Kategori: Operator

Sempat Terputus, Palapa Ring Barat Kini Sudah Beres!

Telko.id – Akses telekomunikasi Palapa Ring Barat di Jalur fiber optik Batam – Anambas, Natuna – Singkawang beberapa waktu lalu sempat terputus. Gangguan tersebut terjadi pada 2 hingga 3 Februari 2021 lalu. Kini sudah beres dan sudah dapat digunakan kembali.

Terputusnya jaringan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memanfaatkan segmen jaringan Natuna – Anambas membuat pertama kalinya akses telekomunikasi di Anambas mengalami gangguan. Hal tersebut terjadi akibat proyek galian yang dilakukan oleh pihak ketiga mengganggu kabel FO milik Palapa Ring Barat.

“Ini bukan merupakan pertama kali jaringan Palapa Ring Barat terputus sejak proyek ini diresmikan, namun peristiwa kali ini adalah yang pertama kali menyebabkan gangguan akses telekomunikasi di Kab. Kep Anambas dan Kab. Natuna,” ungkap Syarif Lumintarjo selaku Direktur Palapa Ring Barat.

Syarif menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar proses pemulihan dilaksanakan dengan secepatnya. Saat ini masyarakat telah berangsur-angsur mendapatkan akses komunikasi melalui akses dari jaringan lain yang menjadi solusi sementara.

Proyek Palapa Ring Paket Barat

“Saat ini, kabel optik yang terputus sedang dalam pengerjaan pemulihan secara intensif. Kami juga ingin menghimbauan kepada berbagai pihak yang ikut menggunakan infrastruktur Palapa Ring Barat untuk berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar area infrastruktur karena kesalahan sedikit saja bisa berdampak besar bagi masyarakat,” ujar Syarif menambahkan.

Merujuk gangguan akses telekomunikasi yang terjadi di Anambas, Japrizal selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, “Bersama Palapa Ring Barat, kami memantau pemulihan akses Komunikasi yang sedang berjalan. Namun sekarang kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif guna menghindarkan ini semua terjadi lagi di masa depan. Kami berharap masyarakat bisa terus mendapatkan akses internet layak bagi keberlangsungan sosial dan ekonomi sekitar.”

Japrizal menyesalkan kejadian tersebut. Pasalnya, tiga hari sejak Selasa tanggal 2 Februari 2021 pemerintah daerah dan masyarakat Kepulauan Anambas tidak mendapatkan jaringan akses telekomunikasi yang maksimal sehingga berdampak kepada seluruh sektor kehidupan. Padahal telekomunikasi ini sudah menjadi kebutuhan dasar di daerah perbatasan juga. , namun sekarang kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif guna menghindarkan ini semua terjadi lagi di masa depan. Kami berharap masyarakat bisa terus mendapatkan akses internet layak bagi keberlangsungan sosial dan ekonomi sekitar.”

Raja Darmika, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Natuna mengatakan, “Kami peduli dan memahami bahwa terputusnya akses komunikasi beberapa hari kemarin sangat meresahkan masyarakat. Saya mendapat banyak keluhan langsung dari masyarakat bahwa proses belajar online, jual beli online, dan banyak aktivitas lain menjadi terhambat. Kami telah berkoordinasi dengan segala pihak agar masalah ini dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa kembali.

Proyek Palapa Ring Barat yang telah berlangsung sejak 2017 dan menghasilkan jaringan 4G untuk wilayah paket Barat ini telah menerapkan jaringan sesuai dengan praktik industri yang baik, yaitu telah memiliki jaringan dua arah serta memiliki main back up pada jaringan. Namun, jaringan FO ini tidak didesain untuk menghadapi double-FO-cut sehingga gangguan pada wilayah Anambas dan Natuna dapat terjadi.

Sebagai informasi, Palapa Ring Barat ini menghadirkan jaringan backbone pada 5 kota layanan dan dengan 7 kota interkoneksi di bagian barat Indonesia. Ini juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional Palapa Ring pada 57 daerah 3T (Terluar-Terdepan-Tertinggal).

Melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang berkapasitas besar dan terpadu seperti itu , diharapkan dapat memberikan jaminan kualitas komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah.

Semua ini guna mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi di wilayah dan juga dapat menunjang iklim kompetisi yang lebih sehat di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi terutama untuk area 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Indonesia. (Icha)

Februari 11, 2021
Gempa Majene, Layanan Telkomunikasi terhambat Padam nya Listrik

Telko.id – Musibah gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada Jumat (15/1/2021) pagi, turut menyebabkan gangguan pada layanan telekomunikasi. Tiga operator yang memiliki jaringan di wilayah tersebut, Indosat Ooredoo, Telkomsel, dan XL Axiata ikut terdampak.

Saat ini semua tim teknis dari ketiga operator tersebut mengupayakan agar jaringan dapat beroperasi secara normal kembali secepat mungkin.

Menurut VP Head of Strategic Communications Management Indosat Ooredoo, Adrian Prasanto, sebagian jaringan Indosat Ooredoo di sekitar wilayah Tapalang-Majene terkena dampak. “Saat ini tim teknis Indosat tengah berupaya untuk mengembalikan jaringan untuk beroperasi secara normal sesegera mungkin,” ungkap nya.

Untuk jaringan Telkomsel, pengguna di daerah terdampak gempa dikatakan masih bisa menggunakan layanan seperti biasanya untuk keperluan internet, telepon, maupun SMS.

“Di Kabupaten Mamuju, layanan telekomunikasi Telkomsel masih berjalan namun ada penurunan kualitas layanan di sejumlah titik,” ungkap Muhammad Idham Kadir, General Manager Network Operation and Quality Management Sulawesi Telkomsel.

Hal ini juga dikarenakan terputusnya catuan daya listrik yang mendukung operasional BTS Telkomsel di wilayah tersebut. Sejauh ini, pihak Telkomsel telah mengantisipasi penurunan layanan tersebut, salah satunya dengan cara mengirim Mobile Backup Power (MBP) atau genset ke lokasi BTS yang membutuhkan pendukung catuan daya listrik.

Sedangkan Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengatakan jaringan seluler XL Axiata masih beroperasi, meski ada beberapa titik yang tidak dapat digunakan.

Hal itu lantaran adanya pemadaman listrik dari PLN, yang berimbas kepada 18 BTS di Kabupaten Majene, 12 BTS di Kabupaten Mamuju Utara, dan 39 BTS di Kabupaten Mamuju.

“Saat ini tim teknis XL Axiata juga telah berada di lapangan guna mengantisipasinya, dengan menyalakan genset dan mengecek semua infrastruktur jaringan yang ada di sana,” kata Tri melalui keterangan yang diterima Telko.id, Jumat (15/1/2021).

Selain itu, tim XL Axiata juga telah melakukan rekayasa jaringan agar layanan untuk pelanggan tetap bisa berjalan. Hal ini mengingat layanan telekomunikasi dan data sangat dibutuhkan, baik oleh warga korban, juga aparat penanggulangan bencana.

Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada Jumat (15/1/2021) dini hari. Gempa tersebut merupakan gempa susulan yang sebelumnya terjadi pada Kamis (14/1/2021) siang dengan magnitudo 5,9.

Berdasarkan informasi hingga Jumat (15/1/2021) tercatat 8 orang meninggal dunia dan 637 orang luka-luka akibat gempa. Selain itu terdapat 16.000 orang mengungsi. Kemudian, ada 10 titik pengungsian di antaranya Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang, Desa Limbua. (Icha)

Januari 15, 2021
Selama 2020, Ini 5 Hal Yang Sudah Dilakukan Kominfo

Telko.id – Kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) menyebutkan telah melaksanakan 5 fokus kegiatan sepanjang 2020 untuk akselerasi transformasi digital.

Menteri Kominfo merinci beberapa hasil kerja keras dan kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan sektor komunikasi dan informatika. “Yang telah dilakukan, tahun 2020 ini Kementerian Kominfo melaksanakan lima hal,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Virtual Implementasi Akselerasi Transformasi Digital di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Pertama, menurut Johnny, Kementerian Kominfo meneruskan pembangunan infrastruktur TIK, meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil digital dividen.

Menurut nya, upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa dan kelurahan.

“Seperti kita semua sudah kita ketahui yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2016,” jelasnya.

Johnny juga menambahkan, “proyek itu direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahun ke depan. “Atau pada akhir tahun 2022 kita harapkan selesai dan itu lebih cepat sepuluh tahun dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032 apabila dilakuan secara biasa-bisa saja,” tegasnya.

Johnny juga menyatakan Badan Layanan Umum Badan Aksesibiltas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membangun seluruhnya 9.113 BTS di desa dan kelurahan di daerah 3T.

“Sedangkan 3.435 sisanya berada di daerah non-3T dan menjadi wilayah kerja dan komitmen dari seluruh operator seluler,” ungkapnya.

Selain pembangunan BTS, Kementerian Kominfo juga telah membangun layanan akses internet di 4.400 titik layanan fasilitas publik.

Baca juga : Kominfo Akselerasi Akses Internet Di Puskemas dan Rumah Sakit

“Di mana 3.126 titik diantaranya merupakan lokasi fasilitas layanan kesehatan atau fasyankes,” tutur Johnny.

Kementerian Kominfo melakukan percepatan untuk menyelesaikan penyediaan konektivitas untuk mendukung kegiatan fasyankes pada tahun 2020, lebih cepat dari rencana awal penyelesaian di tahun 2027.

“Atau 7 tahun lebih awal, sehingga seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia sejumlah 3.013 termasuk di daerah 3T di akhir tahun ini telah memiliki akses internet,” tandas Johnny. (Icha)

Desember 30, 2020

Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Diperoleh Tiga Operator Ini

Telko.id – Pita frekuensi radio 2,3 GHz pada Rentang  2360 – 2390 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, baru saja selesai proses seleksinya oleh Kominfo. Dan operator yang mendapatkannya yakni Smart telecom, Telekomunikasi Selular dan Hutchinson 3 Indonesia.

Dengan berakhirnya masa sanggah seleksiPita frekuensi radio ini maka untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, bersama ini diinformasikan bahwa sampai dengan hari Rabu (16/12/2020) pukul 15.00, tidak ada sanggahan dari peserta Seleksi.

Selanjutnya tim seleksi melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Blok Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz pada rentang 2360 – 2390 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada hari Kamis (17/12/2020) dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

Hasil seleksi tersebut adalah urutan peringkat hasil seleksi yang pertama adalah Smart Telecom dengan hasil pemilihan bloknya adalah A. Lalu diikuti dengan Telekomunikasi Selular mendapatkan blok C dan Hutchinson 3 Indonesia mendapatkan blok B.

Secara detail adalah sebagai berikut:

Urutan Peringkat Hasil Seleksi	Nama Peserta Seleksi	Hasil Pemilihan Blok	Harga Penawaran
1	PT Smart Telecom	A	Rp144.867.000.000,00 (Seratus empat puluh empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
2	PT Telekomunikasi Selular	C	Rp144.867.000.000,00 (Seratus empat puluh empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
3	PT Hutchison 3 Indonesia	B	Rp144.867.000.000,00 (Seratus empat puluh empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah)

Sesuai penjelasan di dalam dokumen seleksi, bahwa Objek Seleksi pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang 2360 – 2390 MHz yang terdiri atas 3 (tiga) blok pita frekuensi radio rinciannya adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan penjelasan pada dokumen seleksi bahwa harga penawaran peserta Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Pada Rentang 2360 – 2390 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular adalah sesuai dengan harga dasar penawaran (Reserved Price) dalam hal hanya terdapat kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) peserta seleksi yang lulus evaluasi administrasi Seleksi Pengguna Pita Frekuensi 2,3 GHz.

Selanjutnya tim Seleksi akan menyampaikan hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 di atas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk pengusulan untuk mendapatkan penetapan resmi sebagai Pemenang Seleksi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (Icha)

Desember 18, 2020

Huawei RuralStar, Solusi Bangun Jaringan di Daerah 3T

Telko.id – Huawei RuralStar, baru saja diperkenalkan oleh Huawei Indonesia. Sebuah solusi untuk bangun jaringan di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) di Indonesia. Memang untuk membangun diwilayah Indonesia agar semua nya terkoneksi internet tidak mudah. Yang menjadi kendala terbesar adalah masalah geografis.

“Penerapan Huawei RuralStar ini bisa menjadi sebuah ‘keajaiban mobilitas’ bagi wilayah- wilayah yang selama ini belum tersentuh dengan konektivitas,” ujar Alex Xing, Chief Technology Officer Huawei Indonesia, pada sebuah diskusi panel, Selasa (15/12).

“Solusi Huawei RuralStar ini menghadirkan beragam inovasi, salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi surya yang hemat energi sebagai solusi ketika muncul permasalahan terutama bagi wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh energi listrik. Solusi cell-site yang dilengkapi dengan kapabilitas untuk mencukupi kebutuhan energi secara mandiri ini mampu menangkap energi cahaya dan panas yang dipancarkan oleh matahari, terlebih bagi negara-negara yang terletak di sekitar ekuator, guna menghadirkan konektivitas jaringan yang berkesinambungan,” imbuhnya.

Huawei RuralStar ini mendukung pengembangan jangkauan jaringan seluler nasional yang makin luas, dengan konsumsi daya yang makin rendah dibandingkan solusi cell- site standar yang ada saat ini.

Alex Xing, Chief Technology Officer Huawei Indonesia

Selain itu, konsumsi daya pada komponen base band dan unit radio yang terdapat pada situs pemancar seluler ini lebih rendah dibandingkan dengan pada BTS makro standar lainnya, karena suplai energinya berasal dari panel surya, alih-alih dari generator disel yang mahal. Dengan demikian, biaya energi dan emisi CO2 bisa ditekan sedemikian rupa.

Seperti kita ketahui, saat ini, ada lebih dari 83.218 desa dengan 6.790 di antaranya bahkan belum terjangkau oleh jaringan 2G, 6.212 desa belum terjangkau oleh jaringan 3G, sementara sebanyak 12.548 belum terjangkau oleh jaringan 4G.

Dan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan angka kesenjangan digital ini, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, yakni di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Guna mewujudkan pemerataan jangkauan konektivitas secara umum, pemerintah sendiri menargetkan komitmennya untuk menghadirkan konektivitas hingga di wilayah-wilayah yang belum terjangkau dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Dengan adanya kebutuhan untuk mewujudkan pemerataan konektivitas broadband untuk semua, serta menimbang kendala yang besar apabila menggelar jaringan kabel fiber, juga tingginya keterbatasan akibat adanya koneksi warisan pada akses fixed wireless.

Alex menuturkan, “Huawei RuralStar ini sangat cocok untuk dimanfaatkan di sekolah-sekolah, area-area publik, hingga bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.”

Pada intinya, penerapan solusi Huawei RuralStar akan mampu memangkas TCO sekaligus menghadirkan konektivitas dengan biaya murah bagi daerah-daerah terpencil.

Saat ini, proyek Huawei RuralStar telah berjalan secara komersial di lebih dari 110 jaringan di lebih dari 50 negara dan menjangkau setidaknya 50 juta penduduk dunia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dengan proses penggelaran lapangan yang simpel, instalasi yang mudah, desain hemat energi dan dilengkapi dengan teknologi baterai yang mutakhir. (Icha)

Desember 16, 2020
3 Langkah Antisipasi Kominfo Agar Proyek Satelit SATRIA-1 Jalan Normal

Telko.di – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan informatika tengah menyiapkan tiga langkah antisipasi untuk memastikan orbit satelit SATRIA-1 tetap bisa digunakan. Hal ini menanggapi ada nya berita yang beredar di masyarakat sehubungan dengan informasi yang dikeluarkan oleh https://www.spaceintelreport.com/.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melakukan klarifikasi nya. “Berita pada tanggal 16 November tahun 2020 dengan judul berita ITU Board Reject Indonesia’s Deadline Extension Request For Satria Broadband Satelite. Berita tersebut sebetulnya telah diralat, telah diperbaiki, dikoreksi menjadi ITU Wants More Information before standing deadline for Indonesia’s Satria Broadband Satelite,” tuturnya.

Ditambahkan oleh Johnny bahwa “Pandemi Covid-19 memengaruhi pengadaan dan produksi Satelit SATRIA-1. Sehingga mengalami pengunduran jadwal penempatan pada orbit.

“Ternyata, Covid-19 juga berdampak kepada proses pengadaan dan produksi Satelit SATRIA-1 Satu. Yang sedianya direncanakan untuk ditempatkan di orbit pada bulan Maret tahun 2023, kemudian mengalami pengunduran jadwal,” ungkapnya dalam Konferensi Pers mengenai Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Satelit Multifungsi SATRIA yang berlangsung secara virtual dari Jakarta beberapa waktu lalu.

Atas pengunduran jadwal itu, Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia mengusulkan dan meminta perpanjangan waktu penempatan satelit di orbit. “Selama 14 bulan yang kita perkirakan ya secepatnya atau paling cepat meletakkan satelit di orbit bisa dapat dilakukan pada Kuartal keempat tahun 2023,” jelasnya.

Tiga Langkah

Melalui konferensi pers virtual, Menteri Kominfo menegaskan kembali keyakninan bahwa Satelit SATRIA-1 akan tetap ditempatkan sesuai dengan orbit 146BT. “Dengan demikian, kita semua masih yakin bahwa Satelit Satria Satu akan ditempatkan di orbit sesuai tambahan waktu penempatan yang diminta oleh Indonesia,” ujarnya.

Meskipun demikian, selain meminta perpanjangan waktu, menurut Johnny, Indonesia juga telah mempersiapkan langkah alternatif agar orbit satelit 146BT tetap bisa digunakan Indonesia.

“Selain memohon perpanjangan waktu Indonesia juga mempersiapkan langkah-langkah alternatif untuk memastikan orbit satelit itu tetap bisa digunakan. Salah satu yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo adalah beberapa langkah alternatif,” ungkapnya.

Langkah alternatif pertama menurut Johnny, Indonesia telah memiliki back up filing satelit yang sudah didaftarkan di ITU sebagai cadangan. “Nusantara PE1-A, apabila filing satelit PSN-146E tidak dapat digunakan lagi. Mudah-mudahan hal ini tetap masih bisa kita gunakan karena itu biasa terjadi di dalam industri ini,” tegasnya.

Menurut Johhny, proses pendaftaran dan penyelesaian koordinasi sudah dijalankan sejak lama. “Sehingga masalah koordinasi yang krusial dengan negara-negara yang diwajibkan, banyak yang telah diselesaikan,” tandasnya.

Adapun langkah alternatif kedua yang disiapkan Kementerian Kominfo menurut Johnny, operator Satelit Indonesia dapat menyewa dan menempatkan Satelitte Floater dalam jangka waktu tertentu di slot orbit PSN 146-E untuk memenuhi kewajiban regulasi ITU. “Dengan demikian, filing PSN 146 E akan tepat tetap terjaga keberadaannya dan dapat digunakan oleh Satelit SATRIA-1,” tegasnya.

Menteri Kominfo menegaskan kembali tiga langkah yang disiapkan Indonesia untuk mengantisipasi pengunduran jadwal peluncuran akibat pandemi Covid-19. “Jadi, ada tiga langkah yang dilakukan oleh Indonesia, yang pertama sebagaimana biasanya melakukan usulan perpanjangan waktu penempatan satelit di orbit melalui argumentasi keadaan kahar atau force majeur dengan permohonan perpanjangan waktu 14 bulan, walaupun proses produksi kita bisa meletakkannya pada kuartal keempat tahun 2023,” jelasnya.

Adapun langkah kedua, menurut Johnny degan menyediakan back up filing satelit yang sudah disiapkan, “Dan yang ketiga menempatkan satelitte floater yang biasa juga digunakan di industri ini,” tambahnya.

Dengan tiga langkah itu, pengadaan dan penempatan Satelit SATRIA-1 dapat berlangsung baik. “Kepada masyarakat Indonesia, dapat saya sampaikan bahwa proses pengadaan dan penempatan Satelit SATRIA-1 berjalan seperti biasanya dan progresnya dari waktu ke waktu berkembang dengan baik,” tegasnya.

Satelit SATRIA-1 sangat strategis untuk Indonesia. Menurut Johnny Satelit Satria Satu dengan kapasitas 150 GB per second merupakan salah satu satelit terbesar di Asia yang digunakan melakukan percepatan digitalisasi di Indonesia.

“Untuk kepentingan Indonesia, satelit ini akan digunakan untuk pelayanan wi-fi di 150.000 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Termasuk 93.900 titik layanan pendidikan untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Dan sisanya untuk kepentingan pelayanan pemerintahan sampai di tingkat desa dan mendukung kegiatan Kamtibmas di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Di akhir konferensi pers virtual, Menteri Kominfo mengklarifikasi adanya berita berkaitan dengan penolakan oleh ITU terhadap usulan Indonesia untuk penempatan Satelit SATRIA-1 di orbit satelit 146E.

“Berita itu dikoreksi, juga dikoreksi langsung oleh https://www.spaceintelreport.com/ bahwa Indonesia akan menyampaikan informasi tambahan untuk mendukung usulan Indonesia perpanjangan waktu penempatan satelit selama 14 bulan. Dengan peta rencana peluncuran dan penempatan satelit di orbit pada quartal keempat tahun 2023 sebagaimana yang terlebih dahulu sudah kami sampaikan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Satelit Satria Satu ini akan diletakkan di orbit 146 BT. Yang telah mendapat izin penempatan satelit adalah PSN 146E. Satelit ini perusahaan pembuatnya adalah Thales Alenia Space (TAS) dan roket peluncurnya adalah SpaceX Falcon 95500 yang saat ini proses produksinya sedang berjalan. (Icha)

November 27, 2020
Sinyal 4G Merata Di Seluruh Desa dan Kelurahan Tahun 2022

Telko.id – Sinyal 4G merata di seluruh Desa dan Kelurahan tahun 2022. Ini Hasil pertemuan operator telekomunikasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Rabu (17/11/2020). Hal tersebut adalah untuk memperkecil disparitas infrastruktur antarwilayah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan.

“Perbaikan dalam rangka efisiensi pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagaimana amanat undang-undang yang baru, yang diatur di undang-undang omnibus atau Undang-Undang Cipta kerja itu perlu dibicarakan dan implementasikan dengan baik, secara bersama-sama antara regulator pemerintah dan operator seluler,” tegasnya dalam Konferensi Pers di Press Room Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

“Hari ini agenda pertemuan yang telah berlangsung sejak pagi membahas evaluasi perjalanan 10 tahun industri telekomunikasi. Pertemuan juga membahas pembangunan infrastruktur TIK (4G) oleh Kementerian Kominfo dan operator seluler di 12.548 desa dan kelurahan sampai dengan tahun 2022,” jelasnya.

Pembahasan dengan operator seluler menurutnya dibutuhkan agar penggelaran infrastruktur TIK bisa berlangsung efisien dan dapat dikerjakan bersama. “Yang memungkinkan efisiensi pergelaran infrastruktur TIK secara nasional. Ini tujuannya satu adalah untuk memperkecil disparitas infrastruktur antarwilayah dan pemanfaatan kecepatan internet yang lebih merata untuk seluruh wilayah tanah air,” tegasnya.

Berkaitan dengan penyelesaian penggelaran infrastruktur telekomunikasi agar tersedia sinyal 4G di 12.548 desa dan kelurahan, Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI Kominfo akan menyelesaikan pembangunan akses sinyal 4G di 9.113 desa dan kelurahan yang berada di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).

“Kami juga mendiskusikan bagaimana untuk menyelesaikan penggelaran agar tersedia sinyal 4G di 12.548 seluruh desa dan kelurahan. BAKTI Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 9.113 desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Mengenai akses yang dibangun BAKTI Kementerian Kominfo, Johnny menyatakan tahun 2020 dibangun akses telekomunikasi di 1.200 desa dan kelurahan. Tahun 2021 di 4.200 desa dan kelurahan. Dan tahun 2022 3.704 desa dan kelurahan.

“Sehingga seluruhnya 9.113 desa dan kelurahan itu bisa selesai dibangun pada tahun 2022 nanti. Atau dengan kata lain menghasilkan sinyal 4G di wilayah pada Tahun 2022,” jelasnya.

Pada saat bersamaan, pimpinan dan eksekutif operator seluler telah memberikan komitmen untuk menyelesaikan pembangunan di 3.435 desa dan kelurahan wilayah non-3T untuk menghadirkan sinyal 4G. “Dengan demikian kita bersama-sama harapkan Kominfo dan operator seluler akan menghadirkan sinyal 4G di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 nanti,” tegasnya.

Johnny juga menyebutkan bahwa pihaknya juga membahas rencana phased out jaringan 3G dan upgrade ke 4G. Target pembahasan agar sinyal 4G di Indonesia jadi lebih luas dengan kecepatan bandwith yang lebih memadai. “Kami juga membicarakan bersama-sama ya tadi rencana untuk upgrade 3G ke 4G yang nanti akan diatur lebih lanjut,” ungkapnya.

Kembangkan Industri Telekomunikasi

Dalam pertemuan tersebut, Johnny juga menyatakan, tentang evaluasi 10 tahun pemanfaatan lisensi layanan seluler di Indonesia. “Bulan ini adalah bulan terakhir dari 10 tahun perjalanan operator seluler di Indonesia. Tahap pertama lisensi yang diberikan berakhir tahun ini. Ada banyak hal-hal baik hal-hal positif yang dilakukan dan ada banyak juga evaluasi untuk perbaikan,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya dan Kementerian Kominfo mendiskusikan potensi pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Menurut Menteri Kominfo, pembahasan mempertimbangkan akselerasi transformasi digital sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

“Telekomunikasi menjadi tulang punggung pembangunan berbagai sektor di dunia termasuk di Indonesia. Dalam hal ini juga memperhatikan pengembangan teknologi teknologi-teknologi baru yang akan datang termasuk didalamnya pemanfaatan spectrum sharing untuk teknologi baru,” jelasnya.

Menurutnya hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

“Diantaranya adalah mengevaluasi bagaimana efisiensi untuk membangun TIK di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia negara yang wilayahnya sangat luas. Terdiri dari pulau, daratan dan laut. Ada 17 ribu pulau dengan tantangan topografi yang luar biasa jadi tantangan dalam pembangunan TIK,” jelasnya.

Johnny berharap perpanjangan lisensi 10 tahun kedua, khususnya dalam penggunaan pita frekuensi 800MHz, 900MHz, dan 1800 MHz akan mendorong operator telekomunikasi seluler lebih aktif dan progresif dalam membangun industri telekomunikasi nasional.

Destinasi Wisata Super Prioritas

Bersama operator layanan seluler, BAKTI Kementerian Kominfo mengambil bagian aktif dalam penyediaan infrastruktur dengan sinyal dan bandwith yang lebih memadai di lima destinasi wisata super prioritas, yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, Danau Toba, dan Borobudur.

“Termasuk Mandalika dan Labuan Bajo yang akan menggelar kegiatan kegiatan internasional, tahun depan MotoGP di Mandalika dan G-20 Summit tahun 2023 di Labuan Bajo,” ujar Johnny.

Menurutnya, operator seluler telah memberikan komitmen meningkatkan penggelaran infrastruktur TIK berupa BTS di destinasi wisata super prioritas tersebut. “Termasuk wilayah hinterland atau penunjang yang dikategorikan sebagai wilayah 3T akan terus dibangun dan diselesaikan oleh BAKTI Kominfo,” paparnya.

Selain itu, pada tahun 2020 ini seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia akan dilengkapi dengan layanan sinyal 4G. “Di kuartal keempat tahun 2020 ini, BAKTI Kominfo membangun sebanyak 3.126 sinyal 4G untuk mendukung fasilitas pelayanan kesehatan,” tambahnya. (Icha)

November 18, 2020
Kominfo Akselerasi Akses Internet Di Puskemas dan Rumah Sakit

Telko.id – Kominfo Akselerasi Akses Internet Di 2.192 Puskemas dan Rumah Sakit untuk untuk mendukung perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi di bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Menurut nya, upaya itu merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk percepatan penanganan Covid-19. Khususnya dalam tiga agenda utama yaitu optimalisasi telekomunikasi antar dan intra fasyankes, peningkatan kualitas arus data fasyankes, serta emanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital khususnya di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Layanan akses internet ini akan mencakup rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang belum memiliki akses internet atau yang sudah tersedia namun kualitasnya belum memadai,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual Akselerasi Penyediaan Akses Internet di Puskesmas dan Rumah Sakit di Indonesia dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Media Center KPCPEN Kantor Kementerian Kominfo, beberapa waktu lalu.

Mengutip data Kementerian Kesehatan, Menteri Johnny menunjukkan hingga 31 Desember 2019 terdapat 2.877 rumah sakit dan 10.134 puskesmas di Indonesia. Dari total 13.011 fasyankes tersebut, BLU (Badan Layanan Umum) BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kementerian Kominfo mengidentifikasi 3.126 fasyankes yang masih membutuhkan optimalisasi layanan internet.

“Dari 3.126 titik tersebut, di tahun 2019, BLU BAKTI Kominfo telah menyediakan akses internet di 226 titik fanyankes. Sedangkan pada tahun 2020 ini, melalui kerjasama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), BLU BAKTI Kominfo akan melakukan percepatan layanan akses internet di 2.192 fasyankes,” tutur Johnny.

Johnny juga menyatakan, akses internet untuk 708 fasyankes sisanya, akan diselesaikan pada kuartal I tahun 2021 mendatang. “Dengan demikian Kementerian Kominfo akan menuntaskan penyediaan akses internet di seluruh fasyankes pada kuartal I tahun 2021,” ungkapnya.

Dukung Program Kesehatan

Ketersediaan layanan internet di fasyankes diharapkan dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Baik penurunan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, mendukung program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dan peningkatan layanan kesehatan melalui telemedicine.

“Pemerintah berharap bahwa ketersediaan layanan internet dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Poin terakhir ini sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam Percepatan Transformasi Digital Nasional, sesuai dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo,” papar Johnny.

Untuk merealisasikan arahan Presiden tersebut, menurut Menteri Johnny, saat ini Kementerian Kominfo sedang menyusun Roadmap Indonesia Digital. “Dimana salah satu program yang termuat dalam roadmaptersebut adalah peningkatan akses layanan kesehatan,” tegasnya.

Beberapa inisiatif yang masuk dalam Roadmap Indonesia Digital khususnya sektor kesehatan hingga tahun 2024 antara lain Perluasan jangkauan infrastruktur digital dalam mendukung layanan kesehatan melalui telehealth/telemedicine,Penerapan registrasi kesehatan digital nasional, termasuk manajemen data dan health record, Pengembangan hub dan ekosistem teknologi medis,Penerapan analytics untuk manajemen penyakit (antara lain untuk meningkatkan akurasi diagnosa), Perluasan pelacakan kontak dan Implementasi digitalisasi untuk mendorong hidup yang lebih sehat.

Selain penyediaan akses internet, Pemerintah juga terus melakukan peningkatan literasi digital dan penyiapan talenta digital untuk mendukung pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan.

“Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan stakeholders terkait juga terus meningkatkan koordinasi dalam penyediaan aplikasi, platform, dan konten digital di sektor kesehatan,” jelasnya.

Optimasi Layanan Kesehatan

Johnny juga menegaskan penyediaan akses internet yang mendukung layanan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah menyediakan layanan yang lebih baik dan optimal.

“Dimulai dengan penyediaan akses internet yang merata, kami berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati akses dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan optimal,” ujarnya.

Harapannya dengan adanya dukungan teknologi baru dan talenta digital akan dapat mempercepat transformasi digital dan mendorong inovasi layanan kesehatan.

“Didukung dengan adopsi teknologi baru dan penyiapan talenta digital, kami juga memiliki visi bahwa transformasi digital dapat mendorong kreativitas dan inovasi baru di sektor kesehatan,” harapnya. (Icha)

Oktober 16, 2020
Palapa Ring Timur Kurang Peminat, Ini Alasannya!

Telko.id – Palapa Ring Timur adalah salah satu proyek nasional Palapa Ring atau Tol Langit yang sukses diresmikan oleh Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu. Sayang, ternyata banyak alasan sehingga operator kurang berminat memanfaatkannya. Akibatnya, masyarakat di wilayah Indonesia Timur pun belum banyak bisa merasakan akses internet cepat. Pilih kasih?

Bukan, ini bukan masalah pilih kasih. Tapi lebih semata-mata karena memang wilayah Indonesia Timur ini kurang dilirik oleh operator sebagai kepanjang-tanganan dari Palapa Ring Timur hanya merupakan sebuah back bone dan harus ada peran operator telekomunikasi untuk bisa sampai ke masyarakat. Ini yang membuat utilisasi nya rendah.

Lalu, apa alasannya operator enggan melirik wilayah Timur Indonesia? Ya, kebanyakan operator yang ada di Indonesia memiliki banyak pertimbangan sebelum masuk ke suatu area komersil baru, misalnya jumlah populasi penduduk, potensi pengguna data, potensi ekonomi daerah, skala ekonomi masyarakat, dan nilai strategis suatu wilayah. Hal ini menimbulkan salah persepsi dan pertanyaan di masyarakat, mengapa kehadiran Palapa Ring Timur belum juga memberikan akses internet yang layak bagi masyarakat. Walau begitu, dari sisi yang lebih optimis, proses negosiasi dan integrasi dengan beberapa operator sedang berjalan saat ini.

Kedua, adanya kesenjangan jumlah penduduk yang cukup tinggi antar wilayah yang dilewati serat optik Palapa Ring Timur ini. Wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit sehingga normal memiliki utilisasi rendah karena memang tidak banyak yang menggunakan internet. Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah di Papua yang ramai penduduk yang masuk kepada Proyek 16 (Jayapura, Elelim, Wamena, Kenyam, Sumohai, Dekai, Oksibil, dan Waropoko), utilisasi telah mencapai 100%.

Kompleksitas dalam pemeliharaan infrastruktur Palapa Ring Timur ini tidak lepas dari beberapa aspek seperti geografis, keadaan alam, faktor cuaca, bencana alam, hingga vandalism (sampai dengan ancaman jiwa) menjadi tantangan tersendiri, tetapi hal itu semua tidak menjadi halangan dan kendala bagi team Maintenance PT. Palapa Timur Telematika untuk selalu menjaga stabilitas dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Palapa Ring Timur ini. Belum lagi banyak menara yang dibangun berada di lokasi dengan ketinggian 3000 meter yang pastinya membutuhan effort yang lebih besar dalam proses pemeliharaannya.

“Saat ini pengoperasian dan pengelolaan jaringan telekomunikasi serat optik Palapa Ring Timur masih terus dilakukan oleh PT Palapa Timur Telematika melalui segala tantangan dan keterbatasan, namun tetap optimis adanya peningkatan utilisasi yang signifikan. Sudah menjadi tanggung jawab kami agar infrastruktur jaringan dapat berjalan dengan optimal namun efisien. Kami menjalin kerjasama dengan operator terpilih untuk dapat memberikan layanan dan solusi akses Internet bagi masyarakat wilayah timur pada umumnya” ujar Radiws Darwan, VP Field Operation Palapa Timur Telematika optimis.

Sebagai informasi, penggelaran Palapa Ring terbagi menjadi tiga paket tahap yakni Palapa Ring Barat meliputi wilayah Riau dan kepulauan Riau (sampai dengan Natuna) yang rampung digelar pada Maret 2018. Palapa Ring Tengah mencakup wilayah Kalimantan. Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai kepulauan Sangihe-Talaud) selesai digelar pada Desember 2018.

Terakhir Palapa Ring Timur yang menjangkau wilayah NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua yang saat ini telah selesai juga konstruksinya dan sudah diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara tanggal 14 Oktober 2019.

Palapa Ring Timur merupakan proyek paling besar dari antara 2 proyek lainnya dengan total panjang kabel serat optik darat (inland) 2.453 KM dan kabel serat optik laut (submarine) membentang sejauh 4.42 6 KM.

Selain itu Palapa Ring Timur juga dilengkapi dengan konstruksi 52 menara tower microwave dan 49 unit HOP agar dapat menjangkau 35 kabupaten/kota yang melalui 4 provinsi. Pada tol langit paket timur ini terdapat 9 proyek yang sedang berjalan, yaitu proyek 9 sampai proyek 17. Hingga September 2020 total utilisasi dari ke 9 proyek ini telah mencapai 14% untuk utilisasi Fiber Optic dan 45% untuk utilisasi microwave. (Icha)

September 21, 2020
Lika-liku Dibalik Proyek Satelit Satria Yang Bakal Meluncur 2023

Telko.id – Proyek satelit SATRIA akhir nya ada ‘pergerakan’ nya lagi. Setelah financial closing pengadaan dan peluncuran yang seharusnya selesai pada 2019, sehingga perakitan dapat dilakukan pada akhir Desember 2019 yang lalu sempat terhenti karena ada pandemic covid-19.

Maklum saja, sebaran virus tersebut bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia, sehingga banyak penundaan penyelesaian proyek, terganggunya supply chain, perlambatan pengoperasian fasilitas untuk pabrikasi, serta terbatasnya ketersediaan tenaga kerja satelit sejak Maret 2020.

Nah, dengan adanya penandatanganan Preparatory Work Agreement (PWA) Proyek Satelit Mutifungsi Republik Indonesia (SATRIA) beberapa hari lalu, ini sebagai penanda juga bahwa proyek Satelit Staria ini akan kembali bergulir

Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan optimisme nya dengan adanya tahapan PWA ini akan dapat mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia. “Sebagai bagian dari optimisme dan keyakinan kita untuk segera pulih dari potensi kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19,” tegasnya dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kerja Sama Dimulainya Konstruksi Satelit Multifungsi SATRIA, dari Jakarta, Kamis (03/09/2020).

Tahapan PWA tersebut juga menandai kesepakatan antara konsorsium PSN dan TAS untuk memulai pekerjaan manufacturing Proyek satelit SATRIA antara PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai bagian dari konsorsium Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan perancang dan pabrikan asal Perancis Thales Alenia Space (TAS).

Dalam tahapan itu terdapat dua kegiatan pokok. Pertama, melakukan tinjauan kebutuhan muatan sistem satelit yang merupakan penyesuaian desain satelit dengan permintaan pengguna. Dan kedua, melakukan tinjauan status kualifikasi komponen yang merupakan tinjauan kualifikasi komponen-komponen satelit yang dipersyaratkan.

“Preparatory Work Agreement ini sekaligus memastikan bahwa pembuatan satelit dapat dilaksanakan tepat waktu pada saat kontrak, sekaligus menandai bahwa perjanjian pembiayaan akan mulai efektif berjalan,” jelas Menteri Kominfo.

Selama masa pandemi, sektor komunikasi dan informasi mengalami pertumbuhan hingga 10,88 persen. Sektor itu menjadi satu-satunya sektor yang bertumbuh positif hingga di atas 10 persen dibanding sektor lain. Johnny menyatakan Proyek satelit SATRIA menandai peluang investasi di masa yang akan datang yang lebih besar.

Oleh karena itu, keberlanjutan Proyek satelit SATRIA menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital. Menurut Menteri Kominfo momentum itu akan menandai layanan publik yang prima.

Untuk Apa Indonesia Punya Satelit Satria?

Negara Indonesia yang memiliki 17.491 pulau. Data tersebut dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Kemenkomarves). Tentu untuk saling terhubung akan sulit sekali jika tidak menggunakan satelit. Itu sebabnya, pemerintah cukup ‘ngotot’ untuk punya satelit. Tidak tanggug-tanggung, satelit yang bakal diluncurkan pada 2023 itu merupakan satelit dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan kapasitas 150 Gbps.

Kebutuhan Indonesia sendiri cukup besar. “Sampai dengan tahun 2030, kebutuhan kapasitas satelit Indonesia diproyeksikan mencapai 900 Gbps atau 0,9 Tbps. Kita juga masih masih membutuhkan pembangunan ground segment untuk melengkapi pembangunan space segment yang sedang kita bangun,” ungkap Johnny.

Sebagai perbandingan, kapasitas yang dimiliki satelit Satria ini sekitar tiga kali lipat dari sembilan satelit yang saat ini dimanfaatkan di Indonesia.

Saat ini Indonesia memanfaatkan lima satelit nasional dengan kapasitas sekitar 30 Gbps dan 4 satelit asing yang memiliki kapasitas 20 Gbps. Ia menjelaskan bahwa proyek satelit ini nantinya akan mampu menghadirkan akses wifi gratis di 150.000 titik layanan publik di seluruh Tanah Air, di mana setiap titik layanan akan tersedia kapasitas sebesar 1 Mbps.

Ratusan ribu titik itu meliputi 93.900 titik sekolah/pesantren, 47.900 titik kantor desa/kelurahan/kantor pemerintahan daerah, 3.700 titik fasilitas kesehatan dan 4.500 titik layanan publik lainnya.

Siapa Dibalik Proyek Satelit Satria ini?

Proyek satelit SATRIA dikerjakan dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kementerian Kominfo bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Baca juga : Konsorsium PSN Menang Lelang Satelit Multifungsi Satria

Pabrikan Proyek KPBU SATRIA adalah Thales Alenia Space (TAS) yang bermarkas di Perancis. Sedangkan peluncuran akan dilakukan dengan menggunakan roket Falcon 9-5500 yang diproduksi oleh Space-X, perusahaan asal Amerika Serikat. TAS merupakan perusahaan pembuat satelit ternama yang ditunjuk oleh SNT sebagai kontraktor pembuat satelit untuk proyek SMF SATRIA.

Mengenai skema pendanaan proyek, Johnny menjelaskan hal itu tertuang dalam sindikasi pembiayaan yang didukung dengan tersedianya equity portion.

Menurut Johnny, Capital expenditure untuk space segment proyek ini bernilai sekitar 550 juta dollar. 20% nilai tersebut akan dibiayai dengan equity oleh satellite project sponsor. Sedangkan sisanya didanai melalui sindikasi pembiayaan internasional. (Icha)

September 7, 2020