Telko.id – Pemda diminta selaraskan regulasinya demi kebutuhan internet nasional. Hal ini sebenarnya sudah sering dikemukakan oleh banyak pihak, tapi ternyata pemain diindustri telekomunikasi masih saja mengeluhkannya. Karena masih tersandung banyak regulasi daerah yang menyulitkan dalam membangun infrastruktur.
Persoalan krusial ini juga disinggung oleh Ahmad M Ramli, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, pada keynote speech-nya dalam forum Digital Telco Outlook 2021 sesi 1, yang mengambil tajuk ‘Mengungkap Peluang dan Kendala Perluasan Jaringan Internet di Berbagai Wilayah Indonesia’ yang berlangsung Selasa (15/12).
Ia menghimbau agar pemerintah daerah harus memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah pusat, sekaligus perlu memiliki visi yang multiplayer efek.
“Kalau misalnya hanya berfikir untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelaran infrastruktur dan lain sebagainya, itu terlalu kecil. Tapi jika berfikir soal jangkauan dari servis telekomunikasinya yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, layanan publik menjadi berjalan dengan baik, tentu itu jauh lebih bermanfaat,” jelasnya.
Terlebih kebutuhan internet saat ini sangat tinggi. Disaat banyak masyarakat yang harus menjalankan Work from Home maupun para siswa yang harus melakukan proses pembelajaran secara online.
Indonesia sendiri masih membutuhkan pembangunan jaringan internet lebih banyak lagi. Pasalnya, saat ini masih ada daerah yang hanya bisa mengakses telekomunikasi secara 2G atau bahkan belum sama sekali. Masih banyak juga yang baru dicover oleh 3G.
Sedangkan untuk daerah yang sudah tercover 4G baru 70.670 kelurahan atau desa dari 83.218 desa yang ada. Sisanya 12.548 kelurahan atau desa masih belum terjangkau 4G. Yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) ada 9.113 kelurahan atau desa dan sisanya berada di daerah non 3T yakni sebanyak 3.435 kelurahan atau desa.
Jamalul Izza sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa hasil dari penelitian APJII, peningkatan penetrasi pengguna internet di Indonesia terus tumbuh.
“Kenaikan pengguna internet sampai 73% ini merupakan angka yang cukup bagus tapi tak dipungkiri ada sekitar kurang lebih 12500 desa yang saat ini memang belum punya koneksi internet. Rencana kita memang di tahun 2021 akan konsen di penetrasi internet di pedesaan, melalui program kami yaitu Desa Internet Mandiri 2020 yang sudah kita canangkan dari tahun 2019,” terang Izza pada kesempatan yang sama.
Tantangan nyata untuk meningkatkan penetrasi internet di daerah, diakui memang bukan perkara mudah. Izza menceritakan letak geografis Indonesia yang sulit dicapai menjadi tantangan sulit yang perlu diselasaikan secara bersama.
“Lokasinya yang pegunungan, laut, pulau-pulau menjadi tantanga berat buat Indonesia, namun sebenarnya kita sudah punya teknologi-teknologi yang memang bisa kita andalkan untuk penetrasi internet, target kita adalah di Tahun 2022 itu semua daerah sudah di internet,” terangnya.
Sementara itu senada dengan Izza, Ronald Limoa, GM Future Network Project Telkomsel mengakui kendala geografis memang masih menjadi kendala hingga saat ini. Kendati demikian, ia menyampaikan operator perlu membuat inovasi agar servis yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah bisa tetap tersampaikan dan tidak terhalangi oleh infrastruktur pendukung seperti listrik misalnya.
“Telkomsel dalam hal ini, sudah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau bahkan di daerah-daerah yang memang aliran sungainya baik, kami juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), itu sudah kami kembangkan. Kedepan sebenarnya kebutuhan dari masyarakat di daerah-daerah tersebut adalah bagaimana mereka mendapatkan benefit tambahan dari akses telekomunikasi yang dihadirkan,” jelasnya. (Icha)
