Telko.id – Pemerintah memiliki target untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital di tahun 2020. Hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Pasalnya, banyak kemajuan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.
“Untuk mendukung program pencapaian target tersebut, pemerintah juga mempersiapkan anggaran pendanaan awal yang akan disalurkan kepada startup tersebut. Kementerian Keuangan bertugas mempersiapkan anggaran dalam angka yang besar,” ujar Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana kemarin (31/10), seperti yang dikutip dari MetroTV News.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas untuk mempersiapkan anggaran pendanaan guna percepatan kemajuan ekonomi kreatif melalui ekonomi digital di wilayah dengan kriteria 3T, yaitu Tertinggal, Terpencil dan Terluar. Persiapan anggaran untuk pendanaan awal startup ini turut mengubah peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri No 25.
Tanpa merinci lebih lanjut tentang pokok peraturan yang akan berubah, Rudiantara hanya menyebutkan bahwa, salah satu pokok tersebut akan memungkinkan dana Universal Service Obligation (USO) dipakai untuk mendanai startup. Saat ini, Rudiantara menyebut, total dana yang dikelola oleh Kemenkominfo untuk satu tahun sekitar Rp2 miliar.
Rudiantara belum dapat memastikan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk pendanaan startup ini. Sebab, saat ini masih dalam proses diskusi dengan instansi terkait dan akan diresmikan pada Januari 2017.
Ekonomi digital Indonesia ini akan difokuskan pada pengembangan e-commerce Indonesia. Pemerintah berkeyakinan masih banyak lagi akan bermunculan ekosistem ecommerce baru di Indonesia.
Pemerintah juga akan fokus pada sektor pendidikan, SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, pendanaan, keamanan siber, perlindungan konsumen dan pendanaan startup. Untuk mendukung itu semua, pemerintah akan membuat Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2016-2019 sebagai pedoman ecommerce Indonesia.
Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur komunikasi melalui peningkatan kecepatan internet, jaringan & keamanan. Selain itu, masalah pendanaan juga menjadi perhatian yaitu ketersedian skema pembiayaan pinjaman atau bentuk lain seperti hibah, grants, maupun subsidi.
Rudiantara juga menyebutkan bahwa pemerintah akan mendorong pasar-pasar dan pedagang untuk berjualan online.
Dalam Rapat Laporan 2 Tahun tersebut, Presiden memberikan arahan untuk pengembangan ekonomi digital, antara lain menyiapkan konsep pasar dan mall untuk 10-20th mendatang.
Untuk tahun 2020, pemerintah menargetkan ada 1 juta petani dan nelayan go digital dan 8 juta UMKM go digital. Pada tahun yang sama, pemerintah juga menargetkan 187 kabupaten terluar, terdepan, tertinggal jadi desa broadband terpadu. (Icha)