Telko.id – Skema Pinjam Pakai Lahan, menjadi ‘trik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi  (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mempercepat pembangunan BTS di wilayah 3T.

Untuk itu, BAKTI pun menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dengan 14 Pemerintah Daerah.

Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyatakan penyediaan lahan yang difasilitasi pemerintah daerah menjadi salah satu terobosan dalam menyelesaikan target pembangunan infrastruktur di daerah 3T.

“Target kita ke depan membangun (BTS di) 7.904 lokasi yang difasilitasi lahan oleh para pemerintah daerah hingga kepala desa. Karena kami menggunakan skema yang berbeda dengan skema yang dilakukan oleh operator telekomunikasi,” ujarnya dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO BAKTI, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Menurut nya, dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, operator seluler biasanya menggunakan SITAC atau Site Acquisition. Namun demikian, Pemerintah membentuk skema kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan terobosan.

“Lahannya tetap milik lahan pemerintah daerah tetapi ada aset pemerintah pusat yang akan beroperasi di sana. Mungkin lebih dari 10 tahun. Jadi 2021 kita selesaikan 4.200 targetnya, di tahun 2022 sisanya 3.704. Seluruhnya skema pinjam pakai lahan kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Dalam skema kerja sama itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

“Lokasinya (posisi menara BTS) berada di tengah desa agar bisa menjaga (jangkauan) populasi, bukan di luar desa atau bahkan di gunung. Karena prinsip kami saat ini menggunakan Satu Desa Satu Tower BTS yang bisa menjangkau di tengah kampung atau desa tersebut,” tandasnya.

Sukses Bangun 1.682 BTS

Menurut Anang, skema pinjam pakai lahan telah berhasil membangun 1.682 BTS pada periode empat tahun sebelumnya.  Menurutnya, skema itu sangat cepat diterapkan untuk mengejar target pembangunan.

“Bisa dibayangkan kalau skema akuisi lahan biasanya prosesnya bisa berlarut-larut, bahkan banyak hal terkait kepemilikan lahan yang belum jelas. Dengan ikut serta dan peran Pemda untuk menyiapkan lahan ini, terbukti hingga kini tidak ada permasalahan yang cukup berarti,” jelasnya.

BAKTI Kementerian Kominfo menargetkan pada akhir tahun 2021 sebanyak 4.200 BTS selesai dibangun. Menurut Dirut Anang Latif, hingga kini perkembangan pembangunan BTS telah mencapai sekitar 60% sampai 70%.

“Karena ini daerah 3T, daerah yang tidak diminati oleh operator, ini pekerjaaan rumahnya luar biasa sekali. Jadi kami kejar, bagaimana menyelesaikan hingga bisa setidaknya selesai di akhir tahun ini,” tandasnya.

Anang juga menambahkan bahwa tantangan membangun infrastruktur telekomunikasi khususnya BTS 4G hampir sama seperti mengerjakan soal ujian. Menurutnya, dalam ujian siswa biasa menjawab pertanyaan esai yang paling susah paling akhir. Bahkan, bisa jadi saat waktu selesai ternyata tidak cukup untuk mengerjakan soal esai. Namun, BAKTI Kementerian Kominfo berupaya menyelesaikan pembangunan BTS 4G tepat waktu.

“Sama kejadiannya seperti ini, bahwa pekerjaan rumah ini pertama lokasinya memang terpencil. Kedua, tidak ada akses infrastruktur dasar. Jalannya belum ada bahkan listriknya belum ada. Ini sebuah tantangan yang susah. Tapi kami tidak menyerah di sini, kami tetap mengupayakan dan ini tentu akan berhasil kalau ini difasilitasi oleh Pemda sebagai pemilik lokasi,” paparnya.

Anang pun berharap pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dapat berjalan sesuai target perencanaan. Menurutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan agenda transformasi digital harus diawali dengan penyelesaian infrastruktur.

“Tanpa infrastruktur selesai mustahil kita bisa meningkatkan ekonomi digital, mustahil juga kita bisa menyelenggarakan yang namanya sekolah digital, kesehatan digital, dan lain-lain. Target kita harus 100% selesai,” tandasnya.

Pandemi Covid-19 juga menjadi kendala tersendiri selama proses pembangunan. Namun demikian, BAKTI Kementerian Kominfo terus memastikan upaya pembangunan hingga akhir tahun 2022 sesuai target.

“Memang ada kendala di tahun yang terasa yaitu Covid-19 gelombang kedua. Sebagian tim kami terpapar karena tentunya ada terhenti, semua perekonomian dan transportasi juga terhenti. Tapi, sekarang sudah membaik dengan adanya kebijakan PPKM sehingga kita bisa bergerak lebih cepat lagi,” jelas Anang menambahkan.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Kominfo menggunakan skema pinjam pakai lahan yang dinilai belum banyak dilakukan di kementerian dan lembaga lain. Biasanya menggunakan skema umum yang digunakan yakni menggunakan project lahan yang dibeli.

“Tapi ini (skema pinjam pakai lahan) bersama-sama karena tentu yang merasakan manfaat desa atau wilayah kabupaten tersebut. Jadi dari 9.113 blankspot di daerah 3T itu target kami selesai semuanya di tahun 2022 akhir, termasuk 3.345 yang non 3T ditargetkan juga selesai di akhir tahun 2022,” tandasnya.

Tuntaskan 12.548 Blankspot

Anang menegaskan dengan penerapan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan BTS di seluruh tanah air, maka total 12.548 wilayah yang masih blankspot akan tuntas mendapatkan akses jaringan telekomunikasi di akhir tahun 2022.

“Sehingga 2023 ke atas kita berpikir bagaimana memanfaatkan internet secara positif untuk fungsinya, kontennya, lalu e-government mulai beroperasi di seluruh desa di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, skema pinjam pakai lahan dengan tanpa biaya, karena difasilitasi seluruhnya oleh Pemda. Sementara itu, antusiasme masyarakat berlomba-lomba menyiapkan lahan karena menginginkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses telekomunikasi selama periode pembangunan infrastruktur. 

“Karena mereka tahu sinyalnya bermanfaat lebih, karena di daerah-daerah itu kan lahan cukup luas, sehingga bukan terlalu yang seperti kita di Jawa. Bahkan Pemda pun menyiapkan IMB-nya, dan kerja samanya selama periode BTS ini diperlukan. Jadi kalau ini 10 tahun ke depan, tetap mereka kerja sama kita selama layanan ini ada,” jelasnya.

Selain memudahkan faktor pembiayaan dan lahan, Pemerintah juga memastikan tarif internet akan lebih terjangkau. BAKTI Kementerian Kominfo sebagai Badan Layanan Umum mengutamakan pelayanan pada masyarakat daripada sisi keuntungan.

“Namun demikian, layanan ini tentunya kita kerjasama dengan operator seluler, karena pemilik frekuensinya pun operator seluler. Bisa jadi nanti muncul sinyalnya XL Axiata bersama BAKTI atau Telkomsel bersama BAKTI, iniliah kolaborasi kita bukan cuman pemerintah daerah tapi operator telekomunikasi juga,” jelas Anang menambahkan.

Lebih dari 3.000 Lokasi

Berdasarkan data dari BAKTI Kementerian Kominfo, total lokasi lahan yang sudah terdaftar sebagai Barang Milik Daerah hampir mencapai 3.000 site dari total 4200 site. Dan sampai saat ini masih terus berproses hingga akhir tahun 2021.

Sedangkan untuk penyelesaian Tanda Tangan Pinjam Pakai Lahan yang dilaksanakan hari ini mencakup lahan di 34 kabupaten. Dengan rincian 12 kabupaten di Provinsi Papua, 2 kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2 kabupaten di Provinsi Gorontalo, 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dan 4 kabupaten di Provinsi Maluku.

Kemudian, 1 kabupaten di Provinsi Maluku Utara, 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, 1 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta 1 kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Data BAKTI Kementerian Kominfo juga menunjukkan, capaian penyelesaian administrasi sudah mencapai 60% dari total seluruh site di seluruh Indonesia pada tahun 2021. Selain itu, BAKTI Kementerian Kominfo juga melakukan perpanjangan administrasi pinjam pakai lahan bagi BTS BAKTI untuk 3 kabupaten BTS yang terbangun tahun 2016 serta 7 kabupaten dengan 50 lokasi tahun pembangunan 2019-2020. (Icha)