telko.id

Tag: Spionase

  • China Bangun Jaringan Seluler di Pangkalan Militer Filipina

    China Bangun Jaringan Seluler di Pangkalan Militer Filipina

    Telko.id, Jakarta  – Filipina sepakat mengizinkan jaringan seluler baru buatan raksasa telekomunikasi China dipasang di pangkalan militer Filipina. Padahal, ada kekhawatiran beberapa anggota parlemen tentang kemungkinan spionase.

    Filipina mengaku telah menandatangani perjanjian pendahuluan dengan Mislatel, konsorsium yang dikendalikan oleh taipan setempat bernama Dennis Uy, untuk memasang fasilitas komunikasi dan menara di kamp-kamp Militer.

    {Baca juga: China Kalahkan Amerika untuk Infrastruktur Jaringan 5G

    Uy, rekanan dekat Presiden Rodrigo Duterte, mengantongi lisensi telekomunikasi ketiga pada tahun lalu. Seperti dikutip Telko.id dari Reuters, Kamis (12/9/2019), ia berhasil mengalahkan para peserta lelang lain dalam proyek tersebut.

    Dua perusahaan induk miliknya telah bermitra dengan China Telecom, yang sekarang memiliki 40 persen saham atau jumlah maksimum yang diizinkan oleh undang-undang Filipina guna amandemen demi mendukung investasi asing.

    Kesepakatan datang meskip ada seruan untuk pengawasan lebih mendalam dari beberapa anggota parlemen Filipina. Mereka khawatir China Telecom bisa menjadi “Trojan horse reut.rs/2NXdg9g” dan mampu mengakses rahasia negara.

    Peristiwa tersebut terjadi di tengah peningkatan kekhawatiran keamanan siber yang melibatkan Huawei Technologies.  Pembuat peralatan telekomunikasi terbesar di dunia itu telah masuk daftar hitam perdagangan AS sejak Mei 2019.

    {Baca juga: China Ungguli AS dan Eropa dalam ‘Pertempuran’ 5G}

    Washington telah mendesak sekutunya, termasuk Manila, untuk tidak menggunakan peralatan buatan Huawei. Sebab, peralatan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah Beijing untuk spionase, sebuah tuduhan yang dibantah Huawei. [SN/HBS]

    Sumber: Reuters

  • AS Sebut Drone Buatan China Rawan Dipakai Spionase

    AS Sebut Drone Buatan China Rawan Dipakai Spionase

    Telko.id, Jakarta – Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan waspada bahwa drone buatan China kemungkinan mengirim informasi penerbangan ke produsen.

    Menurut AS, hal itu berpotensi membuat data bocor ke pihak ketiga. Menurut CNN, peringatan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah AS dan ditujukan kepada perusahaan dan organisasi di dalam negeri.

    “Kami memiliki keyakinan kuat bahwa setiap produk teknologi yang membawa data-data AS ke dalam wilayah negara otoriter memungkinkan dinas intelijen memiliki akses tanpa batas,” kata pemerintah AS.

    {Baca juga: China Ciptakan Drone Tenaga Surya, Bisa Gantikan Tugas Satelit}

    Seperti dilansir Engadget, peringatan itu meminta kepada organisasi-organisasi yang terlibat dalam keamanan nasional dan fungsi-fungsi penting agar sangat waspada karena berisiko besar untuk dimata-matai.

    Dikutip Telko.id, Selasa (21/5/2019), hampir 80 persen drone di AS dan Kanada berasal dari DJI, yang berkantor pusat di Shenzhen, China. Namun, DJI menjamin teknologinya telah diverifikasi oleh pemerintah AS.

    DJI juga menyatakan memberi kontrol penuh dan lengkap kepada pelanggan menganai cara bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan dikirim. DJI bahkan menyediakan drone tanpa kemampuan transfer data.

    {Baca juga: Ngeri! Rusia Bikin “Gun Drone” dengan Senapan AK-47}

    Peringatan tersebut datang kurang dari seminggu setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang penjualan dan penggunaan peralatan telekomunikasi yang menimbulkan risiko. [SN/HBS]

    Sumber: Engadget

  • Donald Trump akan Ringankan Embargo Huawei

    Donald Trump akan Ringankan Embargo Huawei

    Telko.id, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tampaknya akan meringankan embargo Huawei. Pemerintah AS kemungkinan bakal memberi lisensi sementara kepada produsen asal China itu.

    Juru bicara Departemen Perdagangan AS mengatakan, Trump akan memberi lisensi sementara kepada Huawei untuk mencegah gangguan layanan jaringan dan peralatan yang sampai kini masih digunakan oleh penyedia internet.

    Menurut laporan Engadget, seperti dikutip Telko.id, Senin (20/05/2019), sejumlah penyedia internet dan operator nirkabel di daerah pedesaan dan berpenduduk rendah di AS sekarang masih menggunakan perangkat Huawei.

    {Baca juga: Smartphone Huawei Terancam Tidak Didukung Android Lagi}

    Sebut saja Oregon bagian timur dan Wyoming. Nah, kalau Departemen Perdagangan AS menerapkan kebijakan tegas berupa pelarangan total penggunaan perangkat Huawei, mereka akan menjadi korban dan mengalami kegagalan sistem.

    Baru-baru ini, pemerintah China mengkritik sikap Washington yang memaksakan kontrol ekspor terhadap produk Huawei. Seperti dilansir New York Post, mereka menyatakan akan melindungi nasib perusahaan-perusahaan China.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, mengkritik penyalahgunaan kontrol ekspor setelah Trump menandatangani perintah khusus yang mengharuskan vendor untuk mendapat persetujuan untuk produk Huawei.

    {Baca juga: China Kritik AS Terkait Perintah Trump Embargo Huawei}

    Trump dilaporkan menandatangani perintah larangan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk menggunakan peralatan telekomunikasi buatan perusahaan yang menimbulkan risiko keamanan nasional, khususnya Huawei asal China.

    Perintah yang diteken Trump mendorong undang-undang ekonomi internasional untuk memberi wewenang kepada presiden mengatur perdagangan. Ketika perintah ditandatangani, Departemen Perdagangan AS wajib melaksanakannya.

    Sumber: Engadget

  • Berkat Trump, Perangkat Huawei Bakal ‘Terlarang’ di AS

    Berkat Trump, Perangkat Huawei Bakal ‘Terlarang’ di AS

    Telko.id, Jakarta – Presiden Donald Trump dikabarkan akan segera menandatangani perintah larangan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan peralatan telekomunikasi buatan perusahaan-perusahaan yang menimbulkan risiko keamanan nasional. Trump terkhusus sangat antipati untuk membuka jalan terkait larangan melakukan bisnis dengan Huawei.

    Perintah yang diteken oleh Trump akan mendorong undang-undang ekonomi internasional untuk memberi wewenang kepada presiden mengatur perdagangan.

    Ketika perintah sudah ditandatangani, Departemen Perdagangan AS wajib bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain. Mereka harus menyusun rencana penegakan larangan pemakaian produk-produk keluaran perusahaan China, terutama buatan Huawei.

    {Baca juga: China Desak Inggris Lawan Intervensi Amerika Soal Huawei}

    Menurut CNBC, dikutip Telko.id, Rabu (15/5/2019), perintah yang bakal diteken Trump muncul ketika hubungan antar AS dan China kembali memanas. Dua negara tersebut terlibat lagi perang dagang. AS maupun China menerapkan kebijakan tarif impor nan tinggi.

    Washington yakin peralatan yang dibuat oleh Huawei Technologies Co Ltd selaku produsen ponsel terbesar ketiga di dunia dapat digunakan oleh negara China untuk memata-matai. Sayang, Huawei yang berulang kali membantah tuduhan itu tidak bersedia berkomentar.

    {Baca juga: Huawei Cuma Diizinkan Akses Jaringan 5G, Lainnya Nay!}

    Beberapa waktu lalu, Duta Besar China untuk Inggris, Liu Xiaoming, mendesak pemerintah London mengkaji kebijakan serta melawan tekanan eksternal, khususnya intervensi Amerika Serikat, terkait kasus keterlibatan Huawei dalam jaringan 5G pada masa depan.

    Liu Xiaoming mengatakan bahwa Beijing sangat berharap pemerintah Inggris bisa membuat keputusan tepat dan independen tentang keterlibatan Huawei untuk penyiapan jaringan 5G. Permohonan diajukan di tengah diskusi soal keputusan proyek 5G. [SN/IF]

  • Huawei Cuma Diizinkan Akses Jaringan 5G, Lainnya Nay!

    Huawei Cuma Diizinkan Akses Jaringan 5G, Lainnya Nay!

    Telko.id, Jakarta – Kawasan Britania Raya akan memblokir akses Huawei terkait rencana penerapan jaringan 5G. Meski demikian, Britania Raya akan terus mencari solusi menguntungkan menyusul perselisihan antara Amerika Serikat dan China.

    Menurut The Guardian, sumber anonim mengatakan, Britania Raya akan membatasi akses Huawei ke jaringan inti dan mengawasi secara ketat penerapan 5G menyusul bocoran dari Amerika Serikat kepada Inggris mengenai teknologi Huawei.

    Amerika Serikat sebelumnya menolak menggunakan teknologi Huawei. Alasannya, perangkat buatan Huawei digunakan oleh pemerintah China untuk melakukan mata-mata. Namun, ada laporan lain menyebut terkait kebijakan lain dari Britania Raya.

    {Baca juga: Belgia Masih Selidiki Perangkat Huawei Jadi Alat Mata-mata}

    Seperti dikutip Telko.id, Kamis (25/04/2019), Britania Raya akan tetap memberi akses kepada Huawei, tetapi terbatas. Akses yang diberikan kepada Huawei hanyalah jaringan. Ada alibi kuat dari Britania Raya menyoal kebijakan tersebut.

    Ketua Komite Urusan Luar Negeri Britania Raya, Tom Tugendhat menyatakan, sulit bagi pemerintah untuk membedakan bagian inti dan non-inti pembangunan jaringan 5G. Teknologi 5G mengubah sistem yang berlaku terkait akses internet cepat.

    Belum lama ini, CIA menegaskan bahwa Huawei mendapat sokongan dari dinas keamanan China. CIA meyakini, Huawei didanai oleh otoritas China guna memata-matai negara lain. Ada tiga pihak yang disebut sebagai penyandang dana Huawei.

    {Baca juga: China Danai Huawei untuk Kepentingan Spionase?}

    CIA menuduh Huawei mendapatkan gelontoran uang dari Komisi Keamanan Nasional China, Tentara Pembebasan Rakyat, dan sebuah cabang ketiga dari jaringan intelijen China. Mendengarnya, Huawei langsung membantah lewat sebuah pembelaan.

    “Huawei memilih untuk tidak berkomentar atas tuduhan tidak berdasar yang juga disokong bukti nol dari sumber anonim,” kata perwakilan Huawei. Lain hal, CIA dan Kementerian Luar Negeri China tidak berkomentar terkait isu panas itu. (SN/FHP)

    Sumber: The Guardian

  • China Danai Huawei untuk Kepentingan Spionase?

    China Danai Huawei untuk Kepentingan Spionase?

    Telko.id, Jakarta – Badan intelijen Amerika Serikat (AS) atau CIA menyatakan bahwa Huawei memang mendapat sokongan dari dinas keamanan China. CIA menyebut, Huawei didanai oleh otoritas China guna memata-matai negara lain.

    CIA menuduh Huawei mendapatkan gelontoran uang dari Komisi Keamanan Nasional China, Tentara Pembebasan Rakyat, dan sebuah cabang ketiga dari jaringan intelijen China. Huawei langsung membantah tuduhan tersebut.

    “Huawei memilih untuk tidak berkomentar atas tuduhan tidak berdasar yang juga disokong bukti nol dari sumber anonim,” kata perwakilan Huawei. Lain hal, CIA dan Kementerian Luar Negeri China tidak berkomentar terkait isu panas itu.

    {Baca juga: Bos Huawei Puji Donald Trump, Mau Merayu?}

    Seperti dikutip Telko.id dari Reuters, Sabtu (20/4/2019), tuduhan terhadap Huawei oleh CIA terjadi di tengah perang dagang antara Washington dan Beijing. AS pernah mencurigai perangkat buatan Huawei digunakan untuk spionase.

    Huawei menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Namun demikian, pihak berwenang AS tetap menyelidiki Huawei karena dugaan pelanggaran sanksi. Bahkan, AS mengajak negara-negara sekutu untuk memblokir Huawei.

    {Baca juga: Dianggap Tidak Aman, Inggris akan Cekal Perangkat 5G Huawei}

    Beberapa waktu lalu, Pusat keamanan siber Belgia tidak menemukan bukti bahwa perangkat Huawei digunakan untuk memata-matai para pengguna. Meski begitu, Belgia tetap akan terus melakukan penyelidikan secara lebih lanjut.

    Menurut Reuters, pusat keamanan siber Belgia telah diminta untuk menganalisa potensi ancaman keamanan siber ketika sebuah negara menggunakan perangkat telekomunikasi buatan Huawei. Hasilnya, belum ditemukan bukti terkait hal itu. [SN/IF]

  • Giliran Uni Eropa Abaikan Ajakan AS Boikot Huawei

    Giliran Uni Eropa Abaikan Ajakan AS Boikot Huawei

    Telko.id, Jakarta – Komisi Eropa akan mengabaikan panggilan Amerika Serikat (AS) terkait larangan terhadap Huawei Technologies. Meski demikian, minggu depan negara-negara Uni Eropa diajak berbagi lebih banyak data guna mengatasi risiko keamanan siber terkait jaringan 5G.

    Kepala Digital Eropa, Andrus Ansip, akan mempresentasikan pedoman keamanan Huawei pada Selasa (26/3/2019). Pedoman itu tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi akan memiliki bobot politis yang pada akhirnya mengarah kepada legislasi nasional di negara-negara Uni Eropa.

    Menurut laporan Financial Times, Komisi Eropa tidak akan menyerukan larangan terhadap pemimpin pasar global Huawei. Komisi Eropa menyerahkannya ke negara-negara untuk memutuskan. Dikutip Telko.id, Senin (25/3/2019), Komisi Eropa mengabaikan lobi AS untuk menutup perusahaan asal China itu.

    {Baca juga: Jerman Jalan Bareng Huawei, Amerika Serikat ‘Ngambek’}

    Kabar menyebut, Komisi Eropa mengatakan bahwa peralatannya dapat digunakan oleh pemerintah China untuk kepentingan mata-mata atau spionase. Huawei secara tegas menolak tuduhan tersebut. Awal bulan ini, Huawei menggugat pemerintah AS terkait hal itu.

    Ansip akan memberi tahu negara-negara Uni Eropa untuk menggunakan alat yang ditetapkan di bawah arahan otoritas tentang keamanan jaringan dan sistem informasi. Alat tersebut diadopsi pada 2016 lalu. Kebetulan, baru-baru ini, Undang-Undang Keamanan Siber telah disetujui.

    {Baca juga: Gak Terima Dituduh Terus, Huawei Tuntut Amerika}

    Dalam regulasi itu termuat kebijakan bahwa negara-negara anggota harus bertukar informasi dan mengoordinasikan studi penilaian dampak risiko keamanan dan sertifikasi untuk perangkat yang terhubung internet dan peralatan 5G. Hal tersebut merupakan kebijakan menyoal keamanan.

    Sebelumnya, Jerman pada bulan ini menetapkan kriteria yang lebih tegas untuk semua vendor peralatan telekomunikasi. Jerman tak mengabaikan Huawei dan cenderung cuek terhadap tekanan AS.  Industri lebih melihat fakta bahwa melihat 5G merupakan bisnis prospektif. [SN/IF]

  • Gak Terima Dituduh Terus, Huawei Tuntut Amerika

    Gak Terima Dituduh Terus, Huawei Tuntut Amerika

    Telko.id, Jakarta – Huawei kabarnya sedang menyiapkan gugatan hukum untuk pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait tuduhan pembatasan akses pasar. Pengumuman Huawei tuntut Amerika akan terjadi pada Kamis (7/3) waktu setempat.

    Seorang sumber menyebut bahwa gugatan itu akan diajukan di Distrik Timur Texas, wilayah yang sama dengan lokasi kantor pusat Huawei di AS. Langkah tersebut sebagai upaya perusahaan untuk mempertahankan bisnis mereka di AS.

    Selain hendak melayangkan gugatan, Huawei baru-baru ini menginisiasi sejumlah kampanye untuk memperbaiki citra perusahaan. Huawei akan melayangkan undangan bagi media AS untuk melihat langsung kantor dan pusat risetnya.

    {Baca juga: Amerika Tuduh Huawei Penipu dan Pencuri Teknologi}

    Dilansir Reuters, seperti dikutip Telko.id, Rabu (06/03/2019), gugatan itu tak ubahnya aksi balasan atas tudingan AS terhadap Huawei. Selama ini, AS menuding produk-produk Huawei sebagai sarana mata-mata bagi pemerintah China.

    Masalah yang melibatkan Huawei bukan hanya memicu ketegangan antara AS dan China, tetapi antara China dan Kanada. Pada 1 Desember 2018, CFO Huawei, Meng Wanzhou, diamankan saat berada di bandara Vancouver, Kanada.

    Penangkapan dilakukan terkait dugaan pelanggaran sanksi AS dan tudingan Huawei menjadi mata-mata pemerintah China. Menyikapinya, pemerintah China menuding AS melakukan manipulasi politik dengan menuduh Huawei.

    {Baca juga: Media Diajak “Study Tour” ke Markas Huawei, Ada Apa?}

    Mereka menyatakan bahwa AS menyalahgunakan hukum untuk memojokkan Huawei dan Negeri Tirai Bambu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, menyebut AS punya motivasi dan manipulasi politik sangat kuat. (SN/FHP)