Telko.id – Papua dan Papua Barat yang berada di ujung Timur Indonesia ini dulu memang seperti tidak diperhatikan. Termasuk juga dibidang telekomunikasi sehingga terjadi kesenjangan digital. Tapi tidak kini. Kedua wilayah itu jadi perhatian pemerintah. Namun, memang tidak bisa secepat di wilayah lain di Indonesia.
Ya, wilayah nya yang banyak pegunungan dan sangat luas membuat pembangunan tantangan di pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Papua dan Papua Barat ini cukup memakan waktu. Kondisi ini membuat
Berdasarkan data tahun 2019—2020 pada kuartal 2 menunjukan bahwa pengguna internet aktif di Indonesia yang berjumlah 196,71 juta jiwa atau sebesar 73,7 % dari total penduduk 266,91 juta jiwa sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Sumatera.
Pulau Jawa sebagai pulau terpadat memiliki tingkat penetrasi internet mencapai 41,7% dan Sumatera 16,2%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah lainnya; Kalimantan 4,6%, Sulawesi 5,1%, Bali dan Nusa Tenggara 3,9%, serta Maluku dan Papua yang hanya 2,2% saja.
Ya, penetrasi di Papua ini masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Padahal, masyarakat di wilayah ini juga membutuhkan jaringan internet.
“Jika dahulu internet hanya dianggap hiburan semata, kini sudah menjadi gaya hidup. Sudah banyak anak muda lokal yang membuat komunitas influencer, gamer, dan aktif membuat konten. Masyarakatpun semakin cepat protes ke kantor kami jika ada kendala internet. Ini jauh berbeda dengan kondisi dahulu yang tidak begitu peduli jika pengerjaan perbaikan jaringan lama dilakukan. Sepertinya internet sudah mulai jadi kebutuhan utama,” ungkap Jeri Agus Yudianto, Kadis Kominfo Papua, dalam acara Webinar yang diselenggarakan oleh BAKTI Kominfo (8/12/2021).
Lantas apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ini, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat?
Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menggarap program konektivitas digital, khususnya di wilayah 3T (terdepan, teluar, tertinggal). Hal ini sejalan dengan Inpres No.9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraaan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Feriandi Mirza, Kadiv Infrastruktur Lastmile Backhaul BAKTI, menyatakan bahwa untuk 2 provinsi ini memiliki rencana aksi cepat yang terfokus pada pembangunan jaringan back bone Palapa Ring Timur, BTS 4G, dan akses internet. Ke depannya akan makin lengkap dengan kehadiran satelit multifungsi SATRIA dan solusi ekosistem digital untuk pengembangan SDM setempat.
Kehadiran Palapa Ring Timur yang dibangun oleh pemerintah ini sangat membantu pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Papu dan Papua Barat. Back bone ini dibangun sepanjang 7003 km dengan mengusung teknologi radio microwave untuk wilayah pegunungan dan fiber optic di darat dan laut.
Kombinasi teknologi ini diterapkan itu mampu mengatasi tantangan pembangunan di Papua dan Papua Barat, mengingat kondisi alam di wilayah ini yang sangat beragam dengan luas daratan dan banyaknya pegunungan tinggi. Dan sekarang, jaringan Palapa Ring sudah melalui 41 kota/kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Terkait pembangunan infrastruktur BTS, BAKTI akan membangun 5.204 BTS 4G di kedua provinsi ini selama kurun waktu 2021—2022 yang terbagi dalam 3 paket pembangunan. Program ini mendongkrak jauh ketersediaan BTS yang sebelumnya hanya terdapat 457 BTS seluruh wilayah Papua.
Pemerintah pun sudah menyediakan anggaran yang tidak sekedarnya. Total anggaran yang disediakan tahun 2021 ini khusus untuk pembangunan BTS mencapai 11—12 triliun rupiah yang bersumber dari pendanaan PNBP non blu dan Rupiah Murni.
“BAKTI masih mengacu para program awal 1 desa 1 BTS. Kondisi Papua memang ‘istimewa’ dengan kondisi geografis dan sebaran penduduknya. Mungkin 1 BTS di beberapa desa akan terasa kurang karena penduduknya yang tinggal terpencar. Namun, paling tidak untuk sementara ini di setiap desa sudah terbangun BTS. Harapannya, ini merupakan trigger sehingga kelak dapat menarik operator untuk membangun BTS tambahan di wilayah tersebut jika sudah banyak permintaan dari masyarakat,” jelas Feriandi.
Terkait akses internet untuk layanan publik di Provinsi Papua dan Papua Barat, BAKTI menggunakan solusi teknologi fiber optic di 47 titik dan VSAT di 1.189 titik lokasi. Kehadiran layanan publik ini paling besar dimanfaatkan untuk sektor pedidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan. Penambahan lokasi baru akses internet di tahun 2021 untuk kedua provinsi ini mencapai 1.882 lokasi di Papua dan 211 lokasi di Papua Barat.
Banyaknya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat yang terjadi selama tahun 2021 ini belum berhasil mendongkrak daya saing digitalnya jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meski nilai dari setiap parameter di Ev-Digital Competitiveness Index-nya menunjukan adanya peningkatan, namun Papua masih memegang posisi juru kunci di peringkat 34 dan Papua Barat di posisi 30.
Membangun infrastruktur di Papua memang tidak mudah. Tantangan alam yang ‘istimewa’ melebihi daerah lain di Indonesia membutuhkan komitmen dan kerja ekstra yang harus dilakukan bersama antara pemerintah pusat, yang diwakili oleh BAKTI Kominfo, dan pemerintah daerah.
Harapannya ke depan masyarakat Papua juga dapat merasakan manfaat kehadiran telekomunikasi seperti daerah lain, bukan hanya manfaat dasar saja tapi juga manfaat turunan seperti peningkatan ekonomi pemberdayaan UMKM lokal.
Semoga, upaya pemerintah membangun infrastruktur di Papu dan Papua Barat ini tidak berhenti di tahun 2022 saja. Akan terus berlanjut hingga kesenjangan digital semakin sempit atau bahkan sudah tidak ada lagi. (Icha)