Telko.id – Pembentukan Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia semakin dekat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar pembentukan lembaga tersebut telah memasuki tahap final, dan rancangan itu kini telah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk proses lebih lanjut.
Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, menyampaikan perkembangan tersebut pada Rabu, 4 November 2026. Menurutnya, penyelesaian regulasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan lembaga independen yang secara khusus mengawasi pelindungan data pribadi masyarakat Indonesia.
Meski sudah memasuki tahap akhir, pemerintah belum mengumumkan tanggal resmi pembentukan maupun mulai beroperasinya Badan PDP. Kepastian jadwal baru akan muncul setelah Perpres diteken dan tahapan penyiapan kelembagaan rampung.
Pembentukan Badan PDP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaga ini disiapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi, baik oleh instansi pemerintah maupun perusahaan yang memproses informasi masyarakat.
Kehadirannya diharapkan memperkuat pelaksanaan aturan turunan UU PDP, terutama dalam memastikan organisasi yang mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi mematuhi ketentuan yang berlaku.
Badan PDP nantinya memiliki peran penting dalam pengawasan kepatuhan, penegakan administratif, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh UU PDP. Artinya, pelindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada kewajiban yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga didukung lembaga yang memiliki tugas khusus untuk mengawasinya.
Sebelum Badan PDP resmi terbentuk, fungsi pengawasan terhadap pelindungan data pribadi masih dijalankan melalui mekanisme yang ada di Komdigi. Untuk memastikan proses tersebut tetap berjalan, kementerian telah menyiapkan satuan tugas khusus yang akan mendukung pengawasan selama masa transisi.
Satuan tugas ini disiapkan agar penanganan insiden yang melibatkan data pribadi masyarakat tidak terhambat ketika kewenangan pengawasan nantinya dialihkan kepada Badan PDP. Langkah tersebut penting mengingat berbagai layanan digital saat ini mengelola informasi pelanggan dalam jumlah besar, mulai dari nama, nomor telepon, alamat email, hingga riwayat transaksi.
Apabila terjadi insiden keamanan, proses pemeriksaan dan tindak lanjut tetap harus berjalan meskipun lembaga pengawas permanen belum beroperasi. Praktik di lapangan menunjukkan pengawasan tetap dibutuhkan, misalnya saat Komdigi memeriksa dugaan kebocoran data yang melibatkan puluhan juta akun pengguna layanan digital.
Baca Juga:
Perjalanan Regulasi Sejak 2022
Proses pembentukan Badan PDP sebenarnya telah berlangsung selama beberapa tahun. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, sebelumnya menjelaskan bahwa penyusunan rancangan Perpres dimulai pada akhir 2022 dan berlanjut hingga 2024.
Pada 4 Maret 2025, pemerintah memperoleh izin prakarsa Presiden untuk melanjutkan penyusunan regulasi tersebut. Selanjutnya, rancangan Perpres dibahas melalui Panitia Antarkementerian pada Maret hingga September 2025. Tahap harmonisasi kemudian berlangsung mulai Oktober 2025 dan berlanjut hingga Februari 2026.
Pemerintah menargetkan pembentukan Badan PDP dapat diselesaikan pada 2026. Perkembangan terbaru pada November menunjukkan rancangan regulasinya telah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Namun, penetapan Perpres bukan satu-satunya pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah regulasi disahkan, pemerintah masih perlu menyiapkan struktur organisasi, personel, anggaran, serta berbagai kebutuhan operasional lembaga. Penataan kelembagaan ini menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting, terlebih karena Komdigi sendiri tengah menata ulang struktur direktorat di lingkungan kementerian.
Salah satu prinsip penting dalam pembentukan Badan PDP adalah independensi. Komdigi sebelumnya menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak dirancang menjadi unit kerja biasa di bawah kementerian. Badan PDP disiapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban kepada Presiden.
Prinsip ini penting agar pengawasan pelindungan data pribadi dapat dilakukan terhadap berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan perusahaan digital. Namun, efektivitas independensi tersebut nantinya tetap bergantung pada pengaturan kewenangan, struktur organisasi, sumber daya, dan pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Dampak bagi Masyarakat dan Industri Digital
Bagi masyarakat, kehadiran Badan PDP diharapkan memberikan kepastian yang lebih baik ketika terjadi dugaan penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi. Selama ini, pengguna layanan digital sering menghadapi pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab ketika informasi pribadi mereka diakses tanpa izin.
Dengan adanya lembaga pengawas khusus, penanganan dugaan pelanggaran diharapkan memiliki mekanisme pengawasan yang lebih jelas. Bagi perusahaan digital, Badan PDP juga dapat memperkuat kepastian mengenai penerapan kewajiban pelindungan data pribadi.
Perusahaan yang mengelola data pelanggan perlu memastikan sistem keamanannya memadai, penggunaan data sesuai tujuan, dan hak pengguna tetap dihormati. Hal ini berlaku bagi berbagai sektor, termasuk operator telekomunikasi, perbankan digital, e-commerce, layanan transportasi online, hingga aplikasi yang digunakan masyarakat sehari-hari. Kesadaran akan pelindungan data pun mulai tumbuh di berbagai kalangan, sejalan dengan diskusi kebijakan yang digelar NeutraDC dan KBRI Singapura beberapa waktu lalu.
Meski pembentukan Badan PDP menjadi perkembangan penting, kehadiran lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan keamanan data di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengawasan berjalan efektif dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Lembaga tersebut perlu didukung tenaga ahli, kemampuan pemeriksaan, koordinasi dengan instansi terkait, serta mekanisme penanganan pengaduan yang mudah diakses. Transparansi juga menjadi faktor penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana dugaan pelanggaran diperiksa dan bagaimana hak mereka dapat dilindungi.
Bagi industri digital Indonesia, keberadaan lembaga pengawas yang kuat dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan berbasis teknologi. Karena itu, penyelesaian Perpres Badan PDP menjadi langkah awal yang penting. Namun, keberhasilan pelindungan data pribadi akan ditentukan oleh seberapa efektif lembaga tersebut menjalankan tugasnya setelah resmi terbentuk.
