Telko.id – UMKM Indonesia tutup saat pandemi karena berbagai hal. Adanya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun berdampak besar terhadap bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lebih dari 50% UMKM Indonesia tutup permanen ataupun sementara selama pemberlakuan PPKM.
Survey yang dilakukan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bersama Indosat menunjukan sebanyak 30,9% UMKM Indonesia harus tutup permanen karena PPKM. Sementara itu, 24% menutup usahanya untuk sementara waktu.
Survey dilakukan terhadap 3011 UMKM terhadap dampak PPKM Darurat yang kemudian berganti menjadi PPKM Level 4. Seperti diketahui, PPKM Darurat berlaku sejak 3 Juli sebagai dampak melonjaknya kasus Covid-19.
Sebanyak 35,2% responden mengatakan mereka menutup usahanya karena kekurangan ongkos produksi, 30,2% karena menurunnya permintaan. Sebanyak 27,5% karena peraturan pemerintah, sementara sisanya karena kesulitan mendapatkan bahan baku dan pembiayaan.
Sebanyak 46% UMKM Indonesia berencana menutup usahanya lebih dari 6 bulan sementara kurang dari 5% yang hanya tutup kurang dari dua minggu. Sebanyak 57% UMKM yang disurvey mengatakan tidak tahu kapan mereka akan membuka usahanya kembali.
Hampir semua UMKM yang disurvey mengatakan Mei menjadi bulan terberat buat mereka. Sebagai catatan, pada bulan Mei, terdapat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Secara historis, perayaan lebaran menjadi puncak permintaan dan konsumsi di Indonesia.
Namun, pandemi Covid-19 membuat UMKM banyak kehilangan pesanan. Survey juga menunjukan bahwa UMKM di Jawa Bali mengalami penurunan pendapatan sebesar 48% selama PPKM sementara UMKM non-Jawa dan Bali sebesar 41%. UMKM yang bergerak di bidang fashion, garmen, dan aksesoris mengalami penurunan pendapatan dibandingkan sektor lain.
Sebanyak 54% UMKM yang menjual ataupun memproduksi fashion, garmen, dan aksesoris mengalami penurunan pendapatan hingga dua kali lipat selama PPKM. Sementara itu, sebanyak 49,2% UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman mengalami penurunan pendapatan dua kali lipat dan 48,7% dari UMKM yang menjual furnitur dan home appliances mengalami penurunan pendapatan.
Survey ini juga menunjukan 42% UMKM Indonesia kemungkinan tidak bisa beroperasi selama tiga bulan jika PPKM terus berlanjut.
“Survey menunjukan wanita merupakan yang paling banyak kehilangan pekerjaaan di UMKM namun jumlah UMKM milik perempuan yang menerima bantuan justru lebih sedikit dibandingkan laki-laki,” tambahnya. Sebagai informasi, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp15,3 triliun kepada 12,8 juta pelaku UMKM dalam bentuk uang tunai untuk meringankan beban selama pandemi.
UNDP juga menanyakan ketertarikan UMKM dalam menjalankan bisnisnya untuk lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebanyak 95% dari mereka mengatakan tertarik untuk menjalankan usaha yang lebih ramah lingkungan. Pemilik UMKM wanita menunjukan minat yang lebih tinggi kepada green business daripada UMKM milik laki-laki.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki optimis bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan akan terus berkembang ke depan. “Cara mendatangkan keuntungan dengan merusak alam harus ditinggalkan. Sudah saatnya bisnis mengedepankan kualitas kehidupan berkelanjutan dalam jangka panjang,”tutur Teten.
“Langkah-langkah mencari keuntungan yang merusak lingkungan harus kita tinggalkan. Kegiatan ekonomi termasuk produksi, konsumsi dan distribusi harus memprioritaskan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dalam jangka panjang,” kata Teten.
Studi ini juga mengungkapkan manfaat langsung dari digitalisasi. UMKM yang bergabung dengan platform daring untuk memasarkan produk mereka selama pandemi COVID-19 mencatat permintaan yang lebih tinggi terhadap produk mereka dan keuntungan yang lebih besar, dibandingkan dengan UMKM lain yang telah menggunakan platform tersebut sebelum masa pandemi, dan mereka yang usahanya dijalankan sepenuhnya secara luring.
Survei dilakukan secara daring dengan menyebarkan pesan singkat (SMS) berisi link survei yang dikirimkan oleh Indosat Ooredoo kepada target responden dari sektor UMKM di seluruh Indonesia.
Sekitar 3.000 UMKM berpartisipasi dalam survei yang berisi 58 pertanyaan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM, khususnya pada bulan-bulan awal pandemi di tahun 2020 dan selama masa pemberlakuan PPKM darurat di Indonesia pada bulan Juli dan Agustus tahun 2021.
Pertanyaan difokuskan pada permintaan terhadap produk, keuntungan selama masa awal pandemi di bulan Maret hingga Juni tahun 2020 dan membandingkan temuan serupa selama periode PPKM darurat yang diterapkan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2021. Pertanyaan juga berfokus pada potensi usaha ramah lingkungan dan digitalisasi di Indonesia.
Survei tersebut juga menemukan bahwa beberapa UMKM mengalami kerugian lebih dari 50 persen antara bulan-bulan awal pandemi pada 2020 dan PPKM darurat pada pertengahan tahun 2021, khususnya di provinsi Jawa dan Bali. (Icha)