Telko.id – Forum tahunan Indonesia Digital Outlook 2026 resmi digelar di Jakarta, membawa pesan mendesak bagi pemangku kepentingan di sektor teknologi dan komunikasi tanah air.

Dalam acara yang mengusung tema From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Digital Future tersebut, para pakar, regulator, dan pelaku industri sepakat menyoroti kondisi krusial yang tengah dihadapi industri telekomunikasi nasional.

Fokus utama diskusi tertuju pada perlunya reformasi regulasi yang konkret untuk menyelamatkan ekosistem digital yang dinilai sedang mengalami tekanan berat di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur yang masif.

Penyelenggaraan forum ini menjadi momentum penting karena mempertemukan berbagai elemen strategis, mulai dari regulator, ekonom, asosiasi industri, hingga pelaku bisnis digital. Indra Khairuddin, Editor-in-Chief Teknobuzz sekaligus Ketua Penyelenggara, dalam pembukaannya menegaskan bahwa industri telekomunikasi saat ini tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja.

Ia menggambarkan situasi industri penopang transformasi digital ini seperti sedang mengalami “sesak napas” akibat himpitan beban regulasi dan persaingan global yang tidak seimbang.

Menurut Indra, penurunan margin usaha yang terus terjadi berbanding terbalik dengan kewajiban operator untuk terus menggelar infrastruktur.

Ia menekankan bahwa forum ini tidak dirancang untuk sekadar menghasilkan diskusi normatif di atas kertas, melainkan menuntut adanya praktik nyata di lapangan. Regulasi diharapkan dapat bertransformasi menjadi insentif yang mendorong pertumbuhan, bukan justru menjadi beban biaya tambahan yang menghambat inovasi dan investasi jangka panjang, seperti penerapan Green Digital Economy.

Paradoks Produktivitas Digital

Salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah fenomena “paradoks produktivitas digital” yang dipaparkan oleh Peneliti Ekonomi dari CELIOS, Dyah Ayu. Dalam sesi panel utama, Dyah menjelaskan anomali yang terjadi di pasar Indonesia, di mana lonjakan konsumsi data oleh masyarakat tidak berbanding lurus dengan kesehatan finansial operator telekomunikasi.

Penggunaan data meningkat pesat seiring dengan adopsi gaya hidup digital, namun keuntungan operator justru tergerus.

Dyah menguraikan bahwa penyebab utama dari paradoks ini adalah beban biaya regulasi yang tinggi serta kompetisi yang tidak simetris dengan platform digital global (Over-the-Top).

Operator lokal harus menanggung biaya infrastruktur yang berat, sementara platform global menikmati lalu lintas data tanpa beban regulasi yang setara. Ia memperingatkan bahwa ambisi besar negara terkait teknologi canggih, seperti tren AI dan konsep Smart City, akan sulit terwujud jika fondasi utamanya rapuh.

“Kita tidak bisa bicara tentang AI atau Smart City jika pipa penyalurnya, yaitu operator telekomunikasi sedang sesak napas secara finansial. Reformasi biaya frekuensi dan regulasi adalah kunci agar industri kembali sehat,” tegas Dyah.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kesehatan finansial operator adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan ekosistem digital nasional.

Pemerintah Siapkan Regulasi Adaptif

Menanggapi keluhan dari para pelaku industri, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan. Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital KOMDIGI, mengungkapkan bahwa pihaknya menyadari tantangan berat yang dihadapi industri dan tengah menggodok kebijakan regulasi yang lebih adaptif.

Fokus pemerintah saat ini adalah membangun ekosistem yang terhubung, terjaga, dan mampu menarik investasi asing.

Sonny menjelaskan bahwa kebijakan baru nantinya akan mencakup insentif untuk infrastruktur hijau, penurunan biaya struktural, serta penguatan kedaulatan data melalui implementasi penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Ia juga membandingkan daya tarik investasi Indonesia dengan India, di mana biaya modal (cost of capital) dan kepastian regulasi menjadi faktor penentu utama bagi investor global. Tanpa kepastian hukum dan biaya yang kompetitif, kapital tidak akan masuk secara signifikan ke Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang mencapai sekitar 8 persen harus dijaga momentumnya. Oleh karena itu, penurunan hambatan struktural menjadi prioritas agar iklim investasi tetap sehat.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah ketidakpastian yang pernah terjadi di masa lalu terkait perubahan struktur pengawas, seperti dampak regulasi yang signifikan bagi keberlangsungan industri.

Konektivitas sebagai Tulang Punggung

Dari sisi pelaku usaha, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, mengingatkan kembali peran fundamental operator seluler.

Ia menegaskan bahwa operator memegang peran strategis sebagai penyedia konektivitas (connectivity). Tanpa adanya jaringan yang andal, seluruh inovasi digital, layanan publik, hingga transaksi ekonomi digital tidak akan dapat berjalan.

Merza menyoroti bahwa pendapatan operator belakangan ini sedang menurun, namun kewajiban investasi untuk pemeliharaan dan pembangunan jaringan terus berjalan setiap tahun.

Ia mengkritik regulasi saat ini yang dinilai terlalu ketat dan cenderung berorientasi pada penerimaan negara semata (PNBP), tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang industri telekomunikasi itu sendiri.

Menurutnya, regulasi yang tepat seharusnya memberikan ruang napas bagi operator untuk tetap bisa memberikan layanan terbaik.

Data Center dan Tantangan Infrastruktur

Selain isu telekomunikasi, forum Indonesia Digital Outlook 2026 juga membahas peran strategis industri pusat data (data center).

Hendra Suryakusuma, Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), menyebut data center sebagai hulu dari ekonomi digital. Dengan populasi pengguna internet yang mencapai lebih dari 210 juta orang dan status Indonesia sebagai pasar terbesar TikTok di kawasan dengan 120 juta pengguna, kebutuhan akan penyimpanan data lokal melonjak drastis.

Kapasitas data center nasional tercatat telah meningkat menjadi 510 MW dalam enam tahun terakhir, dengan potensi ekonomi mencapai Rp1,7 triliun per bulan. Hendra menegaskan bahwa tanpa data center yang kuat di dalam negeri, Indonesia hanya akan menjadi pasar konsumen bagi layanan luar negeri. Hal ini sejalan dengan prediksi ekonomi digital yang terus tumbuh positif di tahun-tahun mendatang.

Namun, Teguh Prasetya dari MASTEL mengingatkan bahwa pengembangan sektor ini masih menghadapi tantangan struktural. Ketersediaan lahan strategis, pasokan listrik yang stabil, dan akses air yang memadai masih menjadi hambatan (bottleneck).

Selain itu, kesenjangan talenta digital dan rendahnya adopsi otomatisasi AI di industri nasional juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar industri lokal bisa lebih kompetitif. Pertumbuhan infrastruktur ini juga sangat bergantung pada pasar smartphone yang terus berkembang di Indonesia.

Forum ini diharapkan dapat menghasilkan White Paper berisi rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan langsung kepada pemerintah.

Dokumen ini bertujuan untuk memastikan visi Indonesia Digital 2045 tetap berada di jalur yang tepat, dengan menempatkan kesehatan industri telekomunikasi sebagai prioritas utama demi tercapainya kedaulatan digital nasional. (Icha)