Telko.id – Regulator telekomunikasi Thailand secara resmi telah membulatkan keputusan untuk menuntaskan aturan akuisisi ulang spektrum 900-MHz yang dimenangkan oleh Jasmine pada bulan Desember lalu. Sekadar informasi, Jasmin gagal melakukan pembayaran untuk penawaran mereka senilai $ 2,14 miliar atau setara dengan 75,65 miliar baht.
Lelang baru akan mulai digelar pada tanggal 24 Juni mendatang dan angka terendah berdasarkan penawaran terakhir yang diberikan oleh Jasmine beberapa waktu lalu. Harga penawaran akan meningkat 4,3 juta atau sekitar 152 juta baht per putaran.
Sementara itu, deposit telah ditingkatkan, dari semula hanya 5% dari tawaran awal menjadi 20% dengan deposit tambahan eksplisit label sebagai deposit kerusakan dalam kasus awal.
Peserta lelang sendiri terdiri dari 5 perusahaan telekomunikasi dan memungkinkan pemenang spektrum 900-MHz lainnya yakni TrueMove untuk berpartisipasi dalam re-auction ini. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NBTC Thailand, Takorn Tantasit mengatakan bahwa TrueMove akan diikutsertakan dalam lelang tersebut, menyusul keluhan keras yang dilontarkan oleh Dtac mengenai hal ini.
Dilaporkan TelecomAsia (6/4) salah satu operator Thailand yakni AIS, telah mengirimkan surat kepada NBTC yang mengungkapkan minat mereka dalam membayar tawaran yang dulu dimenangkan oleh Jasmine yakni 75,65 miliar baht. AIS berharap dapat terus menggunakan frekuensi 900 Mhz tersebut untuk memberikan layanan 2G bagi para pengguna mereka.
Surat AIS ‘juga meminta NBTC untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gangguan dengan band 850-MHz milik Dtac.
Dalam lelang pada Desember lalu, AIS tidak tertarik pada band yang lebih rendah yang dimenangkan oleh Jasmine karena berpotensi akan mengalami gangguan. Tetapi mereka tertarik untuk memperoleh band atas yang dimenangkan oleh TrueMove.
Sementara pihak regulator menanggapi dengan mengatakan bahwa langkah tersebut berada di luar otoritas dan akan membutuhkan pemimpin junta dan Perdana Menteri Jenderal Prayut Chanocha untuk menggunakan pasal 44, dengan kekuatan klausul mutlak, dalam konstitusi interim.
Sekadar informasi, Pengacara pemerintah, Dewan Negara, telah menolak untuk mengomentari legalitas langkah tersebut dan telah ditangguhkan kepada Perdana Menteri dan pemimpin junta.
Prayut sendiri telah mengindikasikan sebuah kemungkinan bersedia untuk menggunakan klausul kekuasaan mutlak untuk AIS. Namun, lelang baru pun belum juga dimulai, dan segala kemungkinan akan tetap terjadi seiring dengan berjalan nya waktu.
