Telko.id – Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026). Regulasi ini menjadi landasan baru untuk memperkuat tata kelola, integrasi, dan keamanan data pemerintah di Indonesia.
UU SDI terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Aturan tersebut mencakup standardisasi data, interoperabilitas antarsistem, pengendalian akses, hingga perlindungan dan keamanan data nasional.
Pengesahan UU SDI juga menjadi langkah lanjutan dari kebijakan Satu Data Indonesia yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dengan status undang-undang, payung hukum pengelolaan data pemerintah kini naik ke level yang lebih kuat dan mengikat.
Salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui UU SDI adalah fragmentasi data di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selama ini, perbedaan standar dan sistem dapat menyulitkan pertukaran serta pemanfaatan data untuk kebutuhan pemerintahan.
Melalui regulasi baru ini, pemerintah memperkuat tata kelola Satu Data Indonesia melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, dan siklus pengelolaan data. UU SDI juga mengatur standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, serta katalog data nasional. Komponen tersebut menjadi fondasi agar data dari berbagai instansi dapat saling terhubung dan digunakan dengan acuan yang konsisten.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, Kemkomdigi akan mendukung keterhubungan sistem data pemerintah melalui interoperabilitas dan penyediaan infrastruktur digital. Menurut Nezar, pelaksanaan Satu Data Indonesia melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Masing-masing memiliki peran dalam menjaga serta mengelola data sesuai kewenangannya, sementara orkestrasi penyelenggaraannya dipimpin Bappenas.
Baca Juga:
Keamanan dan Akses Data Diperketat
Selain integrasi, aspek keamanan menjadi salah satu materi penting dalam UU SDI. Regulasi ini mengatur standar keamanan data, pengendalian akses, audit keamanan, serta audit kedaulatan data.
UU SDI juga mengenal klasifikasi data terbuka, terbatas, dan tertutup. Artinya, integrasi data tidak berarti seluruh informasi pemerintah dapat diakses atau dipertukarkan secara bebas. Klasifikasi ini menjadi pembatas alami agar data strategis tetap terlindungi.
Dalam ketentuan yang disampaikan DPR, insiden keamanan data wajib dilaporkan paling lama 1 x 24 jam. Sementara itu, akses atau transfer Data Tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia wajib memperoleh persetujuan DPR RI.
Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga data strategis agar tetap berada dalam kendali tata kelola nasional. UU SDI juga memuat ketentuan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran sesuai aturan yang berlaku.
Aturan pelaporan insiden dalam hitungan jam menegaskan bahwa keamanan data nasional tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis semata. Ada konsekuensi hukum yang jelas bagi instansi yang lalai menjaga data yang dikelolanya.
Isu keamanan siber sendiri memang kian menjadi sorotan, sejalan dengan berbagai kasus yang mencuat belakangan ini, termasuk Penyadapan Ilegal yang menyoroti celah perlindungan komunikasi di Tanah Air.
Bentuk Lembaga Penyelenggara Satu Data
UU SDI turut menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pembagian kewenangan pengelolaan data juga diatur mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa atau kelurahan.
Kehadiran lembaga ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas instansi dan memastikan kebijakan Satu Data Indonesia berjalan lebih terarah. DPR menyebut pembentukan penyelenggara tersebut memiliki tenggat paling lama satu tahun. Dengan demikian, pekerjaan berikutnya bukan hanya membentuk kelembagaan, tetapi juga menyiapkan tata kelola dan infrastruktur yang dibutuhkan.
Bagi industri teknologi dan telekomunikasi, kebijakan ini mempertegas pentingnya infrastruktur digital, keamanan siber, serta interoperabilitas dalam mendukung transformasi digital nasional. Kebutuhan akan sistem yang andal sejalan dengan tuntutan industri yang selama ini mendorong perbaikan tata kelola, seperti terlihat dalam Reformasi Regulasi sektor telekomunikasi.
Kesiapan infrastruktur digital juga menjadi faktor penting. Tanpa sistem yang andal dan mekanisme pengawasan yang jelas, integrasi data berisiko hanya menjadi penyatuan administratif tanpa meningkatkan kualitas layanan publik. Pengalaman berbagai insiden keamanan, misalnya Kebocoran Data yang sempat mencuat, menjadi pengingat bahwa perlindungan data butuh mekanisme yang benar-benar berjalan.
Bagi masyarakat, manfaat yang diharapkan antara lain layanan pemerintah yang lebih akurat, proses administrasi yang lebih efisien, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Integrasi data yang rapi memungkinkan pemerintah memverifikasi penerima manfaat dengan lebih presisi, sehingga potensi tumpang tindih dan salah sasaran dapat ditekan.
Tahap selanjutnya adalah memastikan pembentukan lembaga, aturan pelaksana, dan kesiapan sistem berjalan sesuai mandat UU SDI. Dengan begitu, integrasi data tidak hanya mempercepat pertukaran informasi, tetapi juga memperkuat perlindungan dan kedaulatan data Indonesia. Pengalaman dari sektor lain, seperti langkah Cloud Protection Gratis yang menekankan pentingnya proteksi berlapis, menunjukkan bahwa keamanan harus dibangun sejak awal, bukan setelah insiden terjadi.
