Telko.id – Polemik berkepanjangan terus menyelimuti industri ponsel tanah air, khususnya terkait lima skema TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) – terkait ponsel 4G – yang beberapa waktu lalu dirilis Pemerintah.
Beberapa skema, khususnya yang memungkinkan produsen ponsel bisa lulus TKDN dengan hanya berbekal software 100 persen, dianggap kurang tepat oleh sejumlah produsen. Apalagi mereka yang kadung membangun pabrik demi memenuhi TKDN yang sebelumnya lebih condong ke hardware.
“Tapi sekarang ternyata mereka (pemerintah-red) bilang hardware ngga usah lagi, software 100% juga boleh. Investasi software itu kan sebetulnya sangat kecil jika dibandingkan dengan hardware, dan sebetulnya juga tidak ada artinya,” kata Lee Kang Hyun, Wakil Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) dan Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) di sela-sela acara Indonesia LTE Conference di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (18/5).
Lee menganggap opsi 100 persen software untuk lulus TKDN tidak adil dan merugikan bagi produsen yang sudah lebih dulu investasi besar di Indonesia. Pasalnya skema ini sangat meringankan produsen ponsel, memungkinkan mereka memangkas biaya investasi secara signifikan.
Ketika muncul lima skema baru, yang meliputi 100% hardware, 100% software, 25% software dan 75% hardware, 75% software dan 25% hardware, serta 50% software dan 50% hardware, produsen ponsel yang tadinya ingin ikut berinvestasi pun mundur teratur.
“Harusnya TKDN 100% software dihapus saja. Kalau dulu kan produsen ponsel mau tidak mau harus investasi. Ketika lima skema TKDN keluar, mereka menunggu keputusan,” tambah Lee.
Namun demikian, Lee tidak menampik bahwa software tetap menjadi komponen penting dalam TKDN. Hanya saja tidak seharusnya mendominasi. Karena jika itu terjadi, produsen ponsel jadi tidak merasa perlu untuk ‘membuang’ banyak uang demi memenuhi TKDN, dalam hal ini dengan membangun pabrik.
“Investasi di software itu gampang. Saya sudah hitung, US$2 juta sudah cukup. Lebih murah pun bisa. Jadi itu tidak adil,” kata Lee setengah emosi.
Disamping itu, opsi 100 persen software demi memenuhi TKDN juga dinilai tidak akan terlalu menguntungkan bagi Indonesia. Karena tenaga kerja yang terserap juga jauh lebih sedikit.
