Telko.id – Keamanan siber memang menjadi topik hangat di era digital ini. Banyak kegiatan kini beraksi melalui digital. Itu sebabnya Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk organisasi pertahanan keamanan siber untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi. Namanya, Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) Sektor TIK. Harapannya, organisasi ini mampu mendukung pertahanan siber nasional.
“Kalau kita lihat strukturnya, memang Kominfo untuk sektor ICT tapi nanti akan ada sektor yang ke perhubungan, sektor ESDM, sektor keuangan, dan lain-lainnya tapi semua akan berinduk kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” kata Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo saat Simposium CIIP-ID Summit for ICT Sector 2018 di Hotel The Trans Resort, Bali , Selasa (18/09/2018).
Mengenai penangggung jawab nasional untuk pertahanan siber, Dirjen Aptika menyebut BSSN sebagai institusi yang akan membangun infrastrukturnya. “CIIP IDnya adanya di BSSN. Sektor-sektor membuat CIIP (Indonesia Critical Information Infrastructure Protection) nya. Semuanya nanti akan melapor kepada BSSN,” jelas Semuel.
“Yang namanya CIIP sektor ini akan menjadi pertahanan nasional kita di bidang cyber, jadi ada sektor-sektor yang terbangun dan semuanya bermuaran di BSSN” katanya.
Inisiasasi CIIP ICT Sector menurut Dirjen Aptika merupakan kebutuhan dasar, karena semua infrastruktur ICT akan berjalan dan dikelola dengan dukungan sektor telekomunikasi dan jaringan internet.
“Kenapa ini yang dikumpulkan dan mulainya sektor ICT karena itu basicnya, semua runningnya diatas ICT. “Maka itu yang kumpul disini semua adalah orang-orang Telco semua, pelaku bisnis jaringan, dan yang mendukung juga jaringan. Kenapa kita dan urgensinya sekarang? Karena serangannya sudah semakin massif,” paparnya.
Semuel Pangerapan menilai organisasi sektor ICT dibutuhkan karena dari waktu ke waktu terjadi peningkatan serangan di dunia siber yang membawa konsekuensi penyiapan cyber security yang mumpuni.
“Kenapa makin lama makin meningkat karena uangnya sekarang adanya di siber. Semua transaksi dilakukan di siber. Begitu ada nilai ekonomisnya di suatu jaringan, itulah semua orang ingin dapat bagian” katanya.
Meenurut Dirjen Aptika nilai ekonomis yang kian meningkat membangkitkan potensi serangan atas keamanan data bahkan sampai pencurian data.
“Ada dapat bagiannya dengan halal, ada yang dengan serangan-serangan ataupun melakukan ransomware menyandera data-data kita. Banyak sekali yang ingin mendapatkan bagian daripada kegiatan ekonomi yang akan dijalankan di jaringan digital ini,” jelasnya.
Menurut catatan Dirjen Aptika, diperkirakan pada tahun 2020, transaksi ekonomi di dunia siber bisa mencapaiRp1.800 Triliun. “Bagaimana mengamankan itu? Tentu akan bertambah terus. Kalau semua bertransformasi ke arah digital, tidak ada lagi transaksi yang sifatnya manual, bayangkan kejahatannya bagaimana? Kalau kita tidak menyiapkan diri, kita tidak memproteksi diri kita, ini yang akan berbahaya bagi kita semua,” ungkapnya.
Berkaca pada kejadian dan dinamika di Tahun 2017, menurut Dirjen Aptika, industri di Indonesia yang mengalami pelanggaran data terbanyak adalah industri kesehatan sebanyak 471 insiden (27%), layanan keuangan sebanyak 219 insiden (12%), pendidikan sebanyak 199 insiden (11%), sektor retail sebanyak 199 insiden (11%), dan pemerintahan sebanyak 193 insiden (11%).
“Kita maunya ICT menjadi percontohan untuk kita bantu sektor-sektor yang lain agar ready untuk menghadapi kemungkinan serangan-serangan siber yang akan terjadi sehingga nantinya Indonesia akan ready menghadapi serangan-serangan yang akan terjadi dan kita sudah berkomitmen untuk bertransformasi ke arah digital. Kalau keamanannya tidak ditingkatkan, kita akan kesulitan,” tandasnya.
Antisipasi juga dibutuhkan menurut Semuel karena dalam waktu dekat, Presiden akan menandatangani aturan mengenai Sistem Pemerintahan berbasis elektronik. “Artinya semua sistem pemerintahan kita akan berbasis elektronik. Kebayang tidak kalau tanpa keamanan siber?,” tanyanya retoris.
Oleh karena itu, Semuel mengharapkan diskusi ini dapat menghasilkan input kepada pemerintah. “Apa yang harus dilakukan, apakah ada regulasi yang harus dibantu, atau program-program yang lain yang dapat memperkuat pertahanan keamanan siber kita,” harapnya kepada peserta kegiatan simposium. (Icha)
