Telko.id, Jakarta – Huawei melayangkan mosi terhadap Amerika Serikat. Mereka menentang pasal 889 Undang-undang Keamanan Nasional Amerika Serikat (NDAA) 2019 yang menjadi dasar hukum tindakan embargo Huawei oleh AS.

Dalam jumpa pers di Shenzen, China Rabu (29/05), Chief Legal Officer Huawei, Song Liuping menjelaskan jika Huawei menentang pasal tersebut, dan mengajak pemerintah AS untuk menghentikan sanksi yang dibebankan terhadap Huawei.

“Pelarangan terhadap Huawei dengan alasan keamanan siber tidak menjadi jaminan bahwa jaringan telekomunikasi AS akan lebih aman. Upaya tersebut tidak tepat dan menggiring opini yang salah terkait tantangan keamanan siber bersama yang kita hadapi saat ini,” kata Song.

{Baca juga: Huawei Kini Dilarang Akses Makalah Internasional IEEE}

“Pemerintah AS tak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan Huawei sebagai ancaman keamanan,” jelasnya.

Melalui keterangan resmi yang diterima Tim Telko.id pada Kamis (30/05/2019), Huawei mengemukakan bahwa pasal 889 NDAA 2019 secara spesifik tidak hanya melarang lembaga pemerintah AS untuk membeli perangkat dan jasa dari Huawei.

Tapi juga, melarang kerja sama dengan pihak ketiga yang menggunakan perangkat atau jasa Huawei, meskipun tidak ada dampak atau hubungannya dengan pemerintah AS.

Penasihat Hukum Huawei untuk kasus embargo ini, Glen Nager juga menambahkan, bahwa pasal 889 NDAA bertentangan dengan prinsip “Bill of Attainder, Due Process, dan Vesting Clauses” yang tercantum dalam konsitusi negara AS.

Perusahaan ini pun yakin, tekanan terhadap mereka tidak serta merta membuat jaringan lebih aman dan mereka juga berharap pemerintah AS mengambil langkah yang tepat serta menjalankan kebijakan yang jujur dan efektif.

{Baca juga: Kena Embargo AS, Huawei Tetap Luncurkan Laboratorium 5G}

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengadilan, sidang terkait mosi Huawei akan berlangsung pada 19 September 2019.

“Sistem peradilan adalah basis pertahanan terakhir untuk menuntut keadilan. Huawei percaya dengan independensi dan integritas sistem peradilan di AS. Kami berhadap kesalahan yang termuat dalam NDAA dapat diluruskan di pengadilan,” tegas Song. (NM/FHP)