Telko.id – Upaya penanganan konten berbau asusila di dunia maya bukanlah perkara mudah. Butuh sinergi dan komitmen yang kuat antarpemangku kepentingan, mulai dari pegiat atau konten kreator, komunitas, tokoh masyarakat, LSM, regulator dan penegak hukum. Salah satu strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani konten asusila dengan melakukan pembinaan.

Hasil pantauan Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, sampai dengan Bulan Juli 2019 ditemukenali 2.457 konten berupa berita bohong, 898.109 konten pornografi, dan 3.021 konten penipuan. Selanjutnya terdapat 10.451 konten radikalisme dan 71.265 konten perjudian.

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, penetrasi konten-konten di dunia maya amat dinamis, termasuk jika berbicara hal yang berkaitan dengan asusila. Menurut Rudiantara, perlu strategi yang komprehensif dan terintegrasi.

“Sesuatu yang diatur tetapi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, memang menjadi senantiasa dinamis. Dari waktu ke waktu bisa berbeda, katakanlah yang berkaitan dengan asusila,” kata Rudiantara dalam acara Sarasehan Nasional Penanganan Konten Asusila di Dunia Maya di Museum Nasional, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menteri Rudiantara menjelaskan dalam menangani persoalan ini, butuh pembinaan dan pendekatan langsung dengan pihak-pihak terkait. Tidak langsung melakukan justifikasi, tetapi lebih kepada komunikasi yang persuasif.

“Pembinaan itu artinya dipanggil dulu, undang dulu, sebaiknya jangan kayak begini. Nah, itu yang dikedepankan oleh Kominfo. ” jelas Rudiantara.

Penanganan yang tepat juga dibutuhkan karena saat ini  pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari 170 juta orang, mayoritas ialah anak-anak. “Kita harus hindari posting konten-konten yang diperkirakan akan menuai kontroversi dan berdampak negatif,” tutur Rudiantara.

Menteri Kominfo menambahkan, penanganan konten seperti radikalisme dan terorisme memiliki lembaga khusus yakni BNPT. Begitupun dengan narkoba ada BNN, peredaran obat makanan ada BPOM. Sementara, belum ada lembaga yang secara khusus menangani konten asusila.

“Nah, kalau yang berkaitan dengan asusila ini tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah yang berkaitan dengan asusila maupun pornografi. Kominfo selalu mengedepankan pembinaan. Jadi, sesuatu yang sifatnya bukan bertentangan langsung dengan pornografi,” imbuhnya.

Menteri Rudiantara berharap, kegiatan sarasehan seperti ini kedepannya harus diadakan secara berkala. Tujuannya tentu agar pembinaan yang dilakukan juga berjalan dengan masif.

“Sekali lagi, ini sesuatu yang dinamis karena berkaitan dengan masyarakat. Karena ini sesuatu yang bisa berbeda pemikirannya, dan kita juga dari stakeholders yang mempunyai pemikiran yang berbeda,” ungkapnya. (Icha)