spot_img
Latest Phone

Garmin Hybrid Lab: Ubah Data Biometrik Jadi Strategi Juara Hybrid Race

Telko.id - Garmin Indonesia meluncurkan Garmin Hybrid Lab, sebuah...

5 Tips Seru Abadikan Ramadan & Idulfitri dengan Meta AI

Telko.id - Meta AI menghadirkan lima tips praktis bagi...

Garmin Luncurkan Pokémon Sleep Watch Face, Ini Manfaatnya!

Telko.id - Garmin Indonesia memperingati World Sleep Day dan...

HP Compact Flagship Makin Digemari di Indonesia, Ini Alasannya

Telko.id - Minat konsumen Indonesia terhadap smartphone flagship berukuran...

Garmin Venu X1 French Gray, Smartwatch Tipis Nan Mewah

Telko.id - Garmin Indonesia secara resmi memperkenalkan varian warna...
Beranda blog Halaman 1183

Apex Legends Musim Terbaru Bakal Ada Wattson, Siapa Dia?

Telko.id, Jakarta – Akhirnya terkuak beberapa detail konkret tentang musim kedua Apex Legends. Dan, kabar menggembirakan datang jika Anda adalah seorang pemain defensif atau sangat kompetitif. Game yang lagi ‘ngehits’ ini akan menghadirkan sosok Wattson. Siapa dia?

Menurut laporan Engadget, fase berikutnya dari musim kedua Apex Legends akan menambahkan Wattson, seorang karakter insinyur yang tumbuh subur di permainan defensif. Keberadaannya sangat unik.

Ia dapat membuat pagar energi untuk menjaga wilayah yang harus dimiliki, dan melepaskan kemampuan pamungkas untuk menembak jatuh proyektil udara seperti pemboman dan bintang busur.

{Baca juga: Apex Legends Tiba-tiba Aktifkan Fitur Penalti, Kenapa?}

Ada pula senapan L-STAR dari Titanfall 2. Para pemain juga baka melihat perubahan dalam peta, mode permainan baru, dan perubahan keseimbangan di beberapa senjata. Musim baru game buatan Respawn itu akan tayang perdana 2 Juli.

Sebelumnya, Respawn Entertainment bakal menindak tegas pemain AFK di game tersebut atau tidak berkontribusi apapun dalam permainan. Respawn melarang mereka hanya menumpang dalam kesuksesan tim.

Respawn tak lagi ingin ada pemain yang hanya memperoleh manfaat dari kemenangan tim Apex Legends. Hukuman yang akan diberlakukan developer tersebut untuk pemain AFK adalah banned permanen.

{Baca juga: Ada Fitur Tiruan Apex Legends di Fortnite, Apa Itu?}

Walaupun demikian, sebenarnya Respawn tetap menerapkan pendekatan yang halus. Dan, kebijakan tersebut tidak berlaku dalam waktu dekat. Pencekalan yang diterapkan pun tidak berlaku serta merta kepada pemain malas. [BA/HBS]

Sumber: Engadget

Tak Ikuti Aturan Pemerintah, Rusia Akan Blokir VPN Nakal

Telko.id, Jakarta Pemerintah Rusia akan memblokir layanan Virtual Private Network (VPN) yang tak mau ikuti aturan. VPN nakal tersebut diblokir karena menolak untuk mencegah pengguna mengakses situs web yang masuk daftar hitam pemerintah.

Dilansir Telko.id dari Ubergizmo pada Senin (10/06/2019), Kepala Pengawas Telekomunikasi Rusia, Alexander Zharov mengonfirmasi jika ada 9 layanan VPN seperti NordVPN dan ExpressVPN akan diblokir selah menolak untuk mematuhi daftar hitam nasional.

Sebelumnya, pemerintah Rusia telah meminta 10 penyedia VPN untuk menggunakan daftar hitam itu dan hanya layanan VPN, Kaspersky yang menyetujuinya.

Banyak pihak yang menilai jika Kaspersky tak mungkin menolak karena kantor mereka berbasis di Rusia. Sedangkan 9 lainnya tidak hanya menolak, namun mengkritik kebijakan daftar hitam tersebut.

{Baca juga: Awas! Banyak Aplikasi VPN Gratis Berbahaya di Android}

Mereka adalah VyprVPN, TorGuard, IPVanish, OpenVPN, Hola VPN, dan beberapa lainnya. Mereka diberi waktu 30 hari untuk merespons dan kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak melakukannya. Mereka menulis di situs web mereka bahwa mereka tidak akan memenuhi permintaan Rusia.

Rusia pun tak ambil pusing dengan penolakan tersebut. Lembaga pengawas telekomunikasi Rusia, Roscomnadzor mengatakan jika 9 layanan tersebut akan diblokir dalam waktu 1 bulan kedepan. Ini artinya penyedia ISP di Rusia harus mencegah pengguna untuk mengakses layanan VPN tersebut.

{Baca juga: Ikuti China, Rusia Terapkan Aturan Larangan Gunakan VPN}

Rusia memang sedikit “alergi” dengan layanan VPN. Bahkan pada tahun 2017 lalu Rusia sempat melarang pengguna VPN. Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani aturan terbaru yang melarang teknologi apapun termasuk aplikasi VPN. Tujuannya untuk mencegah konten ilegal masuk ke Rusia. [NM/HBS]

Sumber: Ubergizmo

Indonesia Mendorong Pertukaran Data Antar Negara G20

Telko.id, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia mendorong pertukaran data dan informasi secara global antar anggota negara G20. Dalam pertemuan antara menteri perdagangan dan menteri digital negara G20 di Jepang pada Sabtu (08/06/2019) Indonesia mendukung pertukaran data dengan persyaratan tertentu.

Wacana pertukaran data tersebut bernama Data Free Flow with Trust (DFFT) yang diajukan Jepang sebagai Presidency G20. Indonesia yang diwakili oleh Menkominfo Rudiantara dan Mendag Enggartiasto Lukita pun mendukung wacana tersebut.

“Dalam pertemuan teknis enam bulan terakhir, Indonesia aktif memberikan dukungan karena pertukaran data di antara negara G20 memiliki manfaat potensial membuat kolaborasi dan kemitraan akan lebih efektif,” kata Rudiantara.

Dilansir Telko.id dari laman resmi Kominfo pada Senin (10/06/2019) pertukaran data bisa digunakan untuk berbagai sektor yang berbeda. Menurut Rudiantara, hal itu berpeluang menciptakan kegiatan ekonomi baru yang bernilai miliaran dolar AS.

{Baca juga: Jelang Lebaran, Kominfo Tetap Pantau Konten Hoaks di Medsos}

Pihak Indonesia menegaskan pelaksanaan pertukaran data antarnegara anggota G20 harus memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data, hak atas kekayaan intelektual dan keamanan.

“Indonesia menyampaikan counter proposal, pelaksanaannya harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat. Harus memperhatikan aspek-aspek antara lain, masalah privasi, perlindungan data, intellectual property right and security,” jelasnya.

Selain itu pertukaran data dan informasi secara global harus memperhatikan kerangka regulasi dan kebijakan pada setiap negara anggota G20.

“Lebih jauh harus juga memperhatikan/menghormati legal frameworks, baik dalam negara anggota G20 maupun secara internasional dan harus hati-hati dalam memisahkan antara data pribadi dengan nonpribadi,” tuturnya.

{Baca juga: Dukung Perkembangan IoT, Kominfo Tetapkan Peraturan Baru}

Pertemuan tersebut berlangsung sejak tanggal 8-9 Juni 2019 di Tsukuba, Perfektur Ibaraki, Jepang. Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 itu mendiskusikan cara mengamankan keselamatan dan privasi dalam menghadapi penyebaran data elektronik dan kecerdasan buatan yang cepat di seluruh dunia. [NM/HBS]

Ups, Ternyata Hanya 6% Organisasi Transportasi dan Otomotif Siap Hadapi Serangan Siber

 

Telko.id – Industri transportasi dan otomotif merupakan salah satu yang akan cepat pertumbuhan Internet of Things atau IoT nya. Namun, ternyata masih banyak perusahaan di industri tersebut yang belum siap hadapi serangan siber. Padahal, serangan siber itu banyak yang mensasar dua industri tersebut.

Menurut penelitian baru dari Irdeto, 77% dari organisasi responden di sektor ini telah mengalami serangan siber yang berfokus pada IoT dalam dua belas bulan terakhir. Dari mereka yang mengalami serangan cyber, 91% berdampak pada organisasi, termasuk downtime operasional dan kompromi data pelanggan dan / atau kerusakan merek atau reputasi.

Yang paling mengkhawatirkan adalah ternyata banyak organisasi tidak mempersiapkan dengan baik ancaman di masa depan. Terbukti, dari koresponden yang jadi sample, hanya 6% yang menunjukkan bahwa mereka memiliki apa yang mereka butuhkan untuk memerangi serangan siber.

Survei Cybersecurity Global Connected Industries Cydeto dari 225 pengambil keputusan keamanan yang bekerja di transportasi dan otomotif (total 700 responden) menemukan bahwa sementara fokus yang lebih besar pada cybersecurity dalam industri diperlukan, banyak organisasi responden di ruang ini mencari manfaat dari keamanan di luar kemampuan perlindungannya.

Dari organisasi transportasi yang disurvei, 98% setuju bahwa solusi keamanan harus menjadi enabler model bisnis baru, bukan hanya biaya. Ini jelas menunjukkan bahwa sikap terhadap keamanan IoT berubah menjadi lebih baik.

Pergeseran pola pikir ini dapat mengarah pada inovasi lebih lanjut di sektor ini, menghasilkan model bisnis baru yang terhubung dan otonom dengan keamanan bawaan.

“Terlepas dari tantangan dan ancaman yang diuraikan oleh penelitian ini, jelas bahwa sikap terhadap keamanan di industri transportasi berada di jalur yang benar,” kata Niels Haverkorn, General Manager, Connected Transport, Irdeto.

Haverkorn juga menambahkan bahwa “Melalui keamanan yang kuat, organisasi transportasi dan otomotif dapat membangun sebuah yayasan yang tidak hanya menyadari manfaat dari kendaraan yang sepenuhnya terhubung dan otonom, tetapi juga memungkinkan model bisnis baru yang menguntungkan. Melalui pendekatan ini, mereka akan dapat menyeimbangkan keselamatan, kenyamanan dan kustomisasi di seluruh bisnis dan produk mereka. ”

Sementara pola pikir keamanan berada di jalur yang benar, studi Irdeto menunjukkan kurangnya optimisme tentang keamanan perangkat IoT di masa depan dalam organisasi.

Dari para pembuat keputusan keamanan yang disurvei di industri transportasi di lima negara (Cina, Jerman, Jepang, Inggris, dan AS), 84% sangat atau cukup peduli tentang perangkat IoT yang digunakan atau diproduksi oleh organisasi mereka yang menjadi sasaran serangan cyber, peretasan insiden atau pelanggaran keamanan.

Terlepas dari kekhawatiran ini, 94% responden dari sektor ini mengatakan bahwa mereka tidak memiliki semua yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan keamanan siber. Selain itu, 50% menyatakan mereka membutuhkan keahlian / keterampilan tambahan dalam organisasi mereka untuk menangani semua aspek keamanan siber. Ini diikuti dengan ketat oleh perangkat cybersecurity yang lebih efektif (47%) dan penerapan strategi cybersecurity yang lebih kuat (44%).

Ini diperparah dengan temuan bahwa, dalam ruang transportasi dan otomotif, total 90% dari produsen dan 95% pengguna perangkat IoT menyatakan bahwa keamanan siber perangkat IoT yang mereka produksi atau gunakan dapat ditingkatkan baik menjadi bagus, luas atau sampai batas tertentu.

Kegagalan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dapat terbukti mahal, dengan dampak keuangan rata-rata sebagai akibat dari serangan siber yang berfokus pada IoT di ruang transportasi yang diidentifikasi lebih besar dari $ 350.000 USD.

“Manfaat konektivitas untuk mobil saat ini jelas, memungkinkan layanan mobilitas yang lebih besar untuk dibawa ke pengemudi; dan tak terhindarkan bagi penumpang kendaraan otonom di masa depan, ”kata Dr. Clifford Liem, Direktur Teknologi, Connected Transport, Irdeto.

Namun, pemahaman mendasar untuk semua itu adalah bahwa teknologi tidak dapat diimplementasikan dengan aman tanpa keamanan yang kuat. Perusahaan harus mengadopsi pendekatan pertahanan mendalam terhadap keamanan siber dengan banyak lapisan keamanan diimplementasikan di seluruh, daripada sekadar melindungi sistem dari luar-dalam. Ini berlaku untuk perusahaan itu sendiri dan untuk kendaraan yang terhubung yang mereka kembangkan.

Di dalam perangkat IoT sendiri, sebagian besar pembuat keputusan keamanan yang bekerja di organisasi transportasi menyatakan bahwa perangkat lunak perangkat ini adalah elemen yang paling rentan (39%), sementara 13% menyatakan bahwa unit infotainment adalah tempat di mana kerentanan keamanan siber paling terkemuka ada.

Ketika organisasi berusaha untuk mengimbangi tantangan keamanan siber di sektor transportasi, beberapa memang memiliki langkah keamanan, tetapi seringkali tidak menerapkan lapisan yang cukup ke dalam strategi keamanannya. Berdasarkan hasil survei, 31% pembuat keputusan keamanan yang disurvei mengatakan organisasinya saat ini tidak memiliki teknologi perlindungan perangkat lunak. (Icha)

Huawei ‘Dikeroyok’, China Ancam Microsoft, Dell, dan Samsung

Telko.id, Jakarta – Buntut pemboikotan Huawei semakin memanas. Pemerintah China mewanti-wanti kepada perusahaan teknologi kelas kakap, termasuk Microsoft dan Dell dari Amerika Serikat serta Samsung asal Korea Selatan, untuk siap menerima konsekuensi buruk jika patuh terhadap perintah Presiden Donald Trump.

Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan pada Selasa (4/6/2019) dan Rabu (5/6/2019) lalu setelah Beijing mengumumkan daftar perusahaan serta individual yang masuk daftar hitam. Hal tersebut merupakan bentuk pembalasan atas tindakan Trump terhadap Huawei.

Dikutip Telko.id dari Reuters, Minggu (9/6/2019), pertemuan dipimpin oleh badan perencanaan ekonomi pusat China, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri dan Teknologi Informasi.

{Baca juga: Google Rayu Pemerintah AS Izinkan Huawei Tetap Pakai Android}

Keterlibatan tiga badan milik pemerintah China menunjukkan ada koordinasi tingkat tinggi dan kemungkinan persetujuan dari pimpinan tertinggi. Intervensi itu tampaknya dirancang untuk menggalang dukungan bagi Huawei meskipun tidak secara khusus diungkap dalam forum.

Dominic Carr, juru bicara Microsoft di Seattle, menolak mengomentari pertemuan tersebut. Demikian pula Phil Hughes, seorang perwakilan untuk Arm di Austin, Texas, dan Dave Farmer, juru bicara Dell di Hopkinton, Mass. Perwakilan untuk Samsung pun tidak mau berkomentar.

Di lain sisi, Presiden China, Xi Jinping, dan partainya bakal dianggap tidak mampu mempertahankan masa depan ekonomi negara jika konfrontasi dengan Amerika Serikat benar-benar menghancurkan Huawei dan mengempaskan rencana peluncuran teknologi jaringan nirkabel 5G.

Peringatan yang dibuat oleh Beijing sepertinya merupakan upaya untuk mencegah rantai pasokan yang menghubungkan ekonomi China ke seluruh dunia terputus. Apalagi, ada peningkatan kekhawatiran di China terkait memindahkan produksi perusahaan besar ke tempat lain.

{Baca juga: Diboikot Amerika Serikat, Huawei Merapat ke Rusia}

Huawei sendiri nampaknya tak tinggal diam mendapat tekanan bertubi-tubi dari Amerika Serikat (AS). Bukannya ciut, Huawei malah merapat ke Rusia. Perusahaan teknologi asal China itu baru saja menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan teknologi 5G di negara yang menjadi musuh bebuyutan AS tersebut.

Raksasa telnologi China itu telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan telekomunikasi Rusia MTS untuk mengembangkan jaringan nirkabel generasi kelima di negara itu.

Kedua perusahaan menandatangani kesepakatan di sela-sela pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam lawatannya selama tiga hari ke Rusia.

{Baca juga: Terkait Embargo Huawei, China Bakal Serang Balik AS}

MTS sendiri adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Rusia, memegang 31 persen pangsa pasar dan memiliki 78,3 juta pelanggan. Tak hanya menguasai pasar Rusia, MTS juga beroperasi di Ukraina, Armenia dan Belarus.

Perusahaan itu mengatakan bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama itu, mereka akan mengizinkan Huawei mengembangkan jaringan 5G di Rusia. Kedua perusahaan akan melakukan uji coba jaringan seluler generasi kelima itu pada 2019-2020. [SN/HBS]

Sumber: Reuters

Snapchat Bakal Punya Fitur Mirip Facebook, Apa Itu?

Telko.id, Jakarta – Snapchat kabarnya sedang mengembangkan fitur baru mirip punya Facebook. Fitur baru di Snapchat yang katanya mirip milik Facebook ditemukan oleh pakar aplikasi, Jane Manchun Wong.

Dilansir Phone Arena, fitur baru di Snapchat bakal memungkinkan pengguna untuk menambahkan acara. Bahkan, pengguna bisa bergabung ke percakapan grup terkait acara dengan mengundang rekan di Snapchat.

Dikutip Telko.id, Minggu (9/6/2019), mengusap ke arah atas di menu undangan akan memungkinkan pengguna bergabung ke percakapan grup. Pengguna pun bisa menandai detail soal acara di lokasi spesifik.

{Baca juga: Snapchat Tengah Rancang Peningkatan Fitur Kamera}

Bahkan, acara bisa diintegrasikan dengan fitur peta Snapchat, yaitu Snap Map. Sayang, fitur baru tersebut belum secara resmi tersedia di aplikasi. Bahkan, belum jelas, kapan fitur akan resmi tersedia secara global.

Belum lama ini, Snap Inc mengungkapkan rencana untuk masuk ke ranah mobile gaming lewat Snap Games. Snap Inc pun memenuhi janji meski baru menghadirkan tiga dari enam game yang direncanakan di Snapchat.

Tiga permainan itu adalah Snake Squad, Zombie Rescue Squad, dan Bitmoji Party. Ketiganya menawarkan gameplay nan menyenangkan. Bahkan, para pengguna bisa memainkannya berbarengan dengan teman.

{Baca juga: Snapchat Hadirkan Snap Games untuk Android dan iOS}

Tiga game yang dihadirkan di Snapchat tersedia untuk perangkat bersistem operasi Android maupun iOS. Selain tiga game tersebut, bakal hadir tiga game lain, masing-masing Alphabear Hustle, C.A.T.S Drift Race, dan Tiny Royale. [SN/HBS]

Sumber: PhoneArena

Kisah Apple Watch Selamatkan Wanita Saat Berselancar

Telko.id, Jakarta – Entah sudah yang keberapa, ada lagi cerita tentang penyelamatan nyawa seseorang oleh jam tangan pintar Apple Watch. Kali ini, kisah penyelamatan dialami oleh seorang perempuan asal Massachusetts, Amerika Serikat.

Dilansir 9to5mac, seperti dikutip Telko.id, Minggu (9/6/2019), ia menceritakan pengalamaan saat Apple Watch menyelamatkan nyawanya. Ketika itu, ia sedang melakukan paddle boarding atau berselancar di pinggir laut menggunakan dayung.

Kejadian berlangsung di Pantai Nahant. Kala ia tengah asyik berselancar, tiba-tiba angin berembus sangat kencang. Ia terombang-ambing jauh dari bibir pantai. Merasa khawatir, ia memutuskan untuk mengontak layanan darurat 911 via Apple Watch.

{Baca juga: Lagi-lagi Nyawa Terselamatkan Berkat Apple Watch}

Dasar nasib memang beruntung, panggilan darurat tersebut pun langsung tersambung ke Lynn, Departemen Pemadam Kebakaran Massachusetts. Dalam rekaman laporan, perempuan itu mengaku terseret ombak hingga mendekati tengah laut.

Perempuan tersebut merasa bersyukur akhirnya bisa mengontak layanan darurat sehingga petugas segera datang ke lokasi untuk menolong. Ia pun merasa beruntung memakai Apple Watch saat melakukan paddle boarding di Pantai Nahant.

Tak butuh waktu lama, polisi pantai Swampscott melakukan upaya evakuasi. Beberapa saat melakukan pencarian, petugas menemukan perempuan itu berada sekira satu kilometer dari bibir pantai. Kondisinya baik dan tidak mengalami luka.

{Baca juga: Apple Watch Selamatkan Penggunanya dari Serangan Jantung}

Kasus ini merupakan yang kali kesekian melibatkan Apple Watch. Entah sudah berapa puluh kali kasus serupa terjadi, termasuk pengguna yang terkena serangan jantung. Para korban bisa selamat berkat keberadaan jam tangan pintar Apple. [SN/HBS]

Sumber: 9to5mac

Plin-plan, Donald Trump Minta NASA Fokus Eksplorasi Mars

Telko.id, Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta kepada badan antariksa NASA untuk fokus mengeksplorasi Mars daripada Bulan. Ia mengeluarkan pernyataan itu via cuitan di Twitter.

Trump membuat cuitan tersebut kala melakukan perjalanan menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One dari Irlandia menuju Washington, DC, Jumat (7/6/2019) waktu setempat. Seperti apa cuitannya?

“Untuk semua uang dikeluarkan, NASA tidak lagi boleh berbicara tentang Bulan. Itu sudah lewat 50 tahun lalu. NASA harus fokus kepada hal-hal yang jauh lebih besar, termasuk ke Mars,” demikian cuitan Donald Trump.

Seperti dikutip Telko.id dari The Verge, Minggu (9/6/2019), cuitan tersebut jelas bertentangan dengan instruksi Trump pada 2018 lalu. Pada Juni 2018, Trump menandatangani proposal pengiriman robot ke Bulan.

{Baca juga: Tahun 2024, Astronot NASA akan Tinggal di Bulan}

Pada 10 tahun mendatang, pemerintah Amerika Serikat bakal mendaratkan manusia di tempat yang sama. Juru bicara NASA, Megan Powers, mengatakan, rencana besar tersebut akan menghidupkan lagi semangat.

Seperti diketahui, Amerika Serikat mengklaim sebagai negara pertama yang berhasil mengirim manusia ke bulan. Trump menandatangani dokumen proposal program itu pada 18 Juni 2018 waktu setempat lalu.

{Baca juga: 3 Laporan Rahasia Astronot NASA yang Bocor ke Publik}

Rencana pendaratan robot maupun manusia di Bulan bakal dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah Amerika Serikat dengan perusahaan swasta di bidangnya. Instruksi Trump pun mendapat dukungan. [SN/HBS]

Sumber: The Verge

Anggota Kelompok G-20 Sepakat Tutup Celah Google Cs ‘Ngemplang’ Pajak

Telko.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagi cerita rangkaian kegiatannya dalam hari pertama pertemuan G20 di Jepang, Sabtu (8/6/2019), di akun media sosial Facebook-nya.

Pertemuan tersebut diawali dengan simposium mengenai International Taxation atau perpajakan internasional. Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani bersama menteri keuangan dari Jepang, China, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat (AS) menjadi pembicara utama.

“Digitalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi informasi mengubah model bisnis di mana kehadiran secara fisik tidak penting,” tulis Sri Mulyani.

“Hal ini melemahkan prinsip “Permanent Establishment” yang menjadi dasar sistem perpajakan internasional. Jadi diperlukan sistem perpajakan internasional baru agar mampu menjamin pemajakan yang adil antarnegara di era digitalisasi,” lanjutnya.

Ia mencatat bahwa Inggris, Australia, dan Prancis telah menerapkan aturan perpajakan untuk ekonomi digital, termasuk penggunaan big data. Sementara itu, India menerapkan pungutan untuk equalisasi.

Kerjasama perpajakan internasional yang mengalami kemajuan pesat adalah pencegahan penghindaran pajak melalui “Base Erosion Profit Shifting” (BEPS) dan kerjasama pertukaran informasi “Automatic Exchange of Information” (AEOI) oleh 130 negara/yurisdiksi, menurut Sri Mulyani.

“Saat ini tidak ada tempat untuk menyembunyikan kewajiban pajak oleh siapapun,” tegasnya.

Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, para menteri keuangan G20 pun sepakat menutup celah bagi raksasa teknologi global menghindari pajak. Yang nantinya akan disusun peraturan umum yang bisa menutup celah tersebut, dikutip dari Reuters.

“Kedengarannya seperti kita memiliki konsensus yang kuat,” kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin di pertemuan dua hari para menteri keuangan G20 di kota Fukuoka, Jepang, dilansir dari Reuters, Sabtu (8/06/2019).

Selama ini, raksasa teknologi seperti Facebook, Google, Amazon, dan perusahaan teknologi besar lainnya mendapat kecaman karena mampu menurunkan tagihan pajak mereka dengan sengaja mencatatkan keuntungannya di negara-negara dengan tarif pajak rendah. Praktik ini dinilai tidak adil oleh sebagian negara.

Nantinya peraturan baru tersebut diharapkan bisa menaikkan nilai pajak untuk perusahaan multinasional besar seperti Facebook dan Google dan mempersulit negara-negara seperti Irlandia untuk menarik investasi asing langsung dengan janji tarif pajak yang sangat rendah untuk perusahaan. (Icha)

 

 

Indonesia Dukung Pertukaran Data Antar Negara Anggota G20, Asal!

Telko.id – Data yang terkumpul dalam era digital ini sangat luar biasa banyak nya. Hal itu yang membuat Jepang sebagai Presidency G-20 mengusulkan tentang Data Free Flow with Trust (DFFT) dan Indonesia pun mendukung inisiatif tersebut. Kenapa?

Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang hadir bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mewakili Indonesia, hal itu berpeluang menciptakan kegiatan ekonomi baru yang bernilai miliaran dolar AS.

“Dalam pertemuan teknis enam bulan terakhir, Indonesia aktif memberikan dukungan karena pertukaran data di antara negara G20 memiliki manfaat potensial membuat kolaborasi dan kemitraan akan lebih efektif,” papar Rudiantara dalam pertemuan yang berlangsung di Tsukuba, Perfektur Ibaraki, Jepang, Sabtu (08/06/2019).

Menteri Kominfo menegaskan keberadaan data sebagai aset yang sangat bernilai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Indonesia menegaskan pelaksanaan pertukaran data antarnegara anggota G20 berlangsung memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data, hak atas kekayaan intelektual dan keamanan.

“Indonesia menyampaikan counter proposal, pelaksanaannya harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat. Harus memperhatikan aspek-aspek antara lain, masalah privasi, perlindungan data, intellectual property right and security,” jelasnya.

Namun, Rudiantara menegaskan bahwa pertukaran data dan informasi secara global harus memperhatikan kerangka regulasi dan kebijakan pada setiap negara anggota G20.

“Lebih jauh harus juga memperhatikan/menghormati legal frameworks, baik dalam negara anggota G20 maupun secara internasional dan harus hati-hati dalam memisahkan antara data pribadi dengan nonpribadi,” tuturnya.

Menurut Menteri Rudiantara, usulan Indonesia mendapatkan dukungan negara-negara G20 yang memiliki penduduk banyak. “Counter proposal Indonesia banyak didukung oleh negara anggota G20, khususnya negara-negara yang penduduknya banyak,” jelasnya seraya menyebut dukungan berasal dari China, India dan Arab Saudi.

Sebelumnya, dalam awal pidatonya, Menteri Kominfo mengingatkan kembali akan komitmen Anggota G20 mengenai ekonomi digital. “Indonesia mengingatkan kembali komitmen seluruh negara anggota G20 untuk memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di tahun-tahun mendatang,” tandasnnya.

Hari pertama Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20 itu, para menteri dari Kelompok 20 negara yang bertanggung jawab atas perdagangan dan ekonomi digital mendiskusikan cara mengamankan keselamatan dan privasi dalam menghadapi penyebaran data elektronik dan kecerdasan buatan yang cepat di seluruh dunia. Pertemuan itu dipimpin oleh Menteri Komunikasi Jepang Masatoshi Ishida serta  Menteri Perdagangan dan Industri Jepang, Hiroshige Seko.

Dalam sambutannya Menteri Seko mengatakan  aliran data bebas diperlukan untuk pengembangan seluruh dunia. “Kami ingin para peserta untuk berbagi konsep mempromosikan aliran data bebas, yang penting untuk inovasi teknologi. Para menteri akan membahas cara-cara yang aman untuk memastikan pertukaran data lintas batas, dan penciptaan aturan internasional tentang penggunaan intelijen buatan,” ungkapnya.

Selanjutnya forum betema “Masa Depan Kita di Era Digital” itu mendiskusikan potensi manfaat dan risiko yang timbul dari inovasi finansial dan teknologi. Selain itu dibahas mengenai teknologi blockchain serta faktor utama dalam memfasilitasi perluasan ekosistem keuangan yang terdesentralisasi. (Icha)