Telko.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat fondasi pertumbuhan bisnisnya tidak hanya melalui inovasi, tetapi juga dengan memastikan tata kelola perusahaan yang solid.
Langkah ini diwujudkan melalui pembekalan kepada jajaran pimpinan perusahaan mengenai pemahaman regulasi terkini dan prinsip kepatuhan hukum.
Pada Jumat (26/6), Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk “Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making”.
Forum ini diikuti oleh para pemimpin dan fungsi strategis di lingkungan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai perkembangan regulasi serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan bisnis.
Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana menekankan pentingnya budaya kepatuhan yang adaptif di tengah percepatan transformasi digital. Menurutnya, setiap keputusan strategis harus mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, tanpa mengorbankan daya saing industri.
“Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola,” ujar Andy dalam sambutannya.
Ia melanjutkan, forum ini bertujuan membangun kesamaan perspektif di kalangan pengambil keputusan. Dengan demikian, setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang komprehensif.
Hal ini memungkinkan perusahaan bergerak lebih adaptif sekaligus menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.
Harmonisasi Regulasi dan Business Judgment Rule
Executive Session tersebut menghadirkan akademisi yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. Ia membawakan materi mengenai “Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru”.
Dalam sesi ini, dibahas berbagai isu strategis. Mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, hingga konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.
Implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis juga menjadi sorotan utama. Tak ketinggalan, pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan turut dibahas secara mendalam.
Pemahaman yang baik atas BJR menjadi krusial bagi para direksi dan komisaris. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan.
Dengan pemahaman ini, para pemimpin Telkom diharapkan dapat mengambil keputusan strategis dengan lebih percaya diri dan tetap dalam koridor hukum.
Baca Juga:
Strategi Menghadapi Restrukturisasi dan Kepailitan
Sesi berikutnya menghadirkan Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP). Sebagai praktisi dan anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ia menyampaikan materi mengenai “Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi.”
Diskusi ini mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi. Mulai dari menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hingga kepailitan. Penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi turut menjadi bahan diskusi yang mendalam.
Pembekalan ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika bisnis yang cepat berubah. Dengan pemahaman yang komprehensif, para pemimpin Telkom diharapkan mampu mengantisipasi dan mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dari setiap keputusan bisnis. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG).
Executive Session ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning. Tujuannya untuk memperkuat implementasi GCG serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif.
Pada akhirnya, kesiapan ini menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.
Langkah Telkom dalam memperkuat tata kelola ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapabilitas pengambil keputusan juga menjadi kunci dalam mendorong bisnis digital sebagai motor utama pertumbuhan perusahaan.
Dengan fondasi tata kelola yang kokoh dan pemahaman regulasi yang mendalam, Telkom optimis dapat terus melangkah maju.
Perusahaan siap menghadapi tantangan industri sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.
