spot_img
Latest Phone

Asyik, Samsung Galaxy Watch8 Kini Dukung NFC Pay myBCA

Telko.id – Samsung resmi menghadirkan fitur NFC Pay di...

Garmin Kampanye Women of Endurance: Ibu Rumah Tangga Bisa Setara HIIT

Telko.id - Aktivitas sehari-hari seorang ibu rumah tangga ternyata...

Garmin Hybrid Lab: Ubah Data Biometrik Jadi Strategi Juara Hybrid Race

Telko.id - Garmin Indonesia meluncurkan Garmin Hybrid Lab, sebuah...

5 Tips Seru Abadikan Ramadan & Idulfitri dengan Meta AI

Telko.id - Meta AI menghadirkan lima tips praktis bagi...

Garmin Luncurkan Pokémon Sleep Watch Face, Ini Manfaatnya!

Telko.id - Garmin Indonesia memperingati World Sleep Day dan...

ARTIKEL TERKAIT

Vietnam Larang Perusahaan Beriklan di YouTube, Ada Apa?

Telko.id, Jakarta – Pemerintah membuat kebijakan tegas terkait pemasangan iklan YouTube untuk perusahaan. Otoritas setempat meminta kepada semua perusahaan untuk tidak beriklan di video YouTube yang bermuatan propaganda anti-negara.

Menurut laporan Reuters, dikutip Telko.id, Kamis (13/06/2019), Partai Komunis yang berkuasa mempertahankan sensor media secara ketat di Vietnam. Mereka sama sekali tidak mau berkompromi dengan segala hal terkait perbedaan pendapat.

“Google sangat longgar dalam mengatur konten. Akibatnya, para pengguna masih bisa membeli iklan secara langsung dari YouTube dan Google tanpa keterlibatan agen iklan lokal,” tulis Vietnam News Agency (VNA).

{Baca juga: Sah! Iklan di WhatsApp Bakal Hadir Tahun Depan}

Menurut VNA, kementerian Vietnam membuat daftar perusahaan asing yang mengiklankan di video berkonten ilegal dan berbahaya, termasuk Samsung Electronics, Huawei Technologies, Yamaha Motors, dan Grab.

Kementerian Informasi Vietnam menemukan sekitar 55.000 video di YouTube yang mengandung konten berbahaya. Konten tersebut melanggar undang-undang Vietnam. Dari jumlah itu, sebanyak 8.000 video telah dihapus atas permintaan pemerintah Vietnam.

{Baca juga: Bocah Ini Ngamuk Karena Susah Sinyal di Kampung Halaman}

“Dalam waktu dekat, pemerintah akan meminta YouTube untuk mengidentifikasi kanal-kanal Vietnam. Pemerintah hanya akan mengesahkan kanal-kanal yang dipertimbangkan untuk iklan yang bersedia membagi keuntungan alias menghasilkan pendapatan,” tulis VNA.

Undang-undang keamanan siber di Vietnam  berlaku mulai awal tahun ini. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan memiliki kantor serta menyimpan data di Vietnam. Namun, perusahaan teknologi dan kelompok sayap kanan menolak undang-undang itu. (SN/FHP)

Sumber: Reuters

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

ARTIKEL TERBARU