spot_img
Latest Phone

Bocoran Samsung Galaxy Watch8: Desain Baru, Tapi Kecepatan Isi Daya Masih Sama?

Telko.id - Bocoran resmi dari sertifikasi 3C di China...

Garmin Instinct 3 Tactical Edition: Smartwatch Tangguh untuk Misi Ekstrem

Telko.id - Garmin baru saja menghadirkan Instinct 3 –...

ASUS Vivobook S14: Laptop AI 45+ TOPS untuk Produktivitas Tanpa Batas

Telko.id - ASUS Vivobook S14 (S3407QA), laptop terbaru yang...

Garmin vívoactive 6, Tak Sekadar Pintar, Dukung Gaya Hidup Aktif dan Tampil Lebih Gaya

Telko.id - Garmin Indonesia memperkenalkan vívoactive 6, smartwatch wellness...

Lebih Bugar Setelah Lebaran dengan Smartwatch Garmin

Telko.id - Pernahkah Anda merasa tubuh terasa berat dan...
Beranda blog Halaman 1262

UI Jadi Pilot Project Inovasi NB-IoT Bike Sharing Telkomsel

1

Telko.id – salah satu pengembangan Internet of Things adalah transportasi selain smart city dan smart home. Telkomsel sebagai salah satu operator di Indonesia cukup agresif mengimplementasikan IoT ini di Indonesia. Setelah Telkomsel FleetSight untuk corporate, dan T-Bike, operator ini pun melakukan pengembangan IoT untuk transportasi lain yakni Sepeda Kuning atau Spekun, sebuah konsep bike sharing di Universitas Indonesia.

Kali ini, Telkomsel menggunakan teknologi NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Bahkan, diklaim bahwa project CSR Telkomsel ini menjadi yang pertama di Indonesia yang dilakukan secara komersialisasi. Uji coba yang diimplementasikan untuk konsep bike sharing di Universitas Indonesia (UI) ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Telkomsel dalam mengakselerasi terbentuknya ekosistem IoT di Indonesia, seiring pesatnya perkembangan IoT di masa mendatang.

NB-IoT merupakan teknologi telekomunikasi terbaru yang dirancang secara khusus agar komunikasi antar mesin yang semakin masif dengan coverage jaringan telekomunikasi yang semakin luas dapat dilakukan secara efisien, serta penggunaan daya pada perangkat pengguna semakin hemat. Teknologi radio akses NB-IoT, yang merupakan salah satu jenis teknologi jaringan Low Power Wide Area (LPWA), memungkinkan perangkat beroperasi hingga bertahun-tahun tanpa pengisian daya ulang baterai sehingga sangat menghemat biaya. Teknologi ini juga mampu menghasilkan kapasitas koneksi yang masif untuk solusi dan aplikasi berbasis IoT.

“Telkomsel secara konsisten terus meningkatkan kesiapan teknologi dan jaringan untuk menghadapi tren IoT yang sedang berkembang secara global. Uji coba hari ini menunjukkan bagaimana NB-IoT dapat digunakan untuk menghubungkan jutaan sensor yang mendukung produktivitas bisnis dan kualitas hidup. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk melakukan transformasi digital dan senantiasa menjadi yang terdepan dalam menerapkan perkembangan teknologi seluler terkini yang akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia di masa depan,” kata Ririek Adriansyah, Direktur Utama Telkomsel saat peresmian Bike Sharing di Universitas Indonesia, Depok pada Rabu (14/03).

Ririek lebih lanjut menjelaskan, “Uji coba bike sharing ini merupakan bagian dari pengembangan teknologi NB-IoT yang kami lakukan untuk melengkapi teknologi IoT yang telah diimplementasikan sebelumnya sebagai kelanjutan dari inovasi platform FleetSight dan Connectivity Control Center Telkomsel yang sudah hadir terlebih dahulu.”

Bekerja sama dengan UI sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, Telkomsel mendemonstrasikan pengembangan uji coba bike sharing pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi NB-IoT. Bike sharing adalah sebuah konsep layanan peminjaman sepeda kepada publik dalam jangka waktu tertentu dari satu titik lokasi ke titik lokasi lainnya. Teknologi yang diterapkan pada ekosistem sepeda kuning (Spekun) di kampus UI Depok tersebut adalah teknologi bike sharing generasi keempat plus (4+) yang merupakan penyempurnaan dari sistem bike sharing generasi keempat. Teknologi ini merevolusi sistem bike sharing manual generasi sebelumnya.

Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met., dalam sambutannya mengatakan bahwa UI bangga menjadi kampus pertama penerapan sistem bike sharing generasi 4+ ini. “Untuk mewujudkan visi smart & green campus, penerapan teknologi pada jenis transportasi umum seperti Spekun memang memegang peranan penting. Sebagai salah satu kampus yang menyediakan ekosistem transportasi sepeda dengan lengkap, kami dengan senang hati menerima implementasi  teknologi terbaru dari Telkomsel ini,” ujarnya.

Konsep yang ditawarkan dalam bike sharing generasi 4+ ini adalah peminjaman sepeda berbasis aplikasi smartphone, dengan didampingi penyediaan tiang atau dock parkir berbasis radio-frequency identification (RFID) sehingga sepeda hanya bisa diparkirkan pada dock parkir tersebut. Penggunaan aplikasi memudahkan konsumen dalam meminjam sepeda, sedangkan parkiran khusus menjaga sisi keamanan dan kerapian penempatan sepeda.

Aplikasi yang dipakai dalam sistem Spekun adalah aplikasi Android “Spekun” yang dilengkapi dengan perangkat smartLock yang dibenamkan pada sepeda. Sistem ini sudah kompatibel dengan teknologi konektivitas NB-IoT yang memungkinkan seluruh Spekun berkomunikasi dengan server operator sepeda secara efisien, sehingga sistem operasi Spekun dapat berjalan dengan efektif. Dari sisi pengguna, penggunaan aplikasi ini memudahkan pengguna dalam melacak ketersediaan jumlah Spekun yang ada di dock terdekat dengan pengguna.

Pada uji coba bike sharing di UI, pengguna membuka aplikasi Spekun terlebih dahulu, setelah itu aplikasi akan secara otomatis mendeteksi lokasi pengguna dan tiang docking bike sharing terdekat beserta jumlah ketersediaan Spekun di tiang tersebut.

Ketika sampai di tiang sepeda, pengguna melakukan scan QR code pada bagian keranjang depan sepeda melalui aplikasi Spekun, setelah itu smartlock akan terbuka secara otomatis dan sepeda siap digunakan. Setelah selesai menggunakan sepeda, pengguna dapat mencari tiang bike sharing terdekat. Sesampainya di tiang tersebut, pengguna mendekatkan dan mendorong sepeda pada tiang tersebut dan smartlock akan terkunci secara otomatis.

Sistem bike sharing generasi 4+ ini merupakan hasil kolaborasi Telkomsel dengan Banopolis sebagai penyedia sistem bike sharing dan Huawei sebagai penyedia infrastruktur jaringan dan teknologi NB-IoT. Uji coba bike sharing di UI menggunakan teknologi radio akses NB-IoT yang sepenuhnya memenuhi standar 3GPP dan beroperasi pada frekuensi 900 MHz. Untuk tahap awal, Telkomsel bersama mitra mengimplementasikan solusi bike sharing di UI untuk tiga stasiun bike share, 20 sepeda, dan 40 tiang dock parkir.

Kebutuhan sepeda secara ideal untuk UI adalah 840 unit. Namun, tahap awal ini menjadi pembelajaran juga untuk project ini dan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, baru akan ditambah lagi unit baru secara bertahap. Di mana, usai lebaran nanti akan ada tambahan 200 unit dari dana CSR Telkomsel dan dilanjutkan lagi 200 unit dari Bank BNI, hingga sampai awal 2019 mendatang akan dicarikan lagi perusahaan yang akan mendukung sehingga sesuai dengan target yang dibutuhkan. (Icha)
 

 

 

Ini Dia Cara Cek Nomor Registrasi Prabayar Semua Operator

0

Telko.id – Dirjen Ramli menyampaikan meski muncul isu kebocoran data, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap antusiasme masyarakat untuk melakukan registrasi kartu seluler prabayar.

Tercatat hingga Rabu (14/3/2018) pukul 07.00 WIB sudah 351.595.558 kartu yang berhasil registrasi. Jumlah pelanggan yang melakukan registrasi dikatakan Dirjen PPI terus meningkat. “Isu kebocoran data ternyata tidak menyurutkan minat publik untuk registrasi. Jumlah yang terus naik ini menunjukkan bahwa isu ini tidak berpengaruh signifikan terhadap antusiasme masyarakat melakukan registrasi kartu prabayar,” jelasnya.

Dirjen Ramli juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Fitur Cek Nomor yang bertujuan untuk mengetahui NIK dan KK yang dimiliki pelanggan terdaftar di berapa nomor. Berikut ini merupakan link website, USSD dan SMS yang disediakan oleh masing-masing operator untuk Fitur Cek Nomor:

 

  1. Telkomsel

Website: https://telkomsel.com/cek-prepaid

USSD:  *444#

2. Indosat

Website: https://myim3.indosatooredoo.com/ceknomor/index

SMS: ketik  INFO#NIK kirim ke 4444

3. XL Axiata

USSD : *123*4444#

4. H3I

Website: https://registrasi.tri.co.id

5. Smartfren

Website:  https://my.smartfren.com/check_nik.php

Apabila saat dilakukan pengecekan ditemukan adanya penggunaan NIK dan KK secara tanpa hak, maka pelanggan bisa meminta operator untuk melakukan pemblokiran dengan mendatangi gerai operator dengan membawa KTP dan KK yang dimiliki.

Berdasarkan data Kemkominfo, tercatat hingga Rabu (13/3/218) pukul jam 07.00 WIB pagi tadi sudah 351.595.558 kartu seluler prabayar teregistrasi.

“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah registrasi. Karena jumlah yang terus naik menunjukan isu (kebocoran data) ini tidak berpengaruh secara signifikan,” tutur Ramli. (Icha)

 

 

 

 

Registrasi Kartu Prabayar Aman dan Terjamin, Tidak Ada Kebocoran Data

0

Telko.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran data dalam proses registrasi kartu prabayar yang telah dilakukan sejak 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018.

“Tidak ada kebocoran data, juga isu penjualan data ke negara asing, semuanya tidak benar. Pak Menteri (red:Menteri Kominfo) juga telah membantah soal penjualan data ke negara asing melalui twitter. Data registrasi ini tidak bisa diutak atik, database nya ada di Kemendagri, operator hanya melakukan validasi,” jelas  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli pada Forum Merdeka Barat 9 “Registrasi Data Kartu Telepon:Aman dan Terjamin” di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Keamanan data pelanggan sendiri dijamin dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Sementara dari sisi operator ada kewajiban sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data Pelanggan.

“Yang terjadi di lapangan adalah penyalahgunaan data NIK dan KK bukan kebocoran database. Kemendagri punya standar ketat begitu juga operator memiliki standar ISO 27001. Kata-kata kebocoran data terlalu tendensius, karena sebenarnya yang terjadi adalah penyalagunaan NIK dan KK,” tambah Dirjen Ramli.

Lebih lanjut Dirjen Ramli menyatakan saat ini Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri dan Mabes POLRI sedang melakukan proses penyelidikan. “Terdapat laporan dan data hasil monitoring terkait pelanggaran registrasi/aktivasi kartu dengan menggunakan NIK dan Nomor KK tanpa hak. Terhadap hal itu, sedang dilakukan proses penyelidikan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan data registrasi kartu prabayar, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa data-data kependudukan pelanggan yang melakukan registrasi terlindungi dengan baik dan pengamanannya dilakukan secara ketat melalui saluran khusus jaringan Virtual Private Network host to host untuk memonitor akses data. Kemendagri juga memastikan bahwa tidak boleh ada suatu lembaga mengakses data yang bukan peruntukannya.

“Saya ambil hikmah positif dari pemberitaan kebocoran data ini, membuat kami menjadi hati-hati.

Data di cek setiap saat, dan ada 3 (tiga) kali proses pemindaian sidik jari. Dukcapil gunakan sistem host to host  melalui VPN. Kami juga menepis isu adanya jual data, data yang digunakan dalam proses registrasi ini hanya NIK dan KK, jika data sesuai maka registrasi valid,” ungkap Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melindungi data pribadinya. Banyak masyarakat dengan mudah memberikan atau memindahtangankan data pribadinya kepada pihak lain baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak.

“Selain itu literasi terhadap aspek keamanan dalam melakukan aktivitas di dunia maya juga perlu ditingkatkan, karena sampai saat ini begitu banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang dengan mudah dapat kita temui di internet,” tambahnya. (Icha)

 

 

 

 

 

Ayo Cek Data Registrasi Kartu Prabayar

0

Telko.id – Sebelumnya, Kemkominfo mengumumkan akan menyiapkan sebuah layanan yang memungkinkan pelanggan kartu prabayar mengecek apakah data kependudukan mereka dipakai orang lain. Mekanisme layanan ini adalah melalui SMS maupun situs web.

Dengan layanan ini, pengguna bisa tahu apakah benar NIK miliknya hanya digunakan untuk meregistrasi kartu SIM mereka atau dimanfaatkan orang lain untuk meregistrasi kartu SIM lain.

Jika terbukti nomor tidak dikenal yang diregistrasi atas NIK pelanggan, pemilik sah NIK bisa membatalkan registrasi (unregister/unreg) nomor orang lain yang terdaftar atas nama si pemilik NIK bersangkutan.

Pembatalan dilakukan pelanggan melalui gerai operator yang bersangkutan dengan membawa dokumen pendukung.

Untuk pelanggan Indosat Ooredoo yang telah melakukan registrasi ulang kartu prabayar, dapat melakukan cek nomor nya melalui layanan Fitur Cek Nomor yang bisa diakses melalui 2 cara yaitu pertama melalui SMS: ketik INFO#NIK kirim ke 4444 dan kedua melalui akses ke: http://im3.do/registrasi.

Melalui layanan Fitur Cek Nomor ini, pelanggan bisa melakukan pengecekan secara langsung sudah berapa nomor yang terdaftar menggunakan data NIK dan No. KK yang dimilikinya. Bila pelanggan menemukan adanya indikasi penggunakan datanya oleh pihak lain, maka pelanggan bisa datang ke Gerai Indosat Ooredoo untuk melakukan pengaduan dengan membawa data identitas asli serta menunjukkan bukti otentik tentang adanya penggunaan datanya oleh pihak lain. Indosat Ooredoo akan segera melakukan pemblokiran terhadap nomor-nomor pihak lain yang telah menyalahgunakan data dari pelanggan tersebut.

“Untuk menghindari adanya potensi penyalahgunaan data oleh pihak lain, kami sangat mengimbau pelanggan agar dapat melakukan registrasi ulang kartunya secara mandiri baik melalui SMS ataupun website. Dan kami juga mengimbau partisipasi aktif pelanggan untuk dapat memanfaatkan layanan Fitur Cek Nomor, sehingga bila ada pihak lain yang memanfaatkan datanya, dapat segera kami tindaklanjuti untuk proses pemblokiran,” demikian ditambahkan Deva Rachman.

Bagi pelanggan yang melakukan registrasi, pelanggan dapat melakukan sendiri registrasi ulang ini (mandiri) demi keamanan dan kenyamanan pelanggan terhadap potensi data-datanya diketahui oleh pihak lain serta untuk menghindari pemblokiran layanan secara bertahap yang sudah mulai berlaku sejak 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018. Selain melakukan registrasi ulang sendiri, pelanggan juga bisa datang ke gerai Indosat Ooredoo bila memerlukan bantuan dalam proses ini.

“Kami mengimbau kepada para pelanggan kartu prabayar Indosat Ooredoo untuk segera melakukan registrasi ulang kartu prabayarnya, sehingga pelanggan dapat terus menikmati layanan telekomunikasi kami dengan aman dan nyaman,” demikian disampaikan Deva Rachman, Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo.

Pelanggan disarankan untuk dapat melakukan registrasi ulang secara mandiri dengan mengirimkan SMS dengan format: ULANG#NIK#No.KK# dan kirim ke 4444 atau dengan mengakses website http://im3.do/registrasi. Bila pelanggan mengalami kesulitan, bisa datang ke Gerai Indosat Ooredoo terdekat untuk dibantu dilakukan registrasi ulang dengan tetap menjaga keamanan data pribadi yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Seperti diketahui bersama, program registrasi ulang kartu prabayar diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dalam PM Kominfo No. 14 Tahun 2017 dan PM Kominfo No. 21 Tahun 2017. PM tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, terutama pelanggan prabayar. Hal ini juga merupakan komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen juga untuk kepentingan national single identity. (Icha)

 

Bank Danamon Bareng DOKU Hadirkan Layanan Dompet Digital

0

Telko.id – Bank Danamon Indonesia menghadirkan D-Wallet, yang merupakan jasa layanan elektronik berbasis server, melalui kerjasama co-branding dengan Nusa Satu Inti Artha (DOKU). Dengan adanya D-Wallet, nasabah maupun non-nasabah Bank Danamon memiliki “dompet digital” dalam bentuk aplikasi smartphone yang dapat digunakan untuk melakukan belanja atau pembayaran online maupun offline. D-Wallet juga memungkinkan transaksi online seperti belanja melalui situs e-commerce bagi yang tidak memiliki rekening bank maupun kartu kredit.

“Layanan D-Wallet menjawab lifestyle masyarakat saat ini yang lebih memilih berbelanja dan melakukan transaksi secara digital. Dengan D-Wallet, masyarakat lebih leluasa dan nyaman dalam melakukan pembelian dan pembayaran elektronik, termasuk mereka yang tidak punya rekening perbankan atau kartu kredit,” kata Michellina Triwardhany, Direktur SME, Consumer Banking dan Branch Network Bank Danamon.

Michellina menambahkan bahwa kemudahan adalah bagian dari komitmen Bank Danamon untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi nasabah maupun masyarakat luas. Inisiatif ini juga mendukung gerakan non-tunai yang ditetapkan Pemerintah serta menambahkan akses terhadap layanan perbankan bagi yang belum mendapatkannya.

Melalui aplikasi D-Wallet, pengguna diantaranya dapat melakukan pembelian voucher kuliner, produk investasi, serta pembelian di seluruh merchant-merchant online yang telah bekerjasama dengan DOKU seperti AliExpress, Lazada dan lain-lain. D-Wallet dapat digunakan untuk pembelian secara offline serta melayani tarik tunai atau cash-out melalui gerai-gerai minimarket seperti Alfamart, Alfamidi, Lawson serta Dan+Dan. Pemegang D-Wallet juga dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan seperti BPJS dan PDAM.

Selain pembelian dan pembayaran, D-Wallet memiliki fitur transfer dana ke pengguna D-Wallet lainnya serta transfer dana ke rekening Bank Danamon atau bank lainnya. Saldo D-Wallet dapat di-isi atau di top-up non tunai melalui jaringan layanan Bank Danamon (ATM & Mobile banking), atau top up tunai melalui gerai -gerai Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan Dan+Dan.

“Selain memberikan kemudahan dalam bentuk transaksi tanpa tunai melalui aplikasi, D-Wallet juga aman digunakan karena tidak perlu mengirimkan informasi rekening perbankan ataupun kartu kredit  ketika melakukan transaksi di merchant. Untuk belanja dan tarik tunai  atau cash-out di gerai-gerai minimarket seperti Alfamart, Alfamidi, Lawson serta Dan+Dan, pengguna D-Wallet cukup melakukan permintaan token (generate token).  Setiap transaksi yang dilakukan melalui D-Wallet juga harus menggunakan PIN,” tambah Djamin Nainggolan, Consumer Lending and E- Channel Head, Bank Danamon.

Terdapat 2 (dua) jenis pengguna D-Wallet yaitu pengguna regular  dan pengguna premium dimana masing-masing pengguna  memiliki batas maksimal saldo sebesar Rp 1 juta bagi pengguna regular dan batas maksimal saldo sebesar Rp 10 juta bagi pengguna premium. Selain dari batas saldo yang lebih besar, pengguna premium  dapat melakukan transfer dana ke rekening Bank Danamon atau bank lainnya . Untuk menjadi pengguna premium, mudah karena dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi D-Wallet dan proses verifikasinya online.

“Kerja sama ini merupakan salah satu upaya DOKU untuk semakin memperluas implementasi pembayaran non-tunai lintas komunitas di Indonesia. Setelah sebelumnya DOKU melakukan co-brand dengan komunitas edukasi dan otomotif, hari ini DOKU kembali bekerjasama untuk memperkuat komunitas perbankan melalui peluncuran D-Wallet,” ungkap Ricky Richmond, Senior Vice President of Consumer Product DOKU.

Harapannya, kolaborasi ini dapat semakin memperkuat lini produk dan pilihan layanan Bank Danamon kepada para nasabah, dan juga membantu Bank Danamon untuk memperluas jangkauan konsumen, terutama konsumen yang belum memliki rekening bank maupun kartu kredit untuk bertransaksi online maupun offline.

Ricky menambahkan, berdasarkan data statistik Bank Indonesia, jumlah uang elektronik yang sudah beredar hingga akhir 2017 mencapai 113 juta instrumen, termasuk e-money dan e-wallet. Jumlah ini meningkat signifikan dari posisi awal 2017 yang hanya 52 juta instrumen uang elektronik.

Untuk mendapatkan aplikasi D-Wallet, cukup dengan mengunduh aplikasi D-Wallet di App Store untuk pengguna iOS dan Play Store untuk pengguna Android, serta mengisi informasi pribadi dan melakukan top-up perdana. (Icha)

 

 

Menkominfo: Data Pelanggan Registrasi Prabayar Tidak Bocor!

0

Telko.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali menegaskan dalam Program Registrasi Ulang Kartu Prabayar yang sedang lagi ramai diperbincangkan masyarakat tidak ada kebocoran data.

“Dalam proses registrasi prabayar orang bilang ada kebocoran data di Kominfo. Apa yang bocor? Sementara data di Kominfo sendiri tidak ada sama sekali (tidak disimpan, red). Mekanisme data prabayar yang registrasikan NIK dan KK kepada operator kemudian disampaikan kepada Dukcapil, disana akan dicek apa benar atau tidak data tersebut,” tegasnya dalam Diskusi Publik tentang Perlindungan Data Pribadi di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (13/03/2018).

Menteri Kominfo yakin tidak ada operator yang berani memanfaatkan data pelanggan prabayar untuk hal yang dilarang dalam peraturan. “Hal ini dikarenakan operator telah menerapkan standar ISO 27001 untuk mengelola data pelanggannya,” jelasnya.

Menteri Rudiantara bahkan menegaskan tuduhan yang mengatakan pemerintah membocorkan data pelanggan seluler yang melakukan registrasi kartu SIM prabayar tidak benar. Data-data kependudukan hanya ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang berwenang.

“Kominfo tidak pernah memegang data masyarakat. Operator telekomunikasi pun tak menghimpun data NIK dan KK, melainkan hanya mendapat informasi dari Dukcapil terkait validitas identitas pelanggan kartu SIM prabayar,” katanya.

Di sisi lain, pihak Kementerian Dalam Negeri pun menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data dari pihaknya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arid Fakrulloh mengatakan informasi yang beredar mengenai nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) yang bocor adalah tidak benar alias hoax. “Pertama tidak ada data yang bocor dari kami,” kata Zudan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, 12 Maret 2018.

Kemendagri telah membuka data tersebut dan melacak dugaan kebocoran seperti informasi yang beredar di media sosial. Hasilnya, kata Zudan, tidak ada lalu lintas data administrasi kependudukan yang keluar atau bocor. “(Yang bocor) NIK dan KK bukan berasal dari sistem kami,” ujarnya.

Sejauh ini, dikutip dari data di situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Total per Minggu, 11 Maret 2018 21:06 WIB sudah ada 341.633.997 nomor prabayar yang berhasil teregistrasi.

Padahal, berdasarkan data Kominfo menunjukkan bahwa jumlah pengguna kartu prabayar seluruh Indonesia sekitar 376 juta. Artinya, hingga kini masih ada sekitar 34 juta pelanggan yang belum mendaftarkan ulang kartu prabayarnya.

Pemerintah sebelumnya menggelar kewajiban registrasi SIM card prabayar yang dimulai sejak 31 Oktober 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2018. Saat ini sudah masuk ke tahapan pemblokiran layanan telekomunikasi secara bertahap sebelum pemblokiran total pada 1 Mei 2018. (Icha)

 

 

Startup Fintech P2P Lending Bukan Rentenir Digital?

0

Telko.id – Pertumbuhan startup fintech yang bergerak dalam bidang peer to peer (P2P) lending di Indonesia disebut masih memiliki lahan yang luas untuk bergerak. Data Otoritas Jasa Keungan (OJK) mengungkap bahwa kebutuhan kredit nasional mencapai Rp1.700 triliun per tahun. Namun, hanya Rp700 triliun investasi terpenuhi.

Di sisi lain, ada opini yang menyatakan bahwa financial techonology ini merupakan bentuk lain dari rentenir digital.

Menurut, Freenyan Liwang, Komisaris perusahaan startup lokal P2P untuk properti Gradana, Menurutnya, baik Gradana maupun perusahaan fintech lainnya yang bergerak dalam bidang pembayaran atau pembiayaan UMKM justru menjadi bagian dari solusi untuk merealisasikan program pemerintah tentang inklusi keuangan.

“Dengan adanya model bisnis seperti ini, maka seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan dengan lebih mudah melalui saluran-saluran pembiayaan khusus yang saat ini belum dapat difasilitasi oleh institusi keuangan konvesional,” kata Freenyan menjelaskan.

“Dengan adanya fungsi teknologi, segala bentuk persyaratan administrasi atau pelengkap bisa dilakukan secara online dan bisa diakses kapan pun, bahkan tidak hanya pada jam kerja kantor saja. Untuk Gradana sendiri, kami juga tetap melakukan due diligence dan pengecekan terhadap calon debitur atau peminjam mengingat para konsumen kami nanti juga akan melanjutkan KPR ke bank-bank umum setelah cicilan DP mereka selesai,” tuturnya.

Mantan Direktur Bank Sinarmas ini juga menegaskan bahwa saat ini inklusi keuangan belum optimal di Indonesia sehingga pemerintah menggalakkannya dengan lebih giat lagi terutama saat kunjungan Ratu Maxima beberapa waktu yang lalu. Tujuan inklusi keuangan agar setiap orang bisa mengakses sektor keuangan secara sederhana dan cepat, salah satunya melalui industri fintek. Hal yang serupa juga kembali diutarakan oleh Menteri Kominfo Bapak Rudiantara dalam pembukaan acara NextIcorn pada hari Rabu, (7/3)

Menurut Freenyan, istilah rentenir digital yang akhir-akhir ini marak mengacu kepada beberapa fintech yang menawarkan payday loans di mana calon peminjam bisa mendapatkan uang secara cepat tanpa banyak persyaratan maupun verifikasi. Bunga yang dikenakan jauh lebih tinggi daripada perbankan karena  sesuai dengan besaran resikonya.

“Semakin tinggi resiko tentu saja bunga yang diterapkan lebih tinggi. Contohnya adalah Kredit Tanpa Anggunan atau KTA. Tanpa jaminan sama sekali, namun resikonya besar bagi pemberi pinjaman. Tidak heran kalau bunganya mencapai 30 hingga 51 persen per tahun,” ujar Freenyan menjelaskan.

Nah, untuk jenis payday loan tentunya akan dikenakan bunga lebih tinggi lagi karena kecepatan proses verifikasi diminimalisir.  Bandingkan dengan produk GraSewa yang hanya 16 persen. Malah kalau menggunakan GraDP hanya sekitar 10-12 persen dan nilai ini sudah masuk ke nilai cicilan DP di pengembang rekanan kami. Nilai tersebut sudah fixed tanpa harus mengkhawatirkan perubahan suku bunga yang mendadak atau tiba-tiba. Ini mirip dengan sistem syariah.”

Setelah selesai menyicil DP, nantinya konsumen dapat melanjutkan melalui proses KPR dengan mengikut standar yang berlaku di bank yang menawarkan KPR tersebut. Saat ini kisaran bunga KPR ada di  sekitar 13 persen pertahun.

Apa yang membedakan Gradana dengan jenis produk “payday loans” adalah adanya jaminan dalam bentuk sertifikat ataupun kesepakatan buyback  atau refund dengan pengembang apabila terjadi kegagalan pembayaran.

Untuk Fintech P2P lending sendiri sudah diatur dalam POJK  Nomor 77/POJK.01/2016 di mana salah satu aspek yang ditonjolkan adalah para penyelenggara P2P tidak boleh melakukan “balance-sheet” lending di mana uang yang dipinjamkan berasal dari dana penyelanggara P2P itu sendiri. Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa tugas penyelenggara hanya sebagai platform yang mempertemukan calon pemberi pinjaman / pendana dengan calon peminjam.

Tentunya sebagai platform, terutama para platform yang telah terdaftar di OJK, bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sebenar-benarnya.  Sebagai industri yang baru berkembang di Indonesia, teknologi finansial masih membutuhkan edukasi yang lebih massif lagi ke target konsumen. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah mengeluarkan izin kepada beberapa fintek untuk beroperasi di Indonesia.

“Pernyataan dari Ketua OJK mengenai rentenir tersebut harus disikapi dengan bijak. Tentu bukan berarti OJK sebagai lembaga ingin menghambat pertumbuhan industri ini ke depan. Justru OJK ingin agar masyarakat terlindungi dari pembiayaan yang merugikan. Buktinya Gradana sendiri mendapatkan izin dan sejauh ini berjalan lancar.  Kita siap untuk mengadopsi apapun regulasi yang dikeluarkan OJK agar masyarakat teredukasi dan tetap bisa mengambil manfaat dari keberadaan kami,” tegasnya.

 

 

Keren, Produsen Lokal Inipun Sudah Bisa Produksi Smart TV Box

0

Telko.id – Tidak semua orang mampu untuk membeli Smart TV. Maklum, harga smart TV di pasaran bisa mencapai puluhan juta. Tak heran produsen pun memproduksi smart box untuk mengkomodir mimpi banyak masyarakat untuk punya smart TV. Seperti yang dilakukan oleh Polytron. Produsen lokal ini sudah mampu memproduksi 4K Smart TV Box dengan nama PDB F1 atau dikenal dengan nama Polytron Play.

Secara design Polytron Play dibuat dengan teknik presisi yang tinggi menggunakan bahan metal melalui proses mesin CNC dan dipadukan dengan finishing top cover berbahan tempered glass yang mewah. Polytron Play sangat cocok untuk diletakkan di ruang keluarga untuk melengkapi layar lebar LED sampai dengan resolusi 4K Ultra HD yang dijamin tidak kalah dengan kualitas tayangan di bioskop.

“Polytron Play dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan hiburan di rumah melalui layar televisi dengan dilengkapi kemampuan untuk men-support Dolby Digital dan Widevine DRM embedded untuk memastikan kualitas gambar dan suara 4K yang didapatkan,” kata Eddy Ariawan, Consumer Electronics Group Head Polytron. 

Eddy juga menambahkan bahwa Polytron Play  sangat mudah pengoperasiannya, dimana Polytron Play   dilengkapi dengan Bluetooth Remote. Sedangkan untuk koneksi secara Ethernet maupun wifi dual band juga sudah disematkan didalamnya guna memudahkan koneksi ke jaringan internet.

Dari sisi perangkat keras, Polytron Play memadukan prosesor Octacore 64 bit dan high performance GPU untuk memaksimalkan kemampuan kerjanya serta dilengkapi dengan 32GB ROM dan 3GB RAM. Untuk pengoperasian secara optimal ditanamkan Fira OS yang dibangun diatas Android 6.0 Marshmallow. Dari sisi input juga disertakan dua input USB dan micro SD untuk kemudahan mengakses file multi media. Selain itu disematkan juga fasilitas optical out untuk memasangkan dengan sistem home theater di rumah.

Paket penjualan perdana yang terbatas, Polytron Play dilengkapi dengan tayangan iflix  selama 12 bulan tanpa biaya dimana terdapat ribuan judul film yang lagi nge-hits di iflix, hanya perlu download, dan film dapat dinikmati secara online ataupun offline. Untuk layanan privilege lainnya Polytron melengkapinya juga dengan fasilitas Super Soccer TV  yang dapat dinikmati tanpa batas dan tanpa biaya berlangganan. Polytron Play  bisa didapatkan di polytronstore.com seharga Rp,2,1jutaan dengan gratis ongkos kirim ke seluruh nusantara. (Icha) 

Hasil RUPS XL Ubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

0

Telko.id – XL Axiata melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam RUPST juga disetujui adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Direktur XL Willem Lucas Timmermans dan Komisaris Perseroan Mohd Khairil Kevin Loh bin Abdullah mengakhiri jabatannya.

Selain menyetujui pengakhiran masa jabatan Timmermans sebagai Direktur perusahaan dan Mohd. Khairil Abdullah sebagai komisaris perusahaan, rapat juga menyetujui perubahan status David R. Dean dari komisaris independen menjadi komisaris perseroan, serta mengangkat Julianto Sidarto sebagai komisaris independen.

“Bapak Wim adalah salah seorang figur kunci dalam manajemen XL Axiata sejak lebih dari 10 tahun lalu, termasuk ketika memasuki masa-masa krusial saat kami mulai melakukan transformasi dan kini fokus memasuki bisnis data. Kini kami melepas beliau yang hendak mencoba tantangan baru di negara lain. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dedikasi beliau bagi XL Axiata dan kami berharap beliau juga akan mencapai kesuksesan di masa mendatang, dimana pun beliau berada,” jelasnya.

Dengan begitu, jajaran dan direksi XL setelah RUPST menjadi sebagai berikut.

Dewan Direksi
Presiden Direktur: Dian Siswarini
Direktur: Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur: Allan Bonke
Direktur: Abhijit Jayant Navalekar
Direktur Independen: Yessie Dianty Yosetya
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Muhamad Chatib Basri
Komisaris: Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris: Vivek Sood
Komisaris: Kenneth Shen
Komisaris: Peter John Chambers
Komisaris: David Robert Dean
Komisaris Independen: Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen: Muliadi Rahardja
Komisaris Independen: Julianto Sidarto

Selain itu, menyangkut laba tahun berjalan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, rapat menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dibulatkan sebesar Rp 375.244.000.000,- dengan pembagian untuk cadangan umum sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta Rupiah) dan sisanya yang dibulatkan sebesar Rp 375.144.000.000,-akan dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan (Retained Earnings) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan. Untuk itu, tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham dikarenakan kebutuhan Perseroan untuk melaksanakan investasi.

(Icha)

Bakal Fokus Investasi Di Luar Jawa, Xl Tidak Bagikan Deviden

0

Telko.id – Manajemen XL Axiata hari ini telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Salah satu hasil  rapat itu, telah disetujuinya penetapan penggunaan laba tahun berjalan perusahaan di sepanjang tahun 2017.

Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini, menuturkan, menyangkut laba perseroan tahun 2017 telah dibulatkan menjadi sebesar Rp375.244.000.0000. Adapun alokasinya sebagian untuk cadangan umum sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007.

“Untuk cadangan umum sebesar Rp 100 juta,” kata Dian di Jakarta,Jumat (9/3).

Sementara sisanya sebesar Rp 375.144.000.000, menurut Dian, akan dicatat sebagai saldo laba ditahan (retained earnings). Hal itu dalam rangka mendukung pengembangan usaha perseroan.

“Untuk itu, tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham dikarenakan kebutuhan perseroan untuk melaksanakan investasi,” tegasnya.

Untuk tahun 2018 ini, XL akan fokus melakukan pengembangan jaringan di Luar Jawa dengan mempersiapakn Capex untuk tahun ini sebesar Rp 7 Triliun.

“Kami siap mengembangan jaringan di Luar Jawa karena pemainnya tidak banyak. Tidak seperti di Jawa yang sudah banyak pemain. Di Luar Jawa biasanya, hanya satu competitor saja yang bermain jadi lebih mudah bagi XL untuk melakukan penetrasi,” ujar Dian optimis.

“Pengembangan di luar jawa itu sendiri akan masuk ke wilayah kota kabupaten dan kecamatan, karena kota besar, sebenarnya Xl sudah ada,” ujar Yessie Dianty Yosetya, Direktur Independen XL Axiata menjelaskan.

Keseriusan ini dilihat dari besarnya alokasi belanja modal (Capital Expenditur/Capex) XL di 2018 sebesar Rp 7 triliun, 60% atau Rp 4,3 triliun di antaranya akan digunakan untuk membangun jaringan di luar Pulau Jawa.

“60% dari belanja modal tahun ini, yaitu Rp 7 triliun itu akan digunakan untuk membangun di luar Pulau Jawa,” ujar Yessie menambahkan.

Sebagai informasi, pada 2016, XL memiliki 84.484 BTS dengan rincian 8.204 BTS 4G (101 kota), 38.731 BTS 3G (398 kota), dan 37.549 BTS 2G (415 kota).

Nah, pada 2017, EXCL memiliki 101.094 BTS. Diantaranya 17.428 BTS 4G (360 kota), 45.864 BTS 3G (404 kota), dan 37.802 BTS 2G (416 kota). Terdapat pertumbuhan signifikan pada BTS 4G. Selama 2017, EXCL fokus menarik pelanggan smartphone atau pengguna data. Sehingga penetrasi smartphone mencapai 72%, sedangkan pada tahun lalu sebesar 63%.

Selain itu jaringan, XL juga akan melakukan transformasi model distribusi nasional  dengan mengembangkan channel alternative untuk akuisisi pelanggan. Termasuk juga mengembangkan digital distribution.

XL juga akan melakukan perluasan bisnis dengan mengembangkan pasar business to business yaitu mengembangkan bisnis Internet Of Things sebagai layanan baru. Termasuk juga melakukan pengembangan produk XL Home dengan Pay TV.

Khusus tentang Pay TV, XL masih melakukan kajian lebih dalam lagi untuk menjalankan rencana ini. Kemungkinan besar adalah melakukan kemitraan karena akan jauh lebih efektif, mudah dan efisien. Ketimbang harus membangun dari awal. Awal, dana yang dipersiapkan sebesar 500 Juta dolar, tetapi rupanya, dana tersebut, bukan hanya untuk Pay TV saja tetapi juga untuk investasi Fiber secara keseluruhan. (Icha)