Telko.id, Jakarta – Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Untuk itu, pemerintah menggelar Proyek Satelit Multifungsi (SMF) Satelit Republik Indonesia (SATRIA).
Menkominfo Rudiantara berharap jika Proyek Satelit SATRIA nantinya dapat menuntaskan masalah konektivitas pada layanan publik pemerintah.
Hal tetsebut dia katakan dalam sambutannya di acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Satelit Multifungsi di Museum Nasional Jakarta, Jumat (03/05/2019).
“Satelit SATRIA ini menjadi solusi bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Proyek Palapa Ring. Satelit ini diperutukan untuk pemerintah. sekolah, puskesmas, kantor desa, korsamil, polsek yang membutuhkan akses internet,” ungkap Rudiantara.
Proyek SATRIA ini memiliki kapasitas 150 Gbps yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan frekuensi Kurtz Above Band atau KA-Band. Cakupan layanan SATRIA akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.
{Baca juga: Menkominfo: Jaringan 5G Lebih Cocok untuk Industri}
“Dari 150 ribu titik ini kita membutuhkan 150 ribu antena, namun dengan catatan tidak boleh di bangun di Pulau Jawa tapi kita harus distribusikan ke daerah. Mungkin ada lima lokasi dengan 30 ribu masing-masing,” jelasnya.
Proyek SATRIA menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment/AP selama 15 tahun masa konsesi dengan nilai total Rp 20,68 Triliun yang meliputi nilai CAPEX, OPEX, dan perhitungan pengembalian investasi yang wajar. Pembayaran AP akan menggunakan anggaran di dalam lingkungan Kominfo.
“SATRIA sendiri menjadi satelit pertama di Asia yang terbesar, sedangkan di dunia menjadi nomor 5 (lima) dari sisi kapasitas. Angka 21 triliun ini adalah angka untuk membangun, meluncurkan, mengoperasikan dan memilihara dalam waktu 15 tahun,” ujar Rudiantara.
Proyek Satelit SATRIA ini didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
Dilansir Telko.id dari laman resmi Kominfo pada Jumat (03/05/2019), proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek SMF SATRIA dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
{Baca juga: Ini Tarif Sewa Jaringan Palapa Ring Tengah}
Pihak penjamin adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan didukung pula oleh konsorsium yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera telah ditetapkan sebagai pemenang dan mereka telah membentuk PT Satelit Nusantara Tiga pada 26 April 2019 lalu.
Konstruksi SATRIA akan dimulai pada akhir tahun 2019 dan ditargetkan selesai dan bisa diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022. Pada tahun 2023 diharapkan SATRIA dapat beroperasional untuk mendukung konektivitas layanan publik. [NM/HBS]
