spot_img
Latest Phone

Facebook Gelar Tiga Hari Festival bertajuk Nyasar ke Dimensi Facebook, Ini Targetnya

Telko.id – Facebook Indonesia siap meramaikan akhir pekan ini...

Garmin Manfaatkan Data Wearable, Pengendalian Diabetes Personal

Telko.id - Memperingati Hari Diabetes Sedunia, Garmin Indonesia menyoroti...

Garmin Instinct Crossover AMOLED Resmi Hadir di Indonesia

Telko.id - Garmin Indonesia secara resmi meluncurkan dan memperkenalkan...

Garmin Run Indonesia 2025 dan Limbah.id berhasil Kumpulkan Hampir 3 Ton Sampah

Telko.id — Garmin Indonesia sukses menggelar ajang lari tahunan...

Instagram Safety Camp: Peran Orang Tua Kunci Keamanan Digital Remaja

Telko.id - Meta menyelenggarakan Instagram Safety Camp di Indonesia...
Beranda blog Halaman 1491

Truemoney Targetkan 2.5 juta Transaksi Diakhir 2016

0

Telko.id – Truemoney adalah layanan uang elektronik yang diberikan oleh Witami Tunai Mandiri. Saat ini, mengklaim bahwa layanannya sudah menguasai pasar ketiga terbesar di Indonesia. Targetnya sampai akhir tahun ini menjadi nomor dua.

Untuk mencapai target tersebut Truemoney perlu memperluas jaringannya. Pertama dengan menambah jumlah EDC atau Electronic Data Capture. Sampai akhir tahun akan ada penambahan 23 ribu device lagi. Di mana, saat ini Truemoney baru memiliki 18 ribu unit.

Lalu akan meningkatkan penggunaan Truemoney melalui device Android. Selain itu juga menambah jumlah kemitraan. Dalam waktu dekat ini akan bekerjasama dengan Alfamart.

“Kita akan genjot tambahan sekitar 23 ribu agen baru pengguna mesin EDC TrueMoney di 10 provinsi sampai akhir tahun 2016. Agen ini diharapkan terjun langsung untuk mengedukasi uang elektronik TrueMoney,” ujar Joedy Wisoeda, Country Director TrueMoney Indonesia, saat berbincang dengan media di Generali Tower, Kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

Pangsa pasar e-money sendiri di Indonesia sangat besar. Saat ini, penduduk Indonesia yang menggunakan cara bayar cashless, termasuk didalamnya penggunaan ATM dan kartu kredit hanya 3% dari total penduduk. Sisanya masih melakukan transaksi tunai.

Kondisi ini lebih disebabkan karena jangkauan dari digital money ini terbatas. Perbankan sendiri lebih bersifat sebagai tempat menyimpan uang sehingga untuk pengembangan digital payment pun masih lambat dan terbatas.

“Ekosistem untuk digital money sendiri masih belum terbentuk sempurna. Masih melakukan dengan entity nya masing-masing. Itu sebabnya, kami akan coba masuk ke perusahaan telko untuk kerjasama. Selain itu juga dengan perbankan yang belum memiliki layanan digital payment,” sahut Joedy menjelaskan.

Namun, langkah tersebut tidak mudah. Perlu ada penyesuaian system di Truemoney. “Perlu ada API atau Application program interface untuk setiap kemitraan. Tapi kita, sudah mampu melakukannya. Tinggal penjajakan kerjasama saja yang sedang dilakukan agar dapat terealisasi,” ujar Joedy.

Itu sebabnya, Truemoney sangat optimis bahwa dengan sistem yang dimiliki akan mampu menggaet pengguna yang akan sekaligus juga menjadi agen tersebut akan mampu menguasai pasar digital paymen ini.

“Untuk antisipasi peningkatan transaksi, kami saat ini sedang melakukan transisi system di back end dan memindahkan Disaster Recovery Center atau DRC menjadi lebih besar. Setidaknya dapat menangani 2.5juta transaksi setiap harinya,” ujar Joedy menambahkan.

Saat ini Truemoney sudah menguasai pasar layanan uang elektronik di Indonesia sebesar 13 persen atau menempati posisi ketiga setelah e-money Mandiri dengan pangsa pasar sekitar 46 persen dan XL Tunai dengan 15 persen. Penambahan agen baru menjadi jalan TrueMoney merebut posisi kedua layanan uang elektronik di Indonesia.

Untuk diketahui, TrueMoney merupakan layanan keuangan digital yang diprakarsai PT Witami Tunai Mandiri. Pengguna TrueMoney bisa melakukan transaksi mulai dari top up, pembayaran tagihan, pembelian di merchant yang bekerjasama dan transfer dana. (Icha)

KPPU Endus Persekongkolan Tarif Seluler, Benarkah?

0

Telko.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium aroma persaingan usaha yang tidak sehat dari dua operator seluler Indosat Ooredoo dan XL Axiata. Selain terindikasi kartel atas bentukan usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy, KPPU juga mencium gelagat price fixing dalam penetapan tarif telepon lintas operator (off-net) di luar Jawa.

“Kami akan memanggil Indosat dan XL karena ada tiga indikasi dugaan kartel yakni price fixing, market allocation, dan output restriction,” ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf berdasarkan keterangan pers yang diterima tim Telko.id (10/10).

Untuk price fixing atau kesepakatan penetapan harga ini, Syarkawi menilai indikasi ini terlihat sejak polemik tentang revisi PP No. 52 dan 53 Tahun 2000 mencuat, khususnya soal ribut-ribut interkoneksi dan network sharing.

“Kami akan mendalami lagi soal polemik tarif off-net dalam interkoneksi ini. Karena ada tiga komponen biaya dalam skema tarif, dan tiap operator berbeda-beda pengeluarannya untuk bangun jaringan. Ada yang patuh, ada yang tidak, meskipun lisensinya sama-sama nasional,” ujarnya.

Syarkawi pun menilai, pemerintah harusnya bisa menerapkan reward and punishment bagi seluruh operator sesuai dengan lisensi yang dimilikinya. Jika punya lisensi seluler, maka ia menilai, operator harus bangun jaringan secara nasional.

“Harus ada reward and punishment bagi yang patuh dan tidak patuh. Harus dihitung pula mekanisme kompensasinya bagi operator yang patuh bangun jaringan, misalnya Telkomsel,” tegasnya.

Baca Juga : Terkait Dugaan Kartel, KPPU Panggil Dua Operator Ini

Jika melihat skema tarif yang ditawarkan Indosat dan XL, bisa dipastikan adanya subsidi mengingat biaya cost recovery XL adalah Rp 65 per menit dan Indosat Rp 86 per menit, untuk panggilan lintas operator.

Sementara cost recovery Telkom dan Telkomsel sebesar Rp 285 per menit, Smartfren Telecom Rp 100 per menit dan Hutchison 3 Indonesia (Tri) Rp 120 per menit.

Dari sisi penguasaan pasar seluler nasional, Telkomsel mendominasi 45%, setelah itu disusul Indosat 21,6%, Tri 14,4%, dan XL 14%. Sedangkan untuk pasar di luar Jawa, lebih dari 80% dikuasai Telkomsel, sementara pesaing terdekatnya, Indosat dan XL, tak lebih dari 5%.

Terkait pemanggilan ini, VP Corporate Communication XL Axiata mengaku bahwa Ia belum paham dengan pemanggilan ini dan belum bisa memberikan komentar apa-apa terkait dengan pemanggilan KPPU. Meskipun demkian, dia mengakui adanya undangan dari KPPU untuk melakukan pertemuan.

“Undangan memang ada sejak Selasa pekan lalu tapi kami belum tahu atas isu apa,” ujarnya saat ditemui di Jakarta (10/10).

Senada dengan Turina, pihak Corporate Communication Indosat juga tidak mau berkomentar banyak terkait dengan hal ini. Namun mereka berjanji akan terus memberikan update informasi terkait pemanggilan oleh KPPU.

Terkait Dugaan Kartel, KPPU Panggil Dua Operator Ini

0

Telko.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera memanggil Indosat Ooredoo dan XL Axiata terkait dugaan kartel saat membentuk usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy.

“Indosat dan XL akan kami panggil minggu ini atau minggu depan. Kami sudah kirimkan surat kepada dua perusahaan tersebut,” ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf pada keterangan pers yang diterima tim Telko.id(10/10).

Pemanggilan ini disebabkan karena terdapat tiga indikasi yang mengarah ke kartel dan menyalahi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kami akan memanggil Indosat dan XL karena ada tiga indikasi dugaan kuat yang mengarah kartel, yakni price fixing, market allocation, dan output restriction,” ujarnya.

Syarkawi menjelaskan, price fixing yang dimaksud adalah Indosat dan XL bisa berkoordinasi menetapkan harga. Sementara, market allocation, keduanya bisa menetapkan pembagian wilayah pemasaran. Sedangkan output restriction, keduanya bisa mengatur pasokan bersama-sama.

KPPU mengakui bahwa terdapat indikasi bahwa pembentukan perusahaan patungan antara XL dan Indosat ini telah dirancang sejak lama untuk persiapan jika PP No 52/2000 dan PP 53/2000 kelar direvisi dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Sebab, di dalam revisi PP tentang penyelenggaran telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi itu, akan memungkinkan operator untuk berbagi jaringan aktif, dimana satu perangkat bisa digunakan bersama dan frekuensi digabungkan.

“Mereka (Indosat dan XL) bertindak sebelum ada payung hukumnya. Jadi akan kita dalami lebih lanjut apakah tindakan ini memang terencana atau tidak,” lanjut Syarkawi.

Sekadar informasi, Indosat dan XL telah membuat perusahaaan patungan itu sejak beberapa bulan lalu dan telah resmi diumumkan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Mei 2016. Pada  perusahaan patungan tersebut, masing-masing Indosat dan XL berbagi saham 50:50, atau masing masing mengantongi 1.251 lembar saham.

Modal dasar pembentukan anak usaha ini Rp 10 miliar, modal ditempatkan Rp 2,5 miliar, dan modal disetor Rp 2,5 miliar. Sumber pendanaan berasal dari kas masing-masing XL dan Indosat.

President Director & CEO XL Axiata Dian Siswarini, berharap usaha patungan bersama Indosat ini dapat memberikan jasa konsultasi untuk kolaborasi jaringan di masa mendatang. Dian juga menjelaskan, di masa depan akan banyak potensi pengembangan jaringan yang bisa digarap bersama dua operator ini melalui usaha patungan ini.

Sementara President Director & CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli, mengatakan pembentukan joint venture ini salah satunya adalah untuk memperkecil operational expenditure (opex) dan capital expenditure (capex) dua operator ini.

Dengan adanya usaha patungan ini, sejatinya investasi untuk pembangunan jaringan, misalnya, dapat dihemat. Tidak perlu setiap operator melakukan belanja asset. Cukup salah satu operator saja dan nanti nya akan digunakan secara bersama-sama. Jika XL Axiata tahun ini menyiapkan capital expenditure atau Capex sebanyak Rp.7 Triliun dan Indosat Ooredoo yang menyediakan Capex sekitar Rp.6 Triliun sampai Rp.7 Triliun maka bisa jadi Capex kedua operator tersebut tidak perlu sampai sebesar itu. Bisa jadi tinggal setengah nya saja.

Terkait pemanggilan tersebut, tim Telko.id telah mengkonfirmasi hal ini kepada masing-masing operator, namun sangat disayangkan karena keduanyTelko.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera memanggil Indosat Ooredoo dan XL Axiata terkait dugaan kartel saat membentuk usaha patungan bernama PT One Indonesia Synergy.

“Indosat dan XL akan kami panggil minggu ini atau minggu depan. Kami sudah kirimkan surat kepada dua perusahaan tersebut,” ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf pada keterangan pers yang diterima tim Telko.id(10/10).

Pemanggilan ini disebabkan karena terdapat tiga indikasi yang mengarah ke kartel dan menyalahi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kami akan memanggil Indosat dan XL karena ada tiga indikasi dugaan kuat yang mengarah kartel, yakni price fixing, market allocation, dan output restriction,” ujarnya.

Syarkawi menjelaskan, price fixing yang dimaksud adalah Indosat dan XL bisa berkoordinasi menetapkan harga. Sementara, market allocation, keduanya bisa menetapkan pembagian wilayah pemasaran. Sedangkan output restriction, keduanya bisa mengatur pasokan bersama-sama.

KPPU mengakui bahwa terdapat indikasi bahwa pembentukan perusahaan patungan antara XL dan Indosat ini telah dirancang sejak lama untuk persiapan jika PP No 52/2000 dan PP 53/2000 kelar direvisi dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Sebab, di dalam revisi PP tentang penyelenggaran telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi itu, akan memungkinkan operator untuk berbagi jaringan aktif, dimana satu perangkat bisa digunakan bersama dan frekuensi digabungkan.

“Mereka (Indosat dan XL) bertindak sebelum ada payung hukumnya. Jadi akan kita dalami lebih lanjut apakah tindakan ini memang terencana atau tidak,” lanjut Syarkawi.

Sekadar informasi, Indosat dan XL telah membuat perusahaaan patungan itu sejak beberapa bulan lalu dan telah resmi diumumkan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Mei 2016. Pada  perusahaan patungan tersebut, masing-masing Indosat dan XL berbagi saham 50:50, atau masing masing mengantongi 1.251 lembar saham.

Modal dasar pembentukan anak usaha ini Rp 10 miliar, modal ditempatkan Rp 2,5 miliar, dan modal disetor Rp 2,5 miliar. Sumber pendanaan berasal dari kas masing-masing XL dan Indosat.

President Director & CEO XL Axiata Dian Siswarini, berharap usaha patungan bersama Indosat ini dapat memberikan jasa konsultasi untuk kolaborasi jaringan di masa mendatang. Dian juga menjelaskan, di masa depan akan banyak potensi pengembangan jaringan yang bisa digarap bersama dua operator ini melalui usaha patungan ini.

Sementara President Director & CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli, mengatakan pembentukan joint venture ini salah satunya adalah untuk memperkecil operational expenditure (opex) dan capital expenditure (capex) dua operator ini.

Dengan adanya usaha patungan ini, sejatinya investasi untuk pembangunan jaringan, misalnya, dapat dihemat. Tidak perlu setiap operator melakukan belanja asset. Cukup salah satu operator saja dan nanti nya akan digunakan secara bersama-sama. Jika XL Axiata tahun ini menyiapkan capital expenditure atau Capex sebanyak Rp.7 Triliun dan Indosat Ooredoo yang menyediakan Capex sekitar Rp.6 Triliun sampai Rp.7 Triliun maka bisa jadi Capex kedua operator tersebut tidak perlu sampai sebesar itu. Bisa jadi tinggal setengah nya saja.

Terkait pemanggilan tersebut, tim Telko.id telah mengkonfirmasi hal ini kepada masing-masing operator. Pihak XL Axiata belum mau memberikan jawaban terkait pemanggilan ini.

“Maaf, kami belum bisa memberikan detail informasinya, karena kami belum melakukan pertemuan dengan pihak yang berwenang ( KPPU)”, ujar Tri Wahyuningsih Herlianti selaku GM Corporate Communication XL Axiata saat dihubungi melalui pesan teks (10/10).

Senada dengan XL, Indosat yang dihubungi juga belum mau berkomentar dan akan memberikan info lebih lanjut terkait pemanggilan ini.

ITU : Perlu US$ 450 Miliar Untuk Bangun Ultra Broadband Dunia

0

Telko.id – Pada ajang Ultra-Broadband Forum di Frankfurt, International Telecommunication Union atau sering disebut dengan ITU menyatakan bahwa untuk menyediakan layanan broadband di seluruh dunia membutuhkan dana sekitar US$450 miliar. Untuk itu, para investor bekerjasama dengan pemerintah untuk menghubungkan 1.5 miliar orang pada tahun 2020, seperti dilansir dari Data Center Dynamics.

“Kita perlu $ 450.000.000.000 untuk lima tahun ke depan untuk mengelola untuk menghubungkan berikutnya 1,5 miliar secara online,” kata Houlin Zhao, Sekretaris Jenderal ITU menjelaskan.

Zhao menambahkan bahwa “Di New York, kami mendengar dari Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mendapatkan dana sebesar US$ 450 miliar untuk pembangunan infrastruktur TIK itu tidaklah mudah. ”

Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Huawei menyebutkan bahwa Cina saat ini sedang mencoba memberikan layanan berkecepatan tinggi “gigaband” pada waktu dekat ini. Caranya dengan membangun 4G lebih cepat. Hal ini dapat dilakukan karena negara tersebut tidak memiliki regulasi yang banyak. Ditambah lagi, pemerintah juga tidak mengenakan pajak pada operator mobile, bahkan charging pada lisensi high radio spectrum.

Zhao menyatakan bahwa ada kesalahan persepsi yang berkembang di industri. Di mana, industri telekomunikasi dianggap sangat kaya dan bisnis di bidang ini sebagai ‘tambang emas’. “Padahal tidak demikian. Karena perusahaan telekomunikasi harus mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur, di sisi lain, pelanggan minta harga yang lebih rendah. Belum lagi persaingan dari OTT. Hal tersebut membuat bisnis ini harus bertahan hidup cukup keras”.

Kondisi inilah yang ingin diubah oleh Zhao. Pasalanya, tujuan untuk membangun broadband yang terkoneksi di seluruh dunia pun tidak dapat terwujud jika tidak ada ekosistem yang mendukung. Jika ekosistem sudah terbentuk maka tidak akan sulit memperoleh dana.

Pengalaman di Cina bisa jadi contoh yang dapat diterapkan di negara lain. Seperti yang dikatakan oleh David Wang, Presiden Network Solution Huawei. Di Cina, dalam empat tahun terakhir, Cina telah mendirikan lebih dari 2 juta BTS 4G. Namun, dalam 10 tahun terakhir, total base station 4G didirikan di Eropa kurang dari 300.000. Itu sebabnya, saat ini di Eropa, koneksi nya masih lambat. Bahkan, terkadang konsumen hanya mendapatkan layanan di jaringan GPRS.

Kenapa hal itu dapat terjadi? Menurut David, “Di Cina, tiga operator yang ada tidak perlu membayar bahkan satu sen dolar untuk spektrum. Tapi di Eropa, operator perlu membayar jumlah besar untuk spektrum, dan mereka tidak memiliki uang lain untuk berinvestasi pada infrastruktur jaringan. ”

Sebenarnya, menurut David, banyak operator memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Namun, disisi lain, pemerintah meminta operator untuk membuka jaringan serat mereka setelah konstruksi. Hal ini cukup memberatkan karena akhirnya, pengembalian investasi tidak cukup baik. Itu sebabnya, minat investor untuk mempersiapkam gigband ini sangat rendah. “Jika tidak cepat ada solusi yang menarik dari pemerintah maka pengembangan apasar broadband ini akan sangat lambat,” ujar David menyakinkan.

Wang menambahkan bahwa masa depan yang terhubung sebagai tak terelakkan – “Kami percaya bahwa smart world sudah datang – termasuk smart home, smart factory, smart manufacturing, dan smart city. Dasar dari smart world tersebut adalah koneksi ultra boradband. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mewujudkan visi tersebut secepat mungkin?”
.
Salah satu cara untuk mempercepat adopsi koneksi internet yang lebih cepat, diresmikan pada ajang ini adalah adalah ‘Huawei solusi Microwave untuk FTTx’. Solusi yang menawarkan kapasitas transmisi mulai dari 1 sampai 10 Gb/s.

Jeffrey Gao, President Transmission Products Huawei Technologies mengatakan, “Hari ini microwave tidak seperti beberapa tahun yang lalu di mana, kemampuannyahanya ratusan megabit per detik. Saat ini bahkan oven microwave dapat mencapai sepuluh gigabit per detik. ”

Jawaban lain adalag Cloud. “Kami percaya bahwa pengembangan cloud saat ini sudah melampaui persyaratan dari jaringan,” kata Wang.

“Dan kami juga menyaksikan penyebaran infrastruktur dan promosi layanan awan dari banyak penyedia layanan cloud, termasuk Amazon, Microsoft, Alibaba, dan Tencent di Cina, serta banyak Eropa, penyedia layanan cloud lokal lainnya,” ujar Wang menambahkan.

Bahkan, menurut Wang, saat ini “Banyak operator juga mengerahkan public cloud publik mereka sehingga dapat memberikan layanan cloud yang lebih komprehensif dan tangkas. Kami percaya bahwa infrastruktur cloud, serta layanan cloud public dan hibrida saat ini telah dikembangkan lebih cepat dari harapan kita. ”

Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa “kemampuan broadband saat ini tertinggal,” katanya.
“Bandwidth menjadi kendala bagi pelanggan untuk berlangganan layanan berkualitas tinggi, oleh karena itu jika kita dapat menyediakan jaringan yang lebih baik, bandwidth dan konektivitas broadband akan meningkatkan layanan tersebut, serta pengalaman pengguna, ketika mereka berlangganan layanan berkualitas tinggi . ”

“Setelah kendala bandwith ini diatasi, maka pengguna dapat memanfaatkan 4K, 8K dan VR teknologi,” sahut Gao menambahkan. Video demand pun akan meningkat ini. Untuk itu, dibutuhkan juga pusat data yang besar dan jika ingin ada jaminan terhadap kualitas layanan maka akan dibutuhkan data center yang sesuai dengan kebutuhan juga dalam waktu dekat ini. (Icha)

Telkomsel Tambah 15 BTS Untuk Bantu TNI Jaga Perbatasan Negara di Natuna

0

Telko.id – Setelah memperluas penggelaran jaringan di Kepulauan Natuna dan Anambas pada bulan lalu, kini Telkomsel memberikan dukungan bagi para petugas perbatasan NKRI. Dalam rangka momen HUT TNI ke-71, Telkomsel menyerahkan bantuan berupa sarana komunikasi kepada TNI yang bertugas di wilayah perbatasan negara di Natuna.

”Dukungan kami untuk memperkuat wilayah perbatasan negara tidak sebatas dalam menghadirkan akses telekomunikasi semata. Kami juga menyediakan sarana komunikasi agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh TNI yang bertugas di perbatasan. Di samping untuk menunjang berbagai kegiatan operasional tentara, sarana komunikasi ini juga membuat para petugas wilayah perbatasan negara tetap bisa menjalin komunikasi dengan keluarga dan kerabat,” ujar Bambang Supriogo, Executive Vice President Telkomsel Area Sumatera menjelaskan.

Bantuan dari Telkomsel tersebut diapresiasi oleh Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Arif Badrudin. “Dalam waktu dekat, di wilayah ini akan dihadirkan banyak prajurit TNI dan Polri untuk mengemban tugas menegakkan hukum dan tugas pengamanan di wilayah perbatasan. Dengan dukungan Telkomsel dari sisi jaringan dan sarana komunikasi, kami dapat menyampaikan maupun menerima informasi dari masyarakat dengan lebih cepat, termasuk melaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dalam menjalankan tugas,” kata Arif.

Selain bantuan sarana komunikasi, Telkomsel juga menyiagakan jaringan guna memberikan layanan terbaik dan kenyamanan berkomunikasi bagi masyarakat, khususnya warga Natuna, pada rangkaian aktivitas kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Natuna. Selama berada di Kepulauan Natuna, agenda Presiden antara lain menyaksikan Operasi Angkasa Yudha 2016 yang digelar TNI dalam rangka HUT ke-71 TNI.

“Kami memahami kunjungan Kepala Negara ke Pulau Natuna merupakan momen yang sangat dinantikan oleh warga Natuna. Untuk itu, kami memastikan bahwa layanan Telkomsel mampu melayani lonjakan komunikasi yang terjadi selama kunjungan Presiden di wilayah ini, baik layanan suara, SMS, maupun data,” jelas Bambang.

Sebelumnya Telkomsel telah melakukan penggelaran jaringan hingga ke pelosok bahkan menjangkau titik-titik terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, yakni Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Hal ini dilakukan Telkomsel seiring memperkuat komitmennya untuk memberikan manfaat di pulau terdepan dan wilayah perbatasan negara.

Perluasan jangkauan jaringan yang dilakukan Telkomsel antara lain dengan membangun 15 base transceiver station (BTS) baru. 10 BTS dibangun di Kabupaten Natuna yang menjangkau berbagai wilayah, di antaranya Pulau Serasan dan Pulau Midai, serta wilayah outer Ranai, termasuk markas baru TNI yang berlokasi di Kompleks Kesatrian Kompi Komposit Marinir TNI AL, Bunguran Selatan. Sementara itu, lima BTS lainnya dibangun di Kabupaten Kepulauan Anambas yang melayani Terempa. Dari 15 BTS baru tersebut, 13 BTS di antaranya merupakan BTS 3G.

Dengan penambahan 15 BTS baru tersebut, kini secara total Telkomsel telah mengoperasikan 59 BTS, termasuk 22 BTS 3G, untuk memberikan kenyamanan layanan komunikasi bagi puluhan ribu pelanggan yang ada di Natuna dan Anambas.

Kehadiran layanan Telkomsel di Natuna dan Anambas yang merupakan kepulauan terluar wilayah perbatasan negara tentunya semakin memperkokoh terpeliharanya NKRI sebagai negara kepulauan. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di pulau terluar maupun perbatasan negara merupakan bentuk dukungan Telkomsel dalam memelihara keutuhan NKRI.

Perluasan layanan Telkomsel di Natuna dan Anambas diharapkan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat setempat, khususnya dalam mencari dan bertukar informasi dengan lebih cepat. Apalagi Natuna juga memiliki letak yang strategis secara geopolitik dan berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea, dan Taiwan. Selain itu, Natuna juga dikenal sebagai penghasil minyak dan gas.
 
Dengan adanya kualitas layanan komunikasi yang setara dengan kota besar di Indonesia, perluasan penggelaran jaringan layanan Telkomsel di Natuna dan Anambas diharapkan bisa mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian dan kemasyarakatan sekaligus mampu menjadi katalisator dalam mempromosikan potensi daerah ini sekaligus menjadi manfaat bagi daya tarik investasi, peluang usaha, bahkan lapangan kerja baru.(Icha)

Dua Operator Ini Dilaporkan Ke KPPU, Mengapa?

0

Telko.id – Indosat Ooredoo dan XL Axiata dilaporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) karena membentuk perusahaan patungan yang bergerak di bidang telekomunikasi, yaitu One Indonesia Synergy.

“Pembentukan perusahaan tersebut berpotensi kartel,” kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia Rofiq Setyadi usai melapor ke kantor KPPU di Jakarta, Jumat (7/10).

Menurut Rofiq, pihaknya telah tiga kali melaporkan kasus dugaan kartel ini ke KPPU mulai dari Agustus, September, hingga Oktober. “Kami hari ini datang untuk melengkapi berkas dan sudah diterima dengan baik oleh KPPU,” katanya.

img-20161008-wa0002

Dalam laporannya, Rofiq Setyadi mengatakan bahwa pembentukan perusahaan patungan XL dan Indosat tersebut menyalahi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Apalagi keduanya bermain di bisnis yang sama. Kita khawatir ini akan menimbulkan kartel. Indikasi ini juga dirasakan oleh KPPU saat kami melapor, dan mereka berjanji untuk memproses laporan ini,” ujarnya lebih lanjut.

Dia menilai, pembentukan perusahaan patungan antara XL dan Indosat ini untuk persiapan jika PP No 52/2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi dan PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi kelar direvisi.

Dalam revisi PP 52 dan 53 memungkinkan operator untuk melakukan sharing aktif yaitu, satu perangkat digunakan bersama dan frekuensi digabungkan.

“Namun, sampai saat ini PP-nya belum ditandatangani. Tapi perusahaan patungannya sudah dibentuk,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi secara terpisah, Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, akan mengecek terlebih dulu laporan dugaan kartel ini sebelum memprosesnya lebih lanjut. “Saya cek dulu isinya,” ujar Syarkawi.

Seperti diketahui, Indosat dan XL membuat perusahaaan patungan bernama PT One Indonesia Synergy. Pembentukan perusahaan baru ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan. Kedua perusahaan tersebut yang memang sudah cukup lama bekerja sama menyelenggarakan layanan 4G LTE.

“Joint venture ini akan fokus pada perencanaan bersama dengan tujuan untuk mengeksplorasi setiap inisiatif kerja sama jaringan yang layak di masa mendatang,” terang President Director & CEO XL Dian Siswarini saat membentuk perusahaan patungan tersebut.

Sementara itu, President Director & CEO  Indosat, Alexander Rusli mengatakan, pembentukan usaha patungan tersebut akan membantu memperkecil biaya
modal dan operasional masing-masing operator.

“Contohnya dalam hal penyediaan menara, base transceiver station (BTS), radio access network (RAN), dan sebagainya,” jelasnya kala itu.

Terkait network sharing, Sekretaris Jenderal Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Muhammad Danny Buldansyah menilai, aturan network sharing sebagai langkah baik.

Menurutnya, revisi kedua peraturan itu akan membuat harga kompertibel bagi industri dan dalam jangka pendek akan diterima oleh pasar.

Network sharing sendiri dianggap bukanlah hal yang tabu karena hanya membutuhkan kemauan dan kesiapan dari operator untuk berbagi jaringan.

“Dari sisi industri bagus dan power sharing itu sebenarnya sudah terjadi kok tapi belum maksimal jadi ini bukan hal aneh,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, aturan berbagi jaringan (network sharing) mesti dibarengi dengan pembatasan.

“Hampir semua negara membutuhkan network sharing, namun dengan pembatasan seperti di daerah pinggir bukan padat. Jika tidak begitu, hanya meneruskan kebijakan yang lama saja,” ungkapnya.

Huawei Ganteng ISS Untuk Tingkatakan Kemampuan Pengawasan Kota

0

Telko.id – Huawei, global penyedia solusi ICT terkemuka, mengatakan akan bekerja dengan Intelligent Systems Security (ISS), perusahaan yang ahli dalam video management dan intelligence solutions untuk pengawasan kota agar aman dan membantu lembaga penegakan hukum di seluruh wilayah Timur Tengah.

Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan publik suatu wilayah melalui sistem intelligence surveilans yang proaktif. Harapannya juga mampu mengidentifikasi potensi ancaman sebelum kejadian, seperti dilansir dari Trade Arabia.

Dengan adanya kerjasama ini, ISS akan berbagi keahliannya dengan Huawei dalam mengintegrasi smart video surveillance camera solutions dengan infrastruktur intelligence surveillance berbasis cloud yang inovatif dari Huawei. Sistem pengawasan tersebut akan ditingkatkan dan dikembangkan bersama-sama, kemudian pengujian akan dilakukan di Huawei Open-Lab Pusat, Dubai, United Arab Emirates.

“Kemitraan Perusahaan kami dengan ISS menegaskan kembali komitmen kami untuk mengembangkan industri-spesifik, solusi yang fokus pada kebutuhan pelanggan melalui ekosistem yang berkolaboratif dengan mitra, ” ujar Richard Cai, Director of Open-Lab Middle East, Huawei Enterprise Middle East menjelaskan.

“Perusahaan security dalam bidang solusi video sangat sesuai dengan solusi pengawasan kami berbasis cloud yang mampu melakukan pengawasan selama 24/7. Tentu hal tersebut membutuhkan pengawasan dengan kemampuan high-definition tetapi menggunakan bandwidth rendah dan mendukung perekaman video terus menerus,” katanya Richard menambahkan.

“Solusi bersama tersebut akan memberikan kemampuan intelligence surveillance yang akan memungkinkan lembaga penegakan hukum di wilayah tersebut untuk menerima secara otomatis, peringatan berbasis video dari potensi ancaman, mengurangi biaya operasional dan lebih cepat sehingga waktu respon terhadap suatu kejadian menjadi lebih efisien. Terutama dalam kondisi darurat,” tambahnya.

Perangkat lunak manajemen konten video yang dimiliki oleh Huawei juga mampu menyediakan ringkasan video, intelligent searching, seperti pengenalan wajah yang akan mampu pihak penegak hukum untuk memperoleh informasi lebih cepat. Dengan demikian akan lebih cepat dan mudah dalam mengidentifikasi pelaku. Artinya, lebih efisien dalam mencegah kejahatan lebih lanjut, kata sebuah pernyataan.

Mohammed Zaheer, direktur regional – Timur Tengah dan India, ISS, mengatakan: “Kami senang bisa bermitra dengan Huawei untuk memberikan teknologi video cerdas dan solusi otomatis untuk klien keamanan.”

“Kami akan menerapkan hasil kolaborasi ini ke lebih dari 53 negara di seluruh dunia. Perusahaan kami nilai kepemimpinan Huawei dalam domain ICT dan kami merasa terhormat untuk menjadi bagian dari ekosistem mitra mereka, “katanya.

Solusi ini dibagi enam central yakni Convergent Command Centre, Cloud-Based Intelligent Video Surveillance, Smart Road Safety, 4G Mission-Critical Broadband Trunking, Agile Communication Network dan Secured Cloud Data Centre Solution.

Huawei safe city solution sudah digunakan pada lebih dari 400 juta orang di lebih dari 100 kota di 30 negara. Huawei pun berkomitmen untuk mendukung pemerintah di seluruh kawasan Timur Tengah dalam visi mereka untuk menciptakan kota yang lebih cerdas dan lebih aman untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. (Icha)

Operator Besar Perang Tarif, Siapa yang Dirugikan?

0

Telko.id – Setelah Indosat Ooredoo menurunkan tarif panggilan ke semua operator sejak pertengahan tahun lalu, kini XL Axiata juga mengikuti jejak rivalnya itu.

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu Indosat Oredoo mulai mengobral tarif pembicaraan antar operator dengan program Rp 1 perdetik. Tak ingin kalah bersaing dengan Indosat, kini XL mengeluarkan program Rp 59 permenit untuk telpon semua operator.

Meski perang tarif ini hanya berlaku di wilayah luar Jawa, namun Leonardo Henry Gavaza CFA, analis saham PT Bahana Securities menilai jor-joran tarif antar operator ini dipastikan akan membuat margin operator yang sudah cekak akan semakin menipis.

Program perang tarif yang dilakukan oleh Indosat dan XL tersebut dinilai Leonardo juga memiliki kemiripan dengan banting harga jasa telpon yang pernah dilakukan operator telekomunikasi di tahun 2007 dan 2008 yang lalu. Dahulu adu murah hanya di level onnet (dalam satu operator) namun kini sudah menjalar ke offnet (beda operator).

“Perang tarif ini cepat atau lambat akan dilakukan oleh Indosat dan XL. Memang tujuan Menkominfo melakukan revisi PP 52/53 tahun 2000 ini adalah untuk menciptakan kompetisi dan persaingan harga. Kejadiannya ya seperti perang harga offnet yang saat ini terjadi. Jadi revisi 52/53 tahun 2000 dan penurunan biaya interkoneksi memang ditujukan untuk mensupport kebijakkan perang tarif Indosat dan XL,”terang Leonardo pada keterangan pers yang diterima tim Telko.id

Sementara itu, Chief Economist Danareksa Research Institute, Kahlil Rowter menilai, adu murah tarif telekomunikasi yang dilakukan Indosat dan XL merupakan strategi untuk mendapatkan pelanggan baru di suatu wilayah. Meski tarif murah ini sekilas akan menguntungkan konsumen, namun jika perang tarif terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan masiv, Kahlil memastikan akan ada operator yang mengalami kerugian.

Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada operator telekomunikasi yang ‘gulung tikar’ akibat tak mampu bertahan di perang tarif ini.

Jika dikalkulasikan, sekilas perang harga yang dilakukan Indosat dan XL akan membawa keuntungan bagi konsumen. Dengan adanya perang harga, konsumen akan mendapatkan harga yang lebih murah dari penyelenggara jasa telekomunikasi.

Namun untuk jangka panjang, Kahlil pesimis jika konsumen akan diuntungkan dengan adanya perang tarif ini. Operator yang melakukan perang harga akan kembali menaikkan harga untuk menutup kerugian mereka selama ini ketika menjalankan perang harga tersebut.

Sebagai entitas bisnis yang mencari keuntungan, operator telekomunikasi harus menggembalikan dana yang dipergunakan untuk melakukan perang harga tersebut.

Dengan kondisi seperti ini, nantinya harga layanan telekomunikasi dari operator yang melakukan perang harga tersebut bisa menggalami kenaikan.

Operator yang menjalankan perang harga dinilai Kahlil kerap mengabaikan kualitas layanan telekomunikasinya. Seperti sering terjadinya drop call atau terbatasnya coverage di satu wilayah.

Kahlil berpendapat, saat ini yang dibutuhkan konsumen adalah harga telekomunikasi yang terjangkau dan stabil. Bukan harga yang murah-murahan yang nantinya justru akan mengorbankan kepentingan konsumen.

“Jadi perang harga tidak otomatis menguntungkan konsumen. Perang tarif justru berpotensi memperdaya konsumen,”ujar Kahlil.

Dengan dua operator ini sudah mulai menurunkan tarif mereka, bukan tidak mungkin akan ada operator selanjutnya yang ikut melakukan hal yang sama. Jika hal ini berlanjut, siapa yang akan dirugikan. Apakah operator atau konsumen? Kita tunggu saja.

Pasar Mobile Payment Asia Pasifik Akan Capai US$271.47 Miliar di 2021

Telko.id – Trend Mobile Payment kini sedang merangkak naik. Terlebih beberapa vendor smartphone juga turun ke industri ini dan akan memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk bertransaksi. Namun, hingga 2021 mendatang, trend dari pembayaran secara cashless dan mobile ini akan bergerak secara eksponensial.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Frost & Sullivan, pasar mobile payment akan pertumbuhan sangat agresif di wilayah Asia Pasifik di luar Cina dan India. Setidaknya, lembaga riset ini menyatakan bahwa pasar akan meningkat dari US$71.92 miliar menjadi US$271.47 miliar pada tahun 2021. Jumlah nasabah aktif yang akan melakukan transaksi keuangan tersebut pun akan berlipat ganda mencapai 130.800.000 pengguna.

Menurut Frost & Sullivan, potensi yang luar biasa ini perlu dicermati dengan baik. Terutama melihat dari sisi standarisasi, persaingan yang akan semakin intensif dan ekosistem yang ada. Dengan demikian, solusi pembayaran melalui mobile ini juga akan mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan.

Riset Asia-Pacific Mobile Payment yang dilakukan oleh Frost & Sullivan tersebut merupakan bagian dari Mobile & Wireless Communications Growth Partnership Service program. Termasuk juga eCommerce dan mobile point-of-sale (mPOS). Targetnya adalah menganalisa trend dan peluang di Wilayah Cina, Australia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines dan Vietnam.

“Riset pasar Mobile Payment di Asia-Pasifik tersebut juga berdasarkan preferensi lokal dan berbagai pertimbangan,” ujar Quah Mei Lee, Digital Transformation Industry Principal Analyst Frost & Sullivan menjelaskan.

“Misalnya, di Indonesia dan Filipina, perusahaan telekomunikasi memimpin dengan produk e-money mereka. Sedangkan di Jepang, Korea Selatan dan Australia, kartu kredit adalah metode pembayaran utama. Memahami dinamika ini sangat penting untuk menjadi dasar bagi penyedia solusi mobile payment agar dapat berhasil,” ujar Quah menambahkan.

Mobile payment di Asia-Pasifik sendiri, saat ini dipimpin oleh beberapa negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Australia dan Singapura. Di Jepang dan Korea Selatan telah mendominasi sejak awal Near-Field Communication atau NFC mulai diperkenalkan pada tahun 2011. Tak heran, di kedua negara tersebut, pangsa pasarnya menguasai hingga 89.2% dibandingkan dengan pendapatan mobile payment di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Di antara segmen pasar mobile payment, m-commerce menjadi transaksi yang cukup mendominasi. Meskipun, jika dibandingkan dengan pertumbuhannya, masih lebih tinggi point-of-sale (POS). Terutama dalam hal volume transaksi pembayaran.

Faktor penyebaran NFC yang cukup cepat di beberapa negara pun sangat membantu memperluas jangkauan pembayaran POS ini. Dengan kondisi tersebut, negara yang memiliki pasar mobile payment paling menjadikan adalah negara yang memiliki komitmen kuat untuk merealisasikan cashless.

Seperti Korea Selatan, Australia, Singapura dan Malaysia. Lalu diikuti oleh negara-negara seperti Thailand dan Vietnam yang perlahan-lahan mulai melakukan transisi ke cashless.

“Kesempatan tidak terbatas dan integrasi mainstream mobile payment pun sudah mulai masuk dalam kehidupan sehari-hari,” kata Quah. “Bahkan di luar ini, ada potensi luar biasa ketika era internet of things sudah dimulai,” sahut Quah optimis. (Icha)

Trafik Data 4G Telkomsel di PON XIX 2016 Naik 49%

0

Telko.id – Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat telah berakhir. Berbagai dinamika mewarnai proses pelaksanaannya, termasuk dukungan Telkomsel yang menjadi bagian Telkom Group sebagai Official ICT Partner PON XIX. Berbagai dukungan Telkomsel untuk kelancaran PON XIX telah sukses dihadirkan secara menyeluruh mulai dari optimalisasi jaringan broadband berteknologi terdepan yang prima, hingga produk dengan value layanan gaya hidup digital yang khusus dipersembahkan untuk menjamin kenyamanan semua pihak yang terlibat dalam event olahraga terbesar empat tahunan di Indonesia tersebut.

“Sejak awal persiapan hingga proses pelaksanaan PON XIX di Jawa Barat, Telkomsel sudah memastikan semua infrastruktur serta layanan terdepan Telkomsel dapat dinikmati dengan baik dan lancar oleh pelanggan. Kami mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan PB PON XIX untuk Telkomsel sebagai bagian Telkom Group dalam menjamin kenyamanan dan kelancaran komunikasi semua pihak, mulai dari penonton, kontingen atlet, hingga panitia pelaksana PON XIX,” ujar Mas’ud Khamid, Direktur Sales Telkomsel menjelaskan.

Selama PON XIX berlangsung, kunjungan pelanggan Telkomsel dari luar wilayah Jawa Barat bertambah sebanyak 230 ribu pelanggan. Telkomsel telah mengantisipasi hal tersebut dengan mendorong optimalisasi sekitar 804 BTS serta tambahan 13 Compat Mobile BTS (COMBAT) yang menjangkau sejumlah titik utama yang menjadi pusat konsentrasi berkumpulnya orang, seperti di venue pertandingan, Media Center, Hotel dan penginapan atlet, serta Bandar Udara dan Stasiun Kereta Api. Dukungan ini merupakan wujud nyata Telkomsel dalam menghadirkan True Broadband Experience bagi pelanggan guna menikmati dan mengabadikan keseruan momen PON XIX 2016.

Telkomsel mencatat, selama momen PON XIX ini terjadi peningkatan trafik layanan data hingga 21% dibandingkan hari biasa dengan periode yang sama, dan untuk trafik layanan data 4G LTE Telkomsel meningkat sekitar 49% . Hal tersebut juga didorong oleh penambahan sekitar 25% jumlah pengguna 4G LTE Telkomsel di Jawa Barat. Sedangkan untuk trafik layanan voice, peningkatan tertinggi terjadi pada saat acara penutupan PON XIX di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang mencapai 274%.

Di sejumlah venue pertandingan dan fasilitas pendukung PON XIX, Telkomsel telah menyediakan titik layanan dan penjualan yang menawarkan sejumlah produk unggulan seperti kartu prabayar simPATI edisi khusus PON XIX dengan Paket Kuota Data 6 GB, layanan aktivasi dan cash in digital money TCASH serta layanan upgrade/migrasi uSIM 4G LTE Telkomsel. Dimana salah satunya dengan mendukung event Jabar Etalage dengan menghadirkan pilihan transaksi digital money menggunakan TCASH Tap dengan promo cashback hingga 20% di beberapa merchant kuliner pilihan.

Mas’ud lebih lanjut menambahkan, di seluruh titik penjualan Telkomsel tercatat penjualan kartu prabayar sebanyak 109 ribu unit termasuk produk simPATI edisi khusus PON XIX Paket Kuota Data 6 GB. Sedangkan untuk layanan digital money TCASH, Telkomsel membukukan sekitar 2.900 transaksi cash in dan jumlah transaksi pembayaran menggunakan layanan TCASH Tap mencapai 5.488 transaksi di seluruh merchant yang bekerja sama dengan Telkomsel di event PON XIX 2016.

Sebelumnya, Telkomsel juga menghadirkan layanan Nada Sambung Pribadi (NSP) lagu resmi kontingen Jawa Barat “Jabar Kahiji” dan menyerahkan sekitar 2000 kartu perdana simPATI edisi khusus dengan layanan Close User Group (CUG) untuk kontingen atlet Jawa Barat serta kartu simPATI edisi khusus PON XIX 2016 kuota data 6 GB untuk 6000 relawan guna membantu kelancaran komunikasi dan koordinasi selama PON XIX 2016 berlangsung.

“Telkomsel berharap dukungan bersama Telkom Group dalam perhelatan PON XIX 2016 di Jawa Barat ini dapat memberikan pengalaman yang berbeda bagi seluruh pelanggan Telkomsel, terutama dengan pemanfaatan kualitas jaringan broadband terdepan yang prima serta ragam pilihan layanan yang mendukung gaya hidup digital. Telkomsel selalu siap mendukung kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan besar berskala nasional maupun internasional, seperti telah kami tunjukkan pada PON XIX 2016 di Jawa Barat ini dan Konferensi Asia Afrika di kota Bandung pada tahun 2015 lalu” tutup Mas’ud. (Icha)