Telko.id – Seorang pejabat senior Gedung Putih berusaha untuk menunda penempatan beberapa bagian dari undang-undang yang membatasi bisnis pemerintah AS dengan Huawei Technologies Co.
Hal ini muncul setelah ada sepucuk surat yang dilayangkan oleh kepala pejabat anggaran Gedung Putih Russell Vought pada Wakil Presiden Mike Pence. Wall Street Journal adalah yang pertama kali melaporkan surat itu.
Dalam surat tersebut Vought meminta adanya penundaan ketentuan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2019 yang melarang lembaga eksekutif, kontraktor pemerintah atau perusahaan mana pun yang menerima pinjaman atau hibah pemerintah dari penggunaan peralatan Huawei.
Vought juga memperingatkan bahwa undang-undang tersebut akan membebani perusahaan AS yang menggunakan teknologi Huawei. Secara dramatis, pelarangan tersebut juga akan mengurangi jumlah perusahaan yang akan dapat memasok pemerintah AS.
Dalam surat nya tersebut, Vought juga mengatakan pemberlakuan larangan tersebut dalam satu tahun ke depan, sesuai rencana, akan menyebabkan terlalu banyak beban bagi perusahaan-perusahaan Amerika.
Dia juga berusaha untuk menunda aturan yang melarang penerima hibah dan pinjaman federal untuk menggunakan peralatan Huawei, suatu tindakan yang khususnya mengenai penyedia telekomunikasi pedesaan.
“Ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan yang melakukan bisnis dengan pemerintah AS atau menerima hibah dan pinjaman federal punya waktu untuk membebaskan diri dari melakukan bisnis dengan Huawei dan perusahaan teknologi Cina lainnya yang dicakup oleh undang-undang”, kata Jacob Wood, juru bicara untuk kantor anggaran, seperti yang dikutip dari Washington Post.
Perusahaan-perusahaan Amerika telah melobi terhadap berbagai tindakan administrasi Trump terhadap Huawei. Perusahaan, yang berpusat di Shenzhen dan merupakan penyedia telekomunikasi terbesar di dunia, berada di jurang pertempuran ekonomi dan perdagangan Gedung Putih melawan China.
Huawei membangun jaringan nirkabel dan memasok handset ke 170 negara dan dipandang secara luas oleh administrasi Trump sebagai ancaman terhadap kepemimpinan teknologi Amerika Serikat dan keamanan nasional.
Huawei sendiri sudah membantah bahwa teknologinya digunakan untuk pengawasan. Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah Cina telah melawan, memperingatkan perusahaan teknologi Amerika tentang konsekuensi mengerikan jika mereka mematuhi larangan Amerika Serikat.
Tetapi sejak tindakan tersebut, sektor teknologi telah mengeluh bahwa tidak realistis untuk sepenuhnya melarang perusahaan melakukan bisnis dengan Huawei karena rantai pasokan telekomunikasi terkait dengan peralatan dari perusahaan di berbagai negara.
“Sementara pemerintah mengakui pentingnya larangan ini untuk keamanan nasional, sejumlah lembaga telah mendengar keprihatinan yang signifikan dari berbagai pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak yang akan terpengaruh,” tulis Vought dalam sepucuk surat pekan lalu kepada Wakil Presiden Mike Pence dan beberapa anggota Kongres. The Wall Street Journal pertama kali melaporkan surat itu.
Sebelumnya, pemerintahan Trump pernah mengatakan bahwa Huawei, perusahaan teknologi terbesar di China, mengancaman keamanan nasional dan telah mendesak sekutu untuk mengeluarkan perusahaan tersebut dari jaringan 5G.
Pemerintah AS juga telah memasukkan perusahaan China ke daftar hitam, serta memotong pasokan komponen Amerika yang diperlukan untuk membuat ponsel cerdas dan peralatan jaringan. (Icha)
