spot_img
Latest Phone

Garmin Instinct 3 Tactical Edition: Smartwatch Tangguh untuk Misi Ekstrem

Telko.id - Garmin baru saja menghadirkan Instinct 3 –...

ASUS Vivobook S14: Laptop AI 45+ TOPS untuk Produktivitas Tanpa Batas

Telko.id - ASUS Vivobook S14 (S3407QA), laptop terbaru yang...

Garmin vívoactive 6, Tak Sekadar Pintar, Dukung Gaya Hidup Aktif dan Tampil Lebih Gaya

Telko.id - Garmin Indonesia memperkenalkan vívoactive 6, smartwatch wellness...

Lebih Bugar Setelah Lebaran dengan Smartwatch Garmin

Telko.id - Pernahkah Anda merasa tubuh terasa berat dan...

PC Global Melonjak 4,9% di Q1 2025, Tapi Tarif China Ancam Pasokan

Telko.id - Angka-angka terbaru dari IDC mengungkap fakta mengejutkan:...
Beranda blog Halaman 1332

Malang dan Sidoarjo Catatkan Diri Sebagai Pasar Terbesar Alfacart.com

0

Telko.id – Malang dan Sidoarjo di Jawa Timur menjadi pasar paling besar bagi Alfacart.com. Secara wilayah, Jawa Timur tercatat sebagai pasar terbesar, dengan 42 persen, disusul Jabodetabek dengan 33,69 persen dan Jawa Tengah dengan 17,66 persen.

Untuk peringkat per kota, Malang menjadi kota dengan jumlah transaksi terbesar pertama dengan catatan angka 12,06 persen, sementara DKI Jakarta dan Sidoarjo menyusul dibawahnya dengan persentase 14,212 persen dan 6,061 persen, masing-masing.

“Data transaksi terbaru Alfacart.com di tiga bulan pasca peluncuran sangat menggembirakan bagi kami karena selain kehadiran Alfacart.com disambut baik oleh pasar, kami juga menemukan fakta baru bahwa pasar e-Dagang tidak lagi hanya terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wilayah di luar Jakarta, seperti Malang dan Sidoarjo, serta kota-kota lain seperti Rembang dan Klaten Jawa Tengah, Pontianak, serta Makassar pun menjadi pasar yang harus semakin kami cermati agar kami kian tepat dalam menghadirkan layanan yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan mereka yang tentunya sangat beragam,” kata Catherine Hindra Sutjahyo, Chief Executive Officer, Alfacart.com dalam keterangan resmi, (11/10).

Banyaknya transaksi dari luar wilayah Jakarta, diakui Catherine, mengindikasikan tingginya keinginan konsumen, terutama yang tinggal di daerah-daerah, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh barang atau produk-produk terkini, dengan kualitas sama, periode waktu yang tidak berbeda, dan harga yang tidak terlalu timpang atau bahkan setara. “Melalui pembelian di Alfacart.com, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi,” imbuhnya.

Selain fashion dan gadget, makanan dan minuman, keperluan rumah dan dapur, serta alat perlengkapan kantor yang biasanya banyak dibeli konsumen secara langsung juga menjadi kategori produk yang paling diminati oleh pelanggan.

Untuk kategori makanan dan minuman bahkan menempati posisi teratas di beberapa kota, termasuk Malang dan Sidoarjo. Kategori produk-produk lain yang kini banyak diminati adalah kategori kebutuhan bayi, anak dan mainan, kesehatan dan kecantikan.

Catatan menarik lainnya dari laporan triwulan Alfacart.com, pendekatan belanja O2O khususnya Layanan Pick Up di Toko Alfamart mendapatkan respon tinggi dari para pelanggan, baik pelanggan di wilayah Jakarta yang terkenal dengan gaya hidup urbannya, maupun pelanggan di luar Jakarta.

Sebanyak 84 persen pelanggan di wilayah Jakarta dan 90,73 persen pelanggan di luar Jakarta melakukan pengambilan barang di toko Alfamart yang berfungsi sebagai pick up point.

Menurut Catherine, kecenderungan mayoritas pelanggan untuk memilih mengambil atau membayar barang-barang yang dibelinya di toko-toko Alfamart yang menjadi pick up point merupakan konfirmasi efektivitas kolaborasi Alfacart.com dengan lebih dari 7000 toko Alfamart di seluruh wilayah Indonesia. “Kenyamanan, keamanan bertransaksi dan kepastian kualitas barang yang diterima menjadi pendorong bagi pelanggan untuk lebih memilih layanan inovatif dari Alfacart.com ini,” ungkapnya.

Layanan O2O juga membantu para konsumen yang belum memiliki kartu debit atau kartu kredit untuk tetap dapat menikmati belanja kebutuhannya di Alfacart.com.

Kedepan, layanan-layanan inovatif yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan akan semakin ditingkatkan keberadaannya, selaras dengan komitmen Alfacart.com untuk selalu menjadi yang terdepan di industri e-Dagang Indonesia.

XL Targetkan Pendapatan Rp.1 Triliun Dari Mobile Broadband di 2017

0

Telko.id – XL melihat bahwa kebutuhan akan mobile broadband di Indonesia masih sangat besar. Terlebih adanya program pemerintah Indonesia Broadband Plan. Yang akan membawa seluruh Indonesia mendapat koneksi broadband pada tahun 2019 mendatang. Itu sebabnya, XL meluncurkan layanan mobile broadband melalui router atau MiFi.

“Minimal pada akhir 2017 mendatang ada 2 juta pelanggan pengguna mobile broadband dan minimal akan memperoleh pendapatan Rp.1 Triliun. Itu belum termasuk program bundling,” ujar Rashad Javier Sanchez, Senior Advisor Transformation Projects XL menjelaskan di Jakarta, Senin.

Layanan mobile broadband atau MBB merupakan layanan terbaru dari XL yang segera akan diluncurkan ke pasar. Layanan ini menggunakan perangkat router atau MiFi untuk koneksi internet cepat 4G secara WiFi ke 10 hingga 32 smartphone atau laptop. Dengan demikian, layanan ini bukan mensasar untuk kebutuhan perorangan saja, tetapi juga tempat usaha maupun starup yang membutuhkan koneksi untuk memberikan layanannya maupun memenuhi kebutuhan berbisnisnya.

Setidaknya, saat ini XL sudah mempersialkan 250 ribu paket MBB yang telah siap dipasarkan melalui berbagai outlet penjualan di seluruh kota 4G. XL mengklaim bahwa device dalam paket MBB memiliki spesifikasi teknis terbaik di kelasnya untuk dapat digunakan secara maksimal pada jaringan 4G LTE. Di dukung oleh jaringan 4G yang berkualitas yang dilengkapi dengan teknologi 4T4R atau 4-transmit-4-receiver dan alokasi spektrum sebesar 15 MHz, XL yakin layanan MBB akan mampu memberikan kestabilan dan kecepatan akses internet hingga 150Mbps.

Untuk layanan MBB XL ini, nantinya akan ada pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna. Ada XL Go, XL Home dan XL Biz.

Selain memang melihat potensi pasar yang ada, XL juga menyakini bahwa dengan device router atau MiFi ini akan memberikan pengalaman berkoneksi dengan internet yang lebih baik pada pelanggan. Alasannya, router atau MiFi mengkonsumsi baterai yang lebih sedikit. Dapat bertahan hingga 6 jam jika digunakan oleh 10 orang bahkan lebih lama lagi jika yang menggunakan hanya kurang dari itu. Selain itu, antena pada device khusus sehingga untuk daya tangkap sinyal jauh lebih efektif dan optimal. Itu sebabnya, walaupun XL harus melakukan investasi diawal untuk device, langkah ini tetap dilakoni oleh XL. (Icha)

Semakin Kompak, KPPU Sarankan Dua Operator Ini Untuk Merger

0

Telko.id – Awal pekan ini nampaknya menjadi pekan yang buruk bagi dua operator besar Tanah Air yakni Indosat Ooredoo dan XL Axiata. Pasalnya, dua operator ini tengah disorot oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selain terindikasi kartel dan price fixing, keduanya juga dicurigai terlibat kepemilikan silang alias cross-ownership.

“Kalau mereka apa-apa selalu bersama dan bersepakat, padahal kalau dilihat dari lisensi mereka harusnya berkompetisi, kenapa Indosat dan XL tidak merger saja?”ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf di Jakarta, ketika dihubungi tim Telko.id (10/10).

Kekompakkan ini sejatinya perlu agar tidak terjadi persaingan kotor antar operator di Tanah Air. Namun, KPPU tetap pada rencananya untuk memanggil kedua operator tersebut terkait laporan dugaan kartel setelah membentuk perusahaan bernama PT One Indonesia Synergy. Menurut Syarkawi, surat panggilan telah dikirimkan kepada Indosat dan XL.

Selain mendalami kasus dugaan kartel ini, KPPU juga mencium gelagat telah terjadi persekongkolan tarif alias price fixing. Dimulai dari Indosat yang mengumbar tarif Rp 1 per detik (Rp 60 per menit) untuk panggilan off-net pada pertengahan 2016 lalu, kemudian dilanjutkan XL Axiata yang mengeluarkan program serupa Rp 59 per menit.

Aksi pemasaran itu tetap dilakukan Indosat dan XL meskipun penetapan tentang tarif baru interkoneksi tengah ditangguhkan. Dari situ timbul kecurigaan KPPU ada aroma persekongkolan penetapan tarif untuk menjatuhkan Telkomsel melalui usaha yang tidak sehat.

Dari indikasi itu pula, timbul kecurigaan KPPU adanya cross-ownership antara Indosat dan XL. Pasalnya, alih-alih berkompetisi, kedua operator itu terkesan sangat dekat dan saling berkolaborasi dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Ibaratnya mereka bangun satu rumah dengan dua kunci. Sulit untuk saling percaya satu sama lain di saat keduanya benar-benar berkompetisi, kecuali pemiliknya memang sama, cross-ownership,” ujarnya.

Dugaan kasus kepemilikan silang atau cross-ownership ini juga tengah didalami KPPU. Selain memanggil Indosat dan XL, KPPU juga akan meminta keterangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

“Kami sudah kirim surat kepada Indosat dan XL, selain itu kami juga meminta keterangan Pak Rudiantara. Nanti akan kami undang semua termasuk rekan-rekan media,” pungkas Syarkawi.

Penyidikan dugaan terjadinya kepemilikan silang, berlandaskan pasal UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 27 A.

Kepemilikan silang, menurut KPPU, tak hanya dilihat dari presentase kepemilikan perusahaan, tapi dari kebijakan (conduct) perusahaan dalam menetapkan tarif.

Perang tarif tentunya wajar terjadi, apalagi setelah perubahan tarif interkoneksi tidak lagi ditangguhkan. Kembali lagi, konsumen yang menjadi pengambil keputusan pada akhirnya. Apakah akan menggunakan layanan dari operator A ataupun menggunakan layanan dari pesaingnya. Well, semoga saja pada akhirnya pelanggan tidak dirugikan atas polemik ini.

Teknologi Huawei Sentuh Kecepatan 27Gbps

0

Telko.id – Huawei telah mengumumkan bahwa mereka berhasil mencapai kecepatan downlink hingga 27Gbps menggunakan Polar Code, sebuah inovasi baru dalam teknologi coding saluran 5G

Selama uji coba lapangan di lingkungan baik statis maupun mobile, Huawei mampu menunjukkan bahwa teknologi  polar code secara bersamaan dapat memenuhi definis kasus penggunaan khas 5G versi ITU, yang melibatkan kecepatan dalam puluhan gigabit, 1ms latency dan miliaran koneksi.

Perusahaan asal Tionkok tersebut juga mengatakan bahwa polar code menunjukkan tiga kali efisiensi spektrum dibandingkan dengan jaringan RAN saat ini.

Dilaporkan TelecomAsia (10/10), polar code dirancang untuk memungkinkan efisiensi spektrum yang secara signifikan lebih tinggi daripada teknologi akses seluler saat ini dan untuk memungkinkan decoding dengan kompleksitas linear.

Di sisi encoding, polar code dapat mengoptimalkan kapasitas saluran dekat dengan Shannon Limit, yakni kapasitas tertinggi teoritis saluran komunikasi sebelum terciptanya noise.

Disamping itu, percobaan lapangan juga mempertimbangkan penggunaan gelombang milimeter dan beberapa sesi paralel berdasarkan ukuran paket pendek dan besar.

Pekan lalu Huawei dan Telus dari Kanada juga mempublikasikan pencapaian ujicoba hasil lab 5G dengan kecepatan puncak yang menyentuh 29.3Gbps, dekat dengan 200 kali lebih cepat dari standar LTE saat ini. Uji coba tersebut juga dirancang untuk mensimulasikan kondisi dunia nyata.

Truemoney Targetkan 2.5 juta Transaksi Diakhir 2016

0

Telko.id – Truemoney adalah layanan uang elektronik yang diberikan oleh Witami Tunai Mandiri. Saat ini, mengklaim bahwa layanannya sudah menguasai pasar ketiga terbesar di Indonesia. Targetnya sampai akhir tahun ini menjadi nomor dua.

Untuk mencapai target tersebut Truemoney perlu memperluas jaringannya. Pertama dengan menambah jumlah EDC atau Electronic Data Capture. Sampai akhir tahun akan ada penambahan 23 ribu device lagi. Di mana, saat ini Truemoney baru memiliki 18 ribu unit.

Lalu akan meningkatkan penggunaan Truemoney melalui device Android. Selain itu juga menambah jumlah kemitraan. Dalam waktu dekat ini akan bekerjasama dengan Alfamart.

“Kita akan genjot tambahan sekitar 23 ribu agen baru pengguna mesin EDC TrueMoney di 10 provinsi sampai akhir tahun 2016. Agen ini diharapkan terjun langsung untuk mengedukasi uang elektronik TrueMoney,” ujar Joedy Wisoeda, Country Director TrueMoney Indonesia, saat berbincang dengan media di Generali Tower, Kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

Pangsa pasar e-money sendiri di Indonesia sangat besar. Saat ini, penduduk Indonesia yang menggunakan cara bayar cashless, termasuk didalamnya penggunaan ATM dan kartu kredit hanya 3% dari total penduduk. Sisanya masih melakukan transaksi tunai.

Kondisi ini lebih disebabkan karena jangkauan dari digital money ini terbatas. Perbankan sendiri lebih bersifat sebagai tempat menyimpan uang sehingga untuk pengembangan digital payment pun masih lambat dan terbatas.

“Ekosistem untuk digital money sendiri masih belum terbentuk sempurna. Masih melakukan dengan entity nya masing-masing. Itu sebabnya, kami akan coba masuk ke perusahaan telko untuk kerjasama. Selain itu juga dengan perbankan yang belum memiliki layanan digital payment,” sahut Joedy menjelaskan.

Namun, langkah tersebut tidak mudah. Perlu ada penyesuaian system di Truemoney. “Perlu ada API atau Application program interface untuk setiap kemitraan. Tapi kita, sudah mampu melakukannya. Tinggal penjajakan kerjasama saja yang sedang dilakukan agar dapat terealisasi,” ujar Joedy.

Itu sebabnya, Truemoney sangat optimis bahwa dengan sistem yang dimiliki akan mampu menggaet pengguna yang akan sekaligus juga menjadi agen tersebut akan mampu menguasai pasar digital paymen ini.

“Untuk antisipasi peningkatan transaksi, kami saat ini sedang melakukan transisi system di back end dan memindahkan Disaster Recovery Center atau DRC menjadi lebih besar. Setidaknya dapat menangani 2.5juta transaksi setiap harinya,” ujar Joedy menambahkan.

Saat ini Truemoney sudah menguasai pasar layanan uang elektronik di Indonesia sebesar 13 persen atau menempati posisi ketiga setelah e-money Mandiri dengan pangsa pasar sekitar 46 persen dan XL Tunai dengan 15 persen. Penambahan agen baru menjadi jalan TrueMoney merebut posisi kedua layanan uang elektronik di Indonesia.

Untuk diketahui, TrueMoney merupakan layanan keuangan digital yang diprakarsai PT Witami Tunai Mandiri. Pengguna TrueMoney bisa melakukan transaksi mulai dari top up, pembayaran tagihan, pembelian di merchant yang bekerjasama dan transfer dana. (Icha)

KPPU Endus Persekongkolan Tarif Seluler, Benarkah?

0

Telko.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium aroma persaingan usaha yang tidak sehat dari dua operator seluler Indosat Ooredoo dan XL Axiata. Selain terindikasi kartel atas bentukan usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy, KPPU juga mencium gelagat price fixing dalam penetapan tarif telepon lintas operator (off-net) di luar Jawa.

“Kami akan memanggil Indosat dan XL karena ada tiga indikasi dugaan kartel yakni price fixing, market allocation, dan output restriction,” ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf berdasarkan keterangan pers yang diterima tim Telko.id (10/10).

Untuk price fixing atau kesepakatan penetapan harga ini, Syarkawi menilai indikasi ini terlihat sejak polemik tentang revisi PP No. 52 dan 53 Tahun 2000 mencuat, khususnya soal ribut-ribut interkoneksi dan network sharing.

“Kami akan mendalami lagi soal polemik tarif off-net dalam interkoneksi ini. Karena ada tiga komponen biaya dalam skema tarif, dan tiap operator berbeda-beda pengeluarannya untuk bangun jaringan. Ada yang patuh, ada yang tidak, meskipun lisensinya sama-sama nasional,” ujarnya.

Syarkawi pun menilai, pemerintah harusnya bisa menerapkan reward and punishment bagi seluruh operator sesuai dengan lisensi yang dimilikinya. Jika punya lisensi seluler, maka ia menilai, operator harus bangun jaringan secara nasional.

“Harus ada reward and punishment bagi yang patuh dan tidak patuh. Harus dihitung pula mekanisme kompensasinya bagi operator yang patuh bangun jaringan, misalnya Telkomsel,” tegasnya.

Baca Juga : Terkait Dugaan Kartel, KPPU Panggil Dua Operator Ini

Jika melihat skema tarif yang ditawarkan Indosat dan XL, bisa dipastikan adanya subsidi mengingat biaya cost recovery XL adalah Rp 65 per menit dan Indosat Rp 86 per menit, untuk panggilan lintas operator.

Sementara cost recovery Telkom dan Telkomsel sebesar Rp 285 per menit, Smartfren Telecom Rp 100 per menit dan Hutchison 3 Indonesia (Tri) Rp 120 per menit.

Dari sisi penguasaan pasar seluler nasional, Telkomsel mendominasi 45%, setelah itu disusul Indosat 21,6%, Tri 14,4%, dan XL 14%. Sedangkan untuk pasar di luar Jawa, lebih dari 80% dikuasai Telkomsel, sementara pesaing terdekatnya, Indosat dan XL, tak lebih dari 5%.

Terkait pemanggilan ini, VP Corporate Communication XL Axiata mengaku bahwa Ia belum paham dengan pemanggilan ini dan belum bisa memberikan komentar apa-apa terkait dengan pemanggilan KPPU. Meskipun demkian, dia mengakui adanya undangan dari KPPU untuk melakukan pertemuan.

“Undangan memang ada sejak Selasa pekan lalu tapi kami belum tahu atas isu apa,” ujarnya saat ditemui di Jakarta (10/10).

Senada dengan Turina, pihak Corporate Communication Indosat juga tidak mau berkomentar banyak terkait dengan hal ini. Namun mereka berjanji akan terus memberikan update informasi terkait pemanggilan oleh KPPU.

Terkait Dugaan Kartel, KPPU Panggil Dua Operator Ini

0

Telko.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera memanggil Indosat Ooredoo dan XL Axiata terkait dugaan kartel saat membentuk usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy.

“Indosat dan XL akan kami panggil minggu ini atau minggu depan. Kami sudah kirimkan surat kepada dua perusahaan tersebut,” ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf pada keterangan pers yang diterima tim Telko.id(10/10).

Pemanggilan ini disebabkan karena terdapat tiga indikasi yang mengarah ke kartel dan menyalahi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kami akan memanggil Indosat dan XL karena ada tiga indikasi dugaan kuat yang mengarah kartel, yakni price fixing, market allocation, dan output restriction,” ujarnya.

Syarkawi menjelaskan, price fixing yang dimaksud adalah Indosat dan XL bisa berkoordinasi menetapkan harga. Sementara, market allocation, keduanya bisa menetapkan pembagian wilayah pemasaran. Sedangkan output restriction, keduanya bisa mengatur pasokan bersama-sama.

KPPU mengakui bahwa terdapat indikasi bahwa pembentukan perusahaan patungan antara XL dan Indosat ini telah dirancang sejak lama untuk persiapan jika PP No 52/2000 dan PP 53/2000 kelar direvisi dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Sebab, di dalam revisi PP tentang penyelenggaran telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi itu, akan memungkinkan operator untuk berbagi jaringan aktif, dimana satu perangkat bisa digunakan bersama dan frekuensi digabungkan.

“Mereka (Indosat dan XL) bertindak sebelum ada payung hukumnya. Jadi akan kita dalami lebih lanjut apakah tindakan ini memang terencana atau tidak,” lanjut Syarkawi.

Sekadar informasi, Indosat dan XL telah membuat perusahaaan patungan itu sejak beberapa bulan lalu dan telah resmi diumumkan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Mei 2016. Pada  perusahaan patungan tersebut, masing-masing Indosat dan XL berbagi saham 50:50, atau masing masing mengantongi 1.251 lembar saham.

Modal dasar pembentukan anak usaha ini Rp 10 miliar, modal ditempatkan Rp 2,5 miliar, dan modal disetor Rp 2,5 miliar. Sumber pendanaan berasal dari kas masing-masing XL dan Indosat.

President Director & CEO XL Axiata Dian Siswarini, berharap usaha patungan bersama Indosat ini dapat memberikan jasa konsultasi untuk kolaborasi jaringan di masa mendatang. Dian juga menjelaskan, di masa depan akan banyak potensi pengembangan jaringan yang bisa digarap bersama dua operator ini melalui usaha patungan ini.

Sementara President Director & CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli, mengatakan pembentukan joint venture ini salah satunya adalah untuk memperkecil operational expenditure (opex) dan capital expenditure (capex) dua operator ini.

Dengan adanya usaha patungan ini, sejatinya investasi untuk pembangunan jaringan, misalnya, dapat dihemat. Tidak perlu setiap operator melakukan belanja asset. Cukup salah satu operator saja dan nanti nya akan digunakan secara bersama-sama. Jika XL Axiata tahun ini menyiapkan capital expenditure atau Capex sebanyak Rp.7 Triliun dan Indosat Ooredoo yang menyediakan Capex sekitar Rp.6 Triliun sampai Rp.7 Triliun maka bisa jadi Capex kedua operator tersebut tidak perlu sampai sebesar itu. Bisa jadi tinggal setengah nya saja.

Terkait pemanggilan tersebut, tim Telko.id telah mengkonfirmasi hal ini kepada masing-masing operator, namun sangat disayangkan karena keduanyTelko.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera memanggil Indosat Ooredoo dan XL Axiata terkait dugaan kartel saat membentuk usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy.

“Indosat dan XL akan kami panggil minggu ini atau minggu depan. Kami sudah kirimkan surat kepada dua perusahaan tersebut,” ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf pada keterangan pers yang diterima tim Telko.id(10/10).

Pemanggilan ini disebabkan karena terdapat tiga indikasi yang mengarah ke kartel dan menyalahi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kami akan memanggil Indosat dan XL karena ada tiga indikasi dugaan kuat yang mengarah kartel, yakni price fixing, market allocation, dan output restriction,” ujarnya.

Syarkawi menjelaskan, price fixing yang dimaksud adalah Indosat dan XL bisa berkoordinasi menetapkan harga. Sementara, market allocation, keduanya bisa menetapkan pembagian wilayah pemasaran. Sedangkan output restriction, keduanya bisa mengatur pasokan bersama-sama.

KPPU mengakui bahwa terdapat indikasi bahwa pembentukan perusahaan patungan antara XL dan Indosat ini telah dirancang sejak lama untuk persiapan jika PP No 52/2000 dan PP 53/2000 kelar direvisi dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Sebab, di dalam revisi PP tentang penyelenggaran telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi itu, akan memungkinkan operator untuk berbagi jaringan aktif, dimana satu perangkat bisa digunakan bersama dan frekuensi digabungkan.

“Mereka (Indosat dan XL) bertindak sebelum ada payung hukumnya. Jadi akan kita dalami lebih lanjut apakah tindakan ini memang terencana atau tidak,” lanjut Syarkawi.

Sekadar informasi, Indosat dan XL telah membuat perusahaaan patungan itu sejak beberapa bulan lalu dan telah resmi diumumkan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Mei 2016. Pada  perusahaan patungan tersebut, masing-masing Indosat dan XL berbagi saham 50:50, atau masing masing mengantongi 1.251 lembar saham.

Modal dasar pembentukan anak usaha ini Rp 10 miliar, modal ditempatkan Rp 2,5 miliar, dan modal disetor Rp 2,5 miliar. Sumber pendanaan berasal dari kas masing-masing XL dan Indosat.

President Director & CEO XL Axiata Dian Siswarini, berharap usaha patungan bersama Indosat ini dapat memberikan jasa konsultasi untuk kolaborasi jaringan di masa mendatang. Dian juga menjelaskan, di masa depan akan banyak potensi pengembangan jaringan yang bisa digarap bersama dua operator ini melalui usaha patungan ini.

Sementara President Director & CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli, mengatakan pembentukan joint venture ini salah satunya adalah untuk memperkecil operational expenditure (opex) dan capital expenditure (capex) dua operator ini.

Dengan adanya usaha patungan ini, sejatinya investasi untuk pembangunan jaringan, misalnya, dapat dihemat. Tidak perlu setiap operator melakukan belanja asset. Cukup salah satu operator saja dan nanti nya akan digunakan secara bersama-sama. Jika XL Axiata tahun ini menyiapkan capital expenditure atau Capex sebanyak Rp.7 Triliun dan Indosat Ooredoo yang menyediakan Capex sekitar Rp.6 Triliun sampai Rp.7 Triliun maka bisa jadi Capex kedua operator tersebut tidak perlu sampai sebesar itu. Bisa jadi tinggal setengah nya saja.

Terkait pemanggilan tersebut, tim Telko.id telah mengkonfirmasi hal ini kepada masing-masing operator. Pihak XL Axiata belum mau memberikan jawaban terkait pemanggilan ini.

“Maaf, kami belum bisa memberikan detail informasinya, karena kami belum melakukan pertemuan dengan pihak yang berwenang ( KPPU)”, ujar Tri Wahyuningsih Herlianti selaku GM Corporate Communication XL Axiata saat dihubungi melalui pesan teks (10/10).

Senada dengan XL, Indosat yang dihubungi juga belum mau berkomentar dan akan memberikan info lebih lanjut terkait pemanggilan ini.

ITU : Perlu US$ 450 Miliar Untuk Bangun Ultra Broadband Dunia

0

Telko.id – Pada ajang Ultra-Broadband Forum di Frankfurt, International Telecommunication Union atau sering disebut dengan ITU menyatakan bahwa untuk menyediakan layanan broadband di seluruh dunia membutuhkan dana sekitar US$450 miliar. Untuk itu, para investor bekerjasama dengan pemerintah untuk menghubungkan 1.5 miliar orang pada tahun 2020, seperti dilansir dari Data Center Dynamics.

“Kita perlu $ 450.000.000.000 untuk lima tahun ke depan untuk mengelola untuk menghubungkan berikutnya 1,5 miliar secara online,” kata Houlin Zhao, Sekretaris Jenderal ITU menjelaskan.

Zhao menambahkan bahwa “Di New York, kami mendengar dari Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mendapatkan dana sebesar US$ 450 miliar untuk pembangunan infrastruktur TIK itu tidaklah mudah. ”

Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Huawei menyebutkan bahwa Cina saat ini sedang mencoba memberikan layanan berkecepatan tinggi “gigaband” pada waktu dekat ini. Caranya dengan membangun 4G lebih cepat. Hal ini dapat dilakukan karena negara tersebut tidak memiliki regulasi yang banyak. Ditambah lagi, pemerintah juga tidak mengenakan pajak pada operator mobile, bahkan charging pada lisensi high radio spectrum.

Zhao menyatakan bahwa ada kesalahan persepsi yang berkembang di industri. Di mana, industri telekomunikasi dianggap sangat kaya dan bisnis di bidang ini sebagai ‘tambang emas’. “Padahal tidak demikian. Karena perusahaan telekomunikasi harus mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur, di sisi lain, pelanggan minta harga yang lebih rendah. Belum lagi persaingan dari OTT. Hal tersebut membuat bisnis ini harus bertahan hidup cukup keras”.

Kondisi inilah yang ingin diubah oleh Zhao. Pasalanya, tujuan untuk membangun broadband yang terkoneksi di seluruh dunia pun tidak dapat terwujud jika tidak ada ekosistem yang mendukung. Jika ekosistem sudah terbentuk maka tidak akan sulit memperoleh dana.

Pengalaman di Cina bisa jadi contoh yang dapat diterapkan di negara lain. Seperti yang dikatakan oleh David Wang, Presiden Network Solution Huawei. Di Cina, dalam empat tahun terakhir, Cina telah mendirikan lebih dari 2 juta BTS 4G. Namun, dalam 10 tahun terakhir, total base station 4G didirikan di Eropa kurang dari 300.000. Itu sebabnya, saat ini di Eropa, koneksi nya masih lambat. Bahkan, terkadang konsumen hanya mendapatkan layanan di jaringan GPRS.

Kenapa hal itu dapat terjadi? Menurut David, “Di Cina, tiga operator yang ada tidak perlu membayar bahkan satu sen dolar untuk spektrum. Tapi di Eropa, operator perlu membayar jumlah besar untuk spektrum, dan mereka tidak memiliki uang lain untuk berinvestasi pada infrastruktur jaringan. ”

Sebenarnya, menurut David, banyak operator memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Namun, disisi lain, pemerintah meminta operator untuk membuka jaringan serat mereka setelah konstruksi. Hal ini cukup memberatkan karena akhirnya, pengembalian investasi tidak cukup baik. Itu sebabnya, minat investor untuk mempersiapkam gigband ini sangat rendah. “Jika tidak cepat ada solusi yang menarik dari pemerintah maka pengembangan apasar broadband ini akan sangat lambat,” ujar David menyakinkan.

Wang menambahkan bahwa masa depan yang terhubung sebagai tak terelakkan – “Kami percaya bahwa smart world sudah datang – termasuk smart home, smart factory, smart manufacturing, dan smart city. Dasar dari smart world tersebut adalah koneksi ultra boradband. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mewujudkan visi tersebut secepat mungkin?”
.
Salah satu cara untuk mempercepat adopsi koneksi internet yang lebih cepat, diresmikan pada ajang ini adalah adalah ‘Huawei solusi Microwave untuk FTTx’. Solusi yang menawarkan kapasitas transmisi mulai dari 1 sampai 10 Gb/s.

Jeffrey Gao, President Transmission Products Huawei Technologies mengatakan, “Hari ini microwave tidak seperti beberapa tahun yang lalu di mana, kemampuannyahanya ratusan megabit per detik. Saat ini bahkan oven microwave dapat mencapai sepuluh gigabit per detik. ”

Jawaban lain adalag Cloud. “Kami percaya bahwa pengembangan cloud saat ini sudah melampaui persyaratan dari jaringan,” kata Wang.

“Dan kami juga menyaksikan penyebaran infrastruktur dan promosi layanan awan dari banyak penyedia layanan cloud, termasuk Amazon, Microsoft, Alibaba, dan Tencent di Cina, serta banyak Eropa, penyedia layanan cloud lokal lainnya,” ujar Wang menambahkan.

Bahkan, menurut Wang, saat ini “Banyak operator juga mengerahkan public cloud publik mereka sehingga dapat memberikan layanan cloud yang lebih komprehensif dan tangkas. Kami percaya bahwa infrastruktur cloud, serta layanan cloud public dan hibrida saat ini telah dikembangkan lebih cepat dari harapan kita. ”

Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa “kemampuan broadband saat ini tertinggal,” katanya.
“Bandwidth menjadi kendala bagi pelanggan untuk berlangganan layanan berkualitas tinggi, oleh karena itu jika kita dapat menyediakan jaringan yang lebih baik, bandwidth dan konektivitas broadband akan meningkatkan layanan tersebut, serta pengalaman pengguna, ketika mereka berlangganan layanan berkualitas tinggi . ”

“Setelah kendala bandwith ini diatasi, maka pengguna dapat memanfaatkan 4K, 8K dan VR teknologi,” sahut Gao menambahkan. Video demand pun akan meningkat ini. Untuk itu, dibutuhkan juga pusat data yang besar dan jika ingin ada jaminan terhadap kualitas layanan maka akan dibutuhkan data center yang sesuai dengan kebutuhan juga dalam waktu dekat ini. (Icha)

Telkomsel Tambah 15 BTS Untuk Bantu TNI Jaga Perbatasan Negara di Natuna

0

Telko.id – Setelah memperluas penggelaran jaringan di Kepulauan Natuna dan Anambas pada bulan lalu, kini Telkomsel memberikan dukungan bagi para petugas perbatasan NKRI. Dalam rangka momen HUT TNI ke-71, Telkomsel menyerahkan bantuan berupa sarana komunikasi kepada TNI yang bertugas di wilayah perbatasan negara di Natuna.

”Dukungan kami untuk memperkuat wilayah perbatasan negara tidak sebatas dalam menghadirkan akses telekomunikasi semata. Kami juga menyediakan sarana komunikasi agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh TNI yang bertugas di perbatasan. Di samping untuk menunjang berbagai kegiatan operasional tentara, sarana komunikasi ini juga membuat para petugas wilayah perbatasan negara tetap bisa menjalin komunikasi dengan keluarga dan kerabat,” ujar Bambang Supriogo, Executive Vice President Telkomsel Area Sumatera menjelaskan.

Bantuan dari Telkomsel tersebut diapresiasi oleh Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Arif Badrudin. “Dalam waktu dekat, di wilayah ini akan dihadirkan banyak prajurit TNI dan Polri untuk mengemban tugas menegakkan hukum dan tugas pengamanan di wilayah perbatasan. Dengan dukungan Telkomsel dari sisi jaringan dan sarana komunikasi, kami dapat menyampaikan maupun menerima informasi dari masyarakat dengan lebih cepat, termasuk melaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dalam menjalankan tugas,” kata Arif.

Selain bantuan sarana komunikasi, Telkomsel juga menyiagakan jaringan guna memberikan layanan terbaik dan kenyamanan berkomunikasi bagi masyarakat, khususnya warga Natuna, pada rangkaian aktivitas kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Natuna. Selama berada di Kepulauan Natuna, agenda Presiden antara lain menyaksikan Operasi Angkasa Yudha 2016 yang digelar TNI dalam rangka HUT ke-71 TNI.

“Kami memahami kunjungan Kepala Negara ke Pulau Natuna merupakan momen yang sangat dinantikan oleh warga Natuna. Untuk itu, kami memastikan bahwa layanan Telkomsel mampu melayani lonjakan komunikasi yang terjadi selama kunjungan Presiden di wilayah ini, baik layanan suara, SMS, maupun data,” jelas Bambang.

Sebelumnya Telkomsel telah melakukan penggelaran jaringan hingga ke pelosok bahkan menjangkau titik-titik terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, yakni Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Hal ini dilakukan Telkomsel seiring memperkuat komitmennya untuk memberikan manfaat di pulau terdepan dan wilayah perbatasan negara.

Perluasan jangkauan jaringan yang dilakukan Telkomsel antara lain dengan membangun 15 base transceiver station (BTS) baru. 10 BTS dibangun di Kabupaten Natuna yang menjangkau berbagai wilayah, di antaranya Pulau Serasan dan Pulau Midai, serta wilayah outer Ranai, termasuk markas baru TNI yang berlokasi di Kompleks Kesatrian Kompi Komposit Marinir TNI AL, Bunguran Selatan. Sementara itu, lima BTS lainnya dibangun di Kabupaten Kepulauan Anambas yang melayani Terempa. Dari 15 BTS baru tersebut, 13 BTS di antaranya merupakan BTS 3G.

Dengan penambahan 15 BTS baru tersebut, kini secara total Telkomsel telah mengoperasikan 59 BTS, termasuk 22 BTS 3G, untuk memberikan kenyamanan layanan komunikasi bagi puluhan ribu pelanggan yang ada di Natuna dan Anambas.

Kehadiran layanan Telkomsel di Natuna dan Anambas yang merupakan kepulauan terluar wilayah perbatasan negara tentunya semakin memperkokoh terpeliharanya NKRI sebagai negara kepulauan. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di pulau terluar maupun perbatasan negara merupakan bentuk dukungan Telkomsel dalam memelihara keutuhan NKRI.

Perluasan layanan Telkomsel di Natuna dan Anambas diharapkan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat setempat, khususnya dalam mencari dan bertukar informasi dengan lebih cepat. Apalagi Natuna juga memiliki letak yang strategis secara geopolitik dan berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea, dan Taiwan. Selain itu, Natuna juga dikenal sebagai penghasil minyak dan gas.
 
Dengan adanya kualitas layanan komunikasi yang setara dengan kota besar di Indonesia, perluasan penggelaran jaringan layanan Telkomsel di Natuna dan Anambas diharapkan bisa mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian dan kemasyarakatan sekaligus mampu menjadi katalisator dalam mempromosikan potensi daerah ini sekaligus menjadi manfaat bagi daya tarik investasi, peluang usaha, bahkan lapangan kerja baru.(Icha)

Dua Operator Ini Dilaporkan Ke KPPU, Mengapa?

0

Telko.id – Indosat Ooredoo dan XL Axiata dilaporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) karena membentuk perusahaan patungan yang bergerak di bidang telekomunikasi, yaitu One Indonesia Synergy.

“Pembentukan perusahaan tersebut berpotensi kartel,” kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia Rofiq Setyadi usai melapor ke kantor KPPU di Jakarta, Jumat (7/10).

Menurut Rofiq, pihaknya telah tiga kali melaporkan kasus dugaan kartel ini ke KPPU mulai dari Agustus, September, hingga Oktober. “Kami hari ini datang untuk melengkapi berkas dan sudah diterima dengan baik oleh KPPU,” katanya.

img-20161008-wa0002

Dalam laporannya, Rofiq Setyadi mengatakan bahwa pembentukan perusahaan patungan XL dan Indosat tersebut menyalahi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Apalagi keduanya bermain di bisnis yang sama. Kita khawatir ini akan menimbulkan kartel. Indikasi ini juga dirasakan oleh KPPU saat kami melapor, dan mereka berjanji untuk memproses laporan ini,” ujarnya lebih lanjut.

Dia menilai, pembentukan perusahaan patungan antara XL dan Indosat ini untuk persiapan jika PP No 52/2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi dan PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi kelar direvisi.

Dalam revisi PP 52 dan 53 memungkinkan operator untuk melakukan sharing aktif yaitu, satu perangkat digunakan bersama dan frekuensi digabungkan.

“Namun, sampai saat ini PP-nya belum ditandatangani. Tapi perusahaan patungannya sudah dibentuk,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, akan mengecek terlebih dulu laporan dugaan kartel ini sebelum memprosesnya lebih lanjut. “Saya cek dulu isinya,” ujar Syarkawi.

Seperti diketahui, Indosat dan XL membuat perusahaaan patungan bernama PT One Indonesia Synergy. Pembentukan perusahaan baru ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan. Kedua perusahaan tersebut yang memang sudah cukup lama bekerja sama menyelenggarakan layanan 4G LTE.

“Joint venture ini akan fokus pada perencanaan bersama dengan tujuan untuk mengeksplorasi setiap inisiatif kerja sama jaringan yang layak di masa mendatang,” terang President Director & CEO XL Dian Siswarini saat membentuk perusahaan patungan tersebut.

Sementara itu, President Director & CEO  Indosat, Alexander Rusli mengatakan, pembentukan usaha patungan tersebut akan membantu memperkecil biaya
modal dan operasional masing-masing operator.

“Contohnya dalam hal penyediaan menara, base transceiver station (BTS), radio access network (RAN), dan sebagainya,” jelasnya kala itu.

Terkait network sharing, Sekretaris Jenderal Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Muhammad Danny Buldansyah menilai, aturan network sharing sebagai langkah baik.

Menurutnya, revisi kedua peraturan itu akan membuat harga kompertibel bagi industri dan dalam jangka pendek akan diterima oleh pasar.

Network sharing sendiri dianggap bukanlah hal yang tabu karena hanya membutuhkan kemauan dan kesiapan dari operator untuk berbagi jaringan.

“Dari sisi industri bagus dan power sharing itu sebenarnya sudah terjadi kok tapi belum maksimal jadi ini bukan hal aneh,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, aturan berbagi jaringan (network sharing) mesti dibarengi dengan pembatasan.

“Hampir semua negara membutuhkan network sharing, namun dengan pembatasan seperti di daerah pinggir bukan padat. Jika tidak begitu, hanya meneruskan kebijakan yang lama saja,” ungkapnya.