Telko.id – Awal pekan ini nampaknya menjadi pekan yang buruk bagi dua operator besar Tanah Air yakni Indosat Ooredoo dan XL Axiata. Pasalnya, dua operator ini tengah disorot oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selain terindikasi kartel dan price fixing, keduanya juga dicurigai terlibat kepemilikan silang alias cross-ownership.

“Kalau mereka apa-apa selalu bersama dan bersepakat, padahal kalau dilihat dari lisensi mereka harusnya berkompetisi, kenapa Indosat dan XL tidak merger saja?”ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf di Jakarta, ketika dihubungi tim Telko.id (10/10).

Kekompakkan ini sejatinya perlu agar tidak terjadi persaingan kotor antar operator di Tanah Air. Namun, KPPU tetap pada rencananya untuk memanggil kedua operator tersebut terkait laporan dugaan kartel setelah membentuk perusahaan bernama PT One Indonesia Synergy. Menurut Syarkawi, surat panggilan telah dikirimkan kepada Indosat dan XL.

Selain mendalami kasus dugaan kartel ini, KPPU juga mencium gelagat telah terjadi persekongkolan tarif alias price fixing. Dimulai dari Indosat yang mengumbar tarif Rp 1 per detik (Rp 60 per menit) untuk panggilan off-net pada pertengahan 2016 lalu, kemudian dilanjutkan XL Axiata yang mengeluarkan program serupa Rp 59 per menit.

Aksi pemasaran itu tetap dilakukan Indosat dan XL meskipun penetapan tentang tarif baru interkoneksi tengah ditangguhkan. Dari situ timbul kecurigaan KPPU ada aroma persekongkolan penetapan tarif untuk menjatuhkan Telkomsel melalui usaha yang tidak sehat.

Dari indikasi itu pula, timbul kecurigaan KPPU adanya cross-ownership antara Indosat dan XL. Pasalnya, alih-alih berkompetisi, kedua operator itu terkesan sangat dekat dan saling berkolaborasi dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Ibaratnya mereka bangun satu rumah dengan dua kunci. Sulit untuk saling percaya satu sama lain di saat keduanya benar-benar berkompetisi, kecuali pemiliknya memang sama, cross-ownership,” ujarnya.

Dugaan kasus kepemilikan silang atau cross-ownership ini juga tengah didalami KPPU. Selain memanggil Indosat dan XL, KPPU juga akan meminta keterangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

“Kami sudah kirim surat kepada Indosat dan XL, selain itu kami juga meminta keterangan Pak Rudiantara. Nanti akan kami undang semua termasuk rekan-rekan media,” pungkas Syarkawi.

Penyidikan dugaan terjadinya kepemilikan silang, berlandaskan pasal UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 27 A.

Kepemilikan silang, menurut KPPU, tak hanya dilihat dari presentase kepemilikan perusahaan, tapi dari kebijakan (conduct) perusahaan dalam menetapkan tarif.

Perang tarif tentunya wajar terjadi, apalagi setelah perubahan tarif interkoneksi tidak lagi ditangguhkan. Kembali lagi, konsumen yang menjadi pengambil keputusan pada akhirnya. Apakah akan menggunakan layanan dari operator A ataupun menggunakan layanan dari pesaingnya. Well, semoga saja pada akhirnya pelanggan tidak dirugikan atas polemik ini.

Telko.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium aroma persaingan usaha yang tidak sehat dari dua operator seluler Indosat Ooredoo dan XL Axiata. Selain terindikasi kartel atas bentukan usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy, KPPU juga mencium gelagat price fixing dalam penetapan tarif telepon lintas operator (off-net) di luar Jawa.

“Kami akan memanggil Indosat dan XL karena ada tiga indikasi dugaan kartel yakni price fixing, market allocation, dan output restriction,” ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf berdasarkan keterangan pers yang diterima tim Telko.id (10/10).

Untuk price fixing atau kesepakatan penetapan harga ini, Syarkawi menilai indikasi ini terlihat sejak polemik tentang revisi PP No. 52 dan 53 Tahun 2000 mencuat, khususnya soal ribut-ribut interkoneksi dan network sharing.

“Kami akan mendalami lagi soal polemik tarif off-net dalam interkoneksi ini. Karena ada tiga komponen biaya dalam skema tarif, dan tiap operator berbeda-beda pengeluarannya untuk bangun jaringan. Ada yang patuh, ada yang tidak, meskipun lisensinya sama-sama nasional,” ujarnya.

Syarkawi pun menilai, pemerintah harusnya bisa menerapkan reward and punishment bagi seluruh operator sesuai dengan lisensi yang dimilikinya. Jika punya lisensi seluler, maka ia menilai, operator harus bangun jaringan secara nasional.

“Harus ada reward and punishment bagi yang patuh dan tidak patuh. Harus dihitung pula mekanisme kompensasinya bagi operator yang patuh bangun jaringan, misalnya Telkomsel,” tegasnya.

Baca Juga : Terkait Dugaan Kartel, KPPU Panggil Dua Operator Ini

Jika melihat skema tarif yang ditawarkan Indosat dan XL, bisa dipastikan adanya subsidi mengingat biaya cost recovery XL adalah Rp 65 per menit dan Indosat Rp 86 per menit, untuk panggilan lintas operator.

Sementara cost recovery Telkom dan Telkomsel sebesar Rp 285 per menit, Smartfren Telecom Rp 100 per menit dan Hutchison 3 Indonesia (Tri) Rp 120 per menit.

Dari sisi penguasaan pasar seluler nasional, Telkomsel mendominasi 45%, setelah itu disusul Indosat 21,6%, Tri 14,4%, dan XL 14%. Sedangkan untuk pasar di luar Jawa, lebih dari 80% dikuasai Telkomsel, sementara pesaing terdekatnya, Indosat dan XL, tak lebih dari 5%.

Terkait pemanggilan ini, VP Corporate Communication XL Axiata mengaku bahwa Ia belum paham dengan pemanggilan ini dan belum bisa memberikan komentar apa-apa terkait dengan pemanggilan KPPU. Meskipun demkian, dia mengakui adanya undangan dari KPPU untuk melakukan pertemuan.

“Undangan memang ada sejak Selasa pekan lalu tapi kami belum tahu atas isu apa,” ujarnya saat ditemui di Jakarta (10/10).

Senada dengan Turina, pihak Corporate Communication Indosat juga tidak mau berkomentar banyak terkait dengan hal ini. Namun mereka berjanji akan terus memberikan update informasi terkait pemanggilan oleh KPPU.