Telko.id – Polemik penurunan tarif interkoneksi yang menjadi isu hangat beberapa pekan kebelakang seakan memecah persatuan operator seluler di Indonesia.
Seperti diketahui, rencana penurunan tarif yang dimulai pada awal September ini menuai berbagai pro dan kontra dari para pemangku kepentingan. Telkomsel yang notabene menjadi operator BUMN secara tegas menolak penurunan tarif ini karena dianggap dapat merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Sementara itu, dari pihak operator seluler lainnya justru menyetujui penurunan ini karena dapat memberikan efisiensi bagi mereka ketika melayani panggilan offnet ke operator lainnya.
Lantas, bagaimana menurut pandangan MASTEL? Ditemui pada salah satu acara di Jakarta(29/8), Ketua Umum MASTEL Kristiono mengungkapkan jikalau perubahan tarif ini merupakan proses reguler yang kerap dilakukan dan tidak perlu ada ribut-ribut.
“Menurut saya interkoneksi itu adalah suatu proses reguler yang dilakukan adjustment setiap tahun dilakukan penyesuaian, kenapa dilakukan penyesuaian itu karena faktor dari interkoneksi itu ada beberapa hal termasuk dari luasnya coverage operator itu sendiri. Kaitannya dengan opec dan policy goverment yang punya policy tertentu dan tujuan tertentu pula,”.
Lebih lanjut, Ia juga menegaskan jikalau perubahan tarif interkoneksi bukan kali ini saja terjadi.
” Bukan kali ini saja soal interkoneksi ini dilakukan perubahan. Interkoneksi itu setiap tiga tahun dilakukan perubahan dan tidak pernah ada polemik. Jadi begini artinya, interkoneksi itu sebenarnya sudah ada formulanya, data-data yang diperlukan setiap operator juga ada, policynya juga ada dari pemerintah yang berubah setiap periode.Jadi sebenarnya dengan formula yang ada, data-data yang diperlukan sudah jelas, harusnya ada mekasisme resolusi untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan,” tambahnya.
Disinggung mengenai ribut-ribut antar operator, Ia menjawab bahwa setiap operator pasti memiliki banyak kepentingan yang berbeda.
“Begini, perbedaan itu selalu ada ya wajar, karena setiap operator punya kepentingan masing-masing dan tujuan masing-masing. Nah, Pemerintah ini kan harusnya menjadi jembatan masing-masing operator dan disepakati yang menguntungkan semuanya. Baik operator maupun pemerintah, agar industri semakin baik dan masyarakat diuntungkan,” jawabnya.
“Mungkin ada benefit yang lebih dan operator nantinya juga mampu untuk terus tumbuh. Jadi ini sebenarnya bukan suatu yang baru, perbedaan itu wajar, biasanya selalu ada resolusi untuk menjembatani itu semua dan itu kan dilakukan oleh pemerintah, karena domainnya ada di pemerintah. Jadi ini hanya proses saja,” tutupnya.
