Telko.id – Kepala Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT) Filipina yang baru telah memerintahkan inventarisasi atas spektrum telekomunikasi di negara tersebut, untuk mengetahui spektrum mana saja yang digunakan dan mana yang tidak.
Dalam temu wartawannya baru-baru ini, Sekretaris DICT Rodolfo Salalima mengatakan bahwa frekuensi adalah sumber daya publik yang langka dan merupakan warisan bangsa. Oleh karena itu tidak seharusnya didiamkan tanpa dimanfaatkan.
Dia menjelaskan bahwa tindakan ini bertentangan dengan Konstitusi Filipina dan hukum pelayanan publik yang menyatakan bahwa frekuensi harus diberikan hanya kepada mereka yang bisa menggunakannya secara efektif dan efisien.
Nah, jika mereka – dalam hal ini perusahaan telekomunikasi – tidak menggunakan frekuensi yang telah diberikan atau diserahkan itu dalam waktu yang wajar sebagaimana dinyatakan dalam kesepakatan, maka lebih baik untuk mencabutnya dan memberikannya pada perusahaan telekomunikasi lain yang bisa dengan efektif dan efisien memanfaatkannya.
Kepala DICT juga memberi jaminan bahwa proses hukum akan diamati jika departemen ingin mencabut lisensi spektrum atau memberi izin jika beberapa perusahaan telekomunikasi ditemukan tidak menggunakannya dalam jangka waktu yang ditentukan.
“Kami akan mendengar penjelasan mereka,” katanya, seraya menjelaskan bahwa apa yang dibayar oleh perusahaan telekomunikasi hanyalah penggunaan frekuensi. “Mereka tidak menjadi pemilik dari frekuensi ini karena mereka tidak pernah dapat memilikinya di bawah Konstitusi Filipina.”
Masalah ini muncul setelah pembelian San Miguel Corporation (SMC) oleh dua operator yang dominan di negara itu – PLDT dan Globe Telecom, dimana badan antitrust pemerintah, Komisi Persaingan Filipina (PCC) kini menginginkan penyelidikan.
Salalima mengatakan bahwa frekuensi sangat penting untuk operasi perusahaan telekomunikasi dalam melayani masyarakat.
“Ini alasannya kenapa, PLDT dan Globe harus membeli kontrol dari perusahaan induk SMC sehingga setidaknya mereka dapat memiliki bagian dari frekuensi (tidak seluruhnya) yang diperlukan bagi mereka untuk lebih meningkatkan layanan,” katanya seperti dilansir TelecomAsia, Selasa (19/7).
Ia menambahkan, telah menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke PCC untuk memutuskan apakah kesepakatan pembelian perusahaan telekomunikasi ini adalah demi kepentingan masyarakat atau tidak. Perhatiannya lagi-lagi kembali pada efisiensi penggunaan spektrum, terutama mengingat kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan koneksi internet di negara dan pelayanan publik.
