Telko.id – Namanya juga Startup, tentu untuk mandiri secara financial bukan persoalan mudah. Itu sebabnya, membutuhkan angel investor untuk membantu sehingga akhir nya dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar.
Namun, dengan adanya rentetan peraturan di Indonesia, maka invetasi untuk startup menjadi terhambat. Tak pelak, pemerintah pun bermaksud untuk mempermudah pendanaan dari luar negeri bagi startup lokal.
“We welcome you to invest in Indonesia. Dalam hal regulasi, Indonesia salah satu negara yang para start-upnya tidak harus punya izin dari kementerian, cuma harus registrasi. Karena sektor ini sangat dinamis, jika diimplementasikan heavy regulation, sebelum tinta tanda tangan di dokumen perizinannya kering, dinamikanya sudah berubah,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam peluncuran EV Growth: Indonesia Digital Day di XXI Ballroom Djakarta Theatre, Jakarta, Senin (21/05/2018).
Rudiantara menambahkan, bahwa Kementerian yang dipimpinnya sedang menyiapkan proses penghapusan 40 aturan setingkat menteri untuk disederhanakan menjadi 1 aturan. “Sekarang saya masih persiapkan perubahan aturannya, tahun ini akan dihapuskan 40 aturan setingkat menteri untuk diganti jadi 1 aturan saja,” paparnya.
Dalam pandangan Menteri Kominfo, penyederhanaan regulasi merupakan bentuk dukungan pemerintah agar Indeks Kemudahan Berbisnis di Indonesia dapat meningkat pesat. Indeks tersebut dikeluarkan oleh Bank Dunia sebagai alat ukur kemudahan untuk melakukan proses bisnis di suatu negara.
“Ini cara pemerintah Indonesia menyederhanakan seluruh proses regulasi. Bukan hanya di Kominfo saja, tapi semua Kementerian sekarang seperti ini. Agar posisi Indonesia setidaknya dari sisi the ease of doing business akan meningkat secara signifikan,” jelasnya.
Dalam acara yang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan ada empat kriteria untuk berinvestasi di Indonesia. “Pertama yaitu bisnisnya harus berkelanjutan dari sisi lingkungan. Ini sangat penting bagi kami, karena kami tidak mau Anda membawa teknologi tingkat dua (2nd class technology) ke Indonesia,” tegas Menko Luhut.
Kriteria berikutnya menurut Menteri Luhut adalah harus mempekerjakan tenaga kerja lokal, serta dapat memberi nilai tambah bagi industri dan sumber daya alam Indonesia. “Harus ada manfaatnya, baik dalam proses upstream maupun downstream,” paparnya.
Kriteria terakhir, lanjutnya, adalah mentransfer teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar namun memiliki orang yang menguasai teknologi tersebut. “Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi teknologi terbaru, harus ada yang ahli dan menguasai teknologi tersebut,” ungkapnya. (Icha)
