Telko.id – Salah satu visi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam bidang ekonomi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada Tahun 2020.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai leading sector komunikasi dan informatika, mengubah cara pandang dari regulator menjadi fasilitator. Lebih dari itu, menurut Menteri Kominfo Rudiantara, lembaga yang dipimpinnya memerankan fungsi lebih jauh dengan menjadi akselerator bagi ekosistem.
Pilihan itu bukan tanpa alasan, menurut Menteri Rudiantara pelibatan ekosistem dan stakeholders memungkinkan adanya percepatan pembangunan sektor komunikasi dan informatika. Diakui oleh Rudiantara bahwa ada banyak pembangunan sektor komunikasi dan informatika yang telah berlangsung. Namun demikian masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan bersama.
“Banyak yang sudah dilakukan, namun masih lebih banyak lagi yang akan dilakukan,” tandas Rudiantara dalam Konferensi Pers Capaian 4 Tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di Ruang Serbaguna Roeslan Abdul Gani, Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika, beberapa waktu lalu.
Apa saja yang sudah dicapai oleh Kominfo selama 4 tahun ini?
Palapa Ring
Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.
Pembangunan jaringan serat optik nasional, yang akan menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
Proyek Palapa Ring ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dengan jaringan baru (new network) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa Ring-Timur akan dibangun sejauh 4.450 KM yang terdiri dari sub marine cable sejauh 3.850 km dan land cable sepanjang 600 KM dengan landing point sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten.
Jaringan tersebut berkapasitas 100 GB (Upgradeable 160 GB) dengan mengusung konsep ring, dua pair (empat core). Strategi pembangunan proyek Palapa Ring ini adalah dengan membentuk suatu konsorsium dimana anggota konsorsium terdiri dari penyelenggara telekomunikasi di tanah air.
Saat ini, proyek Palapa Ring ini capaiannya bagian barat Indonesia sudah 100 persen, bahkan sudah operasional saat ini. Kemudian wilayah tengah telah 98 persen dan timur 74 persen.
Jadi target kami tahun 2019, ketiga paket itu sudah beroperasi,” ujar Anang Latief, Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo menjelaskan.
Infrastruktur BTS Di Daerah Blankspot
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengungkapkan masih ada sekitar wilayah Indonesia yang mengalami blank spot wilayah seluler khususnya di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta perbatasan.
“Kami tahun lalu sudah ada bangun hampir 8.300 site untuk layanan seluler. Tahun ini kita butuh lima ribu site lagi agar blankspot itu tertutup semua oleh layanan seluler,” ungkap Anang.
Diungkapkannya, saat ini luas pemukiman di Indonesia sebesar 44.565 Km persegi dengan jumlah desa 83.218. Layanan 2G sudah menjangkau 88,28% desa atau 98,31% pemukiman, 3G (75,09% desa dan 92,91% pemukiman), dan 4G (50,88% desa dan 74,09% pemukiman).
Sementara, area blankspot yang tidak tersentuh oleh BTS operator seluler mencapai 855 lokasi. Nantinya, program BTS menyentuh daerah perbatasan, khususnya yang berdekatan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste sebagai prioritas utama.
Frekuensi, Kebijakan Telepon Seluler dan Perizinan
Untuk membangun ekosistem mobile broadband, tidak terlepas juga jangkauan frekuensi di Indonesia ini. Sampai saat ini, menurut Ismail, Dirjen SDPPI Kemenkominfo telah mencapai 70 persen dari target 350 Mega yang disediakan untuk kebutuhan mobile broadband.
“Cakupan sinyal yang termasuk dalam frekuensi semakin meluas. 4G kita sudah mencapai lebih dari 73 persen, sedangkan di kota-kota besar telah mencapai 97 persen,” ujar Ismail.
Kemudian menyoal kebijakan telepon seluler dan perizinannya, Ismail menuturkan, diterapkan penghematan impor sampai dengan 8 juta unit device yang diproduksi oleh produsen dalam negeri berdasarkan aturan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Sedangkan untuk proses perizinan sertifikasi dan standarisasi perangkat telekomunikasi, sudah dilakukan secara digital sehingga lebih efisien dan bisa selesai selama satu hari.
Reformasi Birokrasi
Dari Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Ramli, menuturkan, selama kinerja 4 tahun telah melakukan reformasi birokrasi secara internal.
Hasilnya, Ditjen PPI Kemenkominfo telah tersertifikasi sebagai organisasi yang sehat dan masuk ke dalam top 99 nasional pelayanan publik maupun online.
“Pelayanan publik baik melalui website pelayanan prima maupun call center semakin baik. Saat ini kami juga mendapatkan beberapa sertifikat ISO untuk pelayanan perizinan telekomunikasi dan penyiaran. Juga penghargaan penegakan hukum dari Bareskrim Mabes Polri,” kata Ramli.
Startup – Unicorn Baru
Kominfo begitu gencar memfasilitasi para stratup di Indonesia untuk memunculkan unicorn baru. Saat ini sudah ada empat unicorn di Indonesia.
Untuk diketahui, dalam laporan bertajuk “Southeast Asian Tech Report”, di Asia Tenggara terdapat 8 startup unicorn. Dari jumlah tersebut, Indonesia dan Singapura sama-sama menjadi rumah bagi masing-masing 4 startup unicorn.
Dari Indonesia, sejumlah unicorn tersebut adalah Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Keempatnya digawangi oleh anak-anak muda yang mampu menghadapi perubahan global sekaligus melahirkan inovasi-inovasi baru.
Namun, Presiden Joko Widodo mengaku belum puas dengan perkembangan tersebut. Ia berharap nantinya akan kembali bermunculan startup-startup unicorn baru dari Indonesia.
Untuk itu, Kominfo dalam hal ini Dirjen Aptika telah menjalankan program Gerakan 1.000 Start Up. “Saat ini tercatat telah sebanyak 525 start up bekerja sama dengan berbagai pihak,” kata Semuel A Pangarepan, Dirjen Aptika Kemenkominfo menuturkan.
Konten Negatif
Konten negative sebagai dampak dari digitalisasi memang tidak bisa dihindari. Itu sebabnya, kominfo melalui Ditjen Aptika juga berhasil menapis 912.659 website yang terbukti melakukan penyebaran konten negatif.
“Kami berhasil menekan konten pornografi dengan pemblokiran. Peningkatan tampak dalam penanganan konten negatif di media sosial. Untuk Facebook 6.123 penanganan, Twitter ada 3521, Telegram 502, media online berjumlah 18 dan Youtube ada 1.530 penanganan,” ujar Semuel.
Digitalisasi UMKM
Peran UMKM di Indonesia merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, UMKM saat ini sudah mampu menyumbangkan terhadap PDB hingga 60,34 persen. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen.
Namun dengan era digital ini, UMKM harus naik kelas. Salah satu upayanya adalah melakukan trasnformasi digital agar dapat memperluas cakupan usahanya.
Ditjen Aptika pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong UMKM masuk ke dunia digital ini. “Saat ini jumlah keseluruhan UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital sekitar 4 juta usaha,” ujar Semuel. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta. (Icha)
