spot_img
Latest Phone

Bocoran Samsung Galaxy Watch8: Desain Baru, Tapi Kecepatan Isi Daya Masih Sama?

Telko.id - Bocoran resmi dari sertifikasi 3C di China...

Garmin Instinct 3 Tactical Edition: Smartwatch Tangguh untuk Misi Ekstrem

Telko.id - Garmin baru saja menghadirkan Instinct 3 –...

ASUS Vivobook S14: Laptop AI 45+ TOPS untuk Produktivitas Tanpa Batas

Telko.id - ASUS Vivobook S14 (S3407QA), laptop terbaru yang...

Garmin vívoactive 6, Tak Sekadar Pintar, Dukung Gaya Hidup Aktif dan Tampil Lebih Gaya

Telko.id - Garmin Indonesia memperkenalkan vívoactive 6, smartwatch wellness...

Lebih Bugar Setelah Lebaran dengan Smartwatch Garmin

Telko.id - Pernahkah Anda merasa tubuh terasa berat dan...
Beranda blog Halaman 1501

Pusat Inovasi ala Huawei dan Kominfo

0

Telko.id – Digital lifestyle akan semakin berkembang ketika ada konten dan aplikasi. Itu sebabnya, pemerintah sangat mendorong adanya upaya kearah tersebut. Huawei yang menjadi salah satu vendor jaringan terbesar di Indonesia coba mendukung usaha pemerintah tersebut dengan membuat Pusat Inovasi yang bekerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika.

“Kami punya target untuk mencetak 200 technopreneurs baru setiap tahunnya. Sehingga pada tahun 2020 value dari e-commerce Indonesia diharapkan mampu mencapai angka minimal 130 miliar dolar AS. Dengan lahirnya para technopreneurs baru setiap tahun maka aktivitas e-commerce di Idnonesia pun akan meningkat. Hal ini yang diharapkan akan menjadi pendorong ekonomi digital di Indonesia,” ujar Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjelaskan.

Dengan adanya kerjasama antara Huawei dan Kominfo ini diharapkan juga target dari pemerintah dapat tercapai. Terlebih saat ini, Huawei juga akan membangun di kota lain, selain Jakarta.

“Pusat Inovasi ini ditujukan untuk mengakomodir para technopreneurs yang memiliki bakat khususnya di bidang konten dan aplikasi. Langkah ini juga sebagai bentuk dari komitmen dari Huawei untuk memberdayakan talenta lokal. Setelah, Jakarta, kami juga akan segera membangun Pusat Inovasi di Yogyakarta,” ujar Sheng Kai, CEO Huawei Indonesia menjelaskan.

Pusat Inovasi Kominfo ini memiliki empat materi edukasi untuk membentuk para calon technopreneurs dengan modul yang disesuaikan dengan SKKNI. Empat silabus tersebut adalah e-commerce, Mobile Applications, Networking dan Virtual Reality. Setiap pelatihan berdurasi dua pecan, kecuali Virtual Reality yang akan berlangsung selama tiga pekan.

Harapannya, dalam pelatihan ini, peserta dapat mempelajari berbagai hal seperti pembuatan program (programming) e-commerce, HAKI terkait produk yang akan dipasarkan, serta dukungan inkubasi untuk mengembangkan platform. Sebagai catatan, hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pusat inovasi bukan milik Kominfo maupun Huawei, namun milik perorangan atau kelompok. (Icha)

Apakah Internet Indonesia Perlu diatur?

Telko.id – Hari ini (19/1) bertempat di ruang serbaguna gedung Kominfo, Jakarta, diadakan kuliah umum yang bertajuk ‘Digital Policy At The Start From 2016, A View From Indonesia’. Kuliah umum ini dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait seperti APJII dan beberapa komunitas TIK, Kementrian Luar Negeri, serta para peserta yang berkecimpung di dunia IT.

Seperti diketahui, pemanfaatan TIK saat ini semakin penting dan menjadi kebutuhan mendasar pada berbagai sektor sehingga memerlukan perhatian besar dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza mengungkapkan,”pengguna internet di Indonesia sudah mencapai lebih dari 20 juta pengguna, dibandingkan dengan 20 tahun lalu semua telah bertransformasi dan internet sangat berdampak kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia,”ucapnya pada sesi keynote speech.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah internet perlu diatur? Melihat penggunaan serta keberadaanya yang juga bisa mengancam kedaulatan sebuah negara.

Berbicara mengenai hal ini, Dirjen APTIKA, Bambang Heru Tjahjono mengungkapkan, “Kita saat ini sedang menyusun panel untuk evaluasi sebuah konten dan tidak langsung melakukan blokir terhadap suatu konten, dan apakah internet perlu diatur, dan sebenarnya bukan diatur namun akan diselaraskan dengan dengan multistakeholder dari panel ini,” tuturnya.

Beliau juga menyebutkan, “Teknologi itu sifatnya sangat dinamis, hanya tinggal  bagaimana para generasi muda bisa berperan dalam pemanfaatan internet dan bagaimana bisa menyelaraskan dengan ideologi di Indonesia,”sebutnya.

Model tata kelola internet sendiri bisa dibilang kompleks, karena tentunya hal ini melibatkan banyak isu serta pelaku serta adanya kemungkinan yang dapat mempercepat proses perubahan sert sederet tantangan yang menentukan tujuan dari kebijakan tersebut.

Sekedar informasi, saat ini banyak sekali informasi atau konten yang tersebar melalui jaringan internet yang  berdampak buruk bagi perkembangan generasi muda. Seperti hadirnya konten berbau pornografi, konten terorisme, bahkan di situs youtube, tidak jarang juga banyak tersedia berbagai film layar lebar dan menjadi sebuah pembajakan dengan versi baru.

Isu pembajakan juga menjadi salah satu dampak negatif dari hadirnya internet. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, banyak film-film box office yang sedang tayang di bioskop tapi sudah tersedia di berbagai situs download film secara gratis.

Belum lagi sosial media, sudah bukan rahasia umum lagi jika banyak kejahatan dan penipuan dihasilkan dari sosial media seperti facebook. Tanpa disadari, informasi pribadi diri kita pun bisa tercuri oleh orang lain diluar sana melalui sosial media.

Sejatinya masih banyak kasus serta dampak buruk dari hadirnya sebuah teknologi yang bernama internet. Namun, tetap kita tidak boleh melupakan bagaimana dampak positif dari internet ini.

Dengan internet, peluang menuju kesuksesan pun juga terbuka lebar, banyak juga para pelaku usaha kecil yang bisnisnya bertumbuh dengan memanfaatkan internet, serta peran Internet Of Things juga sangat membantu menggerakan perekonomian sebuah negara. Bahkan, saat ini masyarakat Indonesia pun seakan kecanduan dengan kecepatan internet dan selalu menuntut internet yang cepat dan stabil kepada para operator.

Well, apakah internet perlu diatur? Sejatinya pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Kominfo selaku pihak regulasi, namun pertanyaan ini juga ditujukan kepada anda selaku pengguna yang senantiasa memanfaatkan internet.

Rcom dan Reliance Jio Selesaikan Spektrum Sharing

0

Telko.id – Dua operator besar di India yakni Reliance Communication (RCom) dan Reliance Jio akhirnya menyelesaikan tahap sharing spektrum mereka. RCom sejatinya menjual 800MHz spektrum di sembilan daerah untuk Jio dan  berbagi bandwidth di band yang sama di 17 daerah layanan.

Sebagai bagian dari perjanjian ini, kedua perusahaan akan berencana untuk menghubungkan roaming antara jaringan mereka dengan service area, seperti dilaporkan oleh Economic Times. Sejatinya mereka akan melakukan kerjasama jangka panjang dalam hal sharing tower serta aset fiber optik di negara mereka.

Dilansir dari Mobile World Live (19/1), Persaingan di pasar 4G negara itu telah diintensifkan dengan masuknya Jio, yang merupakan satu-satunya operator yang memiliki spektrum 4G di seluruh India. Setelah beberapa penundaan tahun lalu, Jio baru ini mengatakan secara resmi akan meluncurkan layanan 4G pada awal Maret 2016.

Kedua perusahaan, yang dimiliki oleh saudara Mukesh Ambani dan Anil, mengumumkan penawaran dan berbagi spektrum pada bulan Agustus dan September tahun lalu. Mereka adalah yang pertama di India untuk mengambil keuntungan dari peraturan baru yang memungkinkan berbagi spektrum.

Regulasi spektrum baru yang diberikan pemerintah tidak memungkinkan pembagian spektrum non lelang, sehingga RCom perlu membayar harga pasar terkait kepada pemerintah untuk spektrum. Ini diterapkan oleh Dephub meliberalisasi kepemilikannya di band 800MHz di 20 wilayah layanan. Spektrum awalnya diberikan tanpa lelang dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Sekedar informasi, Seminggu yang lalu Departemen India Telecom (Dephub) meminta RCom membayar hampir INR70 miliar ($ 1050000000) untuk spektrum ‘liberalisasi’ di 16 daerah. Operator memiliki 30 hari untuk membayar catatan permintaan.

Australia Dihantam 39,000 Kasus Cybercrime Tahun Lalu

0

Telko.id – 2015 sepertinya bukan tahun yang bersahabat bagi pengguna internet di Australia. Khususnya mereka yang gemar berbelanja online. Betapa tidak, hampir 49 persen dari laporan yang datang adalah terkait penipuan online, demikian menurut The Australian Cybercrime Online Reporting Network (ACORN).

ACORN sendiri merupakan media yang khusus dibuat pemerintah Australia untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejahatan siber. ACORN diluncurkan dua tahun lalu, atau lebih tepatnya pada November 2014. Selain menjadi media untuk melaporkan kejahatan siber, ACORN juga digunakan sebagai database intelijen nasional bagi pihak berwenang untuk digunakan saat mengidentifikasi dan menuntut penjahat.

Penipuan online menyumbang 19.232 dari laporan yang diterima pada tahun 2015. Demikian dilaporkan Gizmodo, Selasa (19/1).

Masalah online trading yang mempengaruhi warga Australia yang membeli dan menjual barang secara online adalah tipe tertinggi kedua kejahatan siber yang dilaporkan; ACORN menerima 8.368 laporan yang menyumbang sekitar 22 persen dari total laporan pada tahun 2015.

Victoria menjadi tempat dengan jumlah laporan kejahatan siber tertinggi, diikuti oleh Queensland dan New South Wales.

Sementara di sisi korban, mayoritas korban kejahatan siber di Australia dilaporkan berusia antara 20 dan 40 tahun (40 persen), diikuti oleh kelompok usia 40-60 (38 persen).

Selama setahun terakhir, email, jejaring sosial, dan situs iklan menjadi tiga saluran online teratas yang dilaporkan digunakan oleh penjahat siber untuk menargetkan korban-korban mereka.

Banyak contoh kejatahan siber lain tidak dilaporkan karena korban juga tidak tahu kemana harus melapor, tidak berpikir bahwa itu layak dilaporkan, atau enggan untuk melaporkannya. ACORN mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa layanan ini “memungkinkan korban kejahatan siber dengan mudah dan langsung melaporkan kasus tindak pidana online, serta memberikan informasi tentang bagaimana untuk tidak menjadi korban penjahat siber.”

“Mengingat ketergantungan warga Australia pada teknologi kian tumbuh, dan belanja online tetap menjadi pilihan yang semakin menarik untuk orang Australia yang sibuk, kejahatan siber diperkirakan akan meningkat.” Demikian diungkapkan ACORN.

China Mobile Tidak Melihat Aliansi China Unicom dan China Telecom sebagai Ancaman

0

Telko.id – Aliansi antara China Unicom dan China Telecom akan mengubah industry telekomunikasi di Cina. Namun, seperti dilansir dari South China Morning Post melihat bahwa langkah strategi dari kedua operator ini masih belum bisa menutup kesenjangan dengan China Mobile.

Langkah strategi yang dilakukan oleh ke dua operator Cina ini ditujukan untuk mereformasi secara structural industry telekomukasi Cina dan membantu pemerintah untuk memajukan ‘Internet Plus’ sehingga penduduk di negeri Tirai Bambu tersebut dapat melakukan akses internet yang jauh lebih luas lagi dan secara nasional.

Chris Lane, seorang analis senior di Bernstein Research, mengatakan dalam sebuah laporan bahwa kesepakatan tersebut akan membuat Unicom dan China Telecom untuk meningkatkan posisi pasar mereka menjadi kedua terbesar di dunia.

“Kami melihat bahwa dampak pada China Mobile tidak terlalu besar. Pasalnya, China mobile masih unggul jauh dibandingkan dengan aliansi kedua operator tersebut. Terlebih, Cina Mobile dianggap memiliki kekuatan financial sehingga mampu memanfaatkan momen yang ada untuk memberikan layanan 4G di 2016. Sementara, China Telecom dan Unicom kurang memiliki kekuatan untuk memanfaatkan momentum ini.

China Mobile asalah operator terbesar di dunia. Dan memiliki target pada 215 ini mampu memperoleh 500 juta pelanggan 4G di akhir tahun 2016.

Pada tanggal 30 November, China Mobile memiliki 287.320.000 pengguna 4G dari total pelanggan sebesar 825.190.000.000.

Untuk membangun jaringan 4G yang kompetitif dan secepat mungkin, Chirs berharap Unicom dan China Telecom untuk berinvestasi di base stations. Huang Leping, analis dari NOMURA menyebutkan bahwa perusahaan ini merencanakan pada tahap akhir pembangunan jaringan 4G akan selesai pada tahun ini. Proses pembangunan layanan 4G yang menggunakan teknologi Time Division Long Term Evolution tersebut sudah dilakukan sejak Desember 2013.

Analis juga mengatakan bahwa bagian yang paling penting dari kerjasama strategi dari Unicom dan China Telecom ada lima point strategi . Diantara nya adalah kerjasama dalam pembangunan regional jaringan 4G dan mengajukan smartphone berstandar nasional.

Aliansi Unicom dan China Telecom tersebut juga bertujuan untuk mempersempit kesenjangan dengan jaringan 4G China Mobile. Di mana belanja modal yang tidak besar pun dapat dimanfaatkan dengan berbagai biaya dalam penyebaran jaringan di pedesaan dengan jaringan 4G yang baru.

Analis Nomura, Huang Leping juga mengatakan dalam sebuah laporan bahwa buildout jaringan pedesaan bersama oleh dua operator jaringan akan memperkuat dan meningkatkan keuangannya.

“Untuk membangun jaringan 4G kompetitif secepat mungkin, kami berharap Unicom dan China Telecom berinvestasi dalam BTS,” kata Huang. “Hal tersebut akan membuat belanja modal kedua operator tersebut di tahun ini diperkirakan akan tetap relatif stabil, tetapi turun sekitar 10% pada tingkat kelompokl”.

Nomura memperkirakan total belanja modal Unicom tahun ini, termasuk perluasan jaringan 4G, mencapai 100 miliar yuan (HK $ 118.390.000.000), sementara itu dari China Telecom diperkirakan sebesar 98 miliar yuan.

Unicom memiliki 180.240.000 gabungan 3G dan 4G pelanggan pada tanggal 30 November, sedangkan China Telecom memiliki 141.030.000 3G dan 4G total pengguna di periode yang sama.

Aliansi kedua operator tersebut akan melakukan promosi yang disebut dengan six-mode smartphone untuk ‘all network access’ dan menjadi standar nasional. Itu semua termasuk juga standar 2G, 3G dan 4G yang dapat digunakan pada semua jaringan ketiga operator.

“Six-Mode standar nasional yang diusulkan dan ditujukan untuk mid –high end handset juga sebagai upaya untuk memaksa China Mobile bergabung,” ujar Bernstein Lane menjelaskan.

Lebih lanjut, Lane juga menyebutkan bahwa upaya ini akan berhasil.

China Telecom cukup merasa ‘pukulan’ yang hebat dengan adanya aliansi dari Unicom dan China Mobile ini. Pasalnya, para pengguna 2G CDMA (Code Division Multiple Access dan 3G CDMA-2000 menjadikan harga ponsel lebih tinggi bagi pelanggan China Telecom.

China Mobile saat ini fokus pada five-mode handset yang berbasis CDMA. Unicom hanya mendukung four-mode smartphone dan akan ketinggalan jaman ketika dikembangkan standar 3G secara lokal yang disebut dengan Time Division Synchronous CDMA, yang juga merupakan jaringan lama dari 3G China Mobile.

Lane mengatakan standar nasional tunggal untuk smartphone “memiliki beberapa manfaat positif bagi regulator. Salah satunya adalah memudahkan pengguna untuk mengubah jaringan melalui Subscriber Identity Module (SIM) kartu mereka.

“Jadi tidak perlu membeli handset baru. Cukup menukar kartu SIM saja,” kata Lane menjelaskan. Hal ini juga akan mendorong volume jualan produsen smartphone menjadi lebih besar lagi. Dan disisi lain, tidak perlu mengelola varian yang berbeda untuk masing-masing operator.

Unicom dan Telecom menggelar jaringan 4G dengan menggunakan teknologi TD-LTE China dan frekuensi-division duplex long term evolution atau FDD standar. (Icha)

Trend Smartphone 2016 di Indonesia

0

Telko.id – Dua tahun lalu, brand lokal atau sering disebut juga merek nasional, begitu gembar-gembor beriklan. Terutama di televisi. Namun, 2015, gegap gempita nya surut. Bahkan semakin ‘sepi’. Jika kita belajar dari Nexian, yang cukup singkat berada di posisi atas, merek lokal seperti Evercoss, Advan pun jika tidak hati-hati akan mengalami hal yang sama.

Merek lokal, memang tidak bisa diremehkan sumbangsih nya pada industri telekomunikasi di Indonesia. Mereka lah yang ‘berjibaku’ di segmen menengah bahkan bawah. Merek lokal lah yang mampu menjadi solusi ketika brand global ‘enggan’ berjualan smartphone murah. Terutama bagi konsumen yang ingin berpindah dari feature phone ke smartphone. Pasalnya, ketika ingin langsung ‘loncat’ ke brand global, kondisi keuangan tidak memungkinkan. Jadi, wajar, brand lokal menjadi pilihan.

Sayangnya, ternyata pilihan ke merek lokal itu tidak ‘sepanjang masa’. Artinya tidak loyal terhadap merek lokal. Jadi, konsumen sudah pernah merasakan pengalaman menggunakan smartphone pertama kali dan saat itu sesuai dengan kantong mereka, maka ketika akan ganti smartphone maka yang menjadi impian adalah merek global. “Konsumen juga ingin naik kelas. Itu sebabnya, brand global menjadi incaran,” ujar Tan Lie Pin, Direktur Utama Tiphone Mobile Indonesia menjelaskan. Hal itu yang membuat merek global tetap mendapatkan hati di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh TiPhone, yang salah satu anak perusahaan nya adalah berkecimpung di distribusi device, global brand yang menjadi impian tetap Samsung. Brand asal Korea ini memang memiliki range produk yang sangat lebar sehingga banyak pilihan bagi konsumen ketika akan mengganti smartphone nya. Ini, salah satu keunggulan dan brand global.

Lalu, brand global lain yang masih ada peminat adalah Asus dan Lenovo. Namun, kedua merek ini tidak stabil permintaan pasarnya. Hanya akan terjadi lonjakan permintaan ketika sedang terjadi promo atau menurun harga. Namun, ketika sudah kembali normal, akan ditinggalkan dan konsumen akan kembali mencari Samsung.

Di luar itu, seperti BlackBerry, HTC dan Sony sudah sangat berat menghadapi kondisi persaingan yang begitu berat di device ini. Yang ada peluang cukup besar adalah Huawei. Hanya saja, perlu mengubah cara pandang pemasaran device yang akan dilakukan langsung ke pasar. Tidak lagi melalui operator yang memang ‘jago’ nya Huawei. Nah, jika tidak maka, akan sulit Huawei akan muncul di benak konsumen dan menjadi pilihan ketika akan mengganti smartphone nya.

Brand lokal semakin ‘terpuruk’ karena brand global pun mulai merangsek ke level smartphone murah. Ke level, di mana beberapa tahun belakangan ini menjadi lapangan bermain para brand lokal. Yakni, dilevel harga di bawah Rp.1 jutaan. Sebenarnya, kondisi ini sudah terjadi di 2015 lalu, tapi tahun ini pun masih akan terjadi.

Kondisi ini, tidak akan pernah selesai. Jadi, merek lokal harus terus berhitung dan berinvestasi agar mampu bertahan dalam ‘tekanan’ pasar tersebut. Sebab, ketika brand lokal sudah ‘kehabisan’ amunisi menjadi sangat fatal dan akan berbuntut pada kehancuran dari brand tersebut. (Icha)

 

 

Dapat lampu Hijau, BT Tinggal Selangkah Lagi ‘Genggam’ EE

0

Telko.id – Keinginan perusahaan telekomunikasi raksasa asal Inggris, British Telecom untuk mengakuisisi EE akhirnya kesampaian juga, setelah Regulator Persaingan dan Pasar atau Competition and Markets Authority (CMA) memberi lampu hijau atas niatannya. Prosos ini diperkirakan akan selesai pada 29 Januari mendatang.

CMA memberikan lampu hijau kepada BT – yang mengambil alih EE dengan £12.5 miliar – setelah penyelidikan panjang mengenai bagaimana perjanjian ini akan mempengaruhi lanskap kompetitif, yang berlangsung selama 10 bulan.

Niat BT untuk membeli EE sendiri dimulai pada awal tahun 2015 lalu, disusul penyelidikan CMA terkait apakah kesepakatan baru ini akan membahayakan persaingan di sektor ini atau tidak, yang berarti konsumen akan mendapatkan kesepakatan yang tidak adil.

Namun, disimpulkan bahwa sementara BT memang memiliki minat yang kecil sebagai penyedia mobile, dan memiliki peran yang kuat dalam transmisi sinyal untuk sejumlah jaringan, menjadi salah satu dari ‘empat besar’ jaringan selular di Inggris tidak akan memiliki dampak yang signifikan dalam peran ini.

Kesepakatan ini akan tuntas dalam beberapa minggu ke depan, dengan 29 Januari tercatat sebagai waktu penyelesaian kesepakatan, di mana CEO lama EE , Olaf Swantee akan mundur untuk digantikan oleh Marc Allera, COO saat ini.

Sebagai hasilnya, lanskap ponsel di Inggris juga akan berubah, dengan BT dalam posisi untuk menawarkan layanan digital yang lebih luas di seluruh broadband, TV dan mobile untuk lebih banyak paket ‘end-to-end’ kepada konsumen.

Singkat kata, segala sesuatunya akan berubah dalam ranah jaringan selular Inggris menyusul merger dan akuisisi ini, yang disinyalir dapat memberikan kekuatan lebih dalam menawarkan produk yang lebih baik kepada konsumen.

Di Inggris sendiri, saat ini yang akan menjadi pesaing BT/EE adalah tiga operator besar lainnya, yakni Tri, O2 dan Vodafone. Demikian diwartakan TechRadar, Senin (18/1).

 

Jika Tepat Sasaran, e-commerce Indonesia Bisa Capai USD 130 Miliar pada 2020

0

Telko.id – Kominfo, sebagai pihak regulator telah menetapkan roadmap e-commerce sebagai program nasional dari kementrian. Hal tersebut tergambar dari tiga keputusan yang ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru-baru ini. Adapun bunyi keputusan itu adalah sebagai berikut:

  1. Formalisasi petajalan (roadmap) e-commerce dan penetapannya menjadi program nasional yang akan diluncurkan akhir Januari 2016 ini.
  2. Penunjukan PMU (Program Management Unit) yang akan mengkoordinasikan kementerian/lembaga dalam implementasi petajalan dan memantau perkembangan (progress) dari masing-masing inisiatif di kementerian/lembaga lembaga terkait.
  3. Rencana peluncuran resmi Petajalan e-commerce Indonesia sebagai program Nasional di akhir bulan Januari 2016.

Keputusan itu merupakan hasil dari rapat koordinasi yang diadakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; Menteri PPN, Sofyan Djalil; Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro; Menteri Perdagangan, Thomas Lembong; Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf; dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas. Rapat juga dihadiri oleh pejabat-pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari kementerian/lembaga terkait serta wakil Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA), PT. Pos Indonesia, dan Wakil Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Asperindo.

Formalisasi ini merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak diinisiasi pada bulan Desember 2014 lalu. Petajalan e-commerce merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar Industri e-commerce di Indonesia dapat tumbuh dengan manfaat yang dapat menetap di Indonesia.

Inisiatif pembuatan petajalan ini sendiri merupakan arahan hasil Rapat Koordinasi Pertama  tanggal 6 Maret 2015, yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil.

Petajalan berbasis pemikiran bahwa e-commerce nasional akan maju apabila dilakukan inisiatif-inisiatif sebagaimana yang dilakukan oleh negara lain yang telah maju e-commerce-nya, seperti China dan Amerika Serikat. Petajalan e-commerce kemudian disiapkan dengan dibantu oleh konsultan kelas international terkemuka di dunia, yakni Ernst & Young, yang kemudian bekerja dengan sistematis dan komprehensif dalam memfasilitasi berbagai kementerian dan lembaga serta berbagai stakeholder terkait.

Fase-fase tersebut meliputi: Preliminary guideline kepada kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait menjelaskan potensi e-commerce nasional dan bagaimana e-commerce dapat berkembang di negara lain.

Lokakarya e-commerce dilaksanakan pada tanggal 10 April 2015 untuk menggali potensi e-commerce ke depan. Hasil dari Lokakarya ini adalah kompilasi hal-hal yang menjadi inisiatif dan usulan-usulan untuk memajukan e-commerce nasional dari berbagai kementerian, lembaga dan stakeholder yang terkait.

Lokakarya tersebut mengembangkan 6 (enam) area atau problem yang bersifat cross-cutting (lintas stakeholder) secara fungsional, yaitu pendanaan (funding), perpajakan (tax), perlindungan konsumen (consumer protection), infrastruktur telekomunikasi (communication infrastructure), logistic, pendidikan dan sumber daya manusia.

Di samping itu pengembangan e-commerce juga menerapkan 5 (lima) prinsip dasar dalam implementasinya, yakni:

  1. Seluruh warga Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengakses dan melakukan transaksi e-commerce.
  2. Seluruh warga Indonesia harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan dari ekonomi informasi.
  3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus diminimisasi selama proses transisi menuju ekonomi internet dan tambahan lapangan pekerjaan bersih harus positif setelah dikurangi oleh dampak penghancuran kreatif (creative destruction).
  4. Kerangka hukum yang jelas harus diterapkan untuk menjamin industri E- Commerce yang aman dan terbuka, termasuk di dalamnya netralitas teknologi, transparansi, dan konsistensi internasional.
  5. Pemain nasional, terutama start-up dan UKM, harus dilindungi dengan sebaik- baiknya. Bisnis lokal dan pertumbuhan industri nasional harus menjadi prioritas utama.

Dari hasil eksplorasi berbagai stakeholder yang meliputi 6 (enam) area/problem dan menggunakan 5 (lima) prinsip dasar di atas, dihasilkan lah sebanyak 31 inisiatif yang bersifat crosscutting antar-kementerian, lembaga dan stakeholder lainnya.

Apabila ke-31 inisiatif tersebut diimplementasikan secara disiplin dan tepat waktu serta tepat sasaran, maka diperkirakan nilai transaksi akan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2020 dengan syarat implementasi harus sudah dimulai akhir Januari 2016 ini. Demikian keterangan resmi dari Kominfo, Senin (16/1). [ak/if]

Thailand Segera Memulai Proyek Broadband Nasional

0

Telko.id – Pemerintah dan regulator Thailand akan segera memulai proyek broadband nasional, dan telah menetapkan tujuannya dengan menyediakan koneksi ke 70.000 desa di Thailand pada tahun 2016 ini.

Menurut laporan Nation, regulator NBTC dan kementrian ICT telah mengalokasikan anggaran awal untuk proyek ini mulai dari 38 miliar baht atau setara USD1.05 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar 20 miliar baht akan disediakan oleh kementerian ICT, yang baru-baru ini mendapatkan keuntungan dari hasil lelang spektrum 4G. Sementara sisanya, yakni 18 miliar baht, akan diambil dari dana universal service obligation (USO) milik NBTC.

Dilansir dari Telecom Asia, Senin (18/1), jaringan ini akan terdiri dari akses poin nirkabel dan fixed broadband. Prioritas lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kecepatan koneksi di 27.000 desa yang saat ini terjangkau internet.

Sebagai awalan, Kementrian akan  berfokus pada pelaksanaan akses fixed broadband dan nirkabel di 40.000 desa dan melaksanakan gateway internet baru.

Dalam lima tahun ke depan, jaringan akan diperluas ke lokasi kunci termasuk pusat kesehatan masyarakat, sekolah dan tempat pemerintah selama lima tahun ke depan.

Pemerintah Thailand tampaknya sudah sangat siap dalam menyelenggarakan layanan fixed broadband. Sama halnya dengan di Indonesia, dimana Menkominfo Rudiantara pun mengagendakan pembangunan fixed broadband pada tahun ini. [ak/if]

Tersandung Korupsi, ZTE Masuk Daftar Hitam Bank Norwegia

0

Telko.id – Vendor Telekomunikasi raksasa asal China menjadi perusahaan pertama yang masuk dalam daftar hitam Norges Bank. Hal ini tak lain dikarenakan kasus korupsi.

Manajemen Investasi Norges Bank, yang juga merupakan manajemen investasi milik negara yang terbesar di dunia, telah memutuskan untuk menjual sahamnya pada raksasa telekomunikasi China,  ZTE Corporation dan memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam atau mem-blacklist-nya dari investasi masa depan karena korupsi. ZTE adalah perusahaan pertama yang masuk ke dalam daftar hitam oleh Norges Bank dengan alasan korupsi.

Dilansir dari IR Magazine, Senin (18/1), Manajer dari Norwegia telah menyelidiki ZTE dan memilih untuk tidak menggunakan hak kepemilikannya untuk menekan perubahan pada vendor jaringan ini. Sebaliknya, mereka justru menjual sahamnya yang bernilai USD 9.4 miliar yang merupakan 0,15 persen dari hak suara ZTE.

Norges Bank mencatat, sekitar puluhan perusahaan masuk ke dalam daftar hitam Norges Bank. Perusahaan tersebut memiliki masalah, seperti produksi tembakau, pelanggaran hak-hak individu, produksi ranjau darat dan alasan lainnya. Dalam daftar hitam kali ini,  ZTE menciptakan sub kategori baru untuk ‘korupsi kotor’ yang datang di bawah tindakan atau kelalaian yang merupakan risiko yang tidak dapat diterima.

Norges Bank telah memutuskan untuk membuat pengecualian terhadap ZTE Corporation, dari semua investasi, termasuk Dana Pensiun Pemerintah global. Hal ini dikarenakan perusahaan dianggap telah melakukan korupsi yang parah dan dapat merugikan pihak lainnya.

Penyelidikan ZTE mengungkapkan bahwa perusahaan menghadapi tuduhan korupsi di 18 negara, termasuk Filipina, Myanmar dan Nigeria, dan kini sedang diselidiki setidaknya di 10 negara, menurut pernyataan dari dewan Norges Bank. ZTE dilarang mengikuti tender publik dan didenda di Aljazair untuk dugaan korupsi.

Dalam hubungannya dengan kasus korupsi sebelumnya dan fakta bahwa perusahaan beroperasi di sektor dan di banyak negara terkait dengan risiko tinggi korupsi, temuan ini menunjukkan bahwa ada risiko yang tidak dapat diterima bahwa perusahaan mungkin sekali lagi terlibat dalam korupsi kotor.

ZTE sendiri merupakan perusahaan jaringan yang cukup berkembang di berbagai negara, khususnya Asia. Di Indonesia sendiri, ZTE beberapa waktu lalu menggelar pembicaraan mengenai 5G serta menghadirkan beberapa alat penunjang 5G. Namun hal ini belum ditanggapi serius oleh beberapa stakeholder di Indonesia, karena dianggap masih terlalu dini. [ak/if]