Telko.id – Perkembangan uang elektronik hingga saat ini belum merata di Indonesia, dengan pola adopsi yang masih didominasi oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar dan memiliki akun perbankan. Itu sebabnya, LinkAja turun ke desa untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai. Targetnya agar mencapai masyarakat yang belum memiliki akses perbankan (unbanked) di seluruh Indonesia (tidak hanya di kota besar).
Menyadari tantangan ini, LinkAja sebagai uang elektronik nasional turut berkontribusi pada Proyek Percepatan Keuangan Inklusif yang diprakarsai oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dengan dukungan Bank Dunia dan pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat.
Inisiatif yang menjadi proyek percontohan ini diwujudkan dengan menciptakan ekosistem pembayaran nontunai di Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakaan Kabupaten Cirebon, dan Desa Tanjung Batu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang berlangsung pada tanggal 12 dan 29 November 2019 lalu.
Demi mendukung akselerasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, LinkAja turut berpartisipasi dalam sosialisasi dan implementasi penggunaan uang elektronik bagi warga desa, baik berupa pengenalan digitalisasi transaksi hingga praktek penggunaan aplikasi bagi para pemilik usaha (rumah makan, warung kelontong, penginapan) dan penduduk desa dengan ragam mata pencaharian, seperti petani garam, nelayan, hingga Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarga masing-masing.
Pada kesempatan tersebut, LinkAja menghadirkan experience booth yang memungkinkan para warga desa untuk merasakan pengalaman bertransaksi secara elektronik, dimulai dari bantuan pengunduhan aplikasi, petunjuk cara penggunaan dalam bertransaksi, hingga bantuan pengisian saldo. Berbagai permainan interaktif pun dihadirkan sebagai bagian dari edukasi dan sosialisasi.
Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara bertahap, mulai dari November 2019 hingga awal tahun 2020, untuk membantu para warga desa dalam menggunakan akun LinkAja secara mudah, nyaman, dan praktis.
“Kami mendukung penuh inisiatif dari Sekretariat DNKI, dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan dengan bantuan Bank Dunia, untuk secara proaktif memperluas ekosistem pembayaran nontunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Haryati Lawidjaja, Direktur Operasi LinkAja dalam pernyataan tertulisnya yang sampai ke redaksi Telko.id.
Kehadiran LinkAja pada lingkungan Desa Pegagan Kidul dan Desa Tanjung Batu, yang umumnya masih termasuk golongan unbanked, dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan esensial sehari-hari secara elektronik, mulai dari pembayaran berbagai jenis tagihan, pembelian pulsa dan paket data, transfer dana ke sesama pengguna, penarikan tunai tanpa kartu, bertransaksi di berbagai merchant di lingkungan terdekat secara aman dan mudah, hingga memanfaatkan fitur remitansi yang dapat digunakan oleh para PMI.
“Mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan tambahan dengan melakukan kemitraan bersama agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang telah bekerja sama dengan kami, untuk dapat menyediakan jasa pembayaran berbagai tagihan. Setelah mendapatkan akses layanan keuangan yang serupa dengan masyarakat perkotaan yang sudah masuk dalam golongan banked, besar harapan kami agar kesejahteraan mereka dapat meningkat dengan signifikan,” ujar Haryati menambahkan.
Proyek percontohan yang dihadiri oleh Head of Project Management Office pada Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Djauhari Sitorus di Cirebon, dan Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya di Berau ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong lebih banyak lagi masyarakat yang memiliki dan menggunakan produk dan layanan keuangan formal agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ditambahkan oleh Haryati, “Selaras dengan visi kami dalam memberikan layanan keuangan digital yang efisien seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama populasi unbanked dan underbanked. Ke depannya kami berencana agar seluruh transaksi ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit untuk mengakses berbagai produk keuangan mikro.” (Icha)
