Telko.id,Jakarta – Penandatanganan Peraturan Menteri (Permen) tentang regulasi IMEI akan dilakukan dalam waktu dekat. Setelah penandatanganan ini, pemerintah akan menggunakan Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (Sibina) dalam mengendalikan peredaran ponsel di tanah air.

Aplikasi Sibina digunakan sebelum dan sesudah aturan IMEI diterapkan. Ketika belum diterapkan Sibina akan menghimpun data IMEI Ponsel dari TPP Impor dan Produksi, Data Dump Operator Seluler, dan Stok Pedagang. Khusus untuk data IMEI Ponsel dari pedagang, Kominfo akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan.

{Baca juga: Kominfo: Regulasi IMEI Baru Aktif Tahun Depan}

“Kami akan konsultasikan dengan Kementerian Keuangan. Treatment-nya seperti apa,” kata Dirjen SDPPI Kominfo, Ismail di Kantor Kominfo Jakarta, Jumat (02/08/2019)

Sesudah aturan IMEI diterapkan, maka aplikasi yang dikembangkan Kemenperin ini akan mendata IMEI ponsel dari 4 unsur yakni, Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dan Produksi, Data Dump Operator Seluler, Ponsel yang dibeli di luar negeri dan Milik Warga Negara Asing (WNA), serta Ponsel yang Hilang ataupun Dicuri.

Nantinya keempat unsur tersebut bisa memasukan nomor IMEI ponsel ke Sibina untuk dimasukan dalam beberapa kategori. Misalnya kategori Black List, Exception List hingga White List 2, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Untuk yang masuk kategori Black List, nantinya akan menjadi acuan bagi operator untuk melakukan pemblokiran. Sedangan Exception List artinya ponsel tersebut masuk dalam kebutuhan khusus. Kebutuhan diplomat dan aparat  penegak hukum,” tambah Ismail.

{Baca juga: Kasus Ditutup, Menkominfo Batal Bertemu Kimi Hime}

Ismail juga memprediksi jika Regulasi IMEI baru akan aktif tahun depan karena harus ada beberapa perangkat yang perlu dipersiapkan usai peraturan tersebut ditandatangani. Nantinya acara penandatangan Peraturan Menteri (Permen) antara Kominfo, Kemenperin dan Kemendag yang dilakukan pada bulan agustus nanti.

“Kisaran 17 Agustus. Itu penandatanganan payung hukum. Momentum 17 Agustus kita buat sebagai momentum kebijakan, kebijakan itu dalam peraturan menteri yang ditandatangani oleh tiga menteri,” kata Ismail. [NM/IF]

Telko.id, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memprediksi jika Regulasi IMEI baru akan aktif tahun depan karena harus ada beberapa perangkat yang perlu dipersiapkan usai peraturan tersebut ditandatangani.

Hal tersebut dijabarkan oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail dalam diskusi bertajuk “Membedah Potensi Kerugian Konsumen, Industri, Negara akibat Ponsel Black Market dan Solusinya”  di Kantor Kominfo Jakarta, Jumat (02/08/2019).

Ismail menjelaskan jika tidak ada halangan acara penandatangan Peraturan Menteri (Permen) antara Kominfo, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dilakukan pada bulan Agustus ini.

{Baca juga: Kasus Ditutup, Menkominfo Batal Bertemu Kimi Hime}

“Kisaran 17 Agustus. Itu penandatanganan payung hukum. Momentum 17 Agustus kita buat sebagai momentum kebijakan. Kebijakan itu dalam peraturan menteri yang ditandatangani oleh tiga menteri,” kata Ismail.

Namun demikian, peraturan itu tidak lantas langsung diterapkan setelah penandatangan. Pasalnya, masih ada banyak hal (8) yang harus dipersiapkan.  Misalnya Penyiapan Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional (SIBINA), Penyiapan Database IMEI, Pelaksanaan Tes, Sinkronisasi Data  dengan Operator Seluler dan Sosialisasi.

“Jadi perlu ada sinkronisasi data yang solid dan sosialisasi kepada pengguna,” tambah Ismail.

{Baca juga: Akan Ketemu Kimi Hime, Rudiantara: Kita Lakukan Pembinaan}

Belum lagi perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Khusus, Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiga kementerian dan Pusat Layanan Konsumen. Ismail menilai jika persiapan itu butuh waktu sehingga dirinya memprediksi jika Permen mengenai IMEI bisa diberlakukan pada 17 Februari 2020.

“Untuk memenuhi 8 hal kami membutuhkan waktu 6 bulan sejak ditandatangani untuk live. Selama 6 bulan kita lakukan persiapan. Jika seluruhnya sudah siap kita akan live,” ujar Ismail.

Terakhir, Ismail mengatakan jika implementasi peraturan mengenai IMEI bisa saja lebih cepat atau sebaliknya. Tetapi Ismail optimis jika implementasi peraturan bisa dilaksanakan Februari tahun depan. “Kami optimis peraturan ini bisa terlaksana tepat waktu,”  tutupnya. [NM/IF]