Telko.id – Transformasi digital di Indonesia telah mencapai titik krusial menjelang tahun 2026. Bukan lagi sekadar wacana adopsi atau perluasan skala, sistem digital kini telah bermetamorfosis menjadi tulang punggung utama bagi aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga operasional korporasi nasional.
Namun, di balik masifnya pertumbuhan ini, muncul risiko nyata terkait tata kelola IT dan keamanan siber yang berpotensi menghambat keberlanjutan daya saing Indonesia di kancah global.
Sepanjang tahun 2025, perubahan lanskap teknologi terasa sangat signifikan. Tingkat ketergantungan masyarakat dan bisnis terhadap platform digital semakin dalam, menjadikan stabilitas sistem sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar.
Keputusan-keputusan strategis di area enterprise IT yang diambil selama periode 2024 hingga 2025 kini mulai menampakkan dampak strukturalnya. Risiko yang dihadapi para pemangku kepentingan saat ini bukan lagi sekadar ancaman teoritis, melainkan persoalan operasional yang berdampak langsung pada kepercayaan publik.
Data ekonomi makro mempertegas posisi vital infrastruktur teknologi ini. Laporan e-Conomy SEA 2025 memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mendekati angka USD 100 miliar pada tahun 2025, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara.
Sektor e-commerce menjadi motor penggerak utama, diikuti oleh layanan keuangan digital dan media daring. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa lebih dari 70 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024.
Statistik ini mengirimkan sinyal jelas: gangguan layanan atau kebocoran data kini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar masalah teknis semata.
Fragmentasi Tata Kelola dan Warisan Keputusan Masa Lalu
Meskipun adopsi teknologi melesat cepat, kesiapan pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi jalan terjal. Berbagai kajian internasional, termasuk laporan dari Bank Dunia, menyoroti bahwa pengelolaan digital di tanah air masih cenderung terfragmentasi.
Kapasitas keamanan siber belum merata di semua sektor, dan koordinasi antar lembaga sering kali masih terbatas. Hal ini menciptakan celah kerentanan di tengah upaya Transformasi Digital yang sedang digenjot pemerintah maupun swasta.
Tantangan ini diperparah oleh tren peningkatan insiden siber yang menyasar sektor publik dan swasta. Organisasi yang memiliki keterbatasan visibilitas keamanan menjadi target yang paling rentan.
Masalah ini sebagian besar berakar dari keputusan yang diambil saat fase ekspansi cepat pada 2024 dan 2025. Kala itu, banyak organisasi memprioritaskan kecepatan peluncuran platform baru dan akses kerja jarak jauh tanpa diimbangi investasi memadai pada arsitektur keamanan jangka panjang.
Akibatnya, kompleksitas sistem menumpuk tanpa disadari. Menjelang 2026, tumpukan masalah ini beralih dari sekadar tantangan sementara menjadi risiko struktural. Sistem pemantauan IT dan keamanan yang terpisah-pisah (silo) menjadi salah satu kendala terbesar.
Banyak perusahaan menggunakan alat yang berbeda untuk memantau jaringan, mengelola akses, dan mendeteksi ancaman. Ketiadaan gambaran menyeluruh ini memperlambat proses analisis saat insiden terjadi, yang berujung pada perpanjangan durasi downtime dan gangguan operasional bisnis.
Baca Juga:
Celah Keamanan Identitas dan Inefisiensi Anggaran
Selain masalah visibilitas, pengelolaan identitas dan akses menjadi titik lemah yang krusial. Adopsi cloud yang masif, integrasi dengan pihak ketiga, serta pola kerja hibrida telah memperbanyak titik akses (endpoints) dalam organisasi.
Tanpa pengawasan terpusat, hak akses sering kali dibiarkan aktif meski sudah tidak diperlukan, meningkatkan risiko penyalahgunaan. Di banyak kasus, sistem identitas berkembang secara bertahap tanpa perencanaan strategis, menciptakan kesenjangan antara kebijakan keamanan dan implementasi teknis di lapangan.
Dari sisi finansial, tantangan muncul dalam bentuk inefisiensi anggaran. Belanja teknologi digital terus meningkat, namun manfaat yang diperoleh sering kali tidak optimal akibat tumpang tindih fungsi (redundancy) dan platform yang kurang dimanfaatkan (underutilized).
Investasi yang dilakukan secara terpisah-pisah tanpa keselarasan antara kebutuhan operasional IT dan tujuan keamanan berujung pada biaya tinggi tanpa peningkatan ketahanan yang sepadan. Kondisi ini tentu sulit dipertahankan di tengah tekanan ekonomi global.
Dampak dari celah-celah ini sudah mulai dirasakan langsung oleh dunia bisnis. Sistem yang belum terintegrasi dengan baik meningkatkan risiko gangguan layanan, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi perusahaan dalam waktu singkat.
Lemahnya tata kelola juga menyulitkan organisasi untuk mematuhi regulasi digital nasional, seperti standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ketika layanan digital menjadi fondasi utama, toleransi terhadap gangguan menjadi semakin kecil.
Konsolidasi sebagai Kunci Menghadapi 2026
Menatap tahun 2026, para pemimpin IT di Indonesia perlu menggeser fokus strategis mereka dari sekadar ekspansi menuju konsolidasi. Penyatuan fungsi operasional IT dan keamanan siber dalam satu pandangan operasional (single pane of glass) menjadi mutlak diperlukan. Langkah ini memungkinkan deteksi ancaman yang lebih cepat, pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, serta penerapan kebijakan yang konsisten di seluruh lini organisasi.
Pendekatan pengelolaan ancaman harus berubah menjadi proaktif, didukung oleh pemantauan berkelanjutan dan otomatisasi. Model respons reaktif dianggap tidak lagi memadai untuk menghadapi lingkungan ancaman yang semakin kompleks.
Di sinilah peran teknologi cerdas dan Kolaborasi AI menjadi sangat penting untuk membantu tim IT mengelola beban kerja yang terus bertambah.
Platform IT dan keamanan yang terintegrasi, seperti solusi yang ditawarkan oleh ManageEngine, dapat berperan sebagai pendukung utama dalam fase ini. Dengan menyatukan pemantauan, otomatisasi, dan kepatuhan dalam satu sistem, organisasi dapat mengurangi kompleksitas penggunaan banyak alat (tool sprawl).
Pendekatan ini bukan tentang menambah teknologi baru secara membabi buta, melainkan mengoptimalkan sistem yang sudah ada agar bekerja lebih selaras dan efisien.
Pada akhirnya, pertanyaan utama menjelang 2026 bukan lagi apakah transformasi digital harus dilanjutkan, melainkan seberapa kuat fondasi yang telah dibangun untuk menopang pertumbuhan fase berikutnya.
Tahun-tahun mendatang akan berpihak pada organisasi yang mampu menyederhanakan sistem, meningkatkan efisiensi, dan membangun Jaringan Cerdas yang tangguh.
Menunda pembenahan struktural hanya akan memperbesar kerentanan di tengah ekonomi yang semakin digital. Bertindak sekarang adalah langkah krusial untuk memastikan masa depan digital Indonesia yang aman dan berkelanjutan. (Icha)
