Telko.id – Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru mengenai pembangunan pusat data atau data center di Indonesia.
Melalui rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dan Pusat Data, pemerintah mengusulkan pengelompokan fasilitas pusat data berdasarkan kapasitas beban teknologi informasi atau IT Load.
Dokumen sementara rancangan Perpres tersebut beredar di kalangan pelaku industri dan pemerhati tata kelola internet pada Rabu (18/11/2026). Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) membenarkan dokumen tersebut kepada Kompas.
Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), I Wayan Toni Supriyanto, menyatakan akan memeriksa dokumen yang beredar.
Rancangan tersebut membagi pusat data menjadi tiga kelas, yakni Kelas A dengan kapasitas minimal 3 megawatt (MW), Kelas B dengan kapasitas 50 kilowatt (kW) hingga kurang dari 3 MW, serta Kelas C dengan kapasitas di bawah 50 kW.
Ketentuan ini masih berstatus rancangan dan belum menjadi kewajiban hukum yang berlaku bagi penyelenggara pusat data di Indonesia.
Tiga Kelas Data Center dalam Rancangan Perpres
Pengelompokan pusat data dalam rancangan Perpres menggunakan kapasitas IT Load sebagai dasar klasifikasi. IT Load merupakan daya listrik yang digunakan oleh perangkat teknologi informasi, seperti server, sistem penyimpanan, dan perangkat jaringan. Angka ini berbeda dengan total kebutuhan listrik fasilitas yang juga mencakup pendingin, pencahayaan, dan sistem pendukung lainnya.
Berikut pembagian kelas pusat data yang tercantum dalam rancangan tersebut:
- Kelas A: kapasitas minimal 3 MW
- Kelas B: 50 kW hingga kurang dari 3 MW
- Kelas C: di bawah 50 kW
Selain kapasitas, rancangan aturan juga mengatur lokasi pembangunan berdasarkan kelasnya. Pusat data dengan IT Load minimal 3 MW yang dibangun setelah Perpres diterbitkan diarahkan untuk berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan industri. Ketentuan ini menyasar fasilitas berskala besar yang membutuhkan pasokan listrik, air, dan konektivitas dalam kapasitas tinggi.
Fasilitas dengan kapasitas 50 kW hingga kurang dari 3 MW dapat dibangun di KEK, kawasan industri, maupun bangunan gedung di luar area permukiman dan di luar kedua kawasan tersebut.
Sementara pusat data dengan kapasitas di bawah 50 kW memiliki cakupan lokasi paling luas, yakni dapat dibangun di KEK, kawasan industri, bangunan gedung di luar kawasan permukiman, maupun area permukiman.
Selain ketentuan lokasi, rancangan Perpres juga memuat pengaturan efisiensi penggunaan energi dan air berdasarkan kelas serta kategori lokasi pusat data. Kebijakan ini menyusul dinamika pembangunan infrastruktur digital yang turut menjadi sorotan publik, termasuk soal Data Center AI yang sempat menuai penolakan warga.
IDPRO Minta Batas Kapasitas 3 MW Dikaji
Rencana klasifikasi pusat data tersebut mendapat perhatian dari pelaku industri. IDPRO pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah membangun tata kelola pusat data yang lebih terukur. Namun, asosiasi meminta pemerintah mengkaji kembali ambang batas 3 MW yang digunakan untuk menentukan pusat data Kelas A.
Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma menilai karakteristik pusat data sangat beragam. Fasilitas enterprise, colocation, hyperscale, hingga pusat komputasi AI memiliki kebutuhan infrastruktur dan pola operasional yang berbeda. Karena itu, kapasitas IT Load sebaiknya menjadi salah satu instrumen perencanaan dan pengawasan, bukan secara otomatis menjadi dasar pembatasan lokasi maupun model bisnis.
IDPRO juga meminta pemerintah memperjelas dasar pengukuran kapasitas. Pemerintah perlu menentukan apakah klasifikasi menggunakan kapasitas desain, kapasitas terpasang, atau beban operasional aktual. Kejelasan tersebut penting agar pengembang pusat data memiliki kepastian dalam merencanakan investasi dan menentukan lokasi pembangunan.
Menurut IDPRO, KEK dan kawasan industri memang dapat menjadi lokasi prioritas pengembangan infrastruktur digital. Namun, penetapan kawasan tersebut sebaiknya didukung kesiapan pasokan listrik, air, konektivitas fiber optik, lahan, serta kemudahan perizinan.
Dengan begitu, kawasan industri dan KEK dapat menjadi pusat pertumbuhan data center tanpa menutup peluang pembangunan fasilitas di lokasi lain yang secara teknis dan komersial layak.
Sejumlah langkah pengembangan pusat data di Tanah Air juga telah berjalan di level industri, salah satunya lewat penguatan ekosistem melalui BDx Indonesia yang menyasar fasilitas kelas dunia.
Aturan Data Center Berkaitan dengan Efisiensi Energi
Selain lokasi pembangunan, rancangan Perpres juga menyoroti efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini menjadi perhatian karena pusat data membutuhkan pasokan listrik dan air dalam jumlah besar untuk menjaga operasional server serta sistem pendingin. Dalam rancangan tersebut, terdapat sejumlah indikator yang digunakan untuk menilai efisiensi pusat data.
- Power Usage Effectiveness (PUE): mengukur efisiensi penggunaan energi listrik pusat data. Semakin mendekati angka 1, semakin efisien penggunaan energinya.
- Water Usage Effectiveness (WUE): mengukur efisiensi penggunaan air dalam operasional pusat data.
- Carbon Usage Effectiveness (CUE): mengukur intensitas emisi karbon yang berkaitan dengan penggunaan energi pusat data.
Rancangan tersebut juga membedakan batas efisiensi berdasarkan kelas fasilitas dan lokasi pembangunannya. IDPRO mendukung pengembangan green data center, tetapi mengingatkan bahwa indikator efisiensi perlu mempertimbangkan kondisi teknis setiap fasilitas. Sebagai contoh, teknologi pendingin, iklim, tingkat pemanfaatan kapasitas server, dan karakteristik beban komputasi dapat memengaruhi penggunaan listrik maupun air.
Karena itu, asosiasi meminta pemerintah menggunakan standar pengukuran yang jelas, kajian teknis, serta tahapan implementasi yang realistis. Pengaturan yang terlalu kaku dikhawatirkan justru menambah beban investasi dan mengurangi daya saing pusat data Indonesia.
Investasi AI Membutuhkan Kepastian Infrastruktur
Rencana pengaturan pusat data muncul ketika kebutuhan komputasi untuk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) terus meningkat. Pusat data AI membutuhkan infrastruktur yang berbeda dari fasilitas konvensional. Penggunaan GPU dalam jumlah besar, sistem pendingin khusus, serta kebutuhan daya yang tinggi membuat pengembang harus mempertimbangkan lokasi secara lebih cermat.
Selain listrik dan air, ketersediaan jaringan fiber optik, konektivitas antarpusat data, serta jalur komunikasi cadangan juga menjadi faktor penting. Komdigi sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan peta jalan pengembangan infrastruktur pusat data, termasuk pemerataan investasi ke Indonesia bagian timur.
Pemerintah menilai pembangunan pusat data tidak dapat hanya mengandalkan investasi fisik. Kesiapan energi, konektivitas nasional dan internasional, ketersediaan lahan, serta mitigasi risiko bencana perlu direncanakan secara terpadu. Kepastian regulasi juga menjadi pertimbangan bagi investor yang ingin membangun fasilitas hyperscale maupun pusat komputasi AI di Indonesia.
Bagi industri, aturan yang jelas dapat membantu menentukan lokasi dan standar operasional. Namun, ketentuan tersebut perlu tetap fleksibel agar mampu mengikuti perkembangan teknologi cloud dan AI. Dinamika konsolidasi aset pusat data di dalam negeri juga terus bergerak, seperti langkah BDx Indonesia dalam menghadirkan fasilitas berskala besar.
Rancangan Perpres tentang SKKL dan pusat data berpotensi menjadi landasan penting bagi pengembangan infrastruktur digital Indonesia. Pengaturan kapasitas, lokasi, serta efisiensi energi dapat membantu pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur dan mendorong pembangunan pusat data yang lebih berkelanjutan.
Namun, pemerintah juga perlu memastikan ketentuan tersebut tidak menciptakan hambatan baru bagi investasi. Ketersediaan listrik, air, konektivitas, dan kepastian perizinan harus berjalan seiring dengan pengaturan lokasi. Masukan industri, termasuk IDPRO, menjadi penting dalam proses penyempurnaan rancangan regulasi tersebut.
Jika disusun secara proporsional, kebijakan ini dapat membantu Indonesia menarik investasi pusat data berskala besar sekaligus memperkuat kesiapan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan AI, cloud computing, dan ekonomi digital nasional. Sebaliknya, pembatasan yang kurang mempertimbangkan kondisi teknis dan kebutuhan pasar berisiko memperlambat pembangunan kapasitas baru.
Tantangan pemerintah bukan sekadar menentukan lokasi pusat data, melainkan memastikan Indonesia memiliki ekosistem infrastruktur digital yang kompetitif, efisien, dan siap menghadapi kebutuhan komputasi masa depan. Sejumlah proyek skala besar yang telah berjalan, seperti akuisisi yang dilakukan BDx Indonesia, menjadi gambaran bahwa kepastian regulasi akan sangat menentukan arah investasi ke depan.


