi Terkini Jaringan Telekomunikasi Pascaerupsi Gunung Semeru

    Kondisi Terkini Jaringan Telekomunikasi Pascaerupsi Gunung Semeru

    Telko.id – Pascaerupsi Gunung Semeru, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah memerintahkan jajaran di Kementerian Kominfo untuk melakukan langkah-langkah cepat untuk memastikan kualitas jaringan telekomunikasi di sekitar Gunung Semeru.

    Dan mendorong para penyelenggara layanan untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan sehubungan dengan kejadian Erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu (04/12/2021).

    Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, erupsi Gunung Semeru mengakibatkan aliran listrik padam di beberapa lokasi sehingga sebagian Base Transceiver Station (BTS) operator seluler tidak dapat digunakan, dan menyebabkan keruntuhan beberapa jembatan yang sehingga memutus kabel jaringan telekomunikasi/backbone beberapa operator seluler.

    Sampai tanggal 6 Desember 2021 pukul 10.30 WIB, beberapa operator telekomunikasi mengalami kendala jaringan akibat tidak beroperasinya beberapa site BTS, dengan detail yaitu: (i) Indosat sebanyak 8 site BTS, (ii) XL Axiata sebanyak 4 site BTS dan (iii) Smartfren sebanyak 7 site BTS. Sebelumnya sebanyak 10 site BTS milik Telkomsel juga sempat mengalami offline namun saat ini telah kembali beroperasi.

    Beberapa operator seluler yang sampai sekarang masih mengalami kendala jaringan akibat putusnya backbone meliputi XL Axiata untuk jalur yang menghubungkan hut (pelindung kabel) Pasirian dan hut Pagedangan serta Biznet untuk jalur backbone sisi selatan Malang sampai dengan Lumajang.

    Sebelumnya, sebanyak 2 ruas kabel Telkom juga terputus namun telah dilakukan pengalihan/rerouting ke ruas lainnya sehingga layanan secara umum telah kembali normal per 5 Desember 2021. Selain itu, jaringan backup backbone milik operator Fiberstar juga terdampak namun kini telah dimitigasi dengan menggunakan link Huawei Malang – Surabaya.

    Saat ini sedang dilakukan tindakan mitigasi berupa penyiapan genset untuk menghidupkan kembali BTS yang mati. Sementara untuk jalur backbone yang putus, para operator seluler tengah mencari backup jaringan yang tersedia dan jalur alternatif lainnya yang terdekat dengan jalur eksisting sebagai penyalur jaringan komunikasi lainnya.

    Kementerian Kominfo akan terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan jaringan telekomunikasi dan meminta operator seluler untuk segera melakukan pemulihan terhadap site seluler yang masih belum beroperasi dan rerouting backbone yang terputus sehingga layanan telekomunikasi dapat digunakan kembali secara normal oleh masyarakat sekitar. (icha)

  • Konsolidasi Operator Baru Langkah Awal, Investasi Harus Terus Berlanjut!

    Konsolidasi Operator Baru Langkah Awal, Investasi Harus Terus Berlanjut!

    Telko.id – Konsolidasi operator baru langkah awal, namun investasi harus terus berlanjut. Bukan hanya untuk bangun infrastruktur yang lebih efisien, tetapi juga harus melakukan investasi yang inovasi. Misalnya dengan mengakuisisi perusahaan yang akan melengkapi ekosistem digitalnya.

    Pendapat tersebut disampaikan oleh Sarwoto Atmostarno, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) pada Jumat (22/10/2021) dalam sebuah diskusi terbatas.

    Jika tidak maka konsolidasi operator atau merger dan akusisi (M&A) ini hanya akan membuat operator itu bertahan hidup saja atau survive operator. “Tidak akan menjadi sustainable operator,” ujar Sarwoto.

    Apalagi, saat ini Industri telekomunikasi di Indoesia bahkan di seluruh dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Pasalnya ada tren pendorong negative. “Jadi perusahaan kolaborasi operator ini harus terus menerus meningkatkan CAPEX karena kebutuhan bandwith dari waktu ke waktu terus meningkat,” ungkapnya.

    “Dapat dikatakan sekarang jumlah pelanggan telekomunikasi sudah di titik jenuh tapi bertipe konsumen bandwidth hunger. Sedangkan harga layanan data di Indonesia merupakan yang terendah setelah India. Harga layanan terus turun, otomatis berpengaruh pada pendapatan yang menurun. Sedangkan, biaya investasi tinggi dan teknologinya memiliki durasi tertentu dengan kebutuhan pergantian platform,” jelas mantan Direktur Utama Telkomsel itu.

    Terlebih, saat ini pergeseran nilai telekomunikasi dimana rantai nilai tidak lagi dikuasai oleh operator, tapi beralih ke device dan aplikasi. Bisa dikatakan era kejayaan operator sudah berakhir dan pertumbuhan perusahaan berbasis teknologi semakin jauh melesat.

    Sarwoto menambahkan kondisi ini sudah diramalkan sejak 2013 dimana pendapatan konten akan lebih besar dari infrastruktur. Padahal tanpa operator telekomunikasi semua industri teknologi itu tidak berdaya.

    Untuk itu industri telekomunikasi membutuhkan langkah-langkah inovasi, salah satunya dengan melakukan konsolidasi operator atau merger, seperti yang dilakukan oleh Indosat Ooredoo dan Hutchison Tri Indonesia belum lama ini. Dengan merger terjadi sinergi sehingga bisa melakukan efisiensi dan menekan biaya. Sebab, operator yang tidak bisa mencapai target EBITDA 6—8% pertahun selama 4—6 tahun berturut akan mati dengan sendirinya. 

    Tapi tidak bisa berhenti disitu saja. Kolaborasi operator itu juga harus memiliki strategi untuk membesar area permainannya. Bukan sekedar di infrastruktur saja. (Icha)

  • Palapa Ring Integrasi Bernilai 8 Triliun Bakal Jadi Penghubung ‘Tol Langit’

    Palapa Ring Integrasi Bernilai 8 Triliun Bakal Jadi Penghubung ‘Tol Langit’

    Telko.id – Palapa Ring Integrasi bakal menjadi mega proyek BAKTI Kominfo tahun 2022 – 2023 mendatang. Proyek ini akan menghubungkan semua paket palapa ring yang sering disebut dengan Tol Langit yakni Paket Barat, Paket Timur dan Paket Tengah.

    “Jika tidak ada Palapa Ring Integrasi ini maka infrastruktur yang sudah dibangun oleh BAKTI ini akan kesulitan untuk ditingkatkan utilisasinya. Selain itu juga denga nada Palapa Ring Integrasi ini akan ada resiliensi jaringan tulang punggung nasional,” Anang Latif, Direktur Utama BAKTI Kominfo yang disampaikan dalam perbincangan ‘Apa Kabar Tol Langit’ secara virtul Selasa (14/09).

    Tujuannya untuk memperkuat jaringan yang sudah ada dan menjadi backup bila di satu wilayah jaringannya terputus, sehingga pemanfaatan internet akan lebih maksimal. Sumber pendanaan program rencananya didapat dari kerjasama pemerintah dan pihak swasta.

    Dalam rangcangannya BAKTI kominfo, Palapa Ring Integrasi ini akan dimulai dikerjakan pada tahun 2022 untuk fase 1 sepanjang 5.226 km. Fase pertama ini akan menghubungkan paket Palapa Ring Tengah dan Timur. Kemudian akan mengintegrasikan Palapa Ring ke local Exchange terdekat.

    Selain itu juga menjadi koneksi vital ke Ibu Kota Baru dari Jalur Palapa Ring Timur dan Tengah. Dengan keterhubungannya ini maka utilisasi infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ini juga akan meningkat signifikan.

    Pada fase ke dua yang akan dibangun pada tahun 2023 mendatang, yang dibangun adalah infrstruktur sepanjang 6.857 km. Infrastruktur ini akan menghubungkan Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur. Selain itu juga akan menjadi Interkoneksi Local Exchange IIX (Indonesia Internet Exchange) Jakarta dan Denpasar.

    Fase dua ini juga akan menjadi koneksi vital ke Ibu Kota Baru dari Jalur Palapa Ring Barat. Kemudian juga akan meningkatkan konektivitas dan resiliensi jaringan tulang punggung nasional.

    Sedangkan untuk fiber optic yang dibangun dalam Palapa Ring Integrasi ini akan mencapai 12.083 km. Dengan rincian fiber optic terestial sepanjang 8.203 dan fiber optic submarine sepanjang 3.880 km.

    Sayang, sampai sekarang masih belum dipastikan pembiayaan untuk mega proyek ini yang diperkirakan sebesar Rp.8 Triliun ini. Pasalnya, menurut Anang pembiayaan ini tidak mungkin dilakukan pemerintah.

    “Yang memungkin dilakukan adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha/KPBU. Investor sendiri sudah banyak berminat. Seperti misalnya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sudah tertarik. Soalnya, mega proyek seperti ini secara bisnis cukup baik,” ungkap Anang menjelaskan.

    Anang juga berharap mega proyek baru ini dapat lebih cepat dilakukan. Setidaknya tahun depan sudah bisa dilaksanakan karena sudah ada contoh pada proyek Palapa Ring sebelumnya.

    Kesenjangan Digital di Indonesia

    Berdasarkan data survei APJII dan BPS tahun 2020, pada periode 2019 – 2020 (Q2), pengguna internet aktif di Indonesia, baru 73,7% dari seluruh total penduduk Indonesia, atau 196,71 juta. Padahal targetnya pemerintah setidaknya sebanyak 92,6% dari total penduduk merupakan pengguna internet aktif.

    Jika ditilik lebih jauh lagi, Jawa dan Sumatera memiliki penetrasi yang tertinggi. Dimana Jawa mencapai 41,7% dengan jumlah penduduk 56,10% dari total penduduk Indonesia. Artinya masih ada kesenjangan sekitar 14,4%.

    Sedangkan di Sumatera, penetrasi pengguna internetnya mencapai 16,2% dengan jumlah penduduk yang seharusnya dapat menikmati akses internet ini sebesar 21,68%. Artinya masih ada kesenjangan sekitar 5,8%.

    Bagaimana dengan wilayah lain? Untuk Kalimantan, penetrasi pengguna internet baru mencapai 4,6% dengan total penduduk yang seharusnya dapat menikmati akses internet ini sebesar 6,15%. Artinya masih ada kesenjangan sekitar 1,55%.

    Sedangkan untuk Untuk Sulawesi, penetrasi pengguna internet baru mencapai 5,1% dengan total penduduk yang seharusnya dapat menikmati akses internet ini sebesar 7,36%. Artinya masih ada kesenjangan sekitar 2,26%.

    Untuk Maluku dan Papua, penetrasi pengguna internet baru mencapai 2,2% dengan total penduduk yang seharusnya dapat menikmati akses internet ini sebesar 3,17%. Artinya masih ada kesenjangan sekitar 0,97%.

    Nah, untuk Bali dan Nusa Tenggara penetrasi pengguna internet baru mencapai ,9% dengan total penduduk yang seharusnya dapat menikmati akses internet ini sebesar 5,54%. Artinya masih ada kesenjangan sekitar 1,64%.

    Jadi masih perlu ada kerjasama yang baik dari semua pihak agar infrastruktur Jaringan 4G yang dibangun BAKTI melalui Palapa Ring ini memiliki last mile sampai ketingkat pengguna. (Icha)

  • 11 Stasiun Bumi Akan Dibangun Dukung Beroperasinya Satelit Satria-1

    11 Stasiun Bumi Akan Dibangun Dukung Beroperasinya Satelit Satria-1

    Telko.id – Stasiun Bumi untuk pengendali Satelit Satria-1 baru mulai dibangun. Ditandai dengan peletakan batu pertama nya hari ini di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Satelit Satria-1 sendiri rencananya akan mulai beroperasi pada 2023 mendatang.

    “Hari ini peletakan batu pertama untuk terrestrial segment, segmen bumi, yang akan menghubungkan satelit dengan bumi dan dilanjutkan ke para penggunanya,” kata Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika saat peletakan batu pertama stasiun bumi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

    Lokasi tepatnya ada di kawasan perkantoran PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Peletakan batu pertama ini dilakukan oleh Johhny G Plate, Menkominfo didampingi oleh Direktur PSN, Adi Rahman Adiwoso dan jajaran direksi PSN; Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Latif; Plt Bupati Bekasi, Dani Ramdhan; diikuti juga oleh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah melalui zoom meeting.

    Satria-1 direncanakan akan memiliki 11 stasiun bumi atau gateway di beberapa lokasi yang tersebar di Indonesia antara lain di Batam, Cikarang, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura.

    Cikarang sendiri akan menjadi lokasi untuk Stasiun Pusat Pengendali Satelit Primer, Network Operation Control, dan Gateway Proyek Satria yang merupakan satu kesatuan dari proyek. Satelit Nusantara Tiga atau SNT sebagai Badan Usaha Penyelenggara saat ini sedang dalam tahap proses pengadaan lahan untuk seluruh stasiun bumi yang seluruhnya terdapat di 11 lokasi secara paralel.

    Momentum peletakan batu pertama ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun masih berada di tengah situasi pandemi, upaya-upaya percepatan transformasi digital untuk seluruh pelosok Tanah Air terus diwujudkan.

    Teknologi satelit merupakan salah satu pilihan teknologi yang cocok untuk diadopsi untuk mengejar konektivitas terutama untuk mencakup daerah-daerah blankspot sinyal karena susah dijangkau oleh teknologi akses internet jenis teresterial. Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat  beroperasi pada Kuartal III tahun 2023.

    Groundbreaking di Cikarang pada hari ini menandai dimulainya pembangunan stasiun bumi Proyek Satelit SATRIA pertama atau SATRIA-1, yang sekaligus menunjukkan bahwa terlepas dari situasi pandemi, upaya-upaya percepatan transformasi digital terus diwujudkan demi menghadirkan konektivitas digital di seluruh pelosok Nusantara,” tambah Johnny.

    Melalui stasiun pengendali digital ini, Pemerintah dapat: mengendalikan dan mengawasi pergerakan Satelit SATRIA-1, melakukan manajemen jaringan agar sesuai dengan standar kestabilan layanan, serta menjadi sarana komunikasi data antara Satelit SATRIA-1 dengan bumi.

    Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, gunung-gunung, bukit, lembah, sungai, ngarai, selat, dan laut yang luas dengan beragam tantangan dalam penyediaan jaringan terestrial menjadi salah satu pertimbangan dalam pilihan teknologi satelit sebagai solusi telekomunikasi dalam usaha bersama untuk memperkecil kesenjangan akses broadband internet untuk menjembatani digital divide.

    “Proyek Satelit Satria-1 ini merupakan bentuk nyata upaya Kementerian Kominfo untuk menyediakan konektivitas yang inklusif dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” lanjut Johnny.

    “Satelit Satria-1 akan dapat menyediakan kecepatan kurang lebih 5 Mbps/titik lokasi. Kapasitas ini untuk tahap awal akan mencukupi untuk melayani akses internet yang dibutuhkan oleh 150 ribu titik layanan publik, yang tersebar di di 93.900 titik sekolah dan pesantren, 47.900 titik di pemda/kecamatan/desa, 3.900 titik kantor polisi/TNI di wilayah 3T, 3.700 titik puskesmas/rumah sakit, dan 600 titik layanan publik lainnya,” papar Anang Latif.

    “Dalam perencanaan, semua Stasiun Bumi akan selesai pada Maret 2023. Lalu pada 17 November 2023 Satelit Satria-1 sudah dapat digunakan secara komersial, ,” tutur Adi Rahman Adiwoso, Direktur PSN.

    Proyek SMF SATRIA merupakan proyek pembangunan sistem satelit untuk penyediaan akses internet pita lebar (broadband internet access)  melalui satelit untuk seluruh wilayah Indonesia.  Satelit ini dinamai satelit SATRIA dan diharapkan akan menjadi salah satu solusi bagi infrastruktur telekomunikasi Indonesia untuk mengatasi digital gap karena satelit lebih memungkinkan menjangkau seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke pelosok negeri.

    Proyek SMF SATRIA ini dikerjasamakan dalam skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dengan Kominfo bertindak selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui Badan Layanan Umum BAKTI Kominfo.

    Pabrikan Proyek KPBU SATRIA adalah Thales yang bermarkas di Prancis sedangkan peluncuran akan dilakukan dengan menggunakan roket Falcon 9-5500 yang diproduksi oleh Space X Amerika Serikat. Thales Alenia Space merupakan perusahaan pembuat satelit ternama yang ditunjuk oleh SNT sebagai kontraktor pembuat satelit untuk proyek SMF.

    Konsorsium PSN membentuk Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai Badan Usaha Penyelenggara (BUP) terkait proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi ini.

    Konsorsium PSN merupakan konsorsium perusahaan-perusahaan dalam negeri, di mana PSN sebagai salah anggota konsorsium adalah perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia yang telah memiliki pengalaman sebagai satelit operator untuk wilayah Indonesia dan Asia selama hampir 30 tahun. (Icha)

  • Merger Indosat Ooredoo dan Tri Kembali Ditunda Sampai September 2021!

    Merger Indosat Ooredoo dan Tri Kembali Ditunda Sampai September 2021!

    Telko.id – Merger Indosat Ooredoo dan Tri kembali tertunda. Berdasarkan pengumuman yang diberikan oleh Indosat Ooredoo, periode Memorandum of Understanding atau MOU dari kedua holding perusahaan tersebut yakni Ooredoo Group (“Ooredoo”) dan CK Hutchison Holdings Limited (“CK Hutchison”) sepakat diperpanjang hingga 23 September 2021.

    Kombinasi Indosat Ooredoo dan 3 Indonesia memang diharapkan dapat mempercepat proses transformasi digital di Indonesia dan menyatukan dua merek telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia untuk menciptakan perusahaan telekomunikasi digital baru yang berkelas dunia.

    “Perusahaan gabungan yang tercipta akan memiliki skala dan kemampuan finansial untuk mendorong inovasi dan mempercepat transformasi Indonesia menjadi masyarakat digital,” ungkap Steve Saerang, Senior Vice President Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo dalam keterangan tertulis kepada Telko.id, Senin (16/8).

    Proses merger Indosat dan Tri ini memang terlihat alot karena diawal CK Hutchison dan Ooredoo Group sebagai holding dari masing-masing operator tersebut mengumumkan tentang penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding itu sudah terjadi pada 28 Desember 2020. Saat itu, kedua entitas bisnis tersebut berniat untuk menggabungkan bisnis telekomunikasi Indonesia.

    Negosiasi kedua nya pun berlangsung dan membahas potensi transaksi untuk menggabungkan PT Hutchison 3 Indonesia, anak perusahaan CK Hutchison, dan PT Indosat TBK, anak perusahaan Ooredoo. CK Hutchison dan Ooredoo akan melanjutkan negosiasi secara eksklusif hingga 30 April 2021.

    Namun, pada waktu yang sudah dtentukan, hasil negosiasi pun belum muncul malah keduanya sepakat memperpanjang negosiasi selama dua bulan lagi dan berakhir 30 Juni 2021. 

    Perpanjangan negosiasi tersebut lantaran proses merger Indosat dan Tri ini masih menyelesaikan due diligence serta syarat-syarat dan ketentuan kesepakatan.

    Lewat dari waktu yang telah disepakati, kedua pihak kembali memperpanjang periode negosiasi hingga hari ini, 16 Agustus 2021.

    Saat itu, alasan perpanjangan negosiasi kontrak lantaran kedua pihak masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan seluruh dokumentasi kontrak. Akankah September mendatang sudah ada hasil final dari proses merger Indosat dan Tri yang cukup alot ini? Kita tunggu saja hasilnya nanti. (Icha)

  • SATRIA-1 sampai 3 Sudah Mengangkasa pun, 3T Tetaplah 3T, Lalu?

    SATRIA-1 sampai 3 Sudah Mengangkasa pun, 3T Tetaplah 3T, Lalu?

    Telko.id – SATRIA-1 sampai 3 Sudah Mengangkasa pun, 3T Tetaplah 3T, Lalu? Ya, pemerintah berencana bahwa SATRIA-1 atau Satelit Republik Indonesia -1 akan mulai beroperasi pada November 2023 mendatang.

    Saat ini masih dalam proses konstruksi. Sebenarnya, satelit milik pemerintah ini harus nya sudah mengangkasa beberapa waktu lalu. Sayang terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga harus bangun dari awal lagi.

    SATRIA atau Satelit Republik Indonesia ini jika sudah mengangkasa akan mampu memberikan layanan internet atau data dengan teknologi teknologi High Throuhput Satellite (HTS) di wilayah 3T atau Tertinggal, Terjauh dan Terluar.

    “Wilayah tersebut, tidak memungkinkan untuk dijangkau menggunakan kabel optic atau jaringan terestial lainnya, sehingga satelit menjadi jalan terakhir atau jalan satu-satunya agar ada pemerataan akses internet di Indonesia,” ungkap Kanaka Hidayat, Anggota Dewan Profesi dan Asosiasi MASTEL.

    Kanaka juga menambahkan bahwa memang, satelit merupakan teknologi konservatif yang memiliki standar dan aturan main khusus yang diatur secara internasional tapi hingga saat ini masih terus dibutuhkan, tidak ada jalan lain.

    SATRIA-1, rencananya akan dapat melayani 150.000 titik diseluruh wilayah 3T di Indonesia. Dengan rincian untuk sekolah atau pesantren sebanyak 93.900 titik, Pemda 47.900 titik, Fasilitas Kesehatan sebanyak 3.700 titik, Polsek 3.900 titik dan lainnya 600 titik. Angka tersebut merupakan hasil Hasil penelitian di tahun 2017.

    Kemampuan dari SATRIA-1 ini adalah 150 Gbps. Jadi setiap titik nantinya akan mendapat layanan internet minimal 1 Mbps setiap titik nya. Tentu jika dibandingkan dengan wilayah diluar 3T masih sangat jauh kesenjangannya.

    Itu sebabnya, pemerintah pun berencana untuk ‘menerbangkan’ SATRIA-2 dengan kemampuan 300 Gbps pada tahun 2025-2026 dan SATRIA-3 dengan kemampuan 500 Gbps yang baru bisa beroperasi pada tahun 2030.

    Untuk SATRIA-1 rencananya akan diluncurkan pertengahan tahun 2023 dengan kapasitas 150 Gbps dengan kecepatan internet 1 Mbps per titik lokasi, mengadopsi teknologi High Throuhput Satellite (HTS), slot orbit 146E dan orbit raising electric.

    “Saat ini SATRIA-1 masih dalam proses produksi di Perancis oleh perusahaan Tales Alemania Space dengan roket peluncur Space X Falcon 9-5500 produksi Amerika Serikat. Rencana peluncurannya pada November 2023 di Florida,“ ungkap ungkap Anang Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo menjelaskan.

    “Tapi 3T tetap lah 3T, akses internet nya belum bisa setara dengan wilayah lain karena dari kebutuhan akses internet nya juga setiap tahun nya akan meningkat terus. Denga nada 3 satelit ini masih belum bisa mencukupi. Itu sebabnya kita gencarkan juga pembangunan BTS broadband 4G dan Palapa Ring. Jadi Satelit ini melengkapi infrastruktur yang akan dibangun pemerintah,” tambah Anang.

    Anang juga menambahkan bahwa Satelit SATRIA-1 beroperasi 15 jam, kuota tiap bulan yang akan tersedia sekitar 30,3 juta GB. Sehingga kalau dibagi dengan 26,5 juta orang di titik layanan publik, masing-masing pengguna hanya akan mendapatkan 1,14 GB per bulan, dengan asumsi wilayah tersebut tidak terkover layanan terrestrial.

    Sebagai perbandingan, data Telkomsel pada 2019 menyebut, rata-rata pelanggan Telkomsel menghabiskan 5,2 GB kuota per bulan.

    “Pelanggan seluler mungkin pada 2023 akan menghabiskan 41-50 GB per orang per bulan. Sementara pada 2023, alokasi per pengguna per bulan di daerah 3T hanya 1,14 GB per bulan dengan satelit Satria-1. Kalau begini, daerah 3T akan tetap menjadi daerah 3T,” kata Anang, memberikan penjelasan.

    Melihat hal inilah, BAKTI merencanakan pembangunan satelit Satria 2 dan 3 dengan kapasitas di atas. Anang mengatakan Satria 2a dan satria 2b perlu ada untuk menghadirkan kapasitas transport 300 Gbps yang menyediakan kuota 2,29 GB per user per bulan.

    Sementara satelit Satria 3 dengan kapasitas transport data 500 Gbps akan menyediakan kuota 3,82 GB per pengguna per bulan. Jadi secara total, ketiga satelit hanya akan memberikan kuota 7,25 GB per pengguna per bulan, dengan asumsi wilayah tersebut belum tersentuh layanan terestrial.

    Meski masih akan ada kesenjangan, hal ini perlu dilakukan demi memberikan konektivitas digital yang lebih baik di wilayah 3T, selain sebelumnya BAKTI membangun Palapa Ring dan infrastruktur BTS 4G.

    Ketiga proyek ini saling melengkapi hingga nantinya akses internet dapat lebih merata di Indonesia. (Icha)

  • Layanan Net1 Indonesia Di Hentikan Sementara

    Layanan Net1 Indonesia Di Hentikan Sementara

    Telko.id – Layanan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) dengan nama layanan internet nya Net1 Indonesia, dihentikan sementara sejak tanggal 22 Juni 2021. Hal ini disampaikan dalam pernyataan tertulis operator ini ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. STI sendiri memberikan pengumuman pada situs resminya net1.co.id. Yang isinya:

    “STI akan memberikan kompensasi berupa refund/pengembalian dana atas paket pelanggan yang masih aktif sebagai bentuk komitmen kepada pelanggan,” ungkap Dedy Permadi, Juru Bicara Kementerian Kominfo.

    STI selama ini menggelar layanan jaringan bergerak seluler di pita frekuensi 450 MHz menggunakan merek “Net1”. “Sesuai dengan laporan STI kepada Kemenkominfo per 30 April 2021, STI memiliki pelanggan sebanyak 334.473 pelanggan. Layanan Net1 Indonesia oleh STI saat ini meliputi 28 Provinsi di Indonesia,” ujar Dedy menambahkan.

    Sehubungan dengan hal-hal di atas, Kemenkominfo menegaskan agar STI untuk mendahulukan dan memastikan hak-hak seluruh pelanggan tidak dilanggar serta melaksanakan kepatuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kementerian Kominfo akan melakukan evaluasi penghentian pemanfaatan Sumber Daya STI. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi terhadap pemberian Izin Spektrum Frekuensi Radio, penomoran, serta hak-hak lain dari sisi penyelenggaraan telekomunikasi.

    Secara khusus Kemenkominfo juga menegaskan agar STI segera melakukan pelunasan pembayaran tunggakan Biaya Hak Penggunaan Izin Penggunaan Frekuensi Radio (BHP IPFR) tahun 2019 dan 2020, yang tercatat per Juni 2021 berjumlah Rp442 Milyar yang terdiri atas hutang pokok dan denda.

    Net1 Indonesia sendiri berhasil mengantongi izin untuk menggelar jaringan 4G LTE di frekuensi 450MHz secara nasional setelah menjalani proses Uji Laik Operasi pada bulan September 2016.

    Sampai akhir pelayanan nya ini, Net1 Indonesia sebagai nama produk layanannya ini memiliki jangkauan sinyal 4G LTE 450MHz Indonesia dapat mencapai lebih dari 100 km. Operator ini memilih teknologi untuk menyesuaikan dengan fokus nyaNet1 yang akan membawa layanan 4G LTE ke daerah perdesaan dan sub urban.

    Dengan teknologi itu, Net1 Indonesia optimis akan dapat menyediakan akses jaringan 4G LTE 450MHz untuk 260 juta penduduk Indonesia yang tersebar di lebih dari 14.000 pulau. (Icha)

  • Backup Jaringan Sudah Dipersiapkan Sambut PON XX Papua

    Backup Jaringan Sudah Dipersiapkan Sambut PON XX Papua

    Telko.id – Backup jaringan sudah dipersiapkan sambut PON XX Papua. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan trafik saat event olahraga nasional tersebut yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021 mendatang.

    “Kami menyadari bahwa akan terjadi peningkatan trafik yang besar, sehingga nanti tentu pasti disiapkan dengan backup telekomunikasi di Papua, baik itu di tempat penyelenggaraan PON, tempat penginapan-penginapan atlet maupun nanti penyelenggara-penyelenggara kegiatan,” ujar Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika pada sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (24/06/2021).

    Persiapan backup telekomunikasi ini penting dilakukan baik sebelum, selama dan sesudah penyelenggaraan PON XX Papua berlangsung juga menetukan event olahraga nasional itu tidak terhambat akibat pandemi Covid-19.

    “Kita akan berikan backup, karena apa? PON ini juga sangat menentukan bahwa Indonesia tidak terhambat oleh Covid-19, kita tetap mampu melaksanakan itu. Papua dan PB PON harus sukses di dalam melaksanakan PON ini, karena ini menjadi tugas kita bersama,” jelasnya.

    Menurut Johnny, operator telekomunikasi seluler telah menyampaikan komitmen untuk memastikan infrastruktur yang dimiliki dapat menjamin kualitas dan didukung dengan backup layanan.

    “Termasuk infrastruktur yang dibangun oleh BAKTI Kominfo (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi), kita tentu akan memperhatikan last mile BTS-BTS-nya, mobile-mobile BTS dan akses internet, termasuk pemanfaatan satelit untuk mendukung telekomunikasi pada saat sebelum, selama dan sesudah PON di Papua, kalau itu kita sudah siapkan betul-betul,” tandasnya.

    Pemulihan Jaringan Kabel Laut

    Johnny juga menegaskan bahwa infrastruktur kabel laut di Utara Jayapura yang sebelumnya dikabarkan putus di kedalaman 4 ribu meter telah dilakukan pemulihan.

    Agar tidak menggangu penyelenggaraan PON XX Papua, Kementerian Kominfo bersama operator telekomunikasi seluler telah mengambil langkah cepat  untuk melakukan recovery.

    “Kita sudah membangun kabel bawah laut di kedalaman yang sama di rute baru, sehingga saat ini layanan telekomunikasi fiber optik data dari Indonesia Barat ke Papua, dan dari Papua ke belahan Indonesia Tengah dan Barat itu sudah kembali normal seperti sebelum terjadi putusnya kabel bawah laut itu,” jelasnya.

    Menkominfo menyambut baik keputusan pemerintah dalam melaksanakan PON XX dan Pekan Paralympic Nasional (Perparnas) XVI di Papua. Untuk turut memberikan dukungan penyelenggaraan kedua event nasional tersebut, Menkominfo melihat event internasional sebagai referensi bagi Indonesia. 

    “Saya menyambut dengan penuh kegembiraan dan antusias keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan PON XX dan Paralympic XVI di Papua. Saya juga memperhatikan betul bagaimana kesiapan Jepang untuk olimpiade dan saat ini EURO Cup yang sedang berlangsung di Eropa,” jelasnya.

    Meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19, Johnny menegaskan hal itu tidak menjadi penghambat bagi Indonesia.

    “Yang pasti bahwa di situasi pandemi Covid-19 ini, Covid-nya sendiri tidak boleh menjadi penghambat kita, kita harus buktikan bahwa Covid tidak akan bisa mencegah Indonesia dan PB PON Papua untuk melaksanakan kegiatan olahraga ini,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, kabel Laut Biak-Jayapura sempat putus. Hal itu terjadi pada 30 April 2021 lalu. Putusnya kabel laut tersebut berdampak pada total trafik dari normal sistem komunikasi di seluruh Papua sekitar 154 Gbps dari total traffic di Papua sebesar 464 Gbps, atau yang terdampak hanya sepertiga dari total traffic.

    Gangguang tersebut terjadi karena faktor utama nya adalah faktor alam. Tepatnya pada posisi 280 kilometer dari kota Biak dengan kedalaman 4.050 meter di bawah permukaan laut (Mdpl). Hal ini pun diakui oleh Johnny bahwa bukan yang pertama kali. Putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) diwilayah ini sudah terjadi lima kali.

    Kementerian Kominfo telah melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Telkom dalam upaya penanganan dan pemulihan jaringan di wilayah terdampak.

    “Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kapasitas backup yang tersedia seluruhnya sebesar 4,7 Gbps. Sekali lagi, yang terdampak 154 kapasitas backup seluruhnya 4,7 Gbps,” tandasnya.

    Adapun kapasitas 4,7 Gbps itu ditunjang dari pemanfaatan link satelit sebesar 2.662 Mbps, radio long haul Palapa Ring Timur 500 Mbps atau setengah Gbps, dan radio long haul Sarmi-Biak 1,6 Mbps atau 1,6 Gbps. Sedangkan untuk mengamankan kualitas link pada saat proses penyambungan, PT Telkom juga menyediakan backup link, khususnya untuk wilayah Manokwari dan Biak sebesar 40 Gbps melalui Palapa Ring Timur.

    Walau demikian, Telkom Indonesia sebetulnya telah menyiapkan rute-rute backup. Namun, akibat kondisi alam, permasalahan yang sama kembali terjadi. “Kalau dilihat gambar ini di peta, maka di wilayah itu sudah beberapa kali terjadi kabel terputus, disambung kembali putus lagi, disambung kembali putus lagi,” jelasnya.

    Bahkan, sebagai langkah mitigasi, PT Telkom telah menyiapkan rute di wilayah utara, yaitu dari Biak sampai sekitar Sorong sepanjang lebih dari 1.100 kilo meter kabel atau 1.141 km panjang kabel bawah laut. Rute itu telah dimulai pembangunannya sejak tahun 2020, dan diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2022.

    Jadi nanti di Papua ada 3 rute mencakup rute selatan, rute tengah dan rute utara. Sehingga ada transmisi data dari wilayah barat ke Papua dan dari Papua ke wilayah barat Indonesia. (Icha)

  • Dibalik Hingar Bingar Layanan 5G Indonesia, Kapan Optimal?

    Dibalik Hingar Bingar Layanan 5G Indonesia, Kapan Optimal?

    Telko.id – Layanan 5G baru bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Setidaknya yang bisa merasakan adalah para pelanggan Telkomsel. Itu pun hanya bagian kecil saja karena memang jaringan 5G yang digelar oleh operator ini juga belum luas.

    Lalu, disusul oleh Pelanggan Indosat Ooredoo. Soalnya, operator ini baru saja mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi atau SKLO untuk komersialisasi layanan 5G ini dan meresmikan layanan nya di 5 kota.

    Alokasi dari masing-masing operator pun masih sangat jauh dari optimal bagi layanan 5G ini. Pasalnya, untuk memberikan layanan 5G ini, setidak nya operator memiliki 100 Mhz difrekuensi yang digunakannya. Sedangkan saat ini, Telkomsel yang menggunakan frekuensi teknologi 5G ini menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk data plane dan pita frekuensi radio 1800 MHz untuk control plane.

    Operator ini sendiri memiliki frekuensi 2300 Mhz atau 2,3 GHz sebanyak 20 MHz dari hasil lelang beberapa waktu lalu sehingga secara totoal Telkomsel memiliki alokasi sebesar 50 MHz. Lalu untuk frekuensi 1800 Mhz, operator ini memiliki pita sebesar 22,5 MHz.

    Sedangkan indosat Ooredoo menggunakan pita frekuensi 1800 MHz atau 1,8 GHz dengan lebar pita 20 MHz dalam rentang 1837,5 MHz sampai 1857,5 MHz.

    Dengan penggunaan lebar pita yang tidak besar itu, layanan 5G belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

    Namun, masalah frekuensi ini, pemerintah memiliki solusi dengan membagi alokasi frekuensi untuk jaringan telekomunikasi seluler 5G ke dalam tiga lapisan (layer) telekomunikasi, yaitu Low BandMiddle Band, dan High Band.  Pembagian itu dilakukan untuk pemerataan dan efisiensi layanan.

    “Ketiga layer ini berada di frekuensi yang berbeda. Untuk pita bawah (Low Band), frekuensinya di bawah 1 Ghz, cocok untuk pemerataan coverage karena sangat efisien, jangkauan sangat luas dan untuk perkotaan sangat bermanfaat untuk interpenetration,” jelas Adis Alifiawan, Koordinator Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo dalam sebauh diskusi beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, pita frekuensi di bawah 1 Ghz juga bisa menjadi solusi apabila sinyal kurang bagus ketika masayarakat masuk ke suatu area publik atau gedung. Kemudian, pada layer kedua (Middle Band) berada diantara frekuensi 1 sampai 6 GHz. 

    Sedangkan di pita atas (High Band) berada di frekuensi 2,6 Ghz dan 2,8 Ghz. Adis menjelaskan, dibandingkan dua layer yang lain, pita atas frekuensi memiliki beberapa keunggulan seperti jaringan telekomunikasi 5G bisa lebih responsif latensinya 1 milimeter per second dengan pick data rate mencapai 20 Gbps.

    Dari semua operator yang ada di Indonesia, memang Telkomsel yang memiliki paling banyak spektrumnya dengan 155 MHz. Yang terdiri dari 30 Mhz pada frekuensi 990 MHz, 45 Mhz pada frekuensi 1,8 Ghz, 30 Mhz pada frekuensi 2,1 Ghz dan 30 Mhz ditambah lagi 20 Mhz hasil lelang terbaru pada frekuensi 2,3 GHz.

    Diikuti oleh Indosat yang memiliki total 95 MHz dengan rincian 25 MHz pada frekuensi 900 Mhz, 40 Mhz pada frekuensi 1,8 GHz dan 30 Mhz pada frekuensi 2,1 GHz.

    Sedangkan XL Axiata memiliki total spektrum 90MHz . Dengan rincian 15 MHz pada frekuensi 900 Mhz, 45 Mhz pada frekuensi 1,8 GHz dan 30 Mhz pada frekuensi 2,1 GHz.

    3 Indonesia hanya memiliki 50 Mhz, dengan rincian 20 MHz pada frekuensi 1,8 GHz dan 30 Mhz pada frekuensi 2,1 GHz. Selanjutnya Smartfren memiliki spectrum 62 MHz. Dengan rincian 22 MHz pada frekuensi 850 Mhz dan 30 Mhz ditambah 20 Mhz pada frekuensi 2,3 GHz. Dan yang paling sedikit memiliki spectrum adalah Net-1 yang hanya memiliki 15 Mhz pada 450 MHz.

    Dengan komposisi yang ada, Telkomsel saja belum bisa menyediakan 100 Mhz sebagai syarat agar layanan 5G optimal. Apalahi operator lain yang memiliki lebih sedikit spectrum nya.

    Belum lagi syarat utama untuk bisa menjalankan layanan 5G ini adalah fiber optic. Dari sekian banyak operator yang ada di Indonesia hanya Group Telkom melalui Indi Home yang notabene ‘satu keluarga’ dengan Telkomsel yang memiliki jaringan fiber optic terpanjang. Hingga 100 ribu km, sementara Moratel baru 30.000 km.

    Itu sebabnya, salah satu cara Smartfren untuk memperkuat kemampuannya untuk mempersiapkan layanan 5G adalah dengan membeli lebih dari 20% saham Moratel.

    Penataan frekuensi untuk 5G ini pun masih dalam proses. Apakah untuk refarming atau framing. Masih belum ada kejelasaan dari pemerintah. Setidaknya, pemerintah akan menyelesaikan frekuensi untuk 5G ini adalah 1 sampai dua tahun lagi.

    Yang saat ini masih kosong dan belum digunakan adalah pada frekuensi 2,8 GHz dan 2,9 Ghz. Namun, untuk lelang frekuensi ini pun masih belum ditentukan oleh pemerintah. Sayangnya, dengan semakin tinggi frekuensi maka penempatan BTS pun harus semakin pendek jarak nya. Hanya sekitar 200 m saja jarak nya. Tentu ini akan sangat tidak efektif jika ingin menerapkan layanan 5G seperti Automation car atau mobil tanpa pengemudi.

    Dan berapa lebar para operator ini akan mendapatkan frekuensi yang kosong itu. Kalau dibagi rata atau setiap operator kebagian, tentu lebar pita yang dibutuhkan untuk 5G pun tidak akan cukup.

    Nah, dengan kondisi yang ada, agar layanan 5G dapat optimal atau ideal di Indonesia, perlu ada nya kerjasama, kolaborasi, konsolidasi atau apa pun itu. Seperti yang sudah termaktub dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana para penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru.

    Lalu diperkuat lagi dengan ada nya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

    Sayang, para operator seluler masih ragu untuk melakukan kolaborasi. Pasalnya, dalam kerja sama yang dimaksud dalam peraturan yang ada masih belum terlalu jelas. Apakah kalau merger atau akuisisi frekuensi dijamin tidak perlu dikembalikan ke pemerintah, atau bagaimana?

    Maklum saja, operator sempat trauma, terutama XL yang beberapa waktu lalu berhasil mengakuisisi Axis yang berbuntut adanya kerugian besar. Pasalnya, tidak ada informasi sebelumnya jika operator itu harus mengembalikan 10 MHz di spektrum 2100 MHz kepada pemerintah, yang lalu menjualnya ke operator lain.

    Jadi, saat ini, walaupun aturan nya sudah ada, operator tetap saja masih belum berani untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama. Semoga, persoalan ini cepat ada kejelasan ke depannya sehingga layanan 5G bisa sempurna dirasakan oleh masyarakat Indonesia. (Icha)